Jakarta, – Nanang Sharna Sebagai desainer dan budayawan, pernah tinggal di London 27 tahun hadir dalam prescon yang dilaksanakan di Hotel Acacia Jakarta Pusat ,Jumat (29/7/25).

Sebagai salah satu Putra bangsa, dalam pemahaman acara prescon ini, Saya sangat setuju dan menolak keras bagaimana
waktu covid-19 ,kita mempunyai rasa traumatik bagi saya dan keluarga,karena kita tidak mau di vaksin, karena kita tahu isi dan kegunaan vaksin. Maka selanjutnya ada issue global yang akan lebih kuat lagi, tapi kita ayok lebih semangat ,ayo menolak dominasi WHO dengan menyuarakan suara kita, hak kita sebagai warga negara san hak untuk masyarakat Indonesia demi tercipta adil,makmur,sejahtera dan rukun.

Saat ditanya karya apa saja yang telah dihasilkan Nanang Sharna, Dia menuturkan,

Saya pernah mendesain batik untuk Presiden Mandela ( Afrika Selatan ), dan pernah tinggal di sana 5 tahun 8 bulan, diantaranya berkarya dan bekerja membuat batik buat Presiden dan keluarganya.

” Saya pulang ke Indonesia, karena mau menekuni budaya karena saya sangat cinta Indonesia.Namun dalam penyampaian saya mungkin kurang karena saya belajar nya di London, ” Tambah Nanang.

Dunia fashion Indonesia nggak kalah bagus dengan fashion dunia , asal kita terus mau berkiblat pada leluhur nenek moyang kita. Karena leluhur nenek moyang kita sangat fashionable.

“Hasil karya saya,Maestro batik pewarnaan alam, maha karya leluhur nenek moyang, Saya sekarang mengajar di Universitas Jakarta dan keliling dunia. Tentang budaya Indonesia,” Terang Nanang.

Agar Pemerintah dan bangsa Indonesia maju, jangan meninggalkan budaya, karena ilmu leluhur nenek moyang bangsa Indonesia sangat maju dalam peradabannya, tidak lekang di makan zaman , dan selalu ditiru oleh bangsa bangsa di dunia ini.

Jakarta, – Hari ini kami atas nama masyarakat peduli kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari SPJPIK) dan Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun, mengadakan pers conference dengan tujuan untuk menyerukan penolakan terhadap dominasi WHO, dalam membuat kebijakan nasional, Hotel Acacia jalan Kramat Raya no. 81 Jakarta Pusat. Sabtu ( 19/07/2025  )

Pada hari ini juga, 19 Juli 2025, WHO akan menetapkan amandemen IHR (International Health Regulation) yang berisi SOP dalam menyelesaikan masalah pandemi. Amandemen IHR ini isinya banyak merugikan negara-negara anggota, dimana sudah banyak negara anggota menolak antara lain Amerika dan Rusia serta negara-negara lain.

Mengapa amandemen itu harus ditolak :

1. Definisi “PANDEMI” diubah disamakan dengan PHEIC (Public Health Emergency International Concern), dan pengobatan gen dan sel dimasukkan dalam “produk kesehatan relevan” (Pasal 1).

2. Darurat Pandemi di tentukan oleh Dirjen WHO secara otoriter (Pasal 1, 12, 49).

3. Beban Finansial tanpa batas, dibebankan kepada pemerintah negara anggota. (Pasal 44).

4. Transparansi dan akuntabilitas: Tidak ada kejelasan siapa yang akan mengelola dana, mengaudit dan tanpa perlindungan konflik kepentingan , (pasa! 44bis).

5. Versi final dari amandemen ini tidak diserahkan oleh WHO minimal 4 bulan sebelum pemungutan suara. (Pasal 55/2)|.

6. Mengharuskan orang sehat yang di anggap terpapar penyakit (OTG) itu di karantina, hal ini bertentangan dengan prinsip medis. (Pasal 27).

7. Memaksa operator transportasi melaksanakan “tindakan kesehatan”. (menyemprot penumpang dengan zat kimia). (pasal 24.1 (a), 24.1 (b), dan lampiran 4.1(c)|.

8. Negara di wajibkan membuat undang-undang nasional sesuai dengan kemauan WHO. Ipasal 4). undang-undang ini sangat otoriter dan mengganggu kebebasan sipil. (Di Indonesia Omnibuslaw Kesehatan Pasal 446)

9. Prekualifikasi dan EUA pada semua produk kesehatan harus di lakukan oleh Dirjen WHO (pasal 15, 16, 17, 18). (Monopoli)

10. Amandemen ini berlawanan dengan Hak Asasi Manusia (Pasal 31.2).

Kami menolak keras:

Intervensi supranasional WHO yang mengurangi kedaulatan negara.

ist Sistem pengambilan keputusan tertutup yang mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Penerapan kebijakan kesehatan yang meminggirkan hak masyarakat untuk memilih, bertanya, dan mendapatkan informasi yang utuh dan independen.

Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk:

» Tidak menyetujui Amandemen IHR 2025.

» Melakukan kajian menyeluruh bersama masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum.

» Menolak seluruh bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional.

» Indonesia perlu memastikan bahwa implementasi perjanjian ini tidak mengurangi

kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Terimakasih Atas nama Masyarakat Peduli Kesehatan. DR. dr. Siti Fadilah Supari SPJP(K)

Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun.

Jakarta – Jambi Next Generation Bersama dengan Pemda Jambi mengadakan diskusi JambiNextGen dengan tema ; “Perdagangan Digital & Daya Saing Ekonomi Nasional : Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045” di Upnormal Cikini Jakarta pada hari Sabtu, 19 Juli 2025.

Narasumber Diundang ; M. Joni Eferi, S.S.I (Founder Jambi Milenial), Hika T A Putra (Ketum DPP Korps Indonesia Muda), Mhd. Raihan Edimara, SH (Ketum DPP FKMJ), Bahal Siregar M.Si (CEO Mahakam Travel & Staf Menteri PKP), Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. (Gubernur Jambi), Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc. (Wamen Perdagangan RI).

Dalam kesempatan ini Ketua Umum DPP Korps Indonesia Muda Hika Transisia AP mengatakan perdagangan digital ini sebuah konsekwensi yang memang harus diterima karena era digitalisasi.  Dan memaksa kita  untuk beralih dari konvensional kepada digital.  Yang tidak menguasai digital dan tidak berminat berusaha mengikuti perkembangan zaman pasti akan tertinggal, imbuhnya.

Perkembangan pesat teknologi sehingga menjadi tantangan besar bagi sektor-sektor industri. Padahal teknologi adalah komponen vital dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital, tambahnya.

Pemerintah menyadari keinginan untuk melakukan proses proses ekonomi kreatif UMKM sudah ada sejak usia mileneal.  Saya berharap pemerintah lebih konsen dan lebih fokus lagi sampainya informasi ke tingkat bawah.

Peran aktif pemerintah, dunia akademik, dan pelaku usaha sangat penting untuk mewujudkan perdagangan barang dan jasa digital yang tangguh.

Kolaborasi lintas sektor tersebut akan mendorong lahirnya inovasi, mempercepat adopsi teknologi, serta membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam perdagangan digital, bebernya.

Perkembangan pesat teknologi sehingga menjadi tantangan besar bagi sektor-sektor industri. Padahal teknologi adalah komponen vital dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital, pungkasnya.