Connect with us

Metro

Silaturahmi Pergerakan Petisi 100 Pulihkan Kedaulatan Rakyat

Published

on

Jakarta – Acara Silaturahmi Pergerakan Petisi 100 dengan terkait Pulihkan Kedaulatan Rakyat, Rabu.(29/11/2023)

Acara dihadiri Para Narasumber yaitu Letjen TNI Purn. Yayat Sudradjat, Letjen TNI Purn. Suharto, Mayjen TNI Purn. Deddy S Budiman, Dr. Anthony Budiawan, Dindin S. Maolani, Rizal Fadillah, Syafril Sjofyan, Tito Rusbandi, Dr. Marwan Batubara dan dimoderatori oleh HM. Mursalin. Acara silahturahmi tersebut dilaksanakan di Gedung Juang 45 Jl. Menteng Raya No. 31, Jakarta Pusat. Acara ini juga disiarkan melalui Zoom dan Youtube.

Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama, yaitu:

Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera proses memakzulkan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku.

Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki.

Adapun dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden.

Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain :

Pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai Presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki baik politik maupun bisnis ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak.

Kedua, Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Banyak Perppu dibuat tanpa ada dasar “staatsnood” atau kedaruratan. Terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis.

Ketiga, pembangunan ekonomi gagal, investasi mandek dan hutang luar negeri sangat besar. Presiden melanggar konstitusi khususnya Pasal 23 UUD 1945 dimana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara. Rakyat semakin miskin, oligarki bertambah kaya.

Keempat, Presiden Jokowi bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat baik tewas 894 petugas Pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2019, serta 6 Syuhada dalam peristiwa Km 50. Di sisi lain melalui Kepres 17 tahun 2022, Inpres 2 tahun 2023 dan Kepres 4 tahun 2023 Pemerintah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya dalam kasus tahun 1965-1966. Fakta sebenarnya PKI adalah pemberontak dan penghianat negara.

Kelima, ikut campur Jokowi dalam mendukung dan menyiapkan penerus Presiden melalui Pemilu 2024 merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjakinjak asas demokrasi. Menjadi contoh dari perilaku politik otoriter “negara adalah aku”. Demikian juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan oleh Presiden.

Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta penghianatan negara yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans Petisi 100. Menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum untuk dapat segera dimakzulkan.

Petisi 100 ini dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, sebagai kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penyampai Press Release

DR. H Marwan Batubara
HM Rizal Fadillah, SH
DR. Anthony Budiawan

Continue Reading

Metro

WARGA TRAH RM BAGUS SINGLON ATAU KI SADEWA KABUPATEN KULON PROGO MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN USULAN PAHLAWAN NASIONAL

Published

on

By

Kulon Progo, 13/2/2026_suryapos, R.Ngt Anastasia Padminingsih BA Penasehat Trah RM Rekso Bongso dari Wates keturunan dari silsilah RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa putra kandung Pangeran Diponegoro menyampaikan pada awak media , menghaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati kulon Progo dan Ketua DPRD kabupaten kulon Progo atas perhatiannya dalam menanggapi audensi KRT Sarwanto Hadi Ketua Paguyuban dari Paguyuban Trah HB III Dewa Daru Kabupaten kulon Progo bersama perwakilan ormas, paguyuban maupun komunitas terkait usulan Pahlawan Nasional dari kabupaten kulon Progo yaitu RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa atas perjuangan serta kepahlawanannya melawan penjajah kolonial Belanda di wilayah kabupaten kulon Progo Yogyakarta.

R.Ngt Anastasia Padminingsih BA mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Agus Supriyanto Ketua KB-FKPPI PC.1204 Kabupaten kulon Progo ( Forum Komunikasi putra dan putri purnawirawan TNI-POLRI ) yang juga merupakan anggota DPRD kabupaten kulon Progo dari fraksi Golkar dan menghaturkan terimakasih pula kepada Bapak Riyanto SH Sekertaris DPC IP-KI /Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia kabupaten kulon Progo yang telah menyampaikan usulan nama jalan Ki Sadewa di wilayah kecamatan sentolo yang mana lokasinya tersebut terdapat makam mustoko atau kepala dari RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa yang tubuhnya telah dipisahkan oleh penjajah kolonial Belanda kepada bapak Aris Syarifuddin Ketua DPRD kabupaten kulon Progo dari fraksi PDIP.

R.Ngt Anastasia Padminingsih BA menjelaskan makam yang ada di dusun sideman,desa giripeni, kecamatan wates, kabupaten kulon Progo merupakan gembung atau tubuhnya dari RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa yang mana makam tersebut sudah di renovasi baru dari  iuran swadaya paguyuban warga Trah Ki Sadewa kemudian tahun 2020 diresmikan oleh bapak Bupati kulon Progo waktu itu
Drs Sutedjo.

R.Ngt Anastasia Padminingsih BA di dampingi R . Wagiantoro pada hari kamis tanggal 13 Maret 2026 pada acara rapat persiapan swalayan Trah RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa yang bertempat di dusun gunung pentul,desa Karangsari, kecamatan pengasih kabupaten kulon Progo menyampaikan kegiatan syawalan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 yang bertempat dirumah bapak KRT Sarwanto Hadi kemudian tak lupa ungkapan rasa persaudaraan yang terbangun dari jalin silaturahmi 2026

R . Wagiantoro mengucapkan terimakasih kepada RM Kukuh Hertriasning wayah dalem Sri sultan HB VIII dari Dalem Benawan kota Yogyakarta atas perhatian serta dukungannya terhadap usulan Pahlawan Nasional dari kulon Progo yaitu RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gelar Konsolidasi Nasional Buka Puasa Bersama Dan Santunan

Published

on

By

Jakarta,– Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menggelar kegiatan Konsolidasi Nasional dan Buka Puasa Bersama di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para kader dan pengurus SEMMI dari berbagai daerah untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus mempererat silaturahmi dalam suasana bulan suci Ramadan.

Acara yang mengangkat tema “Bersatu di Bulan Suci Ramadan, Wujudkan Asta Cita” tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, unsur pemerintah, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu tamu undangan yang hadir adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran Kapolri dalam kegiatan tersebut menjadi simbol dukungan terhadap peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat nilai persatuan di tengah dinamika kebangsaan.

Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Bintang Wahyu Saputra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi nasional ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat arah gerak organisasi.

Menurutnya, SEMMI sebagai organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui berbagai gagasan, kritik konstruktif, serta program pemberdayaan masyarakat.

“Konsolidasi nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kader SEMMI di seluruh Indonesia sekaligus meneguhkan komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Bintang.

Continue Reading

Metro

PGK DKI, MINTA GUBERNUR COPOT ASEP KUSWANTO KADIS LINGKUNGAN HIDUP.

Published

on

By

Jakarta – Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto harus bertanggung jawab sebab Peristiwa Longsornya Gunung sampah di Bantar Gebang sebanyak 5 Korban Jiwa. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Insiden terjadi secara tiba-tiba, sampah runtuh dan menimbun warung hingga beberapa truk sampah.

Akmal, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan berdasarkan data,
Jumlah sampah di DKI Jakarta mencapai sekitar 7.400 hingga 8.600 ton per hari. Sebagian besar sampah tersebut, atau sekitar 74%, diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Padahal pemerintah DKI Jakarta Sudah menggelontorkan anggaran 2.50 Triliyun untuk pengelolaan sampah. Namun Mandul dan Keruhnya Ide Gagasan Kepala Dinas untuk mengatasi persoalan sampah di DKI Jakarta.
Penyumbang sampat terbanyak di DKI Jakarta, Mulai dari Rumah Hiburan, Apartement, Hotel dan Restaurant.
Kami Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, Meminta Para Penegak Hukum Baik Kepolisian Ataupun KPK untuk memeriksa dan mengaudit atas kejadian longsornya sampah yang menimbulkan korban jiwa. Tutup akmal

Continue Reading

Trending