Jakarta – Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah Polda Metro Jaya dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (11/8/2025). Acara berlangsung di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya dan dihadiri Pejabat Utama Polda Metro Jaya, serta perwakilan Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Djati menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan membantu pemerintah menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang perayaan kemerdekaan,” ujar Brigjen Pol Djati.

Pada Gerakan Pangan Murah ini, petugas menjual beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp 11.000 per kilogram atau Rp 55.000 per kemasan 5 kg—lebih rendah dari HET pemerintah yang sebesar Rp 62.000.

Program akan berlangsung selama enam hari, 11–16 Agustus 2025, pukul 08.00–16.00 WIB, dengan target penjualan 40 ton beras atau sekitar 6–7 ton per hari. Seluruh beras berasal dari pasokan Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten. Jika antusiasme masyarakat tinggi, Polda Metro Jaya akan menambah stok melalui koordinasi dengan Bulog.

Selain di Polda Metro Jaya, kegiatan serupa juga akan digelar di seluruh Polres jajaran mulai Rabu (13/8) hingga 16 Agustus 2025. Khusus di wilayah Polres Metro Jakarta Utara, kegiatan akan dibuka langsung oleh Kapolri.

Perwakilan Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Bambang Prihatmoko, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya.

“Ini bukti negara hadir di tengah kesulitan masyarakat. Polri memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses pangan murah, sehingga warga bisa memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau,” ungkapnya.

Himbauan kepada Masyarakat
Polda Metro Jaya mengajak seluruh warga memanfaatkan program Gerakan Pangan Murah ini dengan tertib, membawa wadah atau kemasan yang memadai, serta membeli sesuai kebutuhan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok bagi seluruh lapisan masyarakat dan membantu meringankan beban ekonomi menjelang HUT ke-80 RI, pungkasnya.

BATUJAJAR, – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi R. sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Selain pelantikan Wakil Panglima TNI, Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan serta kenaikan pangkat kepada sejumlah perwira TNI, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas, atas jasa dan pengabdiannya dalam berbagai tugas operasi TNI.

Momen ini menjadi catatan sejarah tersendiri, mengingat jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong hampir 25 tahun. Terakhir kali, posisi tersebut diemban oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.

Dasar pengisian kembali jabatan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI, yang ditetapkan pada 5 Agustus 2025 lalu.

Sebelum menduduki jabatan strategis ini, Jenderal TNI Tandyo Budi R. merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dengan pangkat Letnan Jenderal TNI. Lulusan Akademi Militer tahun 1991 tersebut memiliki rekam jejak panjang dalam dunia militer, mulai dari jabatan Pangdam hingga posisi penting di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Seiring pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto juga menaikkan pangkat Letjen TNI Tandyo Budi R. menjadi Jenderal TNI. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan struktur kepemimpinan TNI untuk menjawab tantangan keamanan nasional yang kian kompleks.

Sebagai jabatan strategis, Wakil Panglima TNI berperan penting membantu Panglima TNI dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok TNI, baik pada operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer tersebut turut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala staf angkatan, perwira tinggi TNI dan Polri, serta Atase Pertahanan dari negara sahabat. *(Dispenad)*

BATUJAJAR,  – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Upacara yang diikuti tiga matra TNI ini sekaligus menjadi momen peresmian sejumlah satuan operasional baru lainnya di jajaran TNI.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara merupakan prioritas strategis untuk menghadapi tantangan keamanan di masa depan. “Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat, dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan baru,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden memberikan wejangannya kepada para komandan pasukan yang baru dilantik. “Saya telah melantik Panglima-Panglima, Komandan-Komandan Brigade, (yaitu) orang-orang yang dipilih. Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya, di titik yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pimpin dengan memberi contoh, jaga pasukanmu seperti anak kandungmu sendiri, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman,” tegasnya.

Adapun esensi pembentukan Kodam baru, Brigif TP, dan Yonif TP ini menjadi bagian dari strategi memperkuat doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh komponen bangsa, dan pertahanan pulau-pulau besar, sekaligus memperluas jangkauan TNI hingga ke wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga pelosok tanah air. Hal tersebut dalam rangka memastikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap berbagai ancaman militer dan non-militer, seperti terorisme, separatisme, dan bencana alam.

Selain itu, TNI AD dapat lebih menjalankan perannya sebagai _“enabler”_ yaitu pendukung pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian program-program pro rakyat, seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, hingga penanganan bencana. Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya nomor dua (tentang pertahanan dan keamanan nasional) dan enam (tentang pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi).

Enam Kodam baru yang dibentuk berada di wilayah strategis dan memiliki nilai penting bagi keamanan nasional, yakni Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol untuk Padang dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten meliputi Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta Kodam XXIV/Mandala Trikora berkedudukan di Merauke, Papua Selatan.

Selain itu, status Komando Pasukan Khusus (Kopassus) turut ditingkatkan menjadi enam grup setingkat brigade yang dipimpin oleh Panglima Kopassus berpangkat Letnan Jenderal.

Untuk mendukung gelar pasukan di Batujajar, TNI AD mengerahkan 10.817 personel dan 105 unit alutsista, mulai dari kendaraan tempur berat hingga sistem pertahanan udara. Upacara peresmian ditutup dengan demonstrasi bela diri militer, penanggulangan terorisme, _fly pass_ pesawat udara dari tiga matra TNI, serta _dropping_ logistik dari udara, yang seluruhnya mencerminkan kesiapan TNI yang modern, profesional, dan responsif terhadap dinamika ancaman serta kebutuhan pembangunan nasional. *(Dispenad)*