Connect with us

nasional

Di IPU ke-144, Puan Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen Untuk Jembatani Perbedaan Antar-Negara

Published

on

Nusa Dua, Senin, 21 Maret 2022 – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya diplomasi antar parlemen negara-negara Inter-Parliamentary Union (IPU). Dengan diplomasi yang baik, perbedaan antar-negara bisa disikapi dengan baik.

Di hari kedua penyelenggaraan 144th IPU Assembly & Related Meetings di Bali, Puan membuka First Meeting of the Steering Committee. Dalam kesempatan itu, ia berharap agar para delegasi IPU ke-144 dapat membangun konsesus besar mengatasi berbagai masalah global, termasuk pandemi Covid-19.

“Pertemuan kita hari ini datang pada saat yang sangat penting, di mana dunia sedang menghadapi tantangan global yang kompleks,” kata Puan di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Adapun tantangan global yang dimaksud mulai dari konflik antar negara, pandemi yang berkepanjangan, dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Untuk itu, Puan berharap agar di tengah ketidakpastiam ini, anggota-anggota IPU memastikan proses penyusunan kebijakan menghasilkan hasil yang kuat.

“Untuk terus maju dengan hasil yang nyata, kami berharap delegasi dapat membangun konsensus bersama dan mencari konvergensi pada isu-isu global yang menarik,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelahnya, Puan pun mengikuti diskusi Governing Council yang dipimpin oleh Presiden IPU Duarte Pacheco. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam diskusi Dewan Pengurus IPU itu adalah terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.

Menurut Duarte Pacheco, sebelum invasi Rusia di Ukraina, pihaknya sudah melakukan dialog dengan parlemen kedua negara agar menghindari perang sehingga masyarakat sipil tidak terkena dampak konflik.

“Diplomasi satu-satunya cara untuk menyelamatkan warga. Setelah invasi, kita lebih kuat memberikan statement. IPU menjadi jembatan dialog,” ucapnya.

“Perang harus berhenti sekarang. Ini posisi IPU,” sambung Pacheco disambut tepuk tangan delegasi-delegasi yang hadir.

Sementara itu, Sekjen IPU Martin Chungong memaparkan berbagai pencapaian yang sudah didapat forum parlemen internasional tersebut. Salah satunya dalam hal kesetaraan gender dan penghormatan kepada hak-hak perempuan.

Chungong kembali memberi apresiasi kepada Puan dan menyebutnya sebagai simbol perjuangan kesetaraan gender di dunia.

“Seperti ibu Puan Maharani yang menjadi pimpinan parlemen perempuan di Indonesia. Ibu Puan menjadi satu dari 26,1 persen anggota parlemen perempuan di dunia,” ucap Chungong.

Di akhir sesi Governing Council IPU ke-144, Puan yang duduk di meja delegasi Indonesia memberikan apresisi dan rasa terima kasih atas mandat dari IPU kepada DPR sebagai tuan rumah. Ia juga diberikan amanat untuk memimpin Majelis IPU ke-144.

“Kepercayaan ini tentu akan saya gunakan untuk memimpin Majelis IPU ke-144 dengan transparan dan inklusif. Sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan dengan produktif dan menghasilkan kesepakatan untuk kepentingan bersama,” papar Puan.
 
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyinggung soal masih kerap munculnya perbedaan-perbedaan antar negara terhadap isu-isu global. Puan menilai hal tersebut wajar namun harus disikapi dengan bijaksana.
 
“Bagi DPR RI, kami mengakui pentingnya diplomasi parlemen yang dapa berkontribusi menjembatani perbedaan antar negara serta memperkuat kerja sama internasional, multilateralisme, dan menolak unilateralisme,” jelasnya.

Puan menegaskan, IPU telah membuktikan efektivitas dialog antar anggota parlemen untuk mengimplementasikan demokrasi. Selain itu juga dalam memelihara perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia, memajukan kesetaraan gender, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  
 
“Melalui Majelis IPU ke-144 ini, saya berharap kita bersama dapat berkontribusi meneguhkan semangat solidaritas internasional,” tegas Puan.

“Kita dapat memulai diskusi dengan membahas isu-isu yang mana kita memiliki kesamaan pandangan. Selanjutnya, kita dapat membahas isu-isu di mana masih terdapat perbedaan pandangan,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Puan lalu menekankan pentingnya fleksibilitas dari semua pihak dalam forum. Dengan begitu, IPU ke-144 dapat menyepakati konsesus bersama pada isu-isu global yang dibahas.

“Dan take and give, sehingga dokumen akhir dapat disepakati dengan konsensus. Saya berharap meski kita semua memiliki kepentingan nasional, namun kita juga memperhatikan kepentingan bersama, dan mempertahankan suasana diskusi yang kondusif,” jelas Puan.

Menurutnya, hanya melalui aksi kolektif, IPU akan mampu mencari solusi mengatasi berbagai tantangan bersama  yang tengah dihadapi dunia. Puan meminta dukungan seluruh delegasi agar penyelenggaraan IPU ke-144 dapat memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat internasional.
 
“Dengan dukungan semua delegasi, kita akan membuat Majelis IPU ke-144 ini sukses,” tutup cucu Proklamator Bung Karno itu.

Continue Reading

nasional

Bimtek Nasional PBB Jadi Momentum Penguatan Kader, Samsul Bahri Daulay Soroti Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Paluta

Published

on

By

JAKARTA – Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang diselenggarakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada 27–29 April 2026 di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, menjadi momentum strategis bagi penguatan kapasitas kader legislatif di seluruh Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Di sela kegiatan tersebut, Samsul Bahri Daulay, S.Ag., selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), menyampaikan bahwa Bimtek ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya kader partai, khususnya anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari self development bagi kami sebagai anggota DPRD, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar lebih maksimal dalam mengabdi kepada masyarakat serta mengimplementasikan cita-cita Partai Bulan Bintang di daerah,” ujar Samsul kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan PBB di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan tren yang sangat positif. Pada Pemilu 2014, PBB hanya memperoleh satu kursi DPRD, meningkat menjadi tiga kursi pada 2019, dan kembali melonjak menjadi lima kursi pada Pemilu 2024. Capaian tersebut sekaligus mengantarkan kader PBB menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD.

“Dengan capaian ini, kami menargetkan pada Pemilu 2029 dapat menambah kursi menjadi delapan, minimal bertambah dua hingga tiga kursi. Ini target realistis yang akan kami capai melalui kerja-kerja politik yang konsisten di tengah masyarakat,” tegasnya.

Selain membahas penguatan kader, Samsul juga menyoroti secara serius persoalan ketenagakerjaan di daerahnya, khususnya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan PT FR.

Ia mengungkapkan adanya kasus pemukulan terhadap karyawan oleh pihak manajemen perusahaan dengan tuduhan pencurian brondolan. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang tidak dapat dibenarkan.

“Pemukulan karyawan oleh pihak manajemen dengan tuduhan mencuri brondolan adalah tindakan yang sangat kami kecam. Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak boleh terjadi di lingkungan perusahaan,” tegasnya.

Selain itu, Samsul juga menyoroti dugaan pelanggaran lain berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

“Kami juga akan mengecek apakah perusahaan tersebut sudah memperlakukan karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika tidak, tentu harus ada tindakan tegas,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama unsur pimpinan DPRD serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Perusahaan harus taat aturan dan menghormati hak-hak pekerja,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Samsul berharap kegiatan Bimtek ini dapat memperkuat soliditas kader PBB sekaligus meningkatkan kapasitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami optimistis Partai Bulan Bintang ke depan akan semakin besar dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Forum KTB Wirogunan, Jogja: Bukan Sekadar Siaga, Hadir Untuk Sesama

Published

on

By

Yogyakarta, – Karyapost.com. Forum Kampung Tangguh Bencana (KTB) Kelurahan Wirogunan, ambil bagian dalam Apel Siaga Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026, yang digelar di Pendopo Manunggal Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud nyata komitmen masyarakat dalam membangun ketangguhan dari tingkat paling dasar, yaitu kampung.

Di tengah berbagai potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja, kehadiran para relawan KTB menjadi simbol harapan, bahwa selalu ada tangan-tangan siap menolong, bahkan sebelum bantuan datang dari luar.

Apel siaga yang diselenggarakan oleh Jawatan Keamanan, Kemantren Mergangsan ini juga menampilkan kesiapan sarana dan prasarana milik KTB dari seluruh wilayah Mergangsan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mantri Pamong Praja (MPP) Mergangsan, Forkompimtren, para lurah, perwakilan KTB, Satgas BPBD, BKO Satpol PP, serta relawan bencana se-Mergangsan. Kehadiran berbagai unsur ini memperlihatkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang terpadu.

Dalam sambutannya, MPP Mergangsan, Suradi, memberikan apresiasi atas dedikasi para relawan, khususnya KTB Wirogunan yang dinilai sigap dalam membantu masyarakat.

Ia menegaskan bahwa KTB bukan hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial warga, menghidupkan nilai gotong royong, kepedulian, dan solidaritas yang menjadi fondasi utama ketahanan masyarakat. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa kekuatan terbesar dalam menghadapi bencana bukan hanya pada alat, tetapi pada kebersamaan.

Lurah Wirogunan, Siti Mahmudah Setyaningsih, turut menyampaikan rasa bangga atas eksistensi tujuh KTB di wilayahnya, yakni KTB Bintaran, Surokarsan, Wirogunan, Joyonegaran, Nyutran, Mergangsan Lor, dan Mergangsan Kidul.

Ia berharap para relawan terus menjadi pilar kemanusiaan yang tidak hanya bergerak dalam situasi darurat, tetapi juga aktif dalam upaya penyelamatan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat secara luas. Harapan ini mencerminkan peran strategis KTB sebagai garda terdepan di tingkat lokal.

“Kami berharap para relawan yang telah siaga ini dapat terus menjadi pilar kemanusiaan, tidak hanya dalam penanggulangan bencana, tetapi juga dalam upaya penyelamatan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat secara luas,” ujar Siti Mahmudah.

Sementara Ketua KTB Wirogunan, Nogososro, menyebut apel siaga ini sebagai momentum penting untuk memperkuat semangat dan komitmen relawan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi energi utama untuk terus bergerak dan berbenah. Ia menegaskan komitmen KTB Wirogunan untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, dan menjaga kesiapsiagaan agar semakin tangguh dan responsif dalam menghadapi berbagai situasi.

Menariknya, meski belum genap satu tahun berdiri, Forum KTB Wirogunan telah menunjukkan kiprah nyata. Tidak hanya fokus pada kesiapsiagaan bencana alam, mereka juga aktif merespons potensi bencana sosial, seperti penanganan pohon rawan tumbang dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.

“Kami terus bergerak membantu masyarakat, sebagaimana komitmen Forum KTB ‘Kompak, Tetap Siaga, Wani Mrantasi’, dalam memberikan kontribusi nyata bagi keselamatan dan kesejahteraan bersama,” ujar Nogososro.

Dari langkah-langkah sederhana namun konsisten, para relawan ini menghadirkan makna bahwa ketangguhan tidak dibangun dalam sehari, melainkan melalui kepedulian yang terus dirawat.

Para relawan yang tergabung dalam KTB, membuktikan bahwa kekuatan terbesar sebuah komunitas terletak pada kepedulian dan kebersamaan. Ketika bencana datang, selalu ada tangan-tangan ikhlas yang siap menolong. (ar)

Jurnalis: Abdul Razaq

Continue Reading

nasional

Amirullah Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Hadiri Rapat Asistensi Kemendagri, Bahas Terobosan Baru Pengelolaan Sampah oleh PDAM

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menghadiri Rapat Asistensi Penyelesaian Masalah BUMD Air Minum, Limbah, dan Sanitasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Amirullah mengatakan, kehadiran Pemerintah Kota Pontianak dalam forum tersebut bertujuan mencari terobosan baru dalam pengelolaan layanan publik, khususnya terkait pengolahan sampah yang berpotensi melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Kami diundang oleh Kemendagri mengikuti kegiatan rapat asistensi yang diinisiasi Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di bawah Ditjen Bina Keuangan Daerah. Salah satu yang dibahas adalah mencari pemikiran baru terkait pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh PDAM,” ujar Amirullah di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan menjadi bahan diskusi di antara para peserta. Menurutnya, secara regulasi, BUMD memiliki peluang untuk mengembangkan usaha di luar bisnis utamanya selama didukung perubahan aturan daerah.

“Memang ini masih tahap inisiasi dan masih diperdebatkan apakah memungkinkan. Namun, namanya BUMD bisa saja mengelola di luar bisnis utamanya, dengan menyesuaikan peraturan daerah. Selama itu baik untuk daerah, tentu bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Amirullah menambahkan, pihaknya terus mencari formulasi terbaik agar berbagai persoalan layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, dapat ditangani secara bersama dan optimal.
“Kita mencari jalan bagaimana sebuah permasalahan bisa kita kelola bersama-sama dengan baik,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi Perusahaan Air Minum di Kota Pontianak saat ini dalam keadaan sehat. Bahkan, cakupan pelayanannya telah mencapai lebih dari 99 persen.
“Di Kota Pontianak, perusahaan air minumnya sehat, cakupan pelayanan juga di atas 99 persen, dalam kondisi yang baik-baik saja,” ungkapnya.

Terkait hasil rapat, Amirullah menyebut pembahasan masih terus didalami. Pemerintah daerah, kata dia, perlu kreatif dalam mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung pelayanan masyarakat.

“Ini masih tahap diskusi dan inisiasi, kita mencari formulasi terbaik yang bisa dilaksanakan di daerah. Dalam kondisi sekarang, kita harus kreatif, termasuk dalam creative financing untuk mencari sumber pendapatan baru, salah satunya melalui pengolahan yang menjadi kewajiban pelayanan publik,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending