Connect with us

Metro

Rembuk Pangan Pesisir 2024

Published

on

Jakarta —Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didesak untuk menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan kehidupan keluarga nelayan di Indonesia dengan memprioritaskan perbaikan akses air bersih, sanitasi dan penanganan persampahan di kawasan pesisir. Aspirasi ini mengemuka dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif, atau Just-In Wash Coalition Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

 

Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Rosinah menyatakan bahwa kondisi kehidupan keluarga nelayan Indonesia yang mendiami wilayah pesisir di sepanjang garis pantai Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka. Tantangan itu antara lain semakin meningkatnya dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, tingkat kesejahteraan keluarga nelayan yang masih rendah dan kondisi layanan dasar air bersih, sanitasi dan penanganan sampah lingkungan yang sangat tidak layak untuk keberlanjutan kehidupan keluarga nelayan.

 

Di tengah situasi tersebut, ibu-ibu nelayan yang selama ini bekerja dalam proses produksi perikanan keluarga nelayan tradisional sekaligus bertanggungjawab mengurus domestik rumah tangga nelayan adalah penanggung beban terbesar dari kondisi yang ada. Bersama anak-anak nelayan, mereka juga menjadi pihak yang paing rentan untuk terjangkiti dengan berbagai penyakit yang berkaitan dengan kondisi air dan sanitasi yang buruk. Perempuan pesisir Indonesia betul-betul mengharapkan pemerintah memberikan jawaban terhadap situasi yang terus kami alam,” tegas Rosinah.   Sejak 2019 lalu, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) yang terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP) mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya terkait dengan kehidupan dan penghidupan nelayan kecil dan tradisional, termasuk akses atas air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan pesisir di Indonesia. ” Perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi disebabkan sumber daya publik belum dikelola secara adil dan efektif, ” imbuhnya.    Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, berpandangan bahwa peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Peranannya terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan. Perempuan Pesisir juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus   dampaknya bagi perempuan.

 

Beranda News Nasional Pemilu 2024 Hukum Teknologi Global Ekonomi Foto Video Olahraga Pendidikan Kuliner Internasional Opini Kolom Advertorial Kesehatan Hikmah Info Polri Info TNI Ramadan 1445 H Peristiwa Pemerintah News Perempuan Pesisir Indonesia Desak Pemerintahan Prabowo Prioritaskan Perbaikan Akses Air Bersih dan Sanitasi di Kawasan Pesisir Safdar. S 11 Desember 2024, 16:05 WIB Ketua Umum DPP KNTI, Dani Setiawan saat mengikuti Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif, atau Just-In Wash Coalition Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (11/12/2024).(Foto : Ist) LarasNews.com, Jakarta —Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didesak untuk menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan kehidupan keluarga nelayan di Indonesia dengan memprioritaskan perbaikan akses air bersih, sanitasi dan penanganan persampahan di kawasan pesisir. Aspirasi ini mengemuka dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif, atau Just-In Wash Coalition Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (11/12/2024).   Baca Juga: DPP KNTI dan KPPI Berikan Pendidikan, Pelatihan Perempuan Pesisir di Aceh Selatan Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Rosinah menyatakan bahwa kondisi kehidupan keluarga nelayan Indonesia yang mendiami wilayah pesisir di sepanjang garis pantai Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka. Tantangan itu antara lain semakin meningkatnya dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, tingkat kesejahteraan keluarga nelayan yang masih rendah dan kondisi layanan dasar air bersih, sanitasi dan penanganan sampah lingkungan yang sangat tidak layak untuk keberlanjutan kehidupan keluarga nelayan. Baca Juga: KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut   Menurut Rosinah, yang juga Ketua Umum KPPI, kebijakan pemerintahan baru untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga nelayan Indonesia sebagai kontributor penting penyediaan gizi keluarga Indonesia adalah satu batu ujian untuk membuktikan komitmen pemerintahan Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat. Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Ketua Umum KPPI, Rosinah ” Di tengah situasi tersebut, ibu-ibu nelayan yang selama ini bekerja dalam proses produksi perikanan keluarga nelayan tradisional sekaligus bertanggungjawab mengurus domestik rumah tangga nelayan adalah penanggung beban terbesar dari kondisi yang ada. Bersama anak-anak nelayan, mereka juga menjadi pihak yang paing rentan untuk terjangkiti dengan berbagai penyakit yang berkaitan dengan kondisi air dan sanitasi yang buruk. Perempuan pesisir Indonesia betul-betul mengharapkan pemerintah memberikan jawaban terhadap situasi yang terus kami alam,” tegas Rosinah.   Sejak 2019 lalu, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) yang terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP) mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya terkait dengan kehidupan dan penghidupan nelayan kecil dan tradisional, termasuk akses atas air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan pesisir di Indonesia. ” Perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi disebabkan sumber daya publik belum dikelola secara adil dan efektif, ” imbuhnya.    Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, berpandangan bahwa peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Peranannya terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan. Perempuan Pesisir juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus   dampaknya bagi perempuan.  Ketua Umum DPP KNTI, Dani Setiawan  “Masalah sanitasi, akses air, dan kesehatan pemukiman Pesisir merupakan hal paling mendasar. Sayangnya, infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di pemukiman Pesisir sangat buruk dan memprihatinkan. Saya setuju yang dikatakan Presiden Prabowo, ‘buat apa Indonesia masuk jadi anggota G20 tapi rakyatnya miskin dan gak punya WC. Buat apa masuk OECD tapi masyarakat pesisir gak bisa mengakses air bersih. Tidak ada gunanya,” kata Dani.  Wakil Sekretaris Jenderal FITRA, Ervyn Young, mengatakan bahwa kebijakan dan program pemerintah untuk perbaikan akses air dan sanitasi sejauh ini memang masih belum cukup kuat. DIbandingkan dengan komitmen global SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  untuk mewujudkan air minum  dan sanitasi layanan dasar  aman 100 persen pada 2030 nanti, target pemerintah untuk akses air minum dan sanitasi aman nasional  dan sanitasi layanan dasar AMAN aman bisa dibilang masih sangat rendah. Agenda SDGs 2030 pemerintah Indonesia saat ini menargetkan kondisi air minum aman nasional  hanya 45 persen dengan 50 persen jaringan perpipaan, dan target nasional sanitasi aman paling tinggi cuma 30 Persen.  ” Rendahnya target SDGs tersebut berkonsekuensi pada lambannya pemenuhan air dan sanitasi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir,” bebernya. Menurut Ervyn, saat ini wilayah pesisir yang pada dasarnya menyimpan masalah masih sangat buruknya akses air bersih dan sanitasi, justru belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Program dan anggaran pemerintah dari pusat hingga daerah sama sekali tidak memiliki nomenklatur ‘pesisir’, karena yang digunakan  umumnya adalah nomenklatur wilayah ‘perdesaan’, ‘perkotaan’ dan wilayah ‘terpencil’. Sementara dari sisi anggaran, kata Ervyn, anggaran untuk penanganan air dan sanitasi yang bersumber dari pemerintah pusat masih sangat terbatas. “Umumnya anggaran untuk program WASH ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat minim. Padahal, sumber pendanaan program ini di daerah sangat minim.  Pada beberapa daerah, APBD hanya menganggarkan tak lebih dari 0,6 persen dari APBD untuk perbaikan akses air bersih dan sanitasi masyarakat. Pemerintah sejauh ini masih sangat mengandalkan program dan bantuan dari pihak lain,”  katanya.

 

Padahal, berdasarkan Survey pendataan keluarga nelayan tradisional di 26 kabupaten/kota serta pemetaan partisipatif yang dilaksanakan di 5 wilayah pesisir (Kampung 05 Bagan Deli dan Kampung Nelayan Sebrang Kota Medan, Kampung Dadap-Kabupaten Tangerang, Semarang Utara-Kota Semarang, Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan Jerowaru-Kabupaten Lombok Timur) oleh KPPI dan Perkumpulan INISIATIF (2023), akses atas air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir sangatlah memprihatinkan. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut mengalami kenaikan ketinggian muka air laut akibat dari dampak perubahan iklim. Di samping itu, menurut Wulandari, Anggota Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif, kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih minim, termasuk di ruang perencanaan penganggaran di tingkat desa maupun kabupaten/kota (musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan).Akibatnya kebutuhan-kebutuhan komunitas nelayan dan pesisir, termasuk WASH terkendala untuk diakomodasi. Donny Setiawan dari International Budget Partnership (IBP) Indonesia, berpandangan bahwa  rendahnya prioritas anggaran untuk pemenuhan WASH di kawasan pesisir haruslah menjadi perhatian penting pemerintah. Upaya mengurangi stunting, memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di Indonesia tak mungkin dilakukan dengan mengabaikan situasi rendahnya pelayanan dasar di kawasan pesisir. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, perbaikan public finance management (PFM) penting mendapat perhatian pemerintah.

 

Namun ia menekankan pentingnya pendekatan multisektor (antar-kementerian) dan penguatan kolaborasi para-pihak untuk mempercepat pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang aman di Indonesia. ” Kami menyerukan adanya kolaborasi yang lebih substantif antar berbagai pihak. Namun bagaimanapun juga, pembangunan sosial untuk pemenuhan akses WASH masyarakat ini harus berangkat dari kebijakan universal berjangka panjang yang dipimpin oleh pemerintah, alih-alih hanya menyerahkannya kepada inisiatif pekerja sosial dan dukungan program kemitraan pembangunan maupun  pihak swasta,” katanya. Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan hari ini dihadiri oleh perwakilan pengurus KPPI daerah yang saat ini tersebar di 16 provinsi, sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil tingkat nasional dan pejabat dari sejumlah Kementerian lembaga seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Perkim, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa & PDT. Dalam forum yang berlangsung sehari penuh tersebut, perempuan pesisir menyampaikan aspirasi mereka untuk akselerasi perbaikan akses air dan sanitasi kawasan pesisir. Ikut hadir sebagai penanggan utama yakni Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa, yang hadir mewakili Bapak Wakil Presiden. Pelaksanaan Rembuk Nasional ini sebelumnya telah diawali dengan Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir di berbagai daerah pada September lalu, yang dikuti oleh ribuan perempuan pesisir dan keluarga nelayan. Dalam forum tersebut, perempuan pesisir mendialogkan aspirasi mereka untuk kondisi air, sanitasi dan penanganan sampah yang lebih baik di wilayah pesisir dengan OPD Pemda terkait, DPRD, Pemdes dan perwakilan Ombudsman RI.

Continue Reading

Metro

Pdt. Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT., M.Th., Ph.D. selaku Sekjen Formas Hadri Acara Forum Masyarakat Indonesia Emas Gelar Halal Bihalal 2025

Published

on

By

Jakarta – Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar Halal Bihalal FORMAS 2025 dengan tajuk “Silaturahmi Tanpa Batas Dalam Keberagaman” di Kuningan City Ballroom Jakarta pada hari Selasa, 15 April 2025.

Formas sebagai organisasi masyarakat telah membuktikan kepeduliannya untuk terus bersinergis dengan pemerintah. Hal itu terlihat dengan eksistensinya untuk bergerak dalam mendukung setiap kegiatan pemerintah diberbagai sektor. Kali ini Sebuah kegiatan yang membangun nilai dan pengokohan toleransi di selenggarakan oleh Formas dalam balutan Halal Bihalal.

Ditemui awak media, Pdt. Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT., M.Th., Ph.D. selaku Sekjen Formas mengatakan bahwa,
“Ya Pak Prabowo ini makanan bergizi anak-anak sekolah, jadi kita bikin ada namanya GEMAS (Generasi Emas Anak Sekolah) tadi barusan GEMPITA (Generasi Seni Budaya Artis) termasuk juga semua jadi kita sesuaikan segmentasi , didalam kita ada penulis lagu, pencipta lagu, berbagai komunitas,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya,
“Apa yang ingin disampaikan di era Pak Prabowo ini, jadi memang kita mau nanti supaya terjangkaulah yang seperti itu karena Pak Prabowo hendaky meningkatkan guru, hakim, nanti ditingkatkan lagi penulis lagu, musisi, pencipta lagu, pembuat seni dan budaya, pembuat film, seni budaya, adat istiadat, pemain film dan ini supaya ingin kita sama-sama budaya Indonesia ini kita angkat supaya budaya Indonesia kita bawa nanti ada yang ke Polandia, Uzbekistan, Soviet, Turki nah kita angkat budaya budaya supaya budaya Indonesia itu untuk kesana, nah untuk teman-teman budaya tadi juga sudah ada seni budaya ini sudah ada ormasnya target kita ada seratus organisasi dan sekarang sudah sekitar lima puluhan organisasi dan sekarang saya mencari terus untuk talenta-talentanya,” sambungnya.

“Saya sebagai Sekjen FORMAS dan juga yg sebagai Guru Besar di Universitas Bakrie dengan Ketua Umum Bapak Handoyo dan Bendahara Umum Bu Devi,” jelasnya.

“Ini sahabat saya juga Pak Ratieb sebagai salah satu budayawan dan juga sebagai Rektor universitas Indonesia,” ungkapnya.

Ia melanjutkan,
“Jadi memang kita harus mengangkat budaya Indonesia, Pancasila, UUD 1945 jadi memang harus kita tingkatkan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Irian Jaya, jadi sebetulnya saya awalnya dari Relawan Kasih Jokowi jadi saya fokus ke orang-orang Lingkungan, Seni Budaya sehingga selanjutnya nanti ke Pak Prabowo kita sebenarnya salah satunya adalah bagaimana kita merekrut lagi orang-orang organisasi yang bersifat lintas agama, lintas budaya, sektoral, meniadakan perbedaan SARA jadi semua Suku, semua Agama, Semua Ras bisa masuk semua jadi akan terbuka acara halal bihalal, Lebaran, Konghucu, Budhis dsbnya kita jadikan itu sebagai harian nasional,” pungkasnya. (*red).

Continue Reading

Metro

Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar Halal Bihalal FORMAS 2025 dengan tajuk “Silaturahmi Tanpa Batas Dalam Keberagaman”

Published

on

By

Jakarta – Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar Halal Bihalal FORMAS 2025 dengan tajuk “Silaturahmi Tanpa Batas Dalam Keberagaman” di Kuningan City Ballroom Jakarta pada hari Selasa, 15 April 2025.

Formas sebagai organisasi masyarakat telah membuktikan kepeduliannya untuk terus bersinergis dengan pemerintah. Hal itu terlihat dengan eksistensinya untuk bergerak dalam mendukung setiap kegiatan pemerintah diberbagai sektor. Kali ini Sebuah kegiatan yang membangun nilai dan pengokohan toleransi di selenggarakan oleh Formas dalam balutan Halal Bihalal.

Ricky Suharliem sebagai Dewan Penasehat FORMAS saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Indonesia memiliki keberagaman suku, agama yang juga semua pemeluk agama, keyakinan dimana tujuan kita hanya satu yaitu marilah kita bersatu kita membagun Indonesia, dengan kita bersatu dan saling menghargai maupun saling mengisi tentunya kita bersaudara. Manusia dilahirkan tidak bisa memilih maka dari itu dengan kebersamaan ini mari kita bangun Indonesia.

Harapan dari saya sendiri kedepannya kita semua adalah anak Indonesia, jadi tidak ada dari suku mana, agama mana itu adalah agama masing-masing, agamamu agamamu, agmaku agamaku tetapi kita semua Merah Putih. Marilah kita berbuat untuk orang banyak, dari kita untuk kita dan apapun bentuk kontribusi baik semangat, materi, logistik sangat berarti bagi masyarakat Indonesia.

Untuk program Prabowo-Gibran bahwasannya kita bersyukur sudah mulai turun sampai lapisan bawah sekalipun kepedulian makan gratis diberikan kepada anak sekolah, bedah rumah bagi kalangan bawah, pembangun 1 juta rumah, dll dan mudahan-mudahan dengan program ini kita semua punya semangat baru. Sayapun tetap menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mengajak seluruh masyakat Indonesia untuk bersatu dengan menatap nasa depan Indonesia,” tutupnya.

Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua Dewan Pembina Formas yang turut hadir memberikan pesan Lebaran bahwa setiap kegiatan keagamaan harus semakin mempererat hubungan dan semakin mempersatukan segala sesuatu ditengah keberagaman.

  1. Kiranya Formas sebagai Organisasi Masyarakat dapat terus menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan, mempererat persaudaraan, serta menegaskan komitmen untuk bersatu dalam keberagaman.

Continue Reading

Metro

Perayaan HaIal BiHalal FORMAS “Silaturahmi Tanpa Batas, Bersatu dalam Keberagaman” 

Published

on

By

Jakarta – FORMAS (Forum Masyarakat Indonesia Emas) dalam membangun semangat kebersamaan sertasilahturahmi antar agama dan etnis, menggelar acara halal bihalal dengan tajuk “Silaturahmi Tanpa Batas, Bersatu dalam Keberagaman”. Acaradiadakan di Ballroom Kuningan City Mall, Jakarta Selatan, 15 April 2025. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi serta merayakan keberagaman sebagai kekuatan bersama.

Formas sebagai organisasi masyarakat telah membuktikan kepeduliannya untuk terus bersinergi dengan pemerintah. Hal itu terlihat dengan eksistensinya untuk bergerak dalam mendukung setiap kegiatan pemerintah diberbagai sektor. Kali ini Sebuah kegiatan yang membangun nilai dan pengokohan toleransi di selenggarakan oleh Formas dalam balutan Halal Bihalal.

Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh kondutor Fiona GLB, dilanjutkan dengan doa lintas Agama yang dibawakan oleh 6 pemimpin agama secara bergantian. Hal ini menunjukkan bahwa acara Halal Bihalal tidak hanya dimiliki oleh umat muslim namun menjadi sebuah perayaan persatuan dan kebersamaan umat yang lain.

Dalam Upacaranya Ketua Panitia Serian Wijatno menyampaikan bahwa Halal Bihalal ini bukan sekedar acara atau tradisi, tetapi juga momentum untuk memperkokoh hubungan dan menumbuhkan semangat kebersamaan tanpa batas. Hubungan itu akan semakin indah ketika tidak dibatasi oleh siapapun. Keberagaman yang kita miliki adalah aset atau modal dasar yang harus kitarawat dan kita jaga bersama,” ujarnya.

Menteri Agama, Nasarudin Umar, yang hadir pada acara Halal Bihalal Formas ini, Kembali mengingatkan betapa pentingnya menjaga toleransi dan kebersamaan ditengah perbedaan serta kemajemukan agama ras dan golongan di Indonesia.

Terdapat lebih dari 1000 (seribu) anggota formas yang ikut hadir dalam acara Halal Bihalal ini memadati Ballroom lantai 7 Kuningan City, Jakarta Selatan dan beberapa diantaranya para tokoh Pendidikan, tokoh Masyarakat, baik sipil maupun militer dan para tokoh Agama.

Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua Dewan Pembina Formas yang turut hadir memberikan pesan Lebaran bahwa setiap kegiatan keagamaan harus semakin mempererat hubungan dan semakin mempersatukan segala sesuatu ditengah keberagaman.

Acara halal bihalal ini dimeriahkan dengan berbagai aksi panggung dan seni diantaranya tarian Animasi GLB Joane Alycia Supanji, tarian dari sanggar Tari POS B GLB, Angklung dan tarian anak penyandang disabilitas (Yayasan Syndrome Down Indonesia & Sahabat Kreatif Disabilitas).

Selain bersilahturahmi dalam gelaran Halal Bihalal ini Formas juga meluncurkan beberapa kegiatankan untuk masyarakat diantaranya GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Tradisi Nusantara), GEMPPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat) serta Program Perumahan Rakyat oleh Asprumnas. Dalam kesempatan ini ada 13 (tiga belas) Organisasi Masyarakatbaru yang dilantik dan diresmikan untuk bergabung di Formas oleh Bapak Hashim Djoyohadikusumo sebagai dewan pembina dan Bapak Handoyo Budhisejati sebagai ketua Umum Formas.

Lantunan Lagu Lagu religi Islami turut memeriahkanHalal Bihalal Formas danacara semakin menarik karena dimeriahkan oleh artis artis seperti Dwiki Dharmawan, Ratu Ratna Dewi Kartika, Ronny Waluya Kahitna, Ekky Soekarno, Prabudi Dharma Krakatau & TB. Dani dan lain-lain.

Melalui halal bihalal ini, Kiranya Formas sebagai Organisasi Masyarakat dapat terus menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan, mempererat persaudaraan, serta menegaskan komitmen untuk bersatu dalam keberagaman.

Continue Reading

Trending