Connect with us

Metro

NCW : Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti

Published

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, pada Rabu (25/10/2023). Tema yang dibahas kali ini adalah Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti.

NCW melihat, pada hari ini kembali dipertontonkan operasi oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Yang dimana Gibran Rakabuming Raka (GRR) merontokkan marwah terduga korupsi pesawat bekas yaitu Jenderal Bintang 3 Prabowo Subianto, dengan mempersilahkanya turun dari panggung dan mengkampanyekan program pribadinya.

NCW menilai, Gibran mempertontonkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman, dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan ribuan relawan dengan menyatakan ‘tenang Pak Prabowo, saya ada di sini.’

Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan “kekuasaan dan nepotisme” karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat melaporkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan suap dan nepotisme terkait pengaturan keputusan MK 90/PUU-XXI/2023 Senin (16/10/23).

Pada konferensi pers sebelumnya, Ketua Umum DPP NCW juga menyampaikan adanya kejanggalan dan keanehan yang mendasar terhadap keputusan MK tersebut.

“Kami di DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” ujar Hanif Ketum DPP NCW.

Kekhawatiran akan ketidaknetralan dari oknum Ketua MK, membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini tidak bisa dipercaya jika terjadi perselisihan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun depan 2024.

“Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” Lanjut Hanif mempertanyakan.

Rakyat dipertontonkan kebobrokan nafsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah untuk putra mahkota agar bisa maju menjadi bacawapres tergelar dengan sempurna meskipun beraroma ‘suap, kolusi dan nepotisme.’

“Pas sebulan yang lalu (25/09/23). Sebelum keputusan kontroversial MK terkait syarat Bacapres dan Bacawapres, Kaesang Pangarep putra ketiga Presiden Jokowi, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kami duga keras ini adalah bentuk ‘gratifikasi’ berupa privilege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi.

Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat, yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” ujar hanif secara tegas menyampaikan pendapatnya.

Menurut Ketum DPP NCW, inkonsistensi hakim MK, pengerdilan dan kriminalisasi pimpinan KPK, pembiaran para menteri-menteri terduga korupsi tetap menjabat, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi saat ini diduga sedang membentuk “Rezim Orde Oligarki” guna melindungi ‘dosa-dosa politik dan ekonomi’ selama 2 (dua) periode kekuasaannya.

Kemana hati nurani dan suara para tokoh-tokoh bangsa, para aktivis dan mahasiswa saat ini? Kebobrokan nafsu syahwat rezim penguasa saat ini dipertontonkan dengan pembiaran KKN dimana-mana, kenapa tidak ada aksi dan perlawanan yang berarti? Masalah bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan berbisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV tanpa ada eksekusi,” geram Hanif lantang menyuarakan.

Seperti yang sampaikan Ketum DPP NCW pada (23/10/23), bahwa oknum Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diduga keras melakukan korupsi impor pesawat bekas yang dulunya pernah ditolak hibahnya tahun 2009 dan diduga juga merugikan negara Rp 6 triliun atas gagalnya program lumbung pangan nasional (LPN) yang merupakan nawacita Jokowi, sangat tidak pantas mencalonkan diri sebagai Capres 2024-2029, apalagi melanjutkan kepemimpinan negara sebesar Indonesia ini.

“Kami khawatir akan banyak dugaan korupsi karena dibolehkannya ‘program coba-coba dan gagal’ diijinkan impor peralatan tempur bekas, penguasaan bisnis oleh oligarki yang berjuang demi pundi-pundi pribadi, maka kita tinggal menunggu kemiskinan akan menjadi-jadi.

Jika ini terjadi, maka peradilan rakyat akan menjadi puncak perlawanan nantinya kepada ‘rezim dinasti oligarki’ ini,” pungkas Hanif.

Sementara itu, Sekjen DPP NCW Yerikho Manurung menilai, Demokrasi di Indonesia saat ini sedang dibungkam atau dikebiri. Menurutnya, rezim Jokowi saat ini adalah rezim yang sangat otoriter.

“Saya bilang rezim Jokowi Ini otoriter, Jokowi ini sangat mempertontonkan kebodohan dan kegagalannya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Yerikho.

“Bahwa kediktatoran rezim otoriter Suharto selama 32 tahun memimpin sudah mempertontonkan bahwa betapa buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Lalu kemudian lahirlah rezim Jokowi, ini membuat citra hukum menjadi buruk, ini sangat melemahkan hukum kita di Indonesia,” imbuhnya.

Yerikho berpesan, agar Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo mengubah pola pikir mereka, dan tidak mempermainkan hukum di Indonesia.

Karena menurut Yerikho, Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi yang bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, melainkan milik semuanya.

Continue Reading

Metro

SMA Labschool Jakarta Gelar wisuda Tema “Alam Takambang Jadi Guru”

Published

on

By

Jakarta – SMA Labschool Jakarta menggelar wisuda bagi para siswa-siswi yang berlangsung di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/5/2024).

 

Nuansa adat minang sangat terasa di pelaksanaan wisuda yang dilaksanakan oleh SMA Labschool Jakarta kali ini, Dalam sambutannya Kepala SMA Labschool Jakarta Dr. Suparno, SPd, MM,  menyampaikan bahwa pemilihan adat minang ini hasil diskusi dengan seluruh panitia guru dan orangtua. Tema wisuda juga selalu berganti setiap tahunnya.

 

“Wisuda tahun ini kami mengambil latar adat Minang dengan tema “Alam Takambang Jadi Guru” yang merupakan falsafah pendidikan masyarakat Minangkabau sebagai dasar pembentukan karakter melalui kearifan lokal yang bersumber dari alam sebagai tempat belajar.

 

Pepatah Minang ini mengajarkan kita bahwa: Kita dapat belajar kapan pun, dimana pun, kepada siapa pun, sebab semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan setiap waktu adalah upaya mengambil pelajaran hidup,” katanya dengan semangat.

 

Dr. Suparno, SPd, MM, juga mengatakan bahwa Labschool Jakarta berusaha berpegang teguh dan mewujudkan visi.

 “Unggul di bidang spiritual dan sosial, akademis, kreatifitas, pengembangan diri dan menjadi sekolah berdaya saing internasional”.  Visi tersebut tentunya diturunkan menjadi misi dan strategi-strategi khusus, sehingga dapat mengantarkan siswa ke jenjang perguruan tinggi dan program studi terbaik,” tuturnya.

 

Ditemui usai acara, Suparno mengatakan, SMA Labschool Jakarta tahun ini telah mewisuda 240 siswa angkatan 2024.

 

“Ini menjadi angkatan pertama yang lulus kurikulum merdeka. Hanya 381 SMA di Indonesia yang tahun ini meluluskan angkatannya dengan kurikulum merdeka ini. Dan 67% sampai hari ini sudah diterima di perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Dr. Suparno, SPd, MM, kepada wartawan.

 

Dr. Suparno, SPd, MM, berharap, siswa-siswi SMA Labschool yang telah di wisuda hari ini bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka impikan.

 

“Maka hal ini menjadi yang terbaik bagi mereka, karena bisa diterima di perguruan tinggi sesuai dengan impiannya baik di dalam atau di luar negeri,” ujarnya.

 

Di akhir sesi wawancara, Dr. Suparno, SPd, MM, berpesan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati untuk terus mengimplementasikan konsep Iman, Ilmu dan Amal dalam setiap langkahnya dan senantiasa menjaga nama baik SMA Labschool Jakarta.

 

“Pesan saya untuk angkatan Isvaraya Revadhana, semoga kompak, semangat belajar dan terus berprestasi dimana pun mereka berada. Dan menjaga nama baik almamater, keluarga, bangsa dan negara,” pungkasnya.

 

Wisuda SMA Labschool Jakarta, sebagai sekolah dibawah naungan Universitas Negeri Jakarta ini dihadiri lebih dari 800 orang yang terdiri dari siswa, orang tua, pimpinan UNJ dan undangan lainnya.

 

Turut hadir dalam kesempatan wisuda ini adalah Pimpinan I (satu) BPK RI Bapak Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya Bapak Nyoman menyampaikan pentingnya generasi muda saat ini mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya dengan belajar segiat mungkin dan ditambah memperkuat kemampuan kerjasama untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045.

Continue Reading

Metro

“PINTI Peringati Peristiwa Mei 98 Berharap Tercatat Dalam Buku Sejarah Indonesia”

Published

on

By

Jakarta – Dalam kegiatan napak reformasi untuk memperingati peristiwa mencekam Mei 98 yang ke 26, PINTI menerima kunjungan Komnas Perempuan pada (12/05/2024), bertempat di VOC galangan Sunda Kelapa Jakarta.Tema tahun ini

” Pelanggaran HAM dimasa lalu di Persimpangan Jalan “

 

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Nancy Wijaya pembina PINTI Pusat, Dr Metta Agustina MARS Ketua PINTI Pusat,

Yenny Rosa,SH,MH Sekertaris PINTI Pusat,Dr Widyawati MM Ketua PINTI DKI, Lindawaty Humas PINTI Pusat, Ibu Siu Lie Seni dan Budaya Pinti Pusat, Andy Yentriyani Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amirudin Komisioner Komnas Perempuan,

Veryanto Sitohang Komisioner Komnas Perempuan,

Komunitas Ngopi Jakarta dan

Komunitas Aman Jakarta.

 

Dalam sambutannya Widyawati menyatakan salam kebangsaan kita semua merupakan suatu kehormatan bagi saya  menyambut kehadiran bapak ibu saudara, teman-teman sekalian dalam rangka napak tilas  reformasi ke 26 di Galangan VOC.

 

“Sejarah berdiri komnas perempuan diprakasai oleh Prof Saparina Sadeli, dr. G Melly Tan , Prof Tuti Herati dan diakui oleh Presiden Habibie dengan keluarnya Kepres no 181 tanggal 9 Oktober 1998,”ujar Dr Widyawati MM selaku Ketua PINTI DKI Jakarta seperti release yang diterima Media Jakarta, Senen (13/05/2024).

 

Seperti diketahui PINTI adalah Perempuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang merupakan sayap organisasi dari INTI ( Indonesia Tionghoa)

PINTI berdiri pada tahun  2004 dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Alm Bapak Eddy Lembong ( Ketua INTI Pusat Pertama).

 

Masih menurut Widyawati saat ini PINTI sudah mempunyai 10 Pengurus Daerah dan 16 Pengurus Kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

 

“Salah satu visi misi PINTI adalah keberagaman antar etnis,”imbuhnya.

 

Lebih lanjut Widyawati bilang kegiatan PINTI banyak di bidang kebudayaan, sosial, kesehatan khususnya Ibu dan anak.Beberapa kegiatan kami antara lain

baksos ke berbagai tempat yang sedang terjadi bencana semisal di Sumatra Utara PINTI membuat sumur bor untuk mengatasi bencana kekeringan di Pulau Samosir.

 

“Kemudian di Jawa Barat PINTI membuat seminar tentang TPKS dengan KEMENPPA,Di Bali bersama KEMENPPA Ibu Bintang Puspayoga bersama-sama menyelenggarakan  peringatan  hari ibu ke 92 tahun 2023 dan juga mengunjungi ibu-ibu veteran yang berada di Bali untuk mengenang jasa-jasa beliau,”urainya.

 

Ia juga menyebut setiap tahun PINTI juga berkesempatan  melakukan kegiatan berbuka puasa bersama di berbagai pesantren, salah satunya dengan menyelenggarakan acara berbuka puasa bersama dengan Ibu Sinta Nuriah.

 

“Tahun ini kita menyelenggarakan di dua tempat, Jakarta dan Bogor dan di bulan Ramadan tahun ini pula Kami mengadakan pertunjukan seni dan budaya serta memperkenalkan makanan khas Muslim Tionghoa di Baywalk mall pluit,”terangnya.

 

Tak ketinggalan tambah Widyawati sebelum tahun 2004, pada waktu terjadi tragedi Mei 98

PINTI telah banyak membantu melakukan pendampingan kepada keluarga korban tragedi peristiwa Mei.

 

“Saat itu Komnas perempuan selalu bergandengan tangan dengan PINTI untuk bersama menuntaskan peristiwa tragedi Mei 98

 

Tahun 2009 Ibu Hartati ( Dewan Pembina PINTI ) mendesain selendang persahabatan PINTI yang  bercorak batik dengan ragam hias dan simbol-simbol yang penuh makna,”ungkapnya.

 

Namun demikian menurut Widyawati selendang persahabatan itu menjadi bagian dari upaya merawat ingatan publik terhadap peristiwa Mei 1998.

 

“Sesuai namanya, selendang itu diharapkan memperkukuh persahabatan umat manusia di Bumi Pertiwi tercinta ini,”tegasnya.

 

Kami mengapresiasi pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi atas nama Negara Republik Indonesia dengan tulus telah mengakui dan menyatakan penyesalannya telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Mei 98.

 

“Kami PINTI mewakili komunitas etnis Tionghoa, membuka pintu maaf selebar-lebarnya kepada para pelaku tindak kekerasan saat itu,”ungkapnya.

 

MEMAAFKAN  bukan berarti, MELUPAKAN kita tidak boleh mengabaikan luka-luka para korban kita tidak boleh melupakan peristiwa kelam ini

 

Untuk itu, Widyawati  mengharapkan dan menyarankan agar peristiwa Mei dijadikan bagian dari sejarah bangsa ini .

 

“Kami meminta agar peristiwa Tragedi Mei 98 tercatat dalam buku pelajaran sejarah di sekolah untuk mencegah agar peristiwa ini tidak terulang dimasa depan .

 

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan rahmat kepada Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia,”tandasnya.

Continue Reading

Metro

Launching Partai Negoro (Nasional Gotong Royong)

Published

on

By

Jakarta – Partai Nasional Gotong Royong diresmikan oleh Faizal Assegaf (Inspirator Partai Negoro), Chairul Aminudin (Sekjend Partai Negoro) dan Rusdi Setiawan Putra (Jubir Partai Negoro) di Restoran Handayani jakarta timur Minggu, (12/5/2024)

 

Menurut Inspirator Partai Negoro, Faizal Assegaf, partai ini akan jadi kendaraan untuk menyalurkan kemarahan masyarakat terhadap elite parpol yang hanya makan upah gratis dari rakyat.

 

“Tidak mudah membentuk partai baru. Tetapi berdiam atas perilaku partai-partai yang semakin korup, arogan, dan hipokrit tentu tidak elok. Sebab itu, Partai Negoro sebagai gerakan politik terbarukan dihadirkan,” kata Faizal.

 

Kader Partai Negoro hampir 30 persen merupakan wartawan atau penulis. Partai Negoro pun akan menggunakan kekuatan menulis dan konten kreator untuk membangkitkan rakyat.

 

“Sampaikan kepada seluruh elite partai itu, mereka akan berhadapan dengan arus kekuatan pemikiran,” tandas Faizal.

 

Sebenarnya sudah ada gambaran struktur kepengurusan itu. Siapa-siapa yang memimpin organisasi ini.

 

Tapi dari suara yang masuk ke kita, mengerucut kepada nama kritikus politik Faizal Assegaf. Sepertinya aklamasi, mereka mendorong ada sekitar 1.200 orang dari berbagai elemen, terutama aktivis, budayawan yang tertarik, bahkan (ada) politikus yang tidak mau disebut namanya itu (juga ikut) mendorong, memberikan apresiasi.

Continue Reading

Trending