Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Pemerintah Australia resmi meluncurkan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Transformasi Kesehatan (KITA SEHAT) di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Program kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan hewan melalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), sekaligus menjaga status Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan kesehatan hewan nasional melalui peningkatan kapasitas layanan veteriner di daerah, khususnya wilayah yang menjadi sentra produksi ternak.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, drh. Melky Angsar, M.Sc., menyambut baik hadirnya Program KITA SEHAT. Menurutnya, program tersebut menjawab kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar kesehatan hewan, mulai dari penanganan kasus penyakit hingga penguatan fasilitas laboratorium.

“Layanan dasar yang dimaksud adalah penguatan pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Seluruh Puskeswan di NTT memang perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik dalam penanganan kasus penyakit maupun pemeriksaan laboratorium sehingga setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Melky usai peluncuran program.

Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan status bebas PMK dan LSD memiliki arti strategis bagi perekonomian daerah. Selama ini NTT merupakan salah satu daerah pemasok utama ternak sapi ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatra.

“Status bebas PMK dan LSD harus terus dipertahankan karena menjadi modal penting bagi NTT sebagai daerah pemasok ternak nasional. Kepercayaan pasar terhadap sapi asal NTT harus terus dijaga,” katanya.

Sebagai tindak lanjut peluncuran program, pemerintah daerah bersama para mitra telah menggelar rapat awal pelaksanaan. Tahap pertama akan difokuskan pada tiga kabupaten, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sikka.

Di tiga wilayah tersebut akan dilakukan penguatan layanan Puskeswan melalui pelatihan petugas kesehatan hewan, peningkatan kompetensi tenaga veteriner, serta perbaikan fasilitas laboratorium kesehatan hewan.

“Kami akan melaksanakan berbagai kegiatan di tiga kabupaten lokus, yaitu Belu, Sumba Barat Daya, dan Sikka, untuk memperkuat layanan dasar kesehatan hewan, meningkatkan kapasitas petugas Puskeswan, serta memperbaiki laboratorium kesehatan hewan,” ujar Melky.

Selain penguatan sumber daya manusia dan sarana laboratorium, Program KITA SEHAT juga akan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) sebagai sistem pelaporan digital penyakit hewan.

Menurut Melky, percepatan pelaporan melalui iSIKHNAS akan mempercepat proses diagnosis dan respons terhadap munculnya penyakit, sehingga potensi penyebaran wabah dapat ditekan sejak dini.

“iSIKHNAS akan diperkuat agar pelaporan kasus menjadi lebih cepat. Dengan laporan yang lebih cepat, diagnosis juga lebih cepat sehingga penanganan bisa segera dilakukan dan penyebaran penyakit dapat dicegah,” ujarnya.

Melalui kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Australia ini, diharapkan sistem layanan kesehatan hewan di daerah semakin tangguh, mampu mendeteksi penyakit secara dini, menjaga kesehatan ternak, serta mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan peternak di Nusa Tenggara Timur maupun wilayah Indonesia lainnya.

JAKARTA, 19 Juli 2026 – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti berbagai dugaan yang mencuat dalam proses penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, usai bertemu dengan sejumlah aktivis antikorupsi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Hukum, Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah, serta insan pers Jakarta yang hadir di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Dalam keterangannya, Jalih Pitoeng meminta KPK segera melakukan telaah dan penyelidikan terhadap seluruh dugaan yang berkembang dalam proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

“Kami meminta KPK segera melakukan penyelidikan, dan pemeriksaan serta langkah hukum sesuai kewenangannya terhadap seluruh dugaan yang berkembang dalam proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

FORMASI menilai seluruh dugaan yang berkembang dalam forum Pansus perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku agar masyarakat tahu karena merupakan hak konstitusional mereka.

Selain itu, FORMASI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam sejak penyampaian laporan desakan ini belum ditindak lanjuti oleh KPK, maka FORMASI berencana menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan Gedung Merah Putih KPK.

“Kami ingin mengembalikan Marwah KPK sebagai pengemban amanat reformasi, dimana KPK dibentuk sebagai jawaban atas amanat TAP MPR No 11 tahun 1998 tentang KKN,” tegas Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Jika KPK mengabaikannya, maka kita akan menggelar aksi Akbar di gedung KPK,” ungkap Jalih Pitoeng.

Melalui aksi tersebut, FORMASI menyatakan akan mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Gowa Husniah Talenrang.

Kulon Progo – Karya post.com ,Muscam PK Partai Golkar Kapanewon Galur bertempat di aula rumah aspirasi Agus Supriyanto SM salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Fraksi Golkar di dusun prembulan Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, acara tersebut berlangsung dari pukul.08.30 wib-selesai di hadiri anggota kader golkar Wilayah Kapanewon Galur, KPPG Galur, AMPG dan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten kulon Progo dengan susunan acara sebagai berikut yaitu pembukaan, doa bersama,menyanyikan lagu indonesia raya,sambutan dari Ketua DPD Partai Golkar, pengukuhan pengurus PK Golkar Wilayah Kapanewon Galur dan sambutan Agus Supriyanto SM Anggota DPRD kulon Progo dari Fraksi Golkar dapil pemilihan Galur – Lendah (18/7/2026).

Wisnu Prasetya Ketua DPD Partai Golkar menjelaskan instruksi dari DPP Partai Golkar agar segenap pengurus di tingkat provinsi,kabupaten maupun kecamatan untuk segera melaksanakan muscam pengurus di tingkat kecamatan yang ada di kabupaten kulon Progo,jadwal hari ini kegiatan tersebut sudah kami laksanakan alhamdulillah berjalan dengan lancar kemudian Wisnu Prasetya menyampaikan bahwa Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon progo pada bulan november tahun 2025 yang mengamanatkan kepada saya sebagai ketua DPD Partai Golkar kabupaten kulon Progo untuk agenda dalam waktu dekat kami akan segera mengadakan konsolidasi internal pengurus partai di DPD sampai di tingkat PK /pengurus kecamatan termasuk menjaring kader-kader muda melalui AMPG dalam pemenangan Partai golkar di pemilu 2029 khususnya di wilayah kabupaten Kulon Progo Daerah istimewa Yogyakarta begitu disampaikan kepada awak media.

Agung Prajoko Ketua PK Partai Golkar terpilih untuk Kapanewon Galur  menyampaikan dirinya siap mengemban tugas partai dengan baik kemudian akan melaksanakan tugas dari ketua DPD Partai Golkar untuk konsulidasi internal khususnya bersama kader-kader anggota partai Golkar khususnya di wilayah kapenewon Galur dalam persiapan untuk pemenangan pemilu 2029 nanti.

Nur Patria Ebenhaezer Puay dari pengurus DPD Partai Golkar kabupaten kulon Progo kami mengapresiasi kegiatan Muscam PK Partai Golkar di wilayah kapenewon Galur kemudian menjelaskan bahwa AMPG dalam waktu dekat akan mengadakan kegiatan menjaring generasi muda untuk masuk menjadi anggota partai Golkar dalam orientasi pembelajaran politik kepartaian sekaligus bertujuan mencetak kader muda baru dalam estafet kepemimpinan di masa depan untuk berbagi dan berbakti ujarnya.

Jurnalis Budi Legowo Santoso