Connect with us

Metro

Halalbihalal Aktivis ’98’ dan 25 tahun Reformasi “Menggugat Reformasi”

Published

on

Jakarta – Bahwa perjuangan aktivis mahasiswa 98 saat menjatuhkan rezim Soeharto merupakan perjuangan melawan sistem orde baru. Sistem orde baru adalah sistem yang kental dengan KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme), membangun kekuasaan negara secara sentralistik, menempatkan tentara melebihi porsi yang seharusnya dengan memberi mereka hak politik.

Selain itu, Kebebasan berserikat, kooptasi partai politik, kemerdekaan pers, pengkerdilan organisasi mahasiswa, pelanggaran HAM dan ratusam kasus perampasan tanah rakyat jadi bagian yang tak terhindarkan bagaimana rezim itu menampakkan dirinya.

Hingga 25 setelah kejatuhan rezim orde baru ternyata cita-cita reformasi belum sesuai harapan. KKN masih menjadi tradisi para pejabat. Lemahnya penegakan hokum, ketimpangan ekonomi yang makin nyata serta rakyat yang menjadi unsur paling penting negara belum mendapatkan haknya.

Keterbukaan media massa, kebebasan berorganisasi dan berserikat memang sesuai tuntutan, namun pada sisi yang lain reformasi 98 memproduksi pejabat yang koruptif. Sistem demokrasi juga dibajak, hal ini ditandai dengan mekanisme pemilu yang makin terbuka dan liberal.

Masa orde lama, teknokrat, ideolog, serta kader partai yang memegang kekuasaan pusat hingga daerah. Pada masa orde baru jabatan pemerintahan dimonopoli oleh militer dengan sistem sentralistik kekuasaan.

Era reformasi, kaum pemodal dan kapitalis dengan mudah menempatkan dirinya di kursi pemerintahan. Dengan modal yang besar, mereka merampas Jabatan bupati, gubernur, menteri hingga jabatan-jabatan publik lainnya. Mereka membeli suara rakyat, mereka membeli kebijakan pemerintah, mereka menukar rupiahnya dengan kekuasaan. Mereka berinvestasi bisnis bukan lagi membangun pabrik, tapi menjadikan kantor pemerintah sebagai alat produksinya.

Tahun 2024 para pemodal bersiap kembali. Pemilu iegislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah adalah pintu masuk pemodal untuk membangun pabrik-pabrik kekuasaan. Sistem pemilu yang liberal ini menjadikan pemilik modal pemain tunggal perebutan kekuasaan. Para kapitalis sejatinya tidak punya kemampuan, ide dan gagasan dalam

mengurus negara. Para pemodal menempatkan rakyat sebagai sapi perahan, menjadikan rakyat sebagai buruh dan negara sebagai pabriknya.

Aktivis 98 perlu merapatkan diri untuk menghentikan rencana jahat mereka.

Karena kondisi tersebut, Pada tanggal 1 April 2023, 340 aktivis 98’ dari 16 propinsi di Indonesia telah bertemu, berdebat, bertukar pikiran, mengadu ide dan gagasan untuk menata ulang cita-cita reformasi. Setelah 12 kali pertemuan, kami aktivis 98 bersepakat untuk mendirikan lembaga kemanusiaan yaitu “Yayasan 98 Peduli”.

Yayasan ini merupakan upaya mempersatukan seluruh aktivis 98 yang telah berada di ruang-ruang berbeda, profesi-profesi berbeda, partai politik berbeda. Yayasan ini merupakan jalan kemanusiaan, dan awal menjadi titik masuk konsolidasi gerakan aktivis 98’ karena sesungguhnya aktivis 98’ berangkat dari gerakan moral.

Untuk itu kami mengundang media dan Aktivis 98’ untuk hadir pada Halal bihalal Aktivis 98 dan Launching “YAYASAN 98 PEDULI” yang akan kami laksanakan pada: .

Hari/tanggal : Minggu 21 Mei 2023.

Tempat : JS Luwansa Hotel, JI HR Rasuna Said no 22. Kuningan Jak-sel

Waktu : 11.00 WIB Pameran photo Gerakan Mahasiswa 98.

19.00 WIB Launching “Yayasan 98 Peduli” Lelang photo gerakan mahasiswa 98’

Acara akan dihadiri oleh 1,200 aktivis 98’ dari 25 propinsi serta dari berbagai profesi dan keahlian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi perlindungan dan jalan kemudahan bagi kita Semua.

Continue Reading

Metro

Yayasan sipitung Deklarasi Dukung Pramono Anung dan Rano Karno Pilkada Jakarta 2024

Published

on

By

Jakarta – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, resmi mendapatkan dukungan dari Yayasan Si Pitung Rawa Belong, Kamis (21/11/2024).

 

“Yayasan Si Pitung bersama tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh perguruan silat Rawa Belong dan sekitarnya, dengan ini kami menyatakan siap mendukung, memilih, mencoblos, memenangkan cagub dan cawagub nomor urut 3 Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta dan Bapak Rano Karno sebagai Wakil Gubernur periode 2024-2029,” ujar Murodhi.

 

“Kita pengin punya Rumah Singgah Si Pitung untuk pembelajaran, yang punya ilmu bisa mengajar, yang enggak punya bisa belajar,” kata Murodhi. Selain itu, Murodhi meminta agar buku tentang Si Pitung dapat dicetak ulang.

 

Insyaallah kalau Mas Pram ke Balai Kota, kita akan bawa bukunya ke Mas Pram untuk dicetak,” ujarnya.

Pramono berjanji akan kembali ke Yayasan Si Pitung di Rawa Belong jika terpilih sebagai gubernur. “Saya akan kembali datang ke sini, dan Rumah Singgah Si Pitung akan segera kami realisasikan,” ungkapnya.

Continue Reading

Metro

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang Optimistis Pramono Anung-Rano Karno Menang di Pilkada Jakarta 2024

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) optimistis pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, menang di Pilkada Jakarta 2024. Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

 

Menurut OSO, Pramono Anung punya rekam jejak yang sudah tidak perlu diragukan dalam bidang pemerintahan

 

Kemudian, Rano Karno juga telah berpengalaman sebagai kepala daerah dengan program-programnya yang prorakyat

 

Pramono menyampaikan terima kasih kepada Oesman Sapta Odang, segenap kader dan simpatisan Partai Hanura, yang telah memberikan dukungan luar biasa.

 

“Beliau dari awal pertama kali memberikan dukungan ketika kami mendaftar tanggal 28 Agustus ke KPU DKI. Itu merupakan dorongan yang luar biasa dan dari waktu ke waktu teman-teman di Hanura secara rajin juga ikut di dalam sosialisasi,” kata Pramono.

 

Dia juga mengajak segenap kader dan simpatisan Hanura untuk menjaga situasi Jakarta agar senantiasa tetap sejuk dan kondusif, serta patuh terhadap aturan pilkada khususnya di masa tenang.

 

“Karena waktu tinggal 6 hari lagi, mari kita jaga bersama, kampanye tetap berjalan dengan baik dan yang paling penting di masa tenang jangan ada tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Kami akan tetap menjaga itu,” ungkapnya.

Continue Reading

Metro

Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Gelar Deklarasi Pilkada Damai & Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Published

on

By

Jakarta – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta bersama Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menggelar deklarasi Pilkada Damai dan anti-politik uang. Mereka tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta.

 

Pembacaan deklarasi Pilkada Damai dipimpin Katib Syuriah PWNU Jakarta, Lukman Hakim Hamid. Hadir Ketua Umum Forkabi Abdul Goni, Ketua Umum FBR Lutfi Hakim dan Ketua Panitia Satgas Anti-Politik Uang Husni Mubarok Amir.

 

“Kami Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Damai dan Satgas Anti-Money Politic menyatakan komitmen bersama untuk penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024 aman, damai, dan bermartabat,” kata Lukman saat membacakan deklarasi

 

Deklarasi dihadiri lebih dari 500 massa dari masing-masing pimpinan dan anggota Ormas di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

 

Husni Mubarok mengatakan, deklarasi ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga iklim demokrasi agar tetap sejuk. Untuk itu dia mengajak masing-masing pendukung untuk berkomitmen menjaga Pilkada yang bermartabat.

 

“Kita berupaya sebisa mungkin menjauhkan ruang-ruang publik dari caci maki, sebaran hoaks, black campaingne, upaya intimidatif serta menggunakan segala macam cara termasuk di dalamnya menggunakan politik uang,” tegasnya.

 

Abdul Goni menambahkan langkah ini merupakan kesepakatan dari masing-masing Ormas menyukseskan serta menjaga Pilkada Jakarta.

“Kesepakatan itu yang sekarang kita laksanakan. Jadi, kami tidak mau di kampung kami ada politik uang,” tuturnya.

 

Sementar itu, Lutfi Hakim menyebut berkumpulnya Ormas ini sebagai bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi terutama di Jakarta agar tetap sehat. Dia mengaku tidak ingin calon-calon yang dipilih hanya berdasarkan persoalan uang hingga sembako.

 

“Lebih pada konsep dan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para paslon berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan saat memimpin lima tahun ke depan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Trending