Jakarta, – Hari ini kami atas nama masyarakat peduli kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari SPJPIK) dan Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun, mengadakan pers conference dengan tujuan untuk menyerukan penolakan terhadap dominasi WHO, dalam membuat kebijakan nasional, Hotel Acacia jalan Kramat Raya no. 81 Jakarta Pusat. Sabtu ( 19/07/2025  )

Pada hari ini juga, 19 Juli 2025, WHO akan menetapkan amandemen IHR (International Health Regulation) yang berisi SOP dalam menyelesaikan masalah pandemi. Amandemen IHR ini isinya banyak merugikan negara-negara anggota, dimana sudah banyak negara anggota menolak antara lain Amerika dan Rusia serta negara-negara lain.

Mengapa amandemen itu harus ditolak :

1. Definisi “PANDEMI” diubah disamakan dengan PHEIC (Public Health Emergency International Concern), dan pengobatan gen dan sel dimasukkan dalam “produk kesehatan relevan” (Pasal 1).

2. Darurat Pandemi di tentukan oleh Dirjen WHO secara otoriter (Pasal 1, 12, 49).

3. Beban Finansial tanpa batas, dibebankan kepada pemerintah negara anggota. (Pasal 44).

4. Transparansi dan akuntabilitas: Tidak ada kejelasan siapa yang akan mengelola dana, mengaudit dan tanpa perlindungan konflik kepentingan , (pasa! 44bis).

5. Versi final dari amandemen ini tidak diserahkan oleh WHO minimal 4 bulan sebelum pemungutan suara. (Pasal 55/2)|.

6. Mengharuskan orang sehat yang di anggap terpapar penyakit (OTG) itu di karantina, hal ini bertentangan dengan prinsip medis. (Pasal 27).

7. Memaksa operator transportasi melaksanakan “tindakan kesehatan”. (menyemprot penumpang dengan zat kimia). (pasal 24.1 (a), 24.1 (b), dan lampiran 4.1(c)|.

8. Negara di wajibkan membuat undang-undang nasional sesuai dengan kemauan WHO. Ipasal 4). undang-undang ini sangat otoriter dan mengganggu kebebasan sipil. (Di Indonesia Omnibuslaw Kesehatan Pasal 446)

9. Prekualifikasi dan EUA pada semua produk kesehatan harus di lakukan oleh Dirjen WHO (pasal 15, 16, 17, 18). (Monopoli)

10. Amandemen ini berlawanan dengan Hak Asasi Manusia (Pasal 31.2).

Kami menolak keras:

Intervensi supranasional WHO yang mengurangi kedaulatan negara.

ist Sistem pengambilan keputusan tertutup yang mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Penerapan kebijakan kesehatan yang meminggirkan hak masyarakat untuk memilih, bertanya, dan mendapatkan informasi yang utuh dan independen.

Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk:

» Tidak menyetujui Amandemen IHR 2025.

» Melakukan kajian menyeluruh bersama masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum.

» Menolak seluruh bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional.

» Indonesia perlu memastikan bahwa implementasi perjanjian ini tidak mengurangi

kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Terimakasih Atas nama Masyarakat Peduli Kesehatan. DR. dr. Siti Fadilah Supari SPJP(K)

Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun.

Jakarta – Jambi Next Generation Bersama dengan Pemda Jambi mengadakan diskusi JambiNextGen dengan tema ; “Perdagangan Digital & Daya Saing Ekonomi Nasional : Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045” di Upnormal Cikini Jakarta pada hari Sabtu, 19 Juli 2025.

Narasumber Diundang ; M. Joni Eferi, S.S.I (Founder Jambi Milenial), Hika T A Putra (Ketum DPP Korps Indonesia Muda), Mhd. Raihan Edimara, SH (Ketum DPP FKMJ), Bahal Siregar M.Si (CEO Mahakam Travel & Staf Menteri PKP), Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. (Gubernur Jambi), Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc. (Wamen Perdagangan RI).

Dalam kesempatan ini Ketua Umum DPP Korps Indonesia Muda Hika Transisia AP mengatakan perdagangan digital ini sebuah konsekwensi yang memang harus diterima karena era digitalisasi.  Dan memaksa kita  untuk beralih dari konvensional kepada digital.  Yang tidak menguasai digital dan tidak berminat berusaha mengikuti perkembangan zaman pasti akan tertinggal, imbuhnya.

Perkembangan pesat teknologi sehingga menjadi tantangan besar bagi sektor-sektor industri. Padahal teknologi adalah komponen vital dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital, tambahnya.

Pemerintah menyadari keinginan untuk melakukan proses proses ekonomi kreatif UMKM sudah ada sejak usia mileneal.  Saya berharap pemerintah lebih konsen dan lebih fokus lagi sampainya informasi ke tingkat bawah.

Peran aktif pemerintah, dunia akademik, dan pelaku usaha sangat penting untuk mewujudkan perdagangan barang dan jasa digital yang tangguh.

Kolaborasi lintas sektor tersebut akan mendorong lahirnya inovasi, mempercepat adopsi teknologi, serta membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam perdagangan digital, bebernya.

Perkembangan pesat teknologi sehingga menjadi tantangan besar bagi sektor-sektor industri. Padahal teknologi adalah komponen vital dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital, pungkasnya.

Jakarta, – Ketua Umum Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), Mahmud Fly, mewakili belasan aliansi besar ojek online dari berbagai daerah di Indonesia, menyoroti penghasilan yang layak dan perlindungan hukum yang pasti untuk pengemudi on line bukan hanya fokus pada potongan 10% itu bukan solusi, imbuhnya.

Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) mendukung penuh terhadap usulan kenaikan tarif pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia.  Kenaikan ini dinilai sudah sangat mendesak karena regulasi soal tarif tak kunjung diperbaharui sejak tiga tahun terakhir, sementara biaya operasional dan kebutuhan hidup terus meningkat tajam kata Mahmud Fly di Jakarta, Sabtu (19/07/25).

Regulasi tarif ini sudah mandek sejak 2022. Tiga tahun kami menunggu kebijakan yang berpihak, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan. Pengemudi online semakin terhimpit, sementara beban operasional terus naik. Sudah waktunya pemerintah segera bertindak, ujarnya.

Sementara itu ekonomi makro lagi gonjang ganjing banyak perusahaan  bangkrut, pemecatan karyawan di mana mana.
Yang berjalan adalah ekonomi mikro terutama ekonomi dunia  digitalisasi atau ojek on line. Orang- orang banyak berharap masih bisa bekerja dengan ojek on line untuk memperoleh pendapatan, paparnya .

“Mahmud menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, termasuk DPR, untuk duduk bersama mendengar aspirasi pengemudi di lapangan. Tapi jangan arahkan sorotan ke tempat yang salah. Jangan hancurkan ekonomi mikro demi kepentingan politik sesaat”, pungkasnya.