Metro
BRIN Gelar Seminar Nasional Tema : Mendorong keuangan Pusat- Daerah Yang Adil & Bertanggung Jawab
Published
2 years agoon
By
admin
Jakarta – Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1999 melalui UU. No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berbagai pengaturan tentang hal tersebut telah diubah. Perubahan tersebut karena pemerintah menganggap bahwa tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah perlu diperkuat dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional secara lebih adil, efisien, efektif, dan akuntabel.
Regulasi terbaru tentang desentralisasi fiskal adalah UU. No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Regulasi ini menandai pelaksanaan dan Pemerintah Daerah. perubahan signifikan bagi tata kelola keuangan daerah dibanding dengan UU. No. 33/2004 dengan perihal yang sama. Perubahan tersebut memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur secara lebih mandiri bidang penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
Di saat bersamaan, upaya perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah. Di antara tantangan tersebut adalah kecenderungan rresentralisasi politik dan pemerintahan. Terdapat apatisme publik bahwa perbaikan skema hubungan keuangan pusat-daerah tidak mampu mengatasi kecenderungan resentralisasi. Bahkan, terdapat anggapan dari sebagian kalangan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang baru melalui UU. No. 1/2022 belum memperbaiki keberpihakan bagi daerah.
Bapak, Ibu, Hadirin yang Berbahgia.
Alih-alih menciptakan redistribusi pendapatan nasional supaya lebih adil, yang terjadi justru menciptakan situasi keuangan negara yang timpang antara pusat dengan daerah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa daerah masih mengeluhkan mengenai Dana Bagi Hasil yang tidak berpihak kepada mereka. Beberapa kebijakan nasional yang tidak langsung berkaitan dengan fiskal pada kenyataannya juga membawa kerisauan bagi daerah.
Sebagai contoh penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak pada pendapatan daerah sekitar yang berkurang sebagai akibat dari kawasan potensi ekonomi mereka yang beralih masuk ke wilayah IKN. Selain problem tersebut, persoalan atau tantangan yang Cukup serius adalah ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat Kehadiran daerah Otonom baru semakin memberi tantangan atas persoalan Ini. Tantangan untuk daerah initidak hanya bagaimana mendorong pendapatan asli daerah, tetapi juga reformulasi transfer ke daerah (TKD) terutama penghitungan berbasis kinerja.
Terlepas dari persoalan tersebut, beberapa peluang dapat terus diupayakan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Diantara peluang tersebut adalah dorongan akselerasi investasi di daerah, optimalisasi kerja sama daerah untuk menggerakkan ekonomi regional, dan mengarahkan inovasi daerah yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah.
Peralihan implementasi UU No.1/2022 merupakan momentum yang tepat bagi lembaga kunci pusat dan daerah untuk mendiskusikan persoalan, tantangan, dan sekaligus peluang hubungan keuangan pusat-daerah. Harapannya, diskusi tersebut dapat membantu penyusunan segala instrument kebijakan yang sedang dan akan disusun oleh pusat dan daerah, sehingga hal ini mampu mengakselerasi hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Penelitian terkait Dampak Keberadaan Ibu Kota Nusantara Terhadap Potensi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penelitian kerjasama antara Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri,Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran bahwa tentang IKN yang kebijakannya dibuat terkesan tergesa-gesa, tanpa melibatkan partisipasi daerah mitra secara memadai (Katharina & Nainggolan,2022), hadirnya IKN berpotensi menimbulkan persoalan, khususnya terkait keuangan daerah mitra. Oleh karena Itu, potensi kehilangan pendapatan Kabupaten Kutal Kartanegara bisa dikatakan menjadi sebuah persoalan yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh para pembuat kebijakan.
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah mitra yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam wilayah IKN. Adapun wilayah yang menjadi bagian dari wilayah IKN terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Sebagian Kecamatan Muara Jawa, sebagian Kecamatan Loa Kulu, sebagian Kecamatan Loa Janan, dan sebagian Kecamatan Sanga-Sanga. Keenam wilayah kecamatan ini memiliki sumber pendapata yang potensial bagi Kabupaten Kutai Kartanegara terutama Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sektor pertambangan dan migas.
Dengan bergabungnya 6 (enam) wilayah kecamatan ke dalam wilayah IKN tersebut, mengakibatkan
berkurangnya sumber pendapatan daerah Kutai
Kartanegara yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH),
yang diperkirakan mencapai 1,985 triliun per tahun (Bappenda Kutai Kartanegara, 2023). Dengan berkurangnya potensi pendapatan (potencial loss) tersebut diindikasikan akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dari perspektif pelaksanaan desentralisasi fiskal, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan bagi daerah untuk lebih mandiri bidang penerimaan
mengatur secara retribusi daerah (pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebagian sumber dari PAD), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Secara teori, desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antardaerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara umum (Nurhemi & Suryani 2015). Pernyataan tersebut merujuk pada tiga fungsi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Beberapa kesimpulan awal dari hasil penelitian yang telah dilakukan diantaranya:
1. Hadirnya Ibu Kota Nusantara membawa dampak berkurangnya luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 162.597,8 ha,
2. Dampak IKN terhadap potensi Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencapal Rp5,8 T dengan kehilangan terbesar bersumber dari DBH Migas
sebesar kurang lebih Rp1,5T, sedangkan sumber lainnya lain-lain Pendapatan
pendapatan dari pajak daerah (Rp18M): lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp47,5M): DBH Minerba (Rp520M): DBH Migas(Rp1.5T): DAK Fisik (Rp89 M): Dana Desa (Rp32M):, dan investasi aset (Rp4 T).
3. Dampak IKN terhadap potensi pengeluaran Kabupaten Kutai Kartanegara mencapal Rp 599,203,696,139 yang bersumber dari alokasi anggaran di 6 kecamatan.
4. Selain dampak ekonomi, kehadiran IKN juga berdampak terhadap aspek politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dampak keseluruhan dapat
terjadi baik untuk hal yang positif maupun negatif. 5. Selama ini belum terbangun komunikasi yang intensif antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai. Kartanegara. Hal ini mengakibatkan banyak timbul praduga yang dapat
menciptakan distrust terhadap pembangunan IKN.
Semoga dalam kesempatan ini dapat diskusikan arah kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik terkait masalah, tantangan, dan peluang implementasi
kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah: serta informasi dan aspirasi
pemerintah daerah tentang masalah-masalah yang muncul pasca implementasi UU. No. 1/2022 ini dapat terserap informasinya. Karena :
1. Dalam jangka pendek (tahun 2024) memang
tidak ada dampak yang signifikan dari kehadiran IKN kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerimaan dari DBH Migas dan Minerba masih tetap dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula DAK Fisik. Hanya saja Pemerintah Daerah alokasi Kartanegara sudah harus segera Kabupaten Kutal mengesahkan Perda tata ruang yang baru.
2. Dalam jangka menengah (2024-2029) diasumsikan Pemerintahan Otorita IKN sudah berjalan, sehingga akan terjadi pengurangan dari sektor DBH Migas dan minerba. Menghadapi hal ini, Pemerintah Kutai Kartanegara harus menyampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait potensi kehilangan dari DBH migas danminerba yang cukup signifikan mengganggu pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan perhatian dari Pemerintah Pusat diharapkan ada penyesualan terhadap besaran DAU yang diterima. Dalam jangka menengah ini berbagai kebijakan yang mendorong kesiapan Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi perkembangan IKN sudah dapat disusun dan diterapkan. Misalnya mengusulkan Kerjasama
pengelolaan bagi hasil antara Otorita Ibu Kota Nusantara, Pertamina, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara:
3. Dalam jangka panjang (tahun 2024 dan seterusnya), kehadiran IKN perlu dijadikan sebagai akselerasi transformasi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan:
a. Pengelolaan kerjasama pembangunan jalan tol baru untuk membuka akses jalan dan jembatan yang menghubungkan Tenggarong Ke ibu Kota Nusantara guna menumbuhkan pusat-pusat ekonomi yang selama
Ini terisolir.
b. Membangun kota satelit atau kota baru untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dengan
bantuan Otorita IKN dalam menggandeng investor: C. Membangun pusat-pusat kawasan pariwisata yang berskala nasional atau internasional seperti Taman
Mini Indonesia Indah: Taman Impian Jaya Ancol, Taman Wisata Safari dan lain sebagainya yang kesemuanya itu untuk memperoleh pajak dan retribusi daerah sebagai pengganti penerimaan yang hilang,
4. Untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah
Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi fasilitator bagi terbukanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai daerah mitra
5. Untuk meningkatkan PDRD salah satunya dapat
dilakukan dengan dukungan smart administrasi melalui digitalisasi pembayaran PDRD dan penyusunan peraturan daerah yang berpihak kepada dunia usaha.
You may like
Metro
“Yakin Nikah” Trailer & Poster: Antara Cinta, Tekanan, dan Pilihan Hidup Film Romance Yang Hangat dan Menggelitik, Mengangkat Isu Sosial Tentang Percintaan Masa Kini
Published
3 days agoon
September 9, 2025
Jakarta, 9 September 2025 – Film terbaru Adhya Pictures, Yakin Nikah, resmi merilis official trailer dan official poster dalam acara press conference yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 9 September 2025.
Acara ini dihadiri oleh jajaran penting di balik layar maupun depan layar, termasuk produser Shierly Kosasih, sutradara Pritagita Arianegara, serta para pemeran utama: Enzy Storia, Maxime Bouttier, Jourdy Pranata, Tora Sudiro, Amanda Rigby, dan Agnes Naomi Shivapriya.
Yakin Nikah hadir bukan sekadar sebagai film romance gemas biasa, melainkan juga mengangkat isu sosial yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari: tekanan lingkungan untuk segera menikah, stigma “adik tidak boleh mendahului kakak” dalam pernikahan, serta ekspektasi masyarakat yang kerap membayangi anak muda di usia 20-an.
Film ini mengangkat perjalanan Niken (Enzy Storia), seorang perempuan yang dihadapkan pada tuntutan menikah dengan pasangannya, Arya (Maxime Bouttier). Namun keraguannya semakin diuji ketika Gerry (Jourdy Pranata), sosok dari masa lalu, kembali hadir dalam hidupnya.
Melalui dilema Niken, film ini mengajak penonton merenungkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang mencari yang terbaik, melainkan juga tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri.
Trailer & Poster: Hangat, Gemas, dan Menggelitik Trailer resmi menampilkan konflik Niken yang penuh warna: mulai dari tekanan keluarga, sindiran teman, hingga komentar tetangga yang terus menanyakan “Kapan nikah?”.
Di tengah berbagai konflik tersebut, kehidupan percintaan Niken juga menjadi semakin rumit ketika Gerry hadir, cinta lama yang datang kembali dan membuat Niken semakin mempertanyakan hubungan yang ia miliki. Semua kerumitan dari lika-liku cinta modern itu dibalut dengan sentuhan humor segar dan nuansa kekeluargaan yang hangat, menjadikannya tontonan yang gemas, relatable, sekaligus penuh makna.
Kerumitan yang gemas dari cerita yang ditawarkan dalam Yakin Nikah juga terpapar melalui official poster yang turut dirilis dalam acara press conference. Poster dari film ini menampilkan ketiga karakter utama, dengan Niken berdiri di tengah dihimpit oleh kedua laki-laki dalam hidupnya, Arya dan Gerry. Manakah pilihan yang akan diambil Niken? Arya yang aman namun selalu sibuk, atau Gerry yang menyenangkan tapi tidak dapat diprediksi?
Shierly Kosasih, produser Yakin Nikah, menyampaikan antusiasmenya. “Banyak orang membayangkan pernikahan sebagai momen bahagia. Tapi proses menuju kesana sering penuh drama, dari keluarga, pasangan, hingga ekspektasi masyarakat. Lewat trailer dan poster ini, kami ingin menunjukkan dinamika itu dengan sentuhan humor dan rasa dekat, sehingga penonton bisa tertawa, baper, sekaligus merasa relate.”
Antusiasme Para Pemain
Sebagai pemeran utama, Enzy Storia mengungkapkan, “apa sih pertimbangan kalian untuk menikah? Siapa tahu sama dengan dilema Niken di film ini. Penasaran? Sama! Makanya aku nggak sabar nunggu film ini tayang.”
Maxime Bouttier, yang berperan sebagai Arya, menambahkan, “film ini lucu, manis, tapi juga bikin mikir. Aku suka karena pesannya nggak sekadar soal relationship, tapi juga tentang menghargai diri sendiri dalam sebuah hubungan.”
Sementara itu, Jourdy Pranata mengaku senang terlibat dalam kisah yang begitu dekat dengan realita. “Menurutku, film ini bakal jadi bahan obrolan penting. Banyak orang muda ngalamin dilema ini: menikah karena cinta, atau karena tuntutan? Dan film ini mengemasnya dengan cara yang hangat dan menghibur.”
Diadaptasi dari web series YouTube yang telah meraih lebih dari 14,9 juta views, versi layar lebar Yakin Nikah menjanjikan pengalaman menonton yang lebih menyeluruh, dengan cerita yang lebih dalam, visual sinematik yang memikat, serta chemistry pemain yang menghidupkan dinamika keluarga dan cinta.
Yakin Nikah disutradarai oleh Pritagita Arianegara dengan naskah yang ditulis oleh Bene Dion Rajagukguk, Sigit Sulistyo, dan Erwin Wu, serta script development oleh IMAJINARI. Film ini akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Oktober 2025. Ikuti update kisah cinta Niken melalui media sosial @filmyakinnikah dan @adhyapictures.
****
TENTANG ADHYA PICTURES
Adhya Pictures adalah sebuah studio film dari kelompok perusahaan Adhya Group. Karya-karya yang dihasilkan berfokus pada kolaborasi bersama kreator-kreator terkemuka untuk menghasilkan film-film yang memiliki narasi yang kuat dan relevan.
Adhya Pictures percaya bahwa karya kolaboratif akan membuahkan produk yang mempunyai kekuatan nilai dan memberi kontribusi nyata pada industri.
Melalui perannya di bidang Film Investment, Intellectual Property Studio & Banking, dan Production House afiliasinya, Adhya Pictures berkomitmen untuk terus menyajikan film berkualitas terbaik dan turut serta memajukan industri film Indonesia. Adhya Pictures dan jajaran afiliasinya adalah Satria Dewa Studio, Wong Vardha Entertainment, dan DAMN! I Love Indonesia Pictures.
Dua film terbaru Adhya Pictures akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia, yaitu Yakin Nikah, dari sutradara Pritagita Arianegara dan pengembangan naskah film dari Imajinari, dan Bolong, dari sutradara dan penulis Hanung Bramantyo. Sederet karya terbaik selanjutnya sedang dipersiapkan oleh Adhya Pictures untuk direncanakan tayang pada 2025-2026.
Metro
Prof. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D Ketua IAMKRI:”Konstruksi Ramping Untuk Industri Konstruksi Indonesia Yang Berkelanjutan”
Published
4 days agoon
September 8, 2025
Jakarta,- IAMKRI (Ikatan Ahli Manajemen Konstruksi Ramping Indonesia) menggelar “Seminar IAMKRI 2025 Konstruksi Ramping” pada 9-10 September 2025 , dengan tema besar “Konstruksi Ramping untuk Industri Konstruksi Indonesia yang Berkelanjutan”, di Hotel Bidakara Jakarta.
Seminar ini bertujuan menyebarkan pengetahuan tentang Lean Construction dengan topik terkini dan relevan, serta membuka kesempatan untuk memahami prinsip-prinsip Konstruksi Ramping melalui aktivitas interaktif.
Konstruksi Ramping atau Lean Construction hadir bukan sekadar sebagai metode baru, melainkan sebagai filosofi humanis yang menempatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kearifan lokal di jantung setiap proyek pembangunan
Ditemui di sela-sela seminar, Ketua IAMKRI, Prof. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D mengatakan kita sedang mengupayakan supaya banyak yang berkontribusi untuk melakukan efisiensi bukan hanya proyek konstruksi tetapi proyek proyek lainnya juga. Semua pihak harus ikut serta dalam efisiensi dan seminar ini untuk mengenalkannya kepada masyarakat Indonesia dan ini baru pertama kali dilaksanakan, imbuhnya.
Sudah menjadi cita-cita kita semua Industri Konstruksi Indonesia yang Berkelanjutan dan semua dunia tentu inginnya membangun yang berkelanjutan dengan mengupayakan efisiensi di mana pun, kata Muhamad Abduh di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (09/09/25).
Muhamad Abduh menyoroti efisiensi jangan hanya sekedar memotong anggaran. Efisiensi bukan memotong anggaran tetapi waktu kita bekerja dengan budget tertentu kita bisa efisien sehingga bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Efisien bukan berarti kualitas rendah justru kualitas tetap bagus dengan menghilangkan pemborosan pemborosan, tegasnya.
Seminar menghadirkan narasumber yang mumpuni dibidangnya dari Kementerian PU, LKPP, Kontraktor serta konsultan antara lain Yudha Mediawan Staff Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PU, Jeferson Shigaki Takenaka Corporation Jepang, Teck Thai Heng Building & Construction Authority Singapura, Yulianto Prihhandoyo Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP.
Muhamad Abduh menambahkan, dibandingkan dengan negara lain pembangunan konstruksi bangunan negara Indonesia sudah baik. Tapi masing-masing negara berbeda sistemnya. Seperti kemarin hasil yang dilakukan oleh kontraktor Indonesia sudah direkomendasikan oleh Pemerintahan Singapura. Tadi juga diungkapkan salah satu pembicara dari Singapura menyatakan senangnya sudah ada kontruksi ramping yang dilaksanakan di Indonesia. Meskipun masih ada yang lain yang lebih bagus lagi, jelasnya.
Tantangan terbesar yang dihadapi bukanlah soal teknologi atau modal, melainkan perubahan pola pikir yang mengakar dalam. Selama puluhan tahun, industri konstruksi kita terbiasa dengan cara-cara konvensional yang menerima pemborosan sebagai hal yang wajar.
Metode Lean Construction kian relevan di tengah kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam proyek konstruksi. Menurut dia, metode lean construction ini berbeda dengan metode tradisional yang kerap menimbulkan pemborosan waktu, material, dan tenaga.
Dengan seminar ini orang semakin mengenal kontruksi ramping sehingga orang ingin tau yang berikutnya kemudian kita bantu. IAMKRI mendorong semangat para kontraktor untuk menerapkan metode Lean Construction di dalam proyek konstruksi, sehingga mampu menghemat biaya, pungkasnya.
Metro
Hilmi Adrianto Ketua idEA : Produk Lokal Menjadi Destinasi Tujuan Utama Dari Para Konsumen
Published
4 days agoon
September 8, 2025
Jakarta,- Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) kembali hadir tahun ini. Pemerintah menetapkan gelar Harbolnas berlangsung pada 10-16 Desember 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan Harbolnas akan menjadi momentum untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat peran UMKM dalam ekonomi digital. Pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp 35 triliun, naik dari Rp 31,2 triliun pada tahun 2024.
Harapannya tahun ini bisa lebih tinggi lagi dan targetnya di tahun ini antara 33 sampai dengan 35 triliun,” ujar Airlangga dalam acara Kick Off Road to Harbolnas, Senin (8/9/2025).
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso pun menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan Harbolnas sejak September 2025 akan menjadi momentum untuk para pelaku usaha, UMKM dan platform e-commerce untuk mempersiapkan diri sebelum puncak Harbolnas pada Desember 2025.
“Dari segi pelaku usahanya maupun juga dari platform e-commerce serta dari para UMKM itu bisa bersiap untuk kemudian meningkatkan apa namanya dari sisi promosi maupun juga dari sisi ketersediaan barang maupun produk yang akan dijual nanti selama Harbolnas,” ujar Budi.
Dalam kesempatan yang sama Ketua UmumIndonesian E-Commerce Association (idEA)Hilmi Adrianto menjelaskan penyelenggaraan hari belanja on line nasional (harbolnas) berlangsung selama seminggu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Menampilkan produk produk lokal menjadi primadona di harbolnas. Pencapaian tahun ini bisa meningkat lagi dibanding tahun sebelumnya
Kampanye Hari Belanja Online Nasional ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat tentang kemudahan belanja online aman dan nyaman yang bisa dilakukan kapan saja. Tidak hanya itu saja, kampanye yang digelar selama 24 jam ini juga memiliki misi untuk memajukan industri e-commerce di Indonesia.
Harbolnas yang akan jatuh pada tanggal 12 Desember, itulah sebabnya Hari Belanja Online Nasional ini lebih dikenal juga sebagai hari 1212. Ketika pertama kali dilakukan pada tahun 2012.
Hilmi meyakini produk lokal menjadi destinasi atau tujuan utama dari para konsumen. Makanya kita sudah mempersiapkan harbolnas untuk membantu pelaku UMKM untuk siap bersaing. Pelaku UMKM sudah mempersiapkan stok produk, bagaimana rantai stok atau supply chainnya berjalan dengan baik. Sehingga berbagai penawaran dari platform e-commerce kita siapkan termasuk penawaran khusus, imbuhnya.
Oleh karena itu, platform e-commerce dan para pelaku usaha harus terus berinovasi untuk menjaga minat konsumen. Hilmi menyarankan agar para merchant lebih fokus pada strategi yang menawarkan nilai tambah bagi konsumen, seperti diskon yang relevan, promosi kreatif, serta peningkatan kualitas layanan.
Dia menambahkan bahwa persaingan yang ketat ini akan berdampak positif pada perkembangan industri e-commerce di Indonesia, asalkan dilakukan dengan semangat persaingan sehat dan mendukung pertumbuhan UMKM serta ekonomi digital nasional.
Harbolnas sudah berlangsung 14 kali dan kita sudah mempersiapkan pelaku UMKM bisa lebih siap lagi dalam mengikuti harbolnas. Kita juga melakukan kegiatan rutin bekerjasama dengan berbagai kementerian dan berbagai instansi daerah untuk melihat UMKM yang punya potensi untuk bisa dibantu.
Sehingga UMKM yang sudah lulus bisa masuk dalam platform. Kita target pelaku UMKM yang ikut harbolnas sebanyak banyaknya kita berharap sekurang-kurangnya 2000 UMKM menjadi peserta harbolnas. Sebenarnya harbolnas ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, pungkas Hilmi.


Dankodaeral IX Laksanakan Courtesy Call Ke Kejaksaan Tinggi Maluku

Gala Premiere Perempuan Pembawa Sial: Malam Mistis Bertabur Budaya Jawa

“Yakin Nikah” Trailer & Poster: Antara Cinta, Tekanan, dan Pilihan Hidup Film Romance Yang Hangat dan Menggelitik, Mengangkat Isu Sosial Tentang Percintaan Masa Kini

Forum Komunikasi Pejuang NKRI Gelar Sarasehan Kebangsaan Negara Indonesia Maju

Deklarasi Forum Wartawan Jakarta
