Connect with us

Metro

Rembuk Pangan Pesisir 2024

Published

on

Jakarta —Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didesak untuk menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan kehidupan keluarga nelayan di Indonesia dengan memprioritaskan perbaikan akses air bersih, sanitasi dan penanganan persampahan di kawasan pesisir. Aspirasi ini mengemuka dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif, atau Just-In Wash Coalition Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

 

Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Rosinah menyatakan bahwa kondisi kehidupan keluarga nelayan Indonesia yang mendiami wilayah pesisir di sepanjang garis pantai Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka. Tantangan itu antara lain semakin meningkatnya dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, tingkat kesejahteraan keluarga nelayan yang masih rendah dan kondisi layanan dasar air bersih, sanitasi dan penanganan sampah lingkungan yang sangat tidak layak untuk keberlanjutan kehidupan keluarga nelayan.

 

Di tengah situasi tersebut, ibu-ibu nelayan yang selama ini bekerja dalam proses produksi perikanan keluarga nelayan tradisional sekaligus bertanggungjawab mengurus domestik rumah tangga nelayan adalah penanggung beban terbesar dari kondisi yang ada. Bersama anak-anak nelayan, mereka juga menjadi pihak yang paing rentan untuk terjangkiti dengan berbagai penyakit yang berkaitan dengan kondisi air dan sanitasi yang buruk. Perempuan pesisir Indonesia betul-betul mengharapkan pemerintah memberikan jawaban terhadap situasi yang terus kami alam,” tegas Rosinah.   Sejak 2019 lalu, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) yang terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP) mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya terkait dengan kehidupan dan penghidupan nelayan kecil dan tradisional, termasuk akses atas air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan pesisir di Indonesia. ” Perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi disebabkan sumber daya publik belum dikelola secara adil dan efektif, ” imbuhnya.    Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, berpandangan bahwa peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Peranannya terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan. Perempuan Pesisir juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus   dampaknya bagi perempuan.

 

Beranda News Nasional Pemilu 2024 Hukum Teknologi Global Ekonomi Foto Video Olahraga Pendidikan Kuliner Internasional Opini Kolom Advertorial Kesehatan Hikmah Info Polri Info TNI Ramadan 1445 H Peristiwa Pemerintah News Perempuan Pesisir Indonesia Desak Pemerintahan Prabowo Prioritaskan Perbaikan Akses Air Bersih dan Sanitasi di Kawasan Pesisir Safdar. S 11 Desember 2024, 16:05 WIB Ketua Umum DPP KNTI, Dani Setiawan saat mengikuti Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif, atau Just-In Wash Coalition Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (11/12/2024).(Foto : Ist) LarasNews.com, Jakarta —Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didesak untuk menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan kehidupan keluarga nelayan di Indonesia dengan memprioritaskan perbaikan akses air bersih, sanitasi dan penanganan persampahan di kawasan pesisir. Aspirasi ini mengemuka dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif, atau Just-In Wash Coalition Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (11/12/2024).   Baca Juga: DPP KNTI dan KPPI Berikan Pendidikan, Pelatihan Perempuan Pesisir di Aceh Selatan Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Rosinah menyatakan bahwa kondisi kehidupan keluarga nelayan Indonesia yang mendiami wilayah pesisir di sepanjang garis pantai Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka. Tantangan itu antara lain semakin meningkatnya dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, tingkat kesejahteraan keluarga nelayan yang masih rendah dan kondisi layanan dasar air bersih, sanitasi dan penanganan sampah lingkungan yang sangat tidak layak untuk keberlanjutan kehidupan keluarga nelayan. Baca Juga: KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut   Menurut Rosinah, yang juga Ketua Umum KPPI, kebijakan pemerintahan baru untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga nelayan Indonesia sebagai kontributor penting penyediaan gizi keluarga Indonesia adalah satu batu ujian untuk membuktikan komitmen pemerintahan Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat. Ketua Just-In Wash Coalition Indonesia, Ketua Umum KPPI, Rosinah ” Di tengah situasi tersebut, ibu-ibu nelayan yang selama ini bekerja dalam proses produksi perikanan keluarga nelayan tradisional sekaligus bertanggungjawab mengurus domestik rumah tangga nelayan adalah penanggung beban terbesar dari kondisi yang ada. Bersama anak-anak nelayan, mereka juga menjadi pihak yang paing rentan untuk terjangkiti dengan berbagai penyakit yang berkaitan dengan kondisi air dan sanitasi yang buruk. Perempuan pesisir Indonesia betul-betul mengharapkan pemerintah memberikan jawaban terhadap situasi yang terus kami alam,” tegas Rosinah.   Sejak 2019 lalu, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) yang terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP) mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya terkait dengan kehidupan dan penghidupan nelayan kecil dan tradisional, termasuk akses atas air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan pesisir di Indonesia. ” Perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi disebabkan sumber daya publik belum dikelola secara adil dan efektif, ” imbuhnya.    Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, berpandangan bahwa peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Peranannya terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan. Perempuan Pesisir juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus   dampaknya bagi perempuan.  Ketua Umum DPP KNTI, Dani Setiawan  “Masalah sanitasi, akses air, dan kesehatan pemukiman Pesisir merupakan hal paling mendasar. Sayangnya, infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di pemukiman Pesisir sangat buruk dan memprihatinkan. Saya setuju yang dikatakan Presiden Prabowo, ‘buat apa Indonesia masuk jadi anggota G20 tapi rakyatnya miskin dan gak punya WC. Buat apa masuk OECD tapi masyarakat pesisir gak bisa mengakses air bersih. Tidak ada gunanya,” kata Dani.  Wakil Sekretaris Jenderal FITRA, Ervyn Young, mengatakan bahwa kebijakan dan program pemerintah untuk perbaikan akses air dan sanitasi sejauh ini memang masih belum cukup kuat. DIbandingkan dengan komitmen global SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  untuk mewujudkan air minum  dan sanitasi layanan dasar  aman 100 persen pada 2030 nanti, target pemerintah untuk akses air minum dan sanitasi aman nasional  dan sanitasi layanan dasar AMAN aman bisa dibilang masih sangat rendah. Agenda SDGs 2030 pemerintah Indonesia saat ini menargetkan kondisi air minum aman nasional  hanya 45 persen dengan 50 persen jaringan perpipaan, dan target nasional sanitasi aman paling tinggi cuma 30 Persen.  ” Rendahnya target SDGs tersebut berkonsekuensi pada lambannya pemenuhan air dan sanitasi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir,” bebernya. Menurut Ervyn, saat ini wilayah pesisir yang pada dasarnya menyimpan masalah masih sangat buruknya akses air bersih dan sanitasi, justru belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Program dan anggaran pemerintah dari pusat hingga daerah sama sekali tidak memiliki nomenklatur ‘pesisir’, karena yang digunakan  umumnya adalah nomenklatur wilayah ‘perdesaan’, ‘perkotaan’ dan wilayah ‘terpencil’. Sementara dari sisi anggaran, kata Ervyn, anggaran untuk penanganan air dan sanitasi yang bersumber dari pemerintah pusat masih sangat terbatas. “Umumnya anggaran untuk program WASH ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat minim. Padahal, sumber pendanaan program ini di daerah sangat minim.  Pada beberapa daerah, APBD hanya menganggarkan tak lebih dari 0,6 persen dari APBD untuk perbaikan akses air bersih dan sanitasi masyarakat. Pemerintah sejauh ini masih sangat mengandalkan program dan bantuan dari pihak lain,”  katanya.

 

Padahal, berdasarkan Survey pendataan keluarga nelayan tradisional di 26 kabupaten/kota serta pemetaan partisipatif yang dilaksanakan di 5 wilayah pesisir (Kampung 05 Bagan Deli dan Kampung Nelayan Sebrang Kota Medan, Kampung Dadap-Kabupaten Tangerang, Semarang Utara-Kota Semarang, Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan Jerowaru-Kabupaten Lombok Timur) oleh KPPI dan Perkumpulan INISIATIF (2023), akses atas air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir sangatlah memprihatinkan. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut mengalami kenaikan ketinggian muka air laut akibat dari dampak perubahan iklim. Di samping itu, menurut Wulandari, Anggota Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif, kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih minim, termasuk di ruang perencanaan penganggaran di tingkat desa maupun kabupaten/kota (musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan).Akibatnya kebutuhan-kebutuhan komunitas nelayan dan pesisir, termasuk WASH terkendala untuk diakomodasi. Donny Setiawan dari International Budget Partnership (IBP) Indonesia, berpandangan bahwa  rendahnya prioritas anggaran untuk pemenuhan WASH di kawasan pesisir haruslah menjadi perhatian penting pemerintah. Upaya mengurangi stunting, memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di Indonesia tak mungkin dilakukan dengan mengabaikan situasi rendahnya pelayanan dasar di kawasan pesisir. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, perbaikan public finance management (PFM) penting mendapat perhatian pemerintah.

 

Namun ia menekankan pentingnya pendekatan multisektor (antar-kementerian) dan penguatan kolaborasi para-pihak untuk mempercepat pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang aman di Indonesia. ” Kami menyerukan adanya kolaborasi yang lebih substantif antar berbagai pihak. Namun bagaimanapun juga, pembangunan sosial untuk pemenuhan akses WASH masyarakat ini harus berangkat dari kebijakan universal berjangka panjang yang dipimpin oleh pemerintah, alih-alih hanya menyerahkannya kepada inisiatif pekerja sosial dan dukungan program kemitraan pembangunan maupun  pihak swasta,” katanya. Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang dilaksanakan hari ini dihadiri oleh perwakilan pengurus KPPI daerah yang saat ini tersebar di 16 provinsi, sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil tingkat nasional dan pejabat dari sejumlah Kementerian lembaga seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Perkim, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa & PDT. Dalam forum yang berlangsung sehari penuh tersebut, perempuan pesisir menyampaikan aspirasi mereka untuk akselerasi perbaikan akses air dan sanitasi kawasan pesisir. Ikut hadir sebagai penanggan utama yakni Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa, yang hadir mewakili Bapak Wakil Presiden. Pelaksanaan Rembuk Nasional ini sebelumnya telah diawali dengan Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir di berbagai daerah pada September lalu, yang dikuti oleh ribuan perempuan pesisir dan keluarga nelayan. Dalam forum tersebut, perempuan pesisir mendialogkan aspirasi mereka untuk kondisi air, sanitasi dan penanganan sampah yang lebih baik di wilayah pesisir dengan OPD Pemda terkait, DPRD, Pemdes dan perwakilan Ombudsman RI.

Continue Reading

Metro

Aspradam dan APMaki Gelar Sarasehan: Peran Produsen Food Tray Dalam Negeri Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Published

on

By

JAKARTA, –  Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (Aspradam) bersama Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMaki) menggelar sarasehan bertema “Peran Produsen Food Tray Dalam Negeri dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Best Western, Senayan, Jakarta pada Kamis, 31 Juli 2025.

Dalam acara tersebut, Ali Cendrawan, perwakilan dari PT MBG, menyampaikan paparan terkait tantangan dan potensi produsen food tray dalam negeri untuk mendukung program MBG nasional.

Ali menjelaskan, “Jika kami diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam bidang jasa ini, kami siap ikut serta. Memang, dibandingkan sektor otomotif yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan kompleks, produksi food tray relatif lebih mudah. Namun, sayangnya informasi dan teknologi yang diterima oleh produsen dalam negeri masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.”

Ali menambahkan, “Kemampuan kami sebenarnya sudah terbukti. Bahkan, Bapak Ketua asosiasi kami telah datang langsung untuk meninjau proses produksi kami. Jika usaha ini dikembangkan secara maksimal, potensi pendapatan dapat mencapai sekitar 60 juta rupiah per bulan. Saat ini, dalam kondisi standar saja, kami sudah mampu menghasilkan sekitar 10 juta rupiah per bulan.”

Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kurangnya dukungan dari kementerian terkait dan lembaga pengawas, yang menurutnya membuat para pelaku usaha merasa berjalan sendiri. “Sangat disayangkan jika ada pihak yang mengatakan kementerian tidak hadir atau tidak memperhatikan kebutuhan kami. Kami berharap kementerian bisa menjadi tumpuan dan mitra dalam mendorong produksi dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan nasional, khususnya dalam program makan bergizi gratis.”

Ali juga menegaskan pentingnya sinergi antar produsen dan pemerintah untuk menghilangkan ketergantungan pada impor dan menjadikan produsen dalam negeri sebagai penopang utama kebutuhan food tray di Indonesia.

Sarasehan ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi konstruktif bagi produsen, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat peran industri dalam negeri dalam mendukung keberhasilan program MBG yang berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Continue Reading

Metro

Mou Signing Ceremony Program CSR Sinergi RS Husada,BPJSTK Jakarta Pusat (Gambir), dan Bank Mandiri

Published

on

By

Jakarta – Program CSR ini merupakan hasil sinergi antara RS Husada, BPJSTK Jakarta Pusat (Gambir), dan Bank Mandiri, yang. Bertujuan untuk mendorong kesadaran serta keterlibatan masyarakat pekerja mandiri dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebagai wujud kepedulian terhadap perlindungan sosial bagi para pekerja non formal Sebanyak 200 Pekerja Bukan Penerima Upah secara resmi didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara gratis selama 3 bulan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) RS Husada, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Pusat dan Bank Mandiri Jakarta Kota kegiatan tersebut berlangsung di Graha Utama RS Husada Lantai 10 Jalan Raya Mangga Besar, Jakarta Pusat.Rabu (30/07/2025)

Narasumber penting turut hadir untuk memaparkan manfaat dan mekanisme pendaftaran program BPU, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT).

Salah satunya yaitu :Direktur Utama RS Husada, Dr. dr. Fushen, MH.MM.FISQua, menegaskan bahwa visi dan misi RS Husada adalah memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Kita berkumpul di sini untuk melindungi para pekerja, baik yang menerima upah maupun tidak. Ini adalah wujud nyata kolaborasi antara RS Husada, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat, dan Bank Mandiri dalam menjangkau kelompok pekerja yang selama ini belum mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

Narasumber Berikutnya yaitu : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat (Gambir), Imam Santoso, SE, menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara jaminan sosial, pihaknya memiliki tanggung jawab moral untuk memperluas cakupan perlindungan. “Pekerja non-upah yang terdaftar cukup datang ke rumah sakit dengan membawa kartu BPJS tanpa harus memberikan jaminan dan tanpa dikenakan biaya tambahan. Iurannya pun sangat terjangkau, hanya Rp16.500 per bulan. Ini adalah program negara yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Dan Narasumber dari perbankan, Roy Bintang Theopilus Sibuea, Vice President Area Jakarta Kota dari Bank Mandiri, menyatakan bahwa keikutsertaan pihaknya bertujuan memfasilitasi proses pembayaran premi. “Selama tiga bulan, peserta hanya membayar Rp16.800 dan akan mendapatkan cashback sebagai bentuk dukungan kami terhadap perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja,” tutupnya.

Acara ini juga diisi dengan sosialisasi manfaat dan mekanisme program BPJS Ketenagakerjaan untuk segmen BPU, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sebagai simbolisasi, dilakukan pula penyerahan kartu kepesertaan kepada para pekerja non-upah yang telah terdaftar.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional, sekaligus mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya jaminan sosial sebagai hak dasar setiap pekerja, tanpa terkecuali dan menginspirasi lebih banyak institusi atau instansi untuk turut berkontribusi dalam misi mulia ini.

Continue Reading

Metro

Misteri dan Teror Mistis Desa di Film Pamali: Tumbal, Tayang Serentak 7 Agustus 2025

Published

on

By

Jakarta – Film horor Indonesia terbaru Pamali Tumbal siap menghantui bioskop mulai tanggal 7 Agustus 2025.
Film horor ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan diproduksi oleh LYTO Pictures.
Film ini diangkat dari game horor lokal populer yang bernama Pamali seris The Little Devil dan mengusung kisah yang kental dengan nuansa budaya serta mitos pamali khas Indonesia.
Cerita berpusat pada Putri (diperankan oleh Keisya Levronka), seorang gadis muda yang tinggal di sebuah desa yang sering dilanda kejadian misterius.
Beberapa wanita di desanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, sementara kasus pencurian uang yang sulit dijelaskan juga kerap terjadi.

Ketegangan memuncak ketika ibu Putri ikut menghilang secara misterius setelah tanpa sengaja mengambil uang hasil tumbal yang merupakan bagian dari ritual adat karena masalah ekonomi keluarganya.
Dipenuhi rasa takut dan keprihatinan, Putri bersama dua sahabatnya, Kiki (yang diperankan oleh Ummi Quary) dan Cecep (yang diperankan oleh Fajar Nugra).

Mereka memutuskan untuk mencari ibunya dengan menelusuri berbagai tempat angker seperti hutan terlarang, pabrik terbengkalai, dan rumah tua yang dianggap berhantu.
Dalam pencarian ini, mereka menghadapi berbagai teror supranatural yang menakutkan, termasuk gangguan dari kumpulan makhluk gaib.

Continue Reading

Trending