Connect with us

Metro

BRIN Gelar Seminar Nasional Tema : Mendorong keuangan Pusat- Daerah Yang Adil & Bertanggung Jawab

Published

on

Jakarta – Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1999 melalui UU. No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berbagai pengaturan tentang hal tersebut telah diubah. Perubahan tersebut karena pemerintah menganggap bahwa tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah perlu diperkuat dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional secara lebih adil, efisien, efektif, dan akuntabel.

Regulasi terbaru tentang desentralisasi fiskal adalah UU. No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Regulasi ini menandai pelaksanaan dan Pemerintah Daerah. perubahan signifikan bagi tata kelola keuangan daerah dibanding dengan UU. No. 33/2004 dengan perihal yang sama. Perubahan tersebut memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur secara lebih mandiri bidang penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Di saat bersamaan, upaya perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah. Di antara tantangan tersebut adalah kecenderungan rresentralisasi politik dan pemerintahan. Terdapat apatisme publik bahwa perbaikan skema hubungan keuangan pusat-daerah tidak mampu mengatasi kecenderungan resentralisasi. Bahkan, terdapat anggapan dari sebagian kalangan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang baru melalui UU. No. 1/2022 belum memperbaiki keberpihakan bagi daerah.

Bapak, Ibu, Hadirin yang Berbahgia.
Alih-alih menciptakan redistribusi pendapatan nasional supaya lebih adil, yang terjadi justru menciptakan situasi keuangan negara yang timpang antara pusat dengan daerah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa daerah masih mengeluhkan mengenai Dana Bagi Hasil yang tidak berpihak kepada mereka. Beberapa kebijakan nasional yang tidak langsung berkaitan dengan fiskal pada kenyataannya juga membawa kerisauan bagi daerah.

Sebagai contoh penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak pada pendapatan daerah sekitar yang berkurang sebagai akibat dari kawasan potensi ekonomi mereka yang beralih masuk ke wilayah IKN. Selain problem tersebut, persoalan atau tantangan yang Cukup serius adalah ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat Kehadiran daerah Otonom baru semakin memberi tantangan atas persoalan Ini. Tantangan untuk daerah initidak hanya bagaimana mendorong pendapatan asli daerah, tetapi juga reformulasi transfer ke daerah (TKD) terutama penghitungan berbasis kinerja.

Terlepas dari persoalan tersebut, beberapa peluang dapat terus diupayakan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Diantara peluang tersebut adalah dorongan akselerasi investasi di daerah, optimalisasi kerja sama daerah untuk menggerakkan ekonomi regional, dan mengarahkan inovasi daerah yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Peralihan implementasi UU No.1/2022 merupakan momentum yang tepat bagi lembaga kunci pusat dan daerah untuk mendiskusikan persoalan, tantangan, dan sekaligus peluang hubungan keuangan pusat-daerah. Harapannya, diskusi tersebut dapat membantu penyusunan segala instrument kebijakan yang sedang dan akan disusun oleh pusat dan daerah, sehingga hal ini mampu mengakselerasi hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Penelitian terkait Dampak Keberadaan Ibu Kota Nusantara Terhadap Potensi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penelitian kerjasama antara Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri,Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran bahwa tentang IKN yang kebijakannya dibuat terkesan tergesa-gesa, tanpa melibatkan partisipasi daerah mitra secara memadai (Katharina & Nainggolan,2022), hadirnya IKN berpotensi menimbulkan persoalan, khususnya terkait keuangan daerah mitra. Oleh karena Itu, potensi kehilangan pendapatan Kabupaten Kutal Kartanegara bisa dikatakan menjadi sebuah persoalan yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh para pembuat kebijakan.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah mitra yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam wilayah IKN. Adapun wilayah yang menjadi bagian dari wilayah IKN terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Sebagian Kecamatan Muara Jawa, sebagian Kecamatan Loa Kulu, sebagian Kecamatan Loa Janan, dan sebagian Kecamatan Sanga-Sanga. Keenam wilayah kecamatan ini memiliki sumber pendapata yang potensial bagi Kabupaten Kutai Kartanegara terutama Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sektor pertambangan dan migas.

Dengan bergabungnya 6 (enam) wilayah kecamatan ke dalam wilayah IKN tersebut, mengakibatkan
berkurangnya sumber pendapatan daerah Kutai
Kartanegara yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH),
yang diperkirakan mencapai 1,985 triliun per tahun (Bappenda Kutai Kartanegara, 2023). Dengan berkurangnya potensi pendapatan (potencial loss) tersebut diindikasikan akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari perspektif pelaksanaan desentralisasi fiskal, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan bagi daerah untuk lebih mandiri bidang penerimaan
mengatur secara retribusi daerah (pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebagian sumber dari PAD), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Secara teori, desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antardaerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara umum (Nurhemi & Suryani 2015). Pernyataan tersebut merujuk pada tiga fungsi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Beberapa kesimpulan awal dari hasil penelitian yang telah dilakukan diantaranya:

1. Hadirnya Ibu Kota Nusantara membawa dampak berkurangnya luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 162.597,8 ha,

2. Dampak IKN terhadap potensi Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencapal Rp5,8 T dengan kehilangan terbesar bersumber dari DBH Migas
sebesar kurang lebih Rp1,5T, sedangkan sumber lainnya lain-lain Pendapatan
pendapatan dari pajak daerah (Rp18M): lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp47,5M): DBH Minerba (Rp520M): DBH Migas(Rp1.5T): DAK Fisik (Rp89 M): Dana Desa (Rp32M):, dan investasi aset (Rp4 T).

3. Dampak IKN terhadap potensi pengeluaran Kabupaten Kutai Kartanegara mencapal Rp 599,203,696,139 yang bersumber dari alokasi anggaran di 6 kecamatan.

4. Selain dampak ekonomi, kehadiran IKN juga berdampak terhadap aspek politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dampak keseluruhan dapat
terjadi baik untuk hal yang positif maupun negatif. 5. Selama ini belum terbangun komunikasi yang intensif antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai. Kartanegara. Hal ini mengakibatkan banyak timbul praduga yang dapat
menciptakan distrust terhadap pembangunan IKN.

Semoga dalam kesempatan ini dapat diskusikan arah kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik terkait masalah, tantangan, dan peluang implementasi
kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah: serta informasi dan aspirasi
pemerintah daerah tentang masalah-masalah yang muncul pasca implementasi UU. No. 1/2022 ini dapat terserap informasinya. Karena :

1. Dalam jangka pendek (tahun 2024) memang
tidak ada dampak yang signifikan dari kehadiran IKN kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerimaan dari DBH Migas dan Minerba masih tetap dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula DAK Fisik. Hanya saja Pemerintah Daerah alokasi Kartanegara sudah harus segera Kabupaten Kutal mengesahkan Perda tata ruang yang baru.

2. Dalam jangka menengah (2024-2029) diasumsikan Pemerintahan Otorita IKN sudah berjalan, sehingga akan terjadi pengurangan dari sektor DBH Migas dan minerba. Menghadapi hal ini, Pemerintah Kutai Kartanegara harus menyampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait potensi kehilangan dari DBH migas danminerba yang cukup signifikan mengganggu pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan perhatian dari Pemerintah Pusat diharapkan ada penyesualan terhadap besaran DAU yang diterima. Dalam jangka menengah ini berbagai kebijakan yang mendorong kesiapan Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi perkembangan IKN sudah dapat disusun dan diterapkan. Misalnya mengusulkan Kerjasama
pengelolaan bagi hasil antara Otorita Ibu Kota Nusantara, Pertamina, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara:

3. Dalam jangka panjang (tahun 2024 dan seterusnya), kehadiran IKN perlu dijadikan sebagai akselerasi transformasi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan:

a. Pengelolaan kerjasama pembangunan jalan tol baru untuk membuka akses jalan dan jembatan yang menghubungkan Tenggarong Ke ibu Kota Nusantara guna menumbuhkan pusat-pusat ekonomi yang selama
Ini terisolir.

b. Membangun kota satelit atau kota baru untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dengan
bantuan Otorita IKN dalam menggandeng investor: C. Membangun pusat-pusat kawasan pariwisata yang berskala nasional atau internasional seperti Taman
Mini Indonesia Indah: Taman Impian Jaya Ancol, Taman Wisata Safari dan lain sebagainya yang kesemuanya itu untuk memperoleh pajak dan retribusi daerah sebagai pengganti penerimaan yang hilang,

4. Untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah
Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi fasilitator bagi terbukanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai daerah mitra

5. Untuk meningkatkan PDRD salah satunya dapat
dilakukan dengan dukungan smart administrasi melalui digitalisasi pembayaran PDRD dan penyusunan peraturan daerah yang berpihak kepada dunia usaha.

Continue Reading

Metro

DPP KNPI Gelar Peringatan Sumpah Pemuda ke-97, Tegaskan Komitmen Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo

Published

on

By

Jakarta,  — Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar peringatan Sumpah Pemuda ke-97 di Gedung DPP KNPI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (31/10)

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP KNPI, organisasi kepemudaan, serta sejumlah tokoh nasional, di antaranya Hendra Saragih (Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi), Dohardo Pakpahan (Plt. Kepala Biro BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Gizi Nasional), Kombes Pol Adjie Indra (Kasubdit Kehidupan Bernegara Ditsosbud Baintelkam Polri), H. Udin Saparudin (tokoh Kesultanan Banten dan Ketua Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI), serta Prof. Dr. Ilyas Indra.Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanapiah dalam sambutannya menegaskan peran strategis kaum muda sebagai penjaga stabilitas nasional.

“Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema ‘Satu Pemuda Satu KNPI’. Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai refleksi dan penguatan peran pemuda,” ujar Ali.Ali juga menyatakan bahwa KNPI berkomitmen penuh mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan karakter dan pemberdayaan generasi muda.

“Saya menginstruksikan seluruh DPD KNPI di Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga suasana aman dan damai selama momentum Sumpah Pemuda berlangsung. KNPI siap menjadi garda depan melalui pembentukan Laskar Asta Cita,” tegasnya.Namun demikian, Ali juga mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar lebih peduli terhadap keberadaan KNPI.

“Kemenpora tampaknya kurang memberikan perhatian kepada organisasi kepemudaan. KNPI tidak pernah dilibatkan dalam berbagai program yang semestinya melibatkan pemuda,” ujarnya.Ali mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai ajang memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas generasi.

“Mari kita wujudkan semangat persatuan demi bangsa dan negara yang kita cintai. Pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni dan mencegah perpecahan,” tuturnya.Sementara itu, Ketua Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI Prof. Dr. Ilyas Indra dalam kesempatan tersebut memaparkan gagasannya bertajuk “Indonesia Youth of Interest.”

Menurutnya, negara harus hadir untuk kepentingan pemuda Indonesia karena masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi muda. “Data statistik menunjukkan pada tahun 2023–2024, jumlah pemuda usia produktif 16–30 tahun mencapai sekitar 65 juta jiwa, sedangkan usia 16–40 tahun hampir 110 juta jiwa atau sekitar 39% dari total penduduk Indonesia,” jelasnya.Ilyas menekankan pentingnya perhatian negara terhadap kelompok usia produktif ini karena mereka tengah berada pada fase finalisasi pendidikan menengah dan tinggi.

“Konsep Indonesia Youth of Interest berangkat dari visi Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda hari ini yang berusia 16–30 tahun adalah calon pemimpin masa depan, sehingga negara wajib memberikan pembinaan dan pendidikan terbaik,” ungkapnya.Ia berharap pemerintah mendorong peningkatan rata-rata pendidikan nasional hingga jenjang Strata Dua (S2) bahkan Strata Tiga (S3).

Continue Reading

Metro

Henri Antonius Tampubolon, S.H, M.H Ketua DPD PROJO Sumatera Utara Hadir Acara Kongres III PROJO Tema “Selalu Setia di Garis Rakyat.”

Published

on

By

Jakarta,– Semangat keberlanjutan perjuangan rakyat, Relawan Pro Jokowi (PROJO) menggelar Kongres III PROJO dengan mengusung tema besar: “Selalu Setia di Garis Rakyat.” Acara ini menjadi momentum penting bagi PROJO untuk mempertegas komitmen perjuangannya sebagai gerakan kerakyatan yang konsisten mendukung agenda pembangunan nasional.

Kongres yang dihadiri oleh ribuan kader dan relawan dari seluruh Indonesia ini berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Suasana kongres menggambarkan semangat gotong royong, nasionalisme, serta tekad kuat untuk terus berada di sisi rakyat, sebagaimana semangat awal berdirinya PROJO.

Ketua DPD PROJO Sumatera Utara, Henri Antonius Tampubolon, S.H, M.H turut hadir dan ambil bagian dalam KONGRES III PROJO yang digelar dengan tema besar “Selalu Setia di Garis Rakyat.” Acara yang berlangsung meriah dan penuh semangat tersebut dihadiri oleh ribuan kader PROJO dari seluruh Indonesia, menegaskan kembali semangat kebersamaan dan pengabdian kepada rakyat.
Dalam kesempatan itu, Henri Tampubolon menyampaikan bahwa kehadirannya di Kongres ini merupakan bentuk komitmen PROJO Sumatera Utara untuk terus berada dalam barisan perjuangan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal berdirinya PROJO.

“Kita semua hadir di sini dengan satu semangat: tetap setia di garis rakyat. PROJO bukan sekadar organisasi relawan, tetapi gerakan moral yang mengakar dari hati rakyat Indonesia. Kami di Sumatera Utara akan terus menjaga semangat gotong royong dan mendukung arah pembangunan nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Henri Tampubolon dengan penuh semangat.

KONGRES III PROJO ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh daerah, termasuk Sumatera Utara. Melalui forum ini, PROJO menegaskan kembali arah perjuangannya sebagai gerakan rakyat yang konsisten mengawal pembangunan dan menjaga nilai-nilai kebangsaan.

“Semangat keberlanjutan perjuangan rakyat, Relawan Pro Jokowi (PROJO) menggelar Kongres III PROJO dengan mengusung tema besar: “Selalu Setia di Garis Rakyat.” Acara ini menjadi momentum penting bagi PROJO untuk mempertegas komitmen perjuangannya sebagai gerakan kerakyatan yang konsisten mendukung agenda pembangunan nasional.

Kongres yang dihadiri oleh ribuan kader dan relawan dari seluruh Indonesia ini berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Suasana kongres menggambarkan semangat gotong royong, nasionalisme, serta tekad kuat untuk terus berada di sisi rakyat, sebagaimana semangat awal berdirinya PROJO.”tutup Herry Tampubolon.

Kongres III ini juga menjadi ajang konsolidasi nasional, memperkuat barisan relawan di tingkat daerah, dan meneguhkan komitmen PROJO dalam mendukung arah pemerintahan ke depan yang pro terhadap kepentingan masyarakat kecil.

Suasana kongres berlangsung hangat, penuh semangat solidaritas, dan diwarnai diskusi strategis mengenai masa depan gerakan relawan dalam mendukung visi Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.

Dengan semangat “Selalu Setia di Garis Rakyat”, PROJO menegaskan diri bukan sekadar organisasi relawan, melainkan gerakan rakyat yang terus menghidupi semangat gotong royong dan kebangsaan.

Dengan mengusung tema “Selalu Setia di Garis Rakyat,” PROJO menegaskan diri tetap menjadi kekuatan moral rakyat — berdiri tegak bersama masyarakat kecil, memperjuangkan aspirasi mereka, serta memastikan pembangunan nasional berjalan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Continue Reading

Metro

Projo Gelar Kongres III Selalu Digaris Rakyat

Published

on

By

Jakarta – Organisasi relawan pendukung Joko Widodo atau Projo menggelar kongres ke-3 pada hari ini dan besok, 1–2 November 2025, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Sabtu (1/11/25).
Kongres Projo ke-3 ini diklaim bakal dihadiri oleh 3.000 peserta dari 35 dewan pimpinan daerah dan 479 dewan pimpinan cabang Projo di seluruh Indonesia.

Dalam kata sambutannya, Ketua Umum Projo Budi Arie SetiadI mengatakan kongres yang bertema “Selalu Setia di Garis Rakyat” ini semestinya digelar pada penghujung tahun lalu. Namun karena sejumlah alasan teknis, agenda itu baru bisa terlaksana pada November tahun ini.

“Sebenarnya kongres ini seharusnya sudah dilakukan pada Desember 2024 kemarin, cuma karena satu dan lain hal akhirnya kita undur dan minggu depan ini atau tanggal 1-2 November kongres akan kita lakukan,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2025.

Setidaknya ada dua agenda utma dalam Kongres III Projo. Pertama, kongres akan menghasilkan kepengurusan baru untuk lima tahun ke depan, termasuk menetapkan arah organisasi. Kemudian agenda lainnya adalah penyampaian sikap resmi Projo mengenai komitmennya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Prabowo-Gibran, Projo berharap kongres bisa menghasilkan resolusi atau rekomendasi terhadap jalannya pemerintahan. Projo juga mengundang Prabowo dan Gibran untuk hadir dalam kongres tersebut. “Projo mendukung pemerintahan ini, kami berkomitmen untuk sama-sama menjaga pemerintahan ini selalu setia di garis rakyat,” ujar mantan Menteri Koperasi itu.

Adapun dalam kongres ini, Jokowi dipastikan tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. “Pak Jokowi tetap menjadi Ketua Dewan Pembina karena Pak Jokowi pemilik Projo sesungguhnya. Saya cuman dan kami-kami cuman pelaksana aja,” kata Budi Arie ihwal posisi Jokowi dalam struktur organisasi menjelang Kongres III Projo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan Jokowi tetap menjadi figur sentral bagi Projo, baik secara moral maupun ideologis. Ia menegaskan bahwa keberadaan Jokowi di Projo menjadi penanda kontinuitas antara gerakan relawan dan pemerintahan yang mereka dukung.

Menurut dia, kongres kali ini merupakan forum konsolidasi setelah pemilihan presiden 2024, di mana Projo turut berperan dalam mendukung kemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. “Kami ingin menegaskan bahwa fase sekarang adalah fase kami harus sama-sama bekerja keras demi suksesnya pemerintahan,” kata dia.

Sementara itu,  semula dijadwalkan hadir di Kongres ke-3 Projo, Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyapa ratusan relawan Projo yang menghadiri Kongres III di Jakarta melalui sebuah tayangan video. Sapaan hangat ini disampaikan pada Sabtu, 01/11, menggantikan kehadirannya secara langsung di acara penting tersebut.

Ketidakhadiran Jokowi di lokasi kongres disebabkan oleh alasan kesehatan yang memerlukan istirahat. Meskipun demikian, Ketua Umum Projo Budi Arie memastikan bahwa kondisi beliau sudah menunjukkan pemulihan yang signifikan.

Melalui layar, Jokowi tetap menyampaikan apresiasi mendalam dan pesan penting kepada seluruh keluarga besar relawan Projo. Beliau mengajak mereka untuk terus menjaga semangat dan dedikasi tinggi dalam mendukung arah pembangunan bangsa Indonesia.

Pesan Jokowi untuk Relawan Projo dan Kemajuan Bangsa Dalam tayangan video yang diputar di Kongres III Projo, Jokowi terlihat mengenakan kemeja dan peci, memancarkan aura kepemimpinan yang akrab. Beliau secara khusus menyampaikan rasa terima kasih atas semangat dan dedikasi yang tak pernah padam dari para relawan Projo.

“Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa,” kata Jokowi, mengutip langsung dari tayangan video tersebut, menunjukkan penghargaan beliau.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengajak seluruh anggota Projo untuk terus bersinergi dan bekerja sama demi kemajuan Indonesia. Pesan ini menekankan pentingnya persatuan, gotong royong, dan kontribusi nyata dari setiap elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa.

“Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat,” pesan Jokowi, menegaskan kembali komitmen bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Alasan Ketidakhadiran Jokowi dan Penjelasan Resmi Projo Ketua Umum Projo, Budi Arie, dalam pidatonya sebelum secara resmi membuka kongres, secara khusus mengajak seluruh relawan untuk mendoakan kesehatan Jokowi. Ajakan ini menunjukkan kepedulian mendalam dari organisasi terhadap kondisi mantan presiden.

“Pertama-tama marilah kita berdoa bersama semoga Pak Jokowi diberi kesehatan,” ucap Budi Arie, mengawali penjelasannya mengenai ketidakhadiran Jokowi. Pernyataan ini disambut dengan empati dan harapan baik oleh para relawan yang hadir.

Budi Arie mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Jokowi sejatinya telah membaik setelah sempat kurang sehat. “Ketika kemarin, minggu lalu, kami mendatangi kediaman beliau, memang kondisinya sudah lebih pulih,” jelas Budi Arie, memberikan informasi terkini kepada publik.

Meskipun demikian, Budi Arie menambahkan bahwa ada pertimbangan khusus dari tim medis. “Tapi mungkin pertimbangan kesehatan, pertimbangan dokter, untuk berkerumun dalam kerumunan belum dimungkinkan,” ujarnya, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga kesehatan Jokowi secara optimal. “Tapi, yang pasti, semangat itu ada di ruangan ini bahwa kesetiaan kita adalah kepada rakyat,” sambung Budi Arie, menggarisbawahi semangat Projo yang tetap membara.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyerukan di hadapan ratusan relawan yang hadir pada pembukaan Kongres III Projo untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto guna mendukung seluruh agenda politiknya.

“Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid. Dan karena itu, kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden,” kata Budi Arie dalam pidatonya di Jakarta, Sabtu.

Budi Arie pun berharap relawan Projo bisa memahami jika dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik tertentu. Meskipun demikian, dia tidak memerinci nama partai politik yang ia maksud.

“Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” tuturnya.

Menurut dia, Projo merupakan pelopor pendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, katanya, Projo berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Karena kita percaya ini mandat rakyat, kita ingin dukung, perkuat agar pemerintahan ini tidak gagal. Siap enggak?,” seru Budi yang dijawab “siap” oleh relawan yang hadir.

Ia mengatakan agenda-agenda politik Presiden Prabowo harus terus-menerus didukung dan diperkuat, sebab pikiran dan hati Presiden Prabowo ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Budi Arie lantas mengajak relawan Projo mengawal program-program strategis Prabowo.

“Dari mulai MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan sebagainya. Yang pasti, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, sesuai dengan jati diri kita, cita-cita kita, napas kita, setia di garis rakyat,” katanya.

Continue Reading

Trending