Jakarta – Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), Ojak, S.H., M.H., berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepailitan dan PKPU yang saat ini sedang dibahas di DPR RI dapat segera disahkan. Harapan tersebut disampaikan dalam acara Halal Bi Halal IKAPI yang digelar di Tiara Ballroom, Hotel Artotel Mangkuluhur, Gatot Subroto, Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

Acara yang berlangsung dalam suasana Idulfitri 1446 H tersebut mengusung tema “Silaturahmi Memperkuat Kebersamaan dalam IKAPI”* dan dihadiri oleh jajaran pengurus, ratusan anggota IKAPI, para undangan, serta para profesional di bidang hukum kepailitan.

Ketua Umum IKAPI, Oscar Sagita, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan rutin tahunan ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan antaranggota IKAPI.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin serta terima kasih kepada para anggota yang hadir dalam acara ini. Jagalah selalu kebersamaan dan hubungan baik sesama anggota agar nama baik profesi dan organisasi ini tetap terjaga, mengingat saat ini profesi kurator dan pengurus semakin besar peranannya dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam dunia PKPU dan kepailitan,” ujar Oscar Sagita, S.H.

Sementara itu, Ojak Situmeang juga menekankan pentingnya acara Halal Bi Halal sebagai momentum untuk mempererat hubungan antaranggota organisasi.

“Halal Bihalal IKAPI ini semoga mempererat tali silaturahmi antara anggota IKAPI. Dan seperti yang dikatakan oleh Ketum, ini merupakan tradisi yang harus diteruskan. Agar sesama anggota IKAPI tetap solid,” ujar Ojak Situmeang, .S.H., M.H. yang merupakan Kurator & Pengurus dan Sekertaris Angkatan 13 IKAPI kepada media usai acara.

Menanggapi proses pembahasan RUU Kurator dan Pengurus di DPR, Ojak menyampaikan harapannya agar regulasi tersebut bisa segera rampung dan diberlakukan.

“Terkait kebijakan pemerintah, ini lagi disusun Undang-Undang Kurator dan Pengurus yang sedang berproses di DPR. Adapun urgensi dari RUU Kepailitan dan PKPU diharapkan menjadi jawaban dan pembaruan yang komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif menyelesaikan utang-piutang secara adil, seimbang dan bermanfaat bagi industri bisnis serta masyarakat pada umumnya”, tandas Ojak yang juga merupakan Managing Partners OARC Consultant

Jakarta – Dalam upaya mendorong transformasi digital di sektor kemaritiman, Ikatan Alumni ITS (IKA ITS) menyelenggarakan Marine Digital Summit 2025, yang berlangsung pada 24 April 2025 pukul 09.00-16.00 WIB di Gedung Thamrin Nine Jakarta Pusat.
Acara ini digagas oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Bidang Kemaritiman dengan menggandeng pemangku kepentingan kunci di bidang digital di sektor kemaritiman.

Aksi nyata untuk memajukan dunia kemaritiman terutama di bidang digital untuk sistem pertahanan negara yang efektif akan menjadi perhatian khusus setelah acara ini selesai.

Demikian dinyatakan oleh Heru Hermawan sebagai Wakil Ketua Umum/Koordinator Bidang Pengurus Pusat IKA ITS dalam sambutannya untuk membuka acara mewakili IKA ITS.

Heru mengungkapkan, pengembangan teknologi kapal autonomous di dalam sistem pertahanan laut Pagar Nusantara akan menjadi fokus Pengurus Pusat IKA ITS setelah acara ini berlangsung.

Dia tambahkan, sistem ini akan dikembangkan untuk membantu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berkolaborasi dengan penyedia teknologi ship automation dan Telkom yang akan menyediakan sistem komunikasi satelite yang berdaulat.

“Inilah yang akan menjadi awal kebangkitan digitalisasi di pertahanan laut semesta,” pungkas Heru Hermawan.
Keynote speech disampaikan juga oleh Profesor Agus Muhammad Hatta, S.T., M.Si, Phd sebagai Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian ITS dan juga sebagai Ketua Dewan Pakar IKA ITS yang menyatakan bahwa kolaborasi antar komponen bangsa untuk memajukan bidang maritim di Indonesia menjadi sangat penting dilakukan.

Menurutnya, acara ini juga menjadi tonggak penting pengembangan digitalisasi di Indonesia karena pemangku kepentingan kunci telah berkumpul di acara ini.

“ITS sebagai sebuah kampus terkemuka di bidang teknologi maritim akan terus membantu agar kemajuan teknologi digital ini mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan kedepannya,” jelas Agus Muhammad Hatta.
Indonesia sudah mempunyai satelit merah putih sehingga kedaulatan digital di dalam desain dan pengoperasian kapal nir-awak di dalam sistem pertahanan laut nasional menjadi faktor yang terpenting.

Hal ini dipertegas oleh Anggoro K. Widiawan sebagai Direktur Pengembangan PT Telkomsat yang hadir di dalam acara ini.

Juga, Praxis Automation Technology yang menjadi narasumber di dalam acara ini sebagai penyedia teknologi automation juga mengamini pernyataan ini.

Bahkan, Jerome Lin, Direktur Praxis Automation Far East, mengungkapkan penggunaan dua jenis satelit komunikasi, yaitu geosatelite dan low orbit satelite di dalam sistem pertahanan laut autonomous adalah strategy terbaik agar terjadi redundancy sistem.

Harsusanto, sebagai narasumber dari PT Teknologi Militer Indonesia, mengatakan bahwa revolusi di dalam bidang militer mendorong seluruh negara untuk berupaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
Hadir juga nara sumber di sesi terakhir yaitu dari SKK Migas yang diwakili oleh Putu Indra Mahatrisna dan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo Jasa Maritim, Edward Danner Pardamean Napitupulu.

Pengembangan digitalisasi mendapatkan perhatian yang khusus oleh SKK Migas dalam rangka visi jangka panjang industri Migas Indonesia.

Sementara itu juga, pengembangan digitalisasi di pelabuhan mendapat perhatian khusus di wilayah operasional PT Pelindo Jasa Maritim untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Jakarta – Senior Head Sumber Daya Manusia PT. WHW Kilang Alumina Hermawan Rachmat, ST.,ММ. menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Kongres Nasional Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang digelar di sebuah hotel kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu (23/4/2024).

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum SBSI, Johannes Dartha Pakpahan, SH, MA, Sekretaris Jenderal Hendrik Hutagalung, SM, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli. Kehadiran berbagai tokoh penting tersebut menjadi bukti perhatian terhadap isu global yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perang tarif.

Usai acara Hermawan menyatakan harapan agar hubungan antara PT. WHW dan teman – teman di SBSI dapat terus ditingkatkan ke depannya.

“Kami dari manajemen PT. WHW Alumina Refinery berharap ke depan dapat semakin bersinergi dengan teman-teman buruh di SBSI. Selama ini hubungan kita sudah terjalin dengan baik. Ke depannya, mari kita perkuat lagi agar menjadi lebih solid,” ujarnya.

Terkait dampak perang tarif global, Hermawan menambahkan bahwa kondisi perusahaan masih cukup stabil.

“Untuk saat ini, terkait perang tarif, kami masih dalam kondisi aman karena kami merupakan perusahaan smelter alumina dan secara bisnis, kondisi kami masih baik dan tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika global,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dalam pidatonya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan serikat buruh dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada para pekerja.

“Pertama, harus ada kepercayaan. Trust dan kerja sama antara kementerian serta lembaga sangat penting untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pekerja. Begitu pula sinergi dengan pemerintah daerah melalui perwakilan SBSI di seluruh wilayah,” ungkapnya.

Ketua Umum SBSI, Johannes Dartha Pakpahan, menyoroti ancaman PHK massal akibat dampak perang tarif global yang tidak terkendali.

“Di Indonesia, saat ini terdapat ancaman PHK terhadap sekitar 50 ribu buruh hanya di wilayah Jawa saja, terutama di sektor industri yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan tarif global,” katanya.

Ia menambahkan, potensi PHK bisa semakin meluas jika tidak ada penanganan yang serius terhadap kebijakan tarif global yang semakin memberatkan.

“Kalau keadaan terus seperti sekarang, ancaman PHK akan semakin besar. Oleh karena itu, kami dari serikat buruh harus siap melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan sebagaimana yang kami cita-citakan,” tegasnya.

Johannes juga pentingnya langkah antisipatif melalui bantuan hukum dan pengawasan sebelum keputusan PHK diambil.

“Jika ancaman PHK benar-benar terjadi, kami akan menyiapkan advokat seperti yang pernah disampaikan Bang Iqbal. Kami juga akan membentuk satgas PHK, bukan untuk mendukung PHK, tapi untuk meminimalisirnya. Sebelum PHK dilakukan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah memang layak dilakukan. Jangan asal memutuskan seperti yang sering terjadi sekarang,” tutupnya.