Connect with us

Metro

Deklarasi Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Jakarta Timur Mendukung Prabowo-Gibran

Published

on

Jakarta, 20 Desember 2023 – Aliansi Advokat Indonesia Bersatu (AAIB) Jakarta Timur Menyelenggarakan Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran sebagai Capres & Cawapres 2024 di Golden Leaf Restaurant Jakarta pada hari Rabu, 21 Desember 2023.

Dalam Deklarasi AAIB Jakarta Timur dihadiri oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S. H., M. M (Ketua Umum AAIB), Ebeneser Ginting S. H (Ketua AAIB Jakarta Timur),
Manganju Simanullang, S. H.,MH (Sekretaris AAIB Jakarta Timur), Rico Simanjuntak (Ketua Panitia Deklarasi AAIB Jakarta Timur), Bontor Tobing (Ketua AAIB Jakarta Selatan) maupun pengurus AAIB Jakarta Timur.

Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.M Ketua Umum AAIB menjelaskan bahwa Ratusan Advokat Jakarta Timur berkumpul disini untuk mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Ini sudah kota yang kesekian, kita sudah lakukan di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Cikarang dan Bekasi, Kalimantan Timur.

Kemarin di Jakarta Selatan kemudian sekarang Jakarta Timur. Banyak teman-teman yang betul-betul bergairah untuk bisa memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Saya dapat telpon dari Magelang mereka telah deklarasi di Magelang. Ada juga di Lombok, Jawa Timur, juga Jawa Tengah. Saya kagum karena tiba-tiba mereka memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Inisiatif ini tidak semata-mata dari saya, semua Advokat yang ada di berbagai daerah. Para Advokat mulai sadar berpolitik, berpolitik tapi kota tidak mau membawa organisasi.

Makanya namanya aliansi dari berbagai organisasi Advokat berkumpul bersama satu hati, pikiran dan cita-cita serta kemauan untuk mendukung Prabowo-Gibran.

Mayoritas Advokat memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Mereka menyadari betul bahwa perbaikan hukum ini diletakan di pundak Prabowo-Gibran.

Saya dan mereka yakin kalau dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran maka negara kita menjadi negara hukum yang baik dan eksistensi profesi advokat itu selama ini dianggap tidak ikut berpolitik itu mulai diperhitungkan.

Memang di negara manapun selalu advokat itu punya kemampuan dan pengaruh untuk ikut serta membangun hukum disuatu negara.

Di Amerika juga seperti itu. Kita berharap kepada Prabowo-Gibran untuk melakukan perbaikan hukum di negeri ini. Dengan adanya Prabowo-Gibran itu akan lebih optimal.

“Saya nanti di puncaknya bilamana nanti saya sebagai Wakil Ketua TKN berbicara dengan Pak Rosan Ketua TKN.

Mudah-mudahan nanti kita ambil waktu Prabowo yang khusus untuk deklarasi Aliansi Advokat Indonesia Bersatu seluruh Indonesia.

Kita harapkan dari Papua, NTT, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh dan seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta.

Kita harapkan itu terjadi di Bulan Januari sebelum masa tenang. Itu kita harapkan ribuan Advokat akan berkumpul,” tutupnya Otto Hasibuan.

Manganju Simanullang, S.H.,M.H Sekretaris AAIB Jakarta Timur menjelaskan bahwa Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Jakarta Timur adalah kumpulan dari Advokat lintas organisasi Advokat yang tergabung didalam aliansi AAIB.

Berikrar memberikan suara dan dukungan kepada Capres 02 untuk memenangkan Pilpres RI periode 2024-2029.

Tugas sementara kita adalah bagaimana seluruh Advokat secara khusus keluarga maupun link yang dimilikinya bahu membahu bisa memenangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran untuk bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

AAIB Kepengurusan pusat yang diketuai Prof. Otto Hasibuan membuat acara gabungan yang lebih besar lagi dengan mengundang Prabowo-Gibran maupun tokoh-tokoh ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.

“Anggota kita yang terdaftar di Jakarta Timur itu sudah puluhan ribu lintas organisasi Advokat. Kepengurusan AAIB sudah dimulai sejak tahun 2019 dan ini kelanjutan daripada AAIB yang didirikan tahun 2019 juga kebetulan mendukung Prabowo di Pilpres 2019.

Juga melanjutkan dukungan di Pilpres 2024 supaya bisa menjadi Presiden masa jabatan 2024-2029. Target kita Prabowo-Gibran menang satu putaran,” tutupnya Manganju Manullang.

PERNYATAAN IKRAR ALIANSI ADVOKAT INDONESIA BERSATU (AAIB) JAKARTA TIMUR

Kami para Advokat di Jakarta Timur yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia Bersatu (AAIB) Jakarta Timur , percaya dan yakin bahwa Prabowo-Gibran adalah calon Presiden dan wakil Presiden yang terbaik untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Oleh Karena itu kami Aliansi Advokat Indonesia Bersatu (AAIB) Jakarta Timur, menyatakan dukungan, memberikan suara serta ikut memperjuangkan Prabowo-Gibran untuk dapat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Kiranya Tuhan Merstui dan mengabulkan perjuangan kami.

Jakarta Timur, 20 Desember 2023. Atas nama

Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Jakarta Timur.

Continue Reading

Metro

MENOLAK DOMINASI WHO DAN AMANDEMEN IHR 19 JULI 2025

Published

on

By

Jakarta, – Hari ini kami atas nama masyarakat peduli kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari SPJPIK) dan Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun, mengadakan pers conference dengan tujuan untuk menyerukan penolakan terhadap dominasi WHO, dalam membuat kebijakan nasional, Hotel Acacia jalan Kramat Raya no. 81 Jakarta Pusat. Sabtu ( 19/07/2025  )

Pada hari ini juga, 19 Juli 2025, WHO akan menetapkan amandemen IHR (International Health Regulation) yang berisi SOP dalam menyelesaikan masalah pandemi. Amandemen IHR ini isinya banyak merugikan negara-negara anggota, dimana sudah banyak negara anggota menolak antara lain Amerika dan Rusia serta negara-negara lain.

Mengapa amandemen itu harus ditolak :

1. Definisi “PANDEMI” diubah disamakan dengan PHEIC (Public Health Emergency International Concern), dan pengobatan gen dan sel dimasukkan dalam “produk kesehatan relevan” (Pasal 1).

2. Darurat Pandemi di tentukan oleh Dirjen WHO secara otoriter (Pasal 1, 12, 49).

3. Beban Finansial tanpa batas, dibebankan kepada pemerintah negara anggota. (Pasal 44).

4. Transparansi dan akuntabilitas: Tidak ada kejelasan siapa yang akan mengelola dana, mengaudit dan tanpa perlindungan konflik kepentingan , (pasa! 44bis).

5. Versi final dari amandemen ini tidak diserahkan oleh WHO minimal 4 bulan sebelum pemungutan suara. (Pasal 55/2)|.

6. Mengharuskan orang sehat yang di anggap terpapar penyakit (OTG) itu di karantina, hal ini bertentangan dengan prinsip medis. (Pasal 27).

7. Memaksa operator transportasi melaksanakan “tindakan kesehatan”. (menyemprot penumpang dengan zat kimia). (pasal 24.1 (a), 24.1 (b), dan lampiran 4.1(c)|.

8. Negara di wajibkan membuat undang-undang nasional sesuai dengan kemauan WHO. Ipasal 4). undang-undang ini sangat otoriter dan mengganggu kebebasan sipil. (Di Indonesia Omnibuslaw Kesehatan Pasal 446)

9. Prekualifikasi dan EUA pada semua produk kesehatan harus di lakukan oleh Dirjen WHO (pasal 15, 16, 17, 18). (Monopoli)

10. Amandemen ini berlawanan dengan Hak Asasi Manusia (Pasal 31.2).

Kami menolak keras:

Intervensi supranasional WHO yang mengurangi kedaulatan negara.

ist Sistem pengambilan keputusan tertutup yang mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Penerapan kebijakan kesehatan yang meminggirkan hak masyarakat untuk memilih, bertanya, dan mendapatkan informasi yang utuh dan independen.

Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk:

» Tidak menyetujui Amandemen IHR 2025.

» Melakukan kajian menyeluruh bersama masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum.

» Menolak seluruh bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional.

» Indonesia perlu memastikan bahwa implementasi perjanjian ini tidak mengurangi

kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Terimakasih Atas nama Masyarakat Peduli Kesehatan. DR. dr. Siti Fadilah Supari SPJP(K)

Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun.

Continue Reading

Metro

Haswan Yunaz, M.M., M.Si., Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI K57) Hadiri Acara Diskusi Publik Nasional Tema ” Menata Ulang Konsep Kesertakan Pemilu” Solusi legislasi Pasca Putusan MK 134/PUU-XXII/2024

Published

on

By

Jakarta,- Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI-K57) dengan Kosgoro 1957 menggelar diskusi publik nasional dengan tajuk” Menata Ulang Konsep Kesertakan Pemilu” Solusi legislasi pasca putusan MK 134/PUU-XXII/2024 di The Sultan Hotel Jakarta,  Jum’at (18/07/25).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi digelar secara serentak dalam waktu yang bersamaan.

Ke depan, pemilu akan dibagi menjadi dua tahap: pemilu nasional dan pemilu lokal (daerah) dengan jeda maksimal dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan.

Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasai (MPO) Kosgoro 1957 HR Agung Laksono mengungkapkan adanya kegelisahan publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru terkait Pemilu.

Putusan MK tersebut menurutnya menimbulkan kebingungan dan dilema konstitusional yang serius.

Hal itu tidak hanya bagi penyelenggara pemilu tetapi juga bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.

“Kalau dilaksanakan bisa melanggar konstitusi, tapi kalau tidak dilaksanakan juga bisa melanggar konstitusi. Tentu putusan itu harus kita sikap secara konstruktif dan dewasa,” kata Agung.

Agung mengatakan diskusi yang diselenggarakan Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI-K57) dengan Kosgoro 1957 untuk mencari solusi terbaik.

Sementara itu Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI K57) Dr. H. Haswan Yunaz, M.M., M.Si., menyoroti  keputusan yang dibuat MK ini begitu mendadak dan keputusan yang lalu juga belum dijalankan secara sempurna.

Sekarang ada keputusan baru lagi jadi secara sosiologi politik masyarakat tentu kaget termasuk dunia perguruan tinggi sehingga meragukan yang diputuskan MK ini apakah betul betul mendesak  bagi kepentingan demokrasi kita. Yang lalu saja belum sempurna pelaksanaannya, ungkap Haswan.

Karena yang lalu belum sempurna pelaksanaannya jadi untuk itulah kita bersama-sama ingin memberikan masukan kalau pun ini dijalankan detailnya seperti apa?,  jelasnya.

Dan apakah Keputusan MK ini memang akan dijalankan semua atau diambil hal -hal yang memungkinkan untuk dijalankan atau ditolak atau diterima. Itu tiga pilihan  keputusan atau resume  dari diskusi kita hari ini. Masih ada kontroversi diantara pembicara juga, terangnya.

Karena keputusan perubahan dari MK tidak tersosialisasi kepada masyarakat  dengan kebijakan yang diambil ini. Sehingga masyarakat banyak kecurigaan apakah ini untuk kepentingan penguasa atau untuk kepentingan oligarki  atau betul-betul untuk kepentingan demokrasi yang lebih baik.

Jadi itulah yang kita cari solusi kesepakatannya sehingga sesi satu  kita simpulkan dulu sebagai rekomendasi  yang telah disampaikan oleh Dewan pembina, bebernya.

Kita ingin demokrasinya lebih bagus. Dari diskusi ini mengambil langkah terbaik yang tidak kontroversi dan betul-betul untuk kebutuhan masyarakat, pungkas Haswan

Continue Reading

Metro

Lampaui Target Presiden, Kemenkum RI Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih Melalui Sistem AHU Online

Published

on

By

JAKARTA, 18 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) sudah mengesahkan 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang rencananya akan dilaunching oleh Presiden Prabowo pada tanggal 21 Juli mendatang.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo mengatakan sebanyak / 80,068 KOMP dan KKMP sudah melebihi target sebanyak 80.000 unit seuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini
menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” kata Widodo.

Dia menjelaskan dari total 80.068 KDMP/ KKMP yang sudah disahkan terdiri dari pendirian KDMP baru sebanyak 71.397 unit, pendirian KKMP baru sebanyak 8.486 unit, koperasi lama
yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP sejumlah 141 unit dan koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP sejumlah 44 unit.

“Keberhasilan melampaui target ini adalah kemenangan bagi semangat gotong royong bangsa, Ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun
80.068 fondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” ujarnya,

Widodo mengungkapkan keberhasilan pengesahan KDMP/KKMP yang sudah melampaui target Ini didukung dengan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025
tentang Pengesahan Koperasi sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Regulasi Permenkum baru Ini, secara resmi menggantikan Permenkum Nomor 14 Tahun 2019, karena peraturan lama dinilai belum dapat mengakomodir kebutuhan percepatan program strategis Ini.

Dalam permenkum baru tersebut, sambung Widodo, ada beberapa kemudahan dalam pendirian  KDMP/KKMP, Pertama, pengakuan jenis koperasi baru yakni secara legal KDMP/KKMP di akui sebagai salah satu jenis koperasi yang dapat didaftarkan melalui sistem. Kedua, penyederhanaan penamaan, dimana persyaratan nama yang harus terdirl dari tiga kata setelah frasa jenis koperasi dikecualikan untuk Koperasi Merah Putih. Sebagai contoh, nama seperti Koperasi Desa Merah Putih Karangroto dapat langsung digunakan.

“Terakhir, proses digital terpadu dengan seluruh proses mulai dari pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id,” ungkapnya.

Lebih jauh, Widodo menyampaikan keberhasilan melampaui target ini juga dikarenakan kematangan sistem AHU Online yang andal dan mudah diakses. Selain itu, kebijakan inklusif yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-AH.02-40 Tahun 2025 memberikan kesempatan bagi seluruh notaris di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih. Kolaborasi antara pemerintah melalui platform digital dan para profesional seperti notaris di seluruh negeri terbukti mampu menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi program.

“Melalui koperasi ini, kita berharap rantai pasok pangan akan lebih efisien, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar seperti klinik dan apotek menjadi lebih mudah , dan inklusi digital dapat dipercepat. Ini adalah perwujudan nyata dari jiwa koperasi yang disampaikan Bung Hatta, yaitu menumbuhkan kebersamaan untuk mengangkat derajat bersama. Ditjen AHU bangga dapat menjadi fasilitator utama dari sisi legalitas untuk sebuah gerakan sebesar ini,” tambahnya.

Continue Reading

Trending