Jakarta, 8 Januari 2025 – Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat – Deni Lumbantoruan (Cabup & Cawabup Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara 2024-2029) bersama Tim Kuasa Hukumnya mendatangi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Rabu, 8 Januari 2025.

Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si (Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara mengatakan ; “Kami saat ini menghadiri agenda sidang pendahuluan yang dilakukan oleh MK, bawasannya proses pilkada yang sudah berlangsung dengan baik dimana kami merasa tidak melanggar jalannya pilkada Tapanuli Utara dan memang kemenangan yang telak sekitar 68,82 %  merupakan suara rakyat Tapanuli Utara,” tutupnya.

Tama Satrya Langkun (Ketua Tim Kuasa Hukum Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si (Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara) mengatakan ; “Kami bertarung sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya yang kemudian kami tidak mengabaikan aturan hukum yang ada dimana kami sangat yakin dengan kemenangan kami begitu juga dengan bukti fakta yang kami miliki

Hari ini kami juga menggunakan hak konstitusi kami sebagai pihak terkait yang tentu saja nanti kami akan memberikan keterangan sebagai pihak terkait di sidang MK nanti dan beberapa dahlil yang disampaikan oleh para pemohon kami sendiri menilai memang secara hukum dari dahlil TSM yang kemudian disampaikan, menurut kami sulit untuk dibuktikan karena fakta-fakta dilapangan tidak membuktikan tetapi kami tidak bisa mendahului hakim MK dan saya percaya dengan hakim MK yang kredibilitasnya bisa  dipercaya maupun sangat teruji begitu juga hakim Yang Mulia akan memutuskan seadil-adilnya.

Kalo soal bukti-bukti nanti disidang MK, kami sudah sampaikan belasan bukti yang kami sampaikan dimana dalam bukti-bukti tersebut soal fakta-fakta bahwa semua laporan yang disampaikan bukan TSM.

Laporan yang disampaikan itu bagi kami adalah bagian dari sengketa proses, jadi bukan hal yang kemudian layak masuk ke sidang ke MK nantinya. Dan secara formil tidak layak masuk dengan bukti-bukti yang ada sudah kami sampaikan dimana juga ada 22 bukti yang mereka sampaikan soal laporan-laporan dugaan pelanggaran tapi dari 22 laporan pelanggaran tersebut kami juga punya bukti bahwa proses pelanggaran tersebut sudah selesai.

Kalo pelanggarannya secara materi salah satunya terkait dugaan mengunakan anak-anak dibawah umur dalam berkampanye dan itu tidak terbukti, begitu juga terkait dugaan money politik yang tidak terbukti juga dan bahkan misalnya orang-orang yang melaporkan ternyata juga secara formil atau secara aturan dia juga tidak memenuhi syarat karena dalam peraturan yang ada bahwa pelapor-pelapor tersebut diwilayah setempat.

Harapannya dengan materi-materi yang menurut kami lemah secara hukum dan tidak berdasar tentu saja ini akan jadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk tidak masuk ketahap selanjutnya karena secara hukum permohonan yang disampaikan bagi kami tidak layak masuk tahapan pembuktian,” tutupnya.

Jakarta, 7 Januari 2025 – Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia menggadakan Diskusi Publik dengan tema “Permasalahan Pemagaran Laut Di Tanggerang Banten” di Gedung Kementerian Kelautan & Perikanan Jakarta pada hari Selasa, 7 Januari 2025.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan ; “Hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

“Kemudian di dalam area pagar laut itu sudah juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri,” katanya.

Panjang 30,16 km itu meliputi 16 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

Pagar laut sepanjang 30,16 km itu merupakan kawasan pemanfaatan umum yang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 meliputi zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, zona perikanan budi daya, dan juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas.

“Di sepanjang kawasan ini, 6 kecamatan dengan 16 desa ini, ada sekelompok nelayan, masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan. Ada 3.888 nelayan, kemudian ada 502 pembudi daya,” ujarnya.Eli mengungkapkan, pihaknya pertama kali mendapatkan informasi pada 14 Agustus 2024. Pihaknya langsung menindaklanjuti dengan turun ke lapangan pada 19 Agustus 2024. Dari kunjungan ke lapangan ada aktivitas pemagaran laut saat itu masih di sepanjang kurang lebih 7 km.

“Kemudian setelah itu tanggal 4-5 September 2024, kami bersama dengan Polsus dari PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP dan juga tim gabungan dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), kami kembali datang ke lokasi bertemu dan berdiskusi,” lanjutnya.

Pada 5 September 2024, pihaknya membagi dua tim. Pertama langsung terjun ke lokasi, sedangkan satu tim lainnya berkoordinasi dengan camat dan beberapa kepala desa di daerah itu.

Saat itu informasi yang didapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa terkait pemagaran laut di daerah itu. Saat itu pula belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut.

Selanjutnya, Eli mengaku bahwa pada 18 September 2024, pihaknya kembali melakukan patroli dengan melibatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Saat itu, DKP Banten meminta aktivitas pemagaran dihentikan.“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, PSDKP KKP, PUPR Satpol-PP, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana, dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km.

Terakhir malah sudah 30 km,” kata Eli.Eli pun mengaku bahwa pihaknya akan terus melibatkan berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut.Sementara itu, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafii menyatakan, apabila ada penggunaan ruang laut di atas 30 hari maka wajib membutuhkan sejumlah izin, seperti izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).“Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari,” kata Rasman.Oleh karena itu, dia mempertanyakan izin KKPRL dari pemagaran laut di wilayah tersebut, jika tidak mengantongi hal itu, maka dinilai hal itu adalah maladministrasi.

Keberadaan pagar itu diketahui dari laporan warga pada 14 Agustus 2024. Pihaknya pun menerjunkan tim lima hari kemudian untuk mengecek. Saat itu, ada dugaan pemagaran laut sepanjang 7 kilometer.

Tim gabungan DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli.

Ia menjelaskan pagar itu masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043,” tutupnya.

Bekasi, — Film horor Almarhum terbaru garapan Adhe Dharmastriya tayang di bioskop mulai 9 Januari 2025. Unlimited Production, bekerja sama dengan Light House, A&Z Films, dan DAP, mempersembahkan Almarhum, sebuah film horor yang menyelami mitos Jawa tentang kematian di Hari Selasa Kliwon. Diproduseri oleh Oswin Bonifanz.

Almarhum mengangkat kepercayaan masyarakat Jawa bahwa Selasa Kliwon adalah hari yang membawa sial, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan seseorang yangmeninggal di hari tersebut. Arwah mereka diyakini sulit mencapai alam baka, gentayangan, bahkan bisa “mengajak” anggota keluarga lainnya untuk ikut menjadi tumbal.

Cerita tentang Almarhum dimulai dengan kematian tragis Pak Mulwanto (Rukman Rosadi) di Selasa Kliwon yang memulai serangkaian peristiwa menyeramkan bagi keluarganya. Wisesa(Dimas Aditya), anak sulung yang seorang dokter, menolak ritual tradisional untuk menangkal petaka, sementara ibunya, Rahmi (Nova Eliza), beserta Nuri (Safira Ratu Sofya) dan Yanda (Alzi Markers), saudara-saudaranya, mulai mengalami kejadian aneh yang mengancam keselamatan mereka.

Ketika batas antara mitos dan kenyataan mulai kabur, mereka harus menggali kebenaran di balik kutukan Selasa Kliwon untuk menyelamatkan keluarga mereka dari bencana lebih besar.

Sutradara Adhe Dharmastriya menjelaskan bahwa Almarhum bukan hanya film horor yang mengejar ketegangan, tetapi juga sebuah eksplorasi emosional tentang traumadan hubungan keluarga.

“Kami ingin menghidupkan elemen mistis dari mitos Selasa Kliwon dengan cara yang relatable bagi penonton modern. Film ini menyeimbangkanketegangan supranatural dengan kedalaman emosi karakter yang berhadapan dengan kehilangan dan ketakutan,” ujarnya saat konferensi pers yang digelar usai menonton Film Almarhum bersama awak media di Mega Bekasi XXI, Sabtu (4/1/2025).

Film ini mencerminkan Kearifan Lokal dan Refleksi Kehidupan ModernSelain menghadirkan elemen horor yang menegangkan, Almarhum juga membawa refleksi mendalam tentang kehidupan modern.

Produser Oswin Bonifanz mengungkapkan salah satu pesan utama dari film ini. “Di era modern ini, banyak orang sibuk mengejar gelar-gelar duniawi, baik itu keprofesian maupun akademik, hingga lupa mempersiapkan diri untuk gelar abadi mereka kelak sebagai almarhum.

“Film ini mengajak penonton untuk merenungkan keseimbangan antara pencapaian duniawi dan bekal spiritual,” ungkap Oswin.

Dimas Aditya, pemeran Wisesa, berbagi pengalamannya selama proses syutingAlmarhum. “Proses syuting film ini benar-benar mendalam, tidak hanya secara teknis tapi juga emosional.

Ada banyak adegan yang menuntut saya untuk menggali emosi kehilangan dan ketakutan. Selain itu, saya juga belajar banyak tentang tradisi Jawa, khususnya mitos Selasa Kliwon, yang sebelumnya saya hanya tahu secara sepintas. Inipengalaman yang menantang, tapi sangat memperkaya sebagai aktor,” ujar Dimas.

Ratu Sofya, pemeran Nuri, juga membagikan pengalaman syutingnya yang ekstrem. “Salah satu adegan paling menantang adalah saat saya harus dikubur selama 6 jam. Kondisinya benar-benar mencekam, tubuh menggigil, napas sesak, dan rasanya tak terlupakan bahkan setelah syuting selesai.

Semua itu demi memberikan pengalaman horor yang nyata ,” kata Ratu.

Selain Dimas dan Ratu, Almarhum didukung pula oleh deretan aktor berbakat lainnya, seperti Alzi Markers, Nova Eliza, Rukman Rosadi, Rizky Hanggono, Meisya Amira, Gito Gilas, dan Ruth Marini, yang menghadirkan penampilan memukau untuk menghidupkan cerita yang penuh ketegangan.(Red)