Connect with us

Metro

DJKI Apresiasi Capaian Kinerja LMKN dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti di 2023

Published

on

Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen memberikan apresiasi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atas kinerja yang ditunjukkan selama 2023. Hal ini terlihat dari hasil penghimpunan royalti yang meningkat hingga mencapai lebih dari Rp55 miliar.

“Menyampaikan pesan Pak Menteri (Yasonna H. Laoly), beliau mengapresiasi langkah baik LMKN dan sumbangsihnya untuk musik Tanah Air. Meski demikian, saya yakin capaian ini masih bisa lebih ditingkatkan lagi,” ujar Min Usihen dalam Rapat Koordinasi LMKN pada Rabu, 17 Januari 2024 di Aula Oemar Seno Adjie, Jakarta Selatan.

Dalam upaya tersebut, Dirjen KI menyebut LMKN tidak bisa bergerak sendiri. Pihaknya harus bekerja erat dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan para asosiasi pengguna. Oleh sebab itu, LMKN dan LMK harus membangun trust dan transparansi yang kuat agar kesulitan dalam penarikan royalti semakin berkurang.

“Dari semua masalah yang ada, ujung-ujungnya adalah keinginan untuk transparansi. Ujungnya adalah masalah trust. Kita harus bangun bersama hal-hal ini agar masyarakat percaya bahwa pengelolaan royalti adalah untuk pembangunan ekosistem industri kreatif kita,” lanjut Min.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Ketua LMKN Dharma Oratmangun menyampaikan
pentingnya diskusi dari hati ke hati terkait royalti karena hal ini juga penting untuk membangun peradaban bangsa melalui pengelolaan musik.

“Rakor ini sangat penting karena kita akan membahas rapat kerja antara LMKN dan LMK yang telah diberikan kuasa penuh dari pemilik hak bersama asosiasi-asosiasi legal atas nama pihak yang diwakili di seluruh Indonesia, dan ini tidak hanya untuk yang ngetop di Jakarta saja,” katanya.

Pada rapat ini, pemerintah juga menyampaikan sejumlah upaya penyempurnaan regulasi terkait hak cipta dan royalti. Sementara DJKI membuat rancangan revisi Undang-Undang Hak Cipta, LMKN memberikan masukan dalam penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

“Dalam forum ini, kita cari titik tengahnya sehingga di masa depan tidak ada lagi pengguna yang minta relaksasi pembayaran royalti. LMKN sudah mengambil inisiatif perubahan dan penyempurnaan tarif disesuaikan dengan kondisi di dalam negeri serta ratifikasi mengikuti situsi internasional,” pungkas Dharma.

Sebagai informasi, pola distribusi royalti dari LMKN kepada LMK adalah dengan menggunakan metode hybrid, yaitu dengan memilah perhitungan royalti berdasarkan data logsheet dan data non-logsheet.

Penghitungan logsheet sepenuhnya berdasarkan data logsheet penggunaan lagu yang disampaikan pengguna (antara lain group rumah karaoke Happy Puppy, Inul Vista, Master Piece, live event konser dll).

Penghitungan non-logsheet adalah penghitungan yang menghitung penggunaan lagu berdasar blanket system. Dalam penghitungan non-logsheet ini LMK-LMK menghitung bersama-sama besaran royaltinya sesuai dengan hasil survey dan monitoring.

Jumlah yang didistribusikan adalah jumlah royalti yang diterima dengan menyisihkan 20% biaya operasional LMKN dan LMK sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan sistem satu pintu maka seluruh royalti yang dibayar oleh pengguna seluruhnya
ditampung hanya pada rekening LMKN. Kemudian LMKN mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak melalui LMK-LMK di mana mereka menjadi anggota dengan memberikan kuasa.

Penghitungan distribusi secara rinci untuk setiap anggota dilakukan sepenuhnya oleh LMK. Jika anggota bermaksud menanyakan segala sesuatu terkait nominal royalti yang diterimanya, maka anggota tersebut harus menanyakannya ke LMK, bukan ke LMKN.

Di tahun 2024, LMKN akan melakukan upaya maksimal di bidang hukum untuk menindaklanjuti ke tahap proses litigas para pengguna komersial yang sudah masuk dalam kategori “tidak patuh” dalam hal menghargai hak para pemegang hak cipta dan hak terkait. Pengguna komersial yang masih tidak membayar royalti, maka LMKN akan menempuh jalur hukum. (kad/dit)

Continue Reading

Metro

Yayasan sipitung Deklarasi Dukung Pramono Anung dan Rano Karno Pilkada Jakarta 2024

Published

on

By

Jakarta – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, resmi mendapatkan dukungan dari Yayasan Si Pitung Rawa Belong, Kamis (21/11/2024).

 

“Yayasan Si Pitung bersama tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh perguruan silat Rawa Belong dan sekitarnya, dengan ini kami menyatakan siap mendukung, memilih, mencoblos, memenangkan cagub dan cawagub nomor urut 3 Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta dan Bapak Rano Karno sebagai Wakil Gubernur periode 2024-2029,” ujar Murodhi.

 

“Kita pengin punya Rumah Singgah Si Pitung untuk pembelajaran, yang punya ilmu bisa mengajar, yang enggak punya bisa belajar,” kata Murodhi. Selain itu, Murodhi meminta agar buku tentang Si Pitung dapat dicetak ulang.

 

Insyaallah kalau Mas Pram ke Balai Kota, kita akan bawa bukunya ke Mas Pram untuk dicetak,” ujarnya.

Pramono berjanji akan kembali ke Yayasan Si Pitung di Rawa Belong jika terpilih sebagai gubernur. “Saya akan kembali datang ke sini, dan Rumah Singgah Si Pitung akan segera kami realisasikan,” ungkapnya.

Continue Reading

Metro

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang Optimistis Pramono Anung-Rano Karno Menang di Pilkada Jakarta 2024

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) optimistis pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, menang di Pilkada Jakarta 2024. Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

 

Menurut OSO, Pramono Anung punya rekam jejak yang sudah tidak perlu diragukan dalam bidang pemerintahan

 

Kemudian, Rano Karno juga telah berpengalaman sebagai kepala daerah dengan program-programnya yang prorakyat

 

Pramono menyampaikan terima kasih kepada Oesman Sapta Odang, segenap kader dan simpatisan Partai Hanura, yang telah memberikan dukungan luar biasa.

 

“Beliau dari awal pertama kali memberikan dukungan ketika kami mendaftar tanggal 28 Agustus ke KPU DKI. Itu merupakan dorongan yang luar biasa dan dari waktu ke waktu teman-teman di Hanura secara rajin juga ikut di dalam sosialisasi,” kata Pramono.

 

Dia juga mengajak segenap kader dan simpatisan Hanura untuk menjaga situasi Jakarta agar senantiasa tetap sejuk dan kondusif, serta patuh terhadap aturan pilkada khususnya di masa tenang.

 

“Karena waktu tinggal 6 hari lagi, mari kita jaga bersama, kampanye tetap berjalan dengan baik dan yang paling penting di masa tenang jangan ada tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Kami akan tetap menjaga itu,” ungkapnya.

Continue Reading

Metro

Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Gelar Deklarasi Pilkada Damai & Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Published

on

By

Jakarta – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta bersama Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menggelar deklarasi Pilkada Damai dan anti-politik uang. Mereka tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta.

 

Pembacaan deklarasi Pilkada Damai dipimpin Katib Syuriah PWNU Jakarta, Lukman Hakim Hamid. Hadir Ketua Umum Forkabi Abdul Goni, Ketua Umum FBR Lutfi Hakim dan Ketua Panitia Satgas Anti-Politik Uang Husni Mubarok Amir.

 

“Kami Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Damai dan Satgas Anti-Money Politic menyatakan komitmen bersama untuk penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024 aman, damai, dan bermartabat,” kata Lukman saat membacakan deklarasi

 

Deklarasi dihadiri lebih dari 500 massa dari masing-masing pimpinan dan anggota Ormas di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

 

Husni Mubarok mengatakan, deklarasi ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga iklim demokrasi agar tetap sejuk. Untuk itu dia mengajak masing-masing pendukung untuk berkomitmen menjaga Pilkada yang bermartabat.

 

“Kita berupaya sebisa mungkin menjauhkan ruang-ruang publik dari caci maki, sebaran hoaks, black campaingne, upaya intimidatif serta menggunakan segala macam cara termasuk di dalamnya menggunakan politik uang,” tegasnya.

 

Abdul Goni menambahkan langkah ini merupakan kesepakatan dari masing-masing Ormas menyukseskan serta menjaga Pilkada Jakarta.

“Kesepakatan itu yang sekarang kita laksanakan. Jadi, kami tidak mau di kampung kami ada politik uang,” tuturnya.

 

Sementar itu, Lutfi Hakim menyebut berkumpulnya Ormas ini sebagai bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi terutama di Jakarta agar tetap sehat. Dia mengaku tidak ingin calon-calon yang dipilih hanya berdasarkan persoalan uang hingga sembako.

 

“Lebih pada konsep dan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para paslon berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan saat memimpin lima tahun ke depan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Trending