Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). Dalam demonya, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang belakangan menyita perhatian publik.
Aksi yang berlangsung sejak siang ini menyoroti independensi lembaga antirasuah tersebut dalam menuntaskan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
FORMASI meminta KPK bersikap terbuka dan tidak tebang pilih, mengingat kasus ini turut menyeret nama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pasca-penetapan sejumlah pihak yang diduga sebagai orang kepercayaannya sebagai tersangka.
Perwakilan massa aksi, Jalih Pitoeng, menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KPK sangat tergantung pada konsistensi penegakan hukum. Menurutnya, proses hukum harus menyasar siapa saja yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang sah.
“Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti, tanpa perlakuan istimewa hanya karena jabatan atau kedekatan politik,” tegas Jalih Pitoeng di lokasi.
Selain itu, FORMASI juga mendesak KPK untuk mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemanggilan paksa apabila persyaratan hukum telah terpenuhi dan pihak terkait dinilai tak kooperatif.
Penegakan Hukum Tetap Berdasar Prosedur
Meskipun desakan publik menguat, tindakan hukum seperti pemanggilan paksa, penahanan, hingga penetapan tersangka tetap harus berlandaskan pada perundang-undangan serta bukti hasil penyidikan, bukan semata-mata tuntutan massa aksi.
Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) juga tetap mengemuka dalam perkara ini. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dapat disimpulkan terlibat tindak pidana hanya lantaran sejumlah figur yang disinyalir sebagai orang dekatnya telah berstatus tersangka.
Kasus suap HGB di Kabupaten Bogor ini pun kini menjadi ujian krusial bagi KPK. Publik menantikan sejauh mana penyidik mampu mengungkap konstruksi perkara secara terang benderang. Mulai dari aliran uang, proses pengurusan HGB, hingga keterkaitan para pihak berdasarkan alat bukti yang kuat.
Melalui aksi ini, FORMASI berharap KPK tetap profesional, transparan, serta akuntabel agar marwah penegakan hukum di tanah air tetap terjaga.