Connect with us

Metro

Dikdik Setia Munardi Resmi Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS)

Published

on

Jakarta, – 10 Agustus 2025. Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I pada tanggal 8–10 Agustus 2025 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh ratusan anggota IGORNAS dari berbagai wilayah di Indonesia. Munas I IGORNAS ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran guru olahraga sebagai pilar utama dalam membangun budaya gerak di Indonesia, di tengah tantangan era digital yang semakin berkembang. Berbagai isu strategis terkait pendidikan jasmani, kebugaran siswa, serta pengaruh teknologi terhadap aktivitas fisik anak-anak dibahas secara mendalam dalam forum ini.

Ketua Umum Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS), Dikdik Setia Munardi, resmi terpilih kembali untuk masa bakti kedua. Dalam keterangannya ketika diwawancarai rekan-rekan media, Dikdik menegaskan bahwa fokus utama IGORNAS tetap pada peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru olahraga, yang diharapkan berdampak langsung pada mutu pendidikan nasional.

“Saya terpilih kembali bukan karena hal kebetulan, tapi karena komitmen terhadap peningkatan kualitas guru olahraga sebagai fondasi utama olahraga pendidikan dan prestasi,” ujarnya.

Dikdik menyebut bahwa selama empat tahun terakhir, IGORNAS telah membentuk kepengurusan di 38 provinsi di Indonesia. Ke depan, organisasi ini akan terus memperkuat struktur hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Untuk mendukung program-program tersebut, IGORNAS menjalin kemitraan dengan berbagai kementerian, di antaranya: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Salah satu bentuk sinergi yang telah berjalan adalah pemeriksaan kesehatan gratis dan tes kebugaran siswa di sekolah-sekolah, yang melibatkan langsung peran guru olahraga.

Menjawab tantangan keterbatasan dana dan tenaga pelatih untuk kegiatan ekstrakurikuler, IGORNAS mendorong pembentukan klub olahraga di sekolah sebagai solusi jangka panjang. “Klub di sekolah itu seperti di luar negeri. Profesional, tidak membebani anggaran BOS, dan tetap dalam kendali sekolah,” jelas Dikdik.

Menurutnya, klub ini bisa menjadi tempat pengembangan minat dan bakat siswa secara lebih intensif dan berkelanjutan, serta membuka peluang beasiswa jalur prestasi ke perguruan tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan klub tidak bersifat wajib dan tetap mempertimbangkan minat siswa, serta tidak boleh menjadi ajang pungutan liar.

Selain pengembangan olahraga siswa, IGORNAS juga memberi perhatian khusus pada kesejahteraan guru olahraga. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain: Guru honorer dengan pendapatan minim, Guru paruh waktu yang belum diangkat PNS dan Guru yang belum tersertifikasi

IGORNAS sedang mengembangkan database nasional guru olahraga yang mencakup status kepegawaian, sertifikasi, dan data penting lainnya untuk memperkuat posisi tawar kepada pemerintah.

Menyikapi kondisi di lapangan, Dikdik mengakui bahwa fasilitas olahraga di daerah-daerah masih sangat terbatas, tidak sebanding dengan standar nasional atau internasional. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pembinaan atlet potensial dari wilayah terpencil. “Kami akan bantu Kemenpora dan Kemendikbudristek untuk mendata fasilitas olahraga yang belum memadai di sekolah. Solusinya mungkin klub-klub tersebut bisa menggunakan fasilitas luar yang lebih representatif,” katanya.

Dikdik berharap bahwa setelah Musyawarah Nasional (Munas) IGORNAS selesai, seluruh pihak dapat bersatu kembali demi menjalankan program yang telah dirancang. Ia menegaskan bahwa dinamika dalam organisasi adalah hal wajar, namun kepentingan bersama tetap harus dikedepankan. “Kita harus solid dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada artinya program percepatan kalau kita tidak kompak,” pungkasnya.

Mengingat pentingnya keberadaan IGORNAS sebagai wadah resmi yang mewadahi guru-guru olahraga dari tingkat dasar hingga menengah. “IGORNAS bukan hanya organisasi, tapi ujung tombak pencarian dan pembinaan atlet usia dini di daerah-daerah. Ini kontribusi nyata untuk masa depan emas Indonesia 2045,” tegasnya.

Ia menambahkan, melalui IGORNAS, guru-guru olahraga yang juga berperan sebagai atlet, pelatih, pengurus organisasi, dan wasit bisa bersatu dalam satu forum yang legal dan profesional. IGORNAS kini berada di jalur strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan olahraga pendidikan. Dengan kepengurusan yang solid, sinergi lintas sektor, serta komitmen terhadap kesejahteraan guru dan siswa, organisasi ini siap menjadi garda depan dalam mencetak generasi berprestasi menuju Indonesia Emas 2045.

Drs. Jaka Supriatna, MM, M.Pd, selaku pendiri Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS), menegaskan pentingnya peran guru olahraga sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan perkembangan era digital terhadap anak-anak usia sekolah, terutama dalam hal penurunan aktivitas fisik.

Menurut Jaka, kemajuan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan budaya gerak justru menjadi ancaman terhadap kebugaran dan kesehatan generasi muda. Ia menyoroti fenomena kecanduan gawai (gadget) pada anak, yang menggeser minat mereka dari aktivitas fisik ke permainan virtual.

“Kalau dulu anak-anak pulang sekolah masih aktif bermain fisik, sekarang mereka lebih memilih bermain di layar. Ini jadi tantangan besar bagi guru olahraga untuk ‘memaksa’ dalam arti positif, agar anak-anak mau bergerak,” ujar Jaka.

Menyikapi era digital, Jaka menilai bahwa pendekatan pendidikan harus menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengabaikan aspek fisik siswa. Ia mengapresiasi program “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang diinisiasi Kemendikbudristek, di mana salah satu kebiasaannya adalah berolahraga secara rutin.

Program ini, kata Jaka, sejalan dengan profil lulusan dalam Kurikulum Merdeka, yang juga menekankan pentingnya keseimbangan fisik, mental, dan karakter.

Jaka juga mengusulkan agar tes kebugaran jasmani menjadi bagian dari penilaian di sekolah. Ia berharap data hasil tes ini bisa terintegrasi ke sistem nasional seperti Dapodik (Data Pokok Pendidikan) atau Rapor Pendidikan.

“Kalau ada laporan kebugaran jasmani siswa secara nasional, guru-guru olahraga akan termotivasi untuk terus memantau dan meningkatkan kebugaran siswanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, data tersebut tidak hanya berguna untuk mengevaluasi kondisi fisik siswa, tapi juga sebagai dasar treatment atau pembinaan lebih lanjut.

Lebih lanjut, Jaka menekankan bahwa peran guru olahraga tidak boleh terbatas hanya pada jam pelajaran intrakurikuler. Guru olahraga harus mampu membangun kebiasaan dan minat siswa untuk terus bergerak bahkan di luar jam sekolah, termasuk melalui kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler.

“Kalau anak sudah senang bergerak, dia akan sehat. Dari sehat, bisa berkembang menjadi bugar. Dan dari bugar, terbuka peluang menjadi atlet. Ini siklus pembinaan yang dimulai dari guru olahraga,” tambahnya.

Jaka menyimpulkan bahwa budaya gerak harus menjadi pondasi utama dalam membentuk generasi emas Indonesia, apalagi menjelang visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, guru olahraga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya tersebut di sekolah-sekolah.

“Olahraga maya seperti e-sports memang punya tempat, tapi olahraga fisik adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus menyeimbangkan keduanya, dan di sinilah guru olahraga menjadi ujung tombak,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Dikusi Publik Hari Nusantara 2025 Tema ” Road Map Pembagunan Infrastruktur Kelautan Dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045″

Published

on

By

Jakarta, 11 Desember 2025 – Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) & Perkumpulan Wredatama Kelautan Dan Perikanan Bersama Kementerian Kelautan & Perikanan RI dan Kemenko Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Republik Indonesia menggelar Dikusi Publik Hari Nusantara 2025 dengan tema ” Road Map Pembagunan Infrastruktur Kelautan Dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045″ di Gedung Mina Bahari 3 KKP Jakarta pada hari Kamis, 11 Desember 2025.

Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan hingga petambak garam. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik & Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar MPN bekerja sama dengan Forum Pensiunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekaligus memperingati Hari Nusantara 13 Desember 2025.

Dalam wawancara bersama awak media , Herman Khaeron , M.Si Ketua Umum MPN  menyampaikan bahwa MPN sejak awal telah menjadi bagian dari perjalanan perkembangan sektor kelautan dan perikanan nasional, termasuk ketika turut mendorong berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Transformasi terus dilakukan hingga kini ia memimpin organisasi tersebut sebagai Ketua Umum.

“Refleksi akhir tahun ini penting untuk melihat kembali bagaimana infrastruktur menjadi penopang utama peningkatan sektor kelautan dan perikanan. Akses jalan yang terkoneksi, sarana prasarana yang lengkap, hingga fasilitas pendukung lainnya adalah syarat agar masyarakat pesisir dapat berusaha lebih produktif dan sejahtera,” ujar Herman.

*AHY Hadir sebagai Narasumber Kunci*

Diskusi publik ini menghadirkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pembicara utama. Menurut Herman, AHY adalah sosok yang tepat untuk membahas arah pembangunan infrastruktur nasional.

“Roadmap Kemenko Infrastruktur memuat skema peningkatan infrastruktur dasar hingga perumahan. Karena itu sangat tepat bila Menko AHY menjadi narasumber, dan Alhamdulillah beliau merespon dengan sangat baik,” katanya.

Dalam paparan AHY dinilai selaras dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan, terutama terkait konektivitas, penyediaan fasilitas pendukung, serta pembangunan kawasan yang menunjang aktivitas ekonomi maritim.

*Sinergi Kemenko Infrastruktur & KKP Diharapkan Semakin Menguat*

Selain Menko AHY, hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang memberikan pemaparan terkait urgensi pemenuhan kebutuhan pangan nasional sesuai amanat UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Herman mengingatkan bahwa sebagai mantan Ketua Panitia Kerja UU tersebut, ia mendorong integrasi penuh sektor kelautan dan perikanan dalam rezim pangan nasional.

“Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Untuk itu infrastruktur dasar seperti akses air minum, akses pasar, fasilitas konstruksi hingga jaringan jalan harus terorkestrasi dengan baik. Di sinilah titik temu antara Kemenko Infrastruktur dan KKP,” jelasnya.

Herman menegaskan bahwa kolaborasi antara dua kementerian strategis ini akan sangat menentukan masa depan ekonomi maritim Indonesia.

*Optimisme untuk Masa Depan Perikanan Nusantara*

Melalui forum refleksi ini, MPN melihat semakin kuatnya jalinan koordinasi lintas sektor sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan nasional di wilayah pesisir dan sentra perikanan.

“Kami optimis ke depan akan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara Kemenko Infrastruktur di bawah pimpinan Pak AHY dan KKP yang dipimpin Pak Trenggono. Inilah momentum untuk memastikan masyarakat perikanan Nusantara memperoleh dukungan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan,” tutup Herman.

Continue Reading

Metro

Universitas Trisakti Gelar Diskusi Publik Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 Tema “HAM Untuk Siapa? Menyoal Ketidakadilan Dalam Implementasi Nilai Universal”

Published

on

By

Jakarta,– Diskusi Publik Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 dengan tema “HAM Untuk Siapa? Menyoal Ketidakadilan dalam Implementasi Nilai Universal” adalah acara yang diadakan pada 10 Desember 2025 di Kopi Nako Grogol Barat, Jakarta Barat, diselenggarakan oleh Talenthusiast, menghadirkan narasumber seperti Dr. Andrey Sujatmoko dan Rocky Gerung, membahas isu implementasi HAM yang tidak merata di Indonesia, dan mengundang partisipasi publik untuk mendalami kesenjangan antara teori nilai universal HAM dan realitas penerapannya di lapangan.

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia 2025, sebuah Diskusi Publik bertajuk “HAM untuk Siapa? Menyoal Ketidakadilan dalam Implementasi Nilai Universal” diselenggarakan sebagai ruang refleksi sekaligus kritik terhadap kondisi pemenuhan HAM di Indonesia. Para pembicara menyampaikan bahwa, meski HAM digagas sebagai nilai universal, implementasinya di Indonesia masih jauh dari ideal.

Deni Ribowo Ketua Kepresidenan Universitas Mahasiswa Trisakti menyampaikan bahwa banyak kasus HAM di Indonesia yang hingga hari ini tidak mendapat penyelesaian berarti.
Menurut mereka, “Kejanggalan-kejanggalan masih sangat terlihat. Penegakan HAM yang melibatkan pihak berkuasa sering kali menguap tanpa follow-up. Pemerintah maupun aparat penegak hukum cenderung tutup telinga, sehingga korban dan keluarga korban tidak kunjung mendapatkan keadilan.”

Situasi ini, menurut mereka, menunjukkan bahwa nilai HAM yang seharusnya universal justru masih diterapkan secara selektif.

*Harapan Pemulihan Warga: Lebih dari Sekadar Bantuan Darurat*

Dalam diskusi ini, isu kebencanaan di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Malang, hingga Bandung turut disinggung.
Para peserta menegaskan bahwa warga terdampak bencana tidak hanya membutuhkan bantuan sementara, tetapi juga pemulihan komprehensif serta tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak dasar mereka terpenuhi.

“Memberi bantuan bukan berarti selesai. Pemerintah harus memastikan pemulihan hak-hak dasar warga, bukan sekadar menyerahkan beras lalu melepas tanggung jawab,” tegas Deni Ribowo

*Penolakan Trisakti terhadap Rencana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto*

Isu paling menonjol dalam diskusi ini adalah kritik keras terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Mahasiswa Trisakti menyatakan kekecewaannya dan menegaskan penolakan tegas:

“Bagi kami di Trisakti, keputusan ini sangat melukai sejarah. 1998 bukan sekadar angka; itu sejarah perjuangan dan pengorbanan. Kami menolak gelar pahlawan untuk Soeharto,” tambah Deni Ribowo

Mereka menambahkan bahwa mekanisme jalur hukum akan ditempuh, termasuk:

* Pengiriman surat keberatan resmi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
* Upaya administratif sesuai peraturan perundangan
* Sikap publik melalui kanal mahasiswa

Proses ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sejarah dan nilai perjuangan Reformasi.

*Pendidikan sebagai Hak Dasar yang Belum Terpenuhi*

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Adriansyah Putra Wakil Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi hak-hak dasar rakyat, termasuk pendidikan: “HAM itu universal, tapi negara justru lebih fokus pada kepentingannya sendiri. Pendidikan sebagai hak dasar tidak pernah diberikan secara penuh,”

Mereka menilai bahwa pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan hanya persoalan simbolik, tetapi berpotensi mengubah narasi sejarah yang diajarkan kepada generasi muda.

Jika Soeharto dijadikan pahlawan, lalu bagaimana dengan mahasiswa yang dulu menuntut kejatuhannya? Apakah mereka dianggap melawan pahlawan? Ini berbahaya bagi ingatan sejarah kita,” ungkap Muhammad Adriansyah

Karena itu, Trisakti menegaskan akan terus menempuh jalur permohonan resmi dan gugatan sesuai mekanisme undang-undang untuk menolak pengangkatan tersebut.

Diskusi publik ini menjadi penanda bahwa peringatan Hari HAM bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk mengkritisi praktik ketidakadilan, menuntut pemulihan hak warga, menjaga integritas sejarah, dan memastikan negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.

Continue Reading

Metro

Delegasi Rectitude Hadir di IKN Dipimpin Suitan Paser 18, Fokus Investasi Hijau dan Safety Eguipment

Published

on

By

NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menarik minat investor asing. Founder PT Royal Nusantara Raya Group sekaligus King of Nusantara, Sultan Paser 18 DR. M.H Andrian ST., MBA, membawa rombongan investor internasional untuk menjajaki peluang investasi di sektor energi baru terbarukan, ketahanan pangan, dan peralatan keselamatan.

Andrian mengatakan perusahaannya sebagai holding company telah beroperasi di Malaysia, Singapura, dan Norwegia. Ia menegaskan ekspansi pasar Royal
Nusantara Raya Group menggunakan pendekatan korporasi dan kebudayaan berbasis ekonomi global.

“Hari ini saya membawa mitra investasi dari Rectitude Holdings LTD, perusahaan
hardware yang sudah IPO di USA yang berbasis di Singapura,” ujar Andrian, Selasa (10/12/2025) sore.

Delegasi tersebut terdiri dari CEO Rectitude PTE LTD Zhang Jian, Konsultan Mr. Henry Yap, dan Manajer Rectitude Safety Eguipment Kamboja Mr. Lyu Ye.

Hadir juga Wakil Direktur PT Royal Nusantara Raya Group Masriansyah, Konsultan Senior dari PT Royal Elite Security Mr. Jackson Cheong, dan Manajer Operasional Mr. Seah Niap Siong.

Menurut Andrian, kedatangan mereka ke IKN untuk mendengar langsung pemaparan Otorita IKN mengenai prospek investasi dan kemudahan perizinan yang ditawarkan. Kunjungan ini menjadi tindak lanjut international business integration yang telah berlangsung sejak 11 November 2024 di Balikpapan.

“Setelah satu tahun, ini waktu yang tepat untuk membawa investor dari Rectitude Company.

Kami mendapat penjelasan bahwa investor akan mendapat kemudahan perizinan dan dukungan tim Otorita IKN,” katanya.

la juga mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. “Kami mendukung penuh dan berharap presiden diberikan kesehatan dalam memimpin bangsa, ujarnya.

Konsultan Rectitude PTE LTD, Mr. Henry Yap, menyampaikan ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Nusantara, khususnya pada teknologi energi hijau dan produk paten perusahaan. Ia menilai dukungan Sultan Paser 18 menjadi faktor penting dalam penjajakan proyek ini.

“Kami masih melakukan uji kelayakan. Kami ingin rnelihat seberapa besar dukungan yang tersedia agar bisa menciptakan sesuatu yang baru di sini,” kata Mr. Henry Yap.

la menyebut investasi yang dibawa tidak kecil dan bisa mencapai miliaran dolar. Perusahaannya ingin membawa teknologi dan teknisi berpengalaman untuk berbagi keahlian kepada masyarakat lokal khususnya IKN dan Indonesia.

“Kami berharap kerja sama ini memberi manfaat bagi kedua negara, juga para pengusaha lokal dan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Kana Lo, menyambut positif rencana tersebut. Ia menyatakan pemerintah membutuhkan dukungan investor untuk mempercepat pembangunan ekosistem IKN menjelang 2028.

“Kami berharap investor yang dibawa oleh Sultan Paser 18 benar-benar serius. Akan kami tindak lanjuti,” ujar Ferdinand.

la menjelaskan terdapat dua skema investasi di IKN, yaitu investasi langsung dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Untuk KPBU, beberapa proyek hunian sudah dilelang dan ada dua pemenang. Sedangkan untuk investasi langsung, sudah ada 54 kesepakatan kerja sama senilai Rp66 triliun.

“Ada yang sudah operasional, sedang dibangun, dan segera memulai pembangunan. Kami berharap para investor menjadi duta IKN untuk menyampaikan bahwa IKN tidak seperti framing negatif yang beredar,” ujar Ferdinand.

Sultan Paser 18, DR. M.H Andrian ST., MBA kembali menambahkan bahwa ia beserta para investor juga mengapresiasi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Basuki Hadimuljono karena telah mau menerima kami di kantor Otorita IKN dan memberikan pendampingan dalam proses investasi, ucapnya mengakhiri.

Continue Reading

Trending