Jakarta, 19 Februari 2025, Koalisi Buruh Sawit (KBS) meminta pemerintah Indonesia untuk menata sistem perburuhan yang memposisikan buruh berada dalam kondisi hidup dan kondisi kerja yang layak. Hal itu disampaikan Ismet Inoni pada kegiatan Dialog Nasional Multi Pihak Buruh Sawit. Dialog Nasional Multi Pihak ini membahas Dampak Penggunaan Bahan Agrokimia hasil penelitian IPOWU (Mondiaal FNV, KBS, GAWU Ghana dan CUT Kolombia) bersama dengan Profundo. Hadir sebagai narasumber dalam Dialog Nasional Multi Pihak antara lain perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Serikat Buruh, organisasi Pengusaha Sawit, Ahli K3 dan Akademisi.
Penelitian mengenai dampak dan perlindungan buruh dari penggunaan bahan agrokimia dilakukan di perkebunan sawit di Kolombia, Ghana dan Indonesia. Dari penelitian ini diketahui sejumlah fakta risiko penggunaan bahan agrokimia terhadap buruh perkebunan kelapa sawit, minimalnya perlindungan buruh, tantangan dan rekomendasi berkenaan perlindungan pekerja. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dialog sosial yang bermanfaat antara buruh dengan perusahaan perkebunan sawit dan pemangku kepentingan lainnya.
“Buruh perkebunan kelapa sawit bekerja dalam kondisi rentan, tanpa jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai terutama dari risiko terpapar bahan agrokimia. Koalisi Buruh Sawit melihat kerentanan buruh perkebunan kelapa sawit sudah berlangsung lama, bahkan terjadi di perkebunan kelapa sawit yang mengklaim memiliki sertifikat kelangsungan hidup”, kata Ismet Inoni, Koordinator Koalisi Buruh Sawit.
Yublina Oematan, ketua FSBKS menyatakan dialog ini diharapkan menjadi awal perbaikan kondisi serius K3 di perkebunan kelapa sawit. “Buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit sangat rentan terpapar bahan agro kimia. mayoritas pekerja perempuan bekerja di bagian penyemprotan dan pemupukan tanpa perlindungan yang mampu dari risiko terpapar bahan agrokimia. Kami mengirimkan keselamatan dan kesehatan kerja kami karena APD yang diberikan tidak layak pakai, perusahaan juga tidak menyediakan fasilitas pencucian APD di tempat kerja, kami sulit mengakses fasilitas sanitasi, kami juga sulit mengakses hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan perusahaan. Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan kesehatan yang kuat untuk melacak gejala dan kondisi kesehatan pekerja”, kata Yublina Oematan.
Herwin Nasution, ketua umum Federasi SERBUNDO menyatakan perlindungan buruh dari risiko terpapar bahan agrokimia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab pembeli minyak sawit. “Pembeli perlu mengembangkan dan menegakkan standar kesejahteraan dan kesehatan yang ketat yang harus dipatuhi oleh pemasok mengenai penggunaan bahan kimia pertanian yang aman. Selain itu, pembeli minyak sawit harus menerapkan audit rutin terhadap pemasok untuk menilai kepatuhan mereka terhadap standar dan regulasi keselamatan kerja”, kata Herwin Nasution.
Harun, ketua Serbusaka mengatakan mengatakan perlindungan buruh dari risiko paparan bahan agrokimia merupakan salah satu indikator perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. “Perkebunan kelapa sawit harus terbuka mengenai bahan agrokimia yang digunakan, memberikan informasi kepada buruh tentang jenis bahan kimia yang digunakan, potensi risikonya, dan langkah-langkah keselamatan jika terpapar. Perkebunan kelapa sawit harus melibatkan buruh secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan praktik kesehatan dan keselamatan kerja, mengatur mekanisme untuk berkonsultasi dengan buruh untuk memastikan suara buruh didengar, dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan dan diimplementasikan”, kata Harun.
Industri sawit cukup penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Industri sawit menyerap 20 juta buruh, namun di sektor hulu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja masih menjadi persoalan besar. Penelitian yang kami lakukan ini melibatkan buruh sebagai pengumpul data merupakari pendekatan baru yang diharapkan mendorong penguatan kapasitas khususnya pada perempuan buruh kebun, dan temuan-temuan yang ada menunjukkan pemahaman nyata dari masalah yang dihadapi, Ini menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah untuk membangun sistem kerja yang memastikan kondisi kerja layak dan juga masukan kepada pembeli yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan buruh kelapa sawit”, kata Ismet Inoni.
Laporan hasil temuan dampak pengguanaan bahan agrokimia di perkebuan sawit, silahkan download pada link dibawah ini:
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/about-mondiaal-fnv/persatuan-buruh-sawit-internasional/presentasi-penelitian-pekerja-minyak-sawit-interna
Rabu, 19 Februari 2025
Koalisi Buruh Sawit adalah gabungan sejumlah organisasi serikat buruh dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan buruh perkebunan sawit di Indonesia. Koalisi Buruh Sawit berdiri dilatarbelakang mengunggulkan kondisi buruk buruh perkebunan sawit di Indonesia. Koalisi Buruh Saw bersama dengan Mondiaal FNV, GAWU Ghana dan CUT Kolombia tergabung dalam International Palm Oil Worker United.