JAKARTA, – Sengketa atas persoalan akuisisi perusahaan tambang antara tiga pihak, yaitu Vebrianty Andi Tadjuddin, Wang De Zhou, dan Gao Jin Liang, berakhir dengan perdamaian setelah ditandatangani Akta Perdamaian antara ketiganya pada 4 Oktober 2024.
Kuasa hukum Vebrianty, Malvin Baringbing, menyatakan bahwa perdamaian tersebut telah menyelesaikan semua persoalan antara para pihak, baik secara pidana, perdata, maupun persoalan hukum lain yang muncul dan berakar dari konflik dimaksud.
“Konflik lima tahun terjadi antara kami dan kami berdamai bukan karena telah selesainya upaya hukum atau karena telah mendapatkan putusan hukum dari pengadilan. Perdamaian justru terjadi setelah rangkaian fakta, peristiwa, dan bukti dari tim kuasa hukum kami masing-masing yang menunjukkan bahwa tidak ada persoalan hukum di antara kami bertiga. Persoalan muncul karena diciptakan oleh pihak ketiga yang paling diuntungkan dari konflik dimaksud,” ujar Malvin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Persoalan hukum awalnya terjadi antara Vebrianty dan para investor, yaitu Wang De Zhou dan Gao Jin Liang, sejak 2019 terkait pembelian dan akuisisi lima perusahaan tambang nikel milik MCM Group. Dalam proses tersebut, Vebrianty, yang ditunjuk untuk melakukan akuisisi, dilaporkan oleh para investor dengan tuduhan melakukan penipuan.
Dari kesepakatan akuisisi atas lima perusahaan milik MCM Group, satu perusahaan bernama PT. MCM hingga kini tidak diafiliasikan dan IUP-nya tidak diserahkan kepada Vebrianty, meskipun seluruh kewajiban telah selesai dibayarkan kepada pemilik MCM Group. Hal inilah yang menyebabkan adanya saling lapor antara Wang De Zhou dan Gao Jin Liang dengan Vebrianty.
Malvin menegaskan bahwa perdamaian tercapai karena para pihak menyadari tidak adanya persoalan hukum yang nyata. “Awalnya kami menganggap ada persoalan hukum, namun setelah ditelusuri secara cermat dan seksama, ternyata tidak ada persoalan hukum. Maka perdamaian ketiganya langsung dibuat dan ditandatangani,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa masalah hukum sebenarnya disebabkan oleh pihak lain, yakni MCM Group, yang tidak mengafiliasikan perusahaan kepada Vebrianty meskipun kewajiban telah diselesaikan. “Akhirnya kami sepakat mengambil langkah hukum terhadap pemilik PT. MCM,” tegasnya.
Sementara itu, Ridwan Anthony Taufan, SE, SH, MH, M.Kn., kuasa hukum Wang De Zhou dan Gao Jin Liang, mengungkapkan bahwa pihaknya sepakat untuk bersama-sama mengambil langkah hukum atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pemilik PT. MCM.
“Selain itu, pihak MCM juga secara diam-diam telah mengajukan pembatalan pembelian afiliasi izin tambang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga kejahatan ini harus kami bongkar,” ujar Anthony.
Ia menduga kliennya menjadi korban dugaan tindak pidana penggelapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dugaan tindak pidana ini, yang terjadi sejak 2016 hingga saat ini, menjadi dasar bagi Vebrianty dan Wang De Zhou untuk bersatu melaporkan PT. MCM dan direkturnya berinisial SW dkk ke Bareskrim Polri.
Laporan ini ditangani oleh Anthony Andhika Law Firm yang diwakili oleh sejumlah pengacara, termasuk Ridwan Anthony Taufan, SE, SH, MH, M.Kn., Malvin Baringbing, SH., Assoc. Prof. Dr. KMS Herman, SH., MH., M.Si., Royke Bagalatu, SH., Andhika Laksamana Putra, S.IKom., SH., dan Yanli Erwin Pratasik, SH.
Mereka telah memperoleh bukti laporan polisi dengan nomor: LP/B/236/VII/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, yang dilayangkan pada 17 Juli 2024.
