Connect with us

Metro

Poros Pelajar IPNU PII dan IPM Gelar Forum Diskusi Tema “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Published

on

Jakarta, – Poros Pelajar yang terdiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menggelar forum diskusi bertajuk “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Peran Pelajar untuk Generasi Sehat dan Cerdas” di Barocks Café & Restaurant, Jakarta, Minggu (24/8).

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, mulai dari pelajar, akademisi, asosiasi industri, hingga dunia usaha. Forum difokuskan pada evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI) Ardy Susanto, menekankan pentingnya pemenuhan standar kemasan makanan ramah lingkungan dalam mendukung keberlanjutan program MBG.

“Program makan bergizi gratis tidak hanya soal kualitas gizi, tetapi juga bagaimana distribusi dan penyajiannya dilakukan dengan aman dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Industri kemasan siap berkolaborasi menghadirkan solusi yang efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hasan Bazri, menyoroti peluang besar keterlibatan sektor swasta dalam memperkuat rantai pasok program. Ia menyebut MBG sebagai program dengan dampak ganda, baik bagi kesehatan pelajar maupun penguatan ekonomi lokal.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, program ini telah menjangkau sekitar 7,18 juta siswa dengan kapasitas nasional 7,8 juta, dan target mencapai 8,4 juta penerima manfaat.

“Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Singapura, cakupan program ini setara dengan hampir seluruh populasinya. Ini menunjukkan betapa strategis dan masifnya MBG,” ujar Hasan.

Menurut Hasan, MBG didesain dengan konsep modular karena menyangkut tiga aspek utama: kesehatan generasi muda, perputaran ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja. Ia mencontohkan, dalam satu kampung dengan 100 keluarga, kebutuhan pangan yang dipenuhi dari pasar lokal—mulai dari beras, daging, ikan, hingga sayuran—akan memicu perputaran ekonomi yang signifikan.

Dari sisi pembiayaan, Hasan menjelaskan bahwa skema MBG tergolong efisien. Dari alokasi sekitar Rp15.000, sebanyak Rp10.000 digunakan untuk ekosistem produksi pangan, Rp3.000 untuk biaya operasional dan insentif relawan, serta Rp2.000 untuk infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan internet. Relawan yang terlibat mendapatkan kompensasi Rp100.000–Rp150.000, namun tetap diposisikan sebagai bagian dari gerakan sosial, bukan pegawai tetap.

“Model ini melibatkan ribuan relawan dan kelompok masyarakat, sehingga tidak hanya menyehatkan pelajar, tapi juga membuka kesempatan kerja serta memberdayakan komunitas,” tambah Hasan.

Dari kalangan pelajar, perwakilan IPNU menekankan pentingnya pemerataan distribusi hingga pelosok, PII menyoroti kualitas gizi yang seimbang, sementara IPM menegaskan perlunya transparansi anggaran agar program berjalan akuntabel.

Poros Pelajar berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi strategis bagi pemerintah, sehingga Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program jangka pendek, melainkan strategi pembangunan jangka panjang dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Continue Reading

Metro

Ketua Umum (APL-CNGI), Dian Kuncoro : Pentingnya kolaborasi Antara Pelaku Usaha Muda Dengan Perusahaan Penyedia Energi Nasional

Published

on

By

Jakarta, — Dalam upaya memperkuat transformasi ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyelenggarakan Workshop & Business Opportunity bertajuk “Peluang Kolaborasi Bisnis BBM dan Gas bersama Pengusaha Muda”, di The Glass Gallery, Menara Sunlife, Kuningan, Jakarta Selatan.Selasa(21/10/2025),

Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat HIPMI untuk mendorong lahirnya generasi pengusaha muda yang adaptif terhadap perkembangan sektor energi dan berperan aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Forum ini menghadirkan para pelaku usaha lintas sektor untuk berdiskusi, membangun jejaring, serta menjajaki peluang kerja sama strategis, khususnya di bidang energi gas bumi.

Kolaborasi Strategis di Sektor Energi

Salah satu pembicara dalam diskusi panel, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied & Compressed Natural Gas Indonesia (APL-CNGI), Dian Kuncoro, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha muda dengan perusahaan penyedia energi nasional.

“CNG (Compressed Natural Gas) dan LNG (Liquefied Natural Gas) merupakan solusi distribusi gas bumi bagi pelanggan yang belum terhubung dengan jaringan pipa. Jadi, gas bumi ini bisa tetap dimanfaatkan tanpa perlu infrastruktur pipa,” jelas Dian.

Menurutnya, perusahaan yang tergabung dalam APL-CNGI berperan untuk mendistribusikan gas bumi melalui dua bentuk tersebut—yakni gas bertekanan (CNG) dan gas cair (LNG)—dengan sistem pengiriman langsung ke pelanggan menggunakan truk atau kapal.

“Kolaborasi dengan teman-teman HIPMI bisa terjadi di berbagai lini, mulai dari penyediaan transportasi, investasi infrastruktur, hingga perdagangan gasnya sendiri. Bahkan, HIPMI bisa ikut terlibat dalam penyediaan sarana transportasi seperti truk dan kapal,” tambah Dian.

Peluang Investasi dan Keuntungan

Dian juga memaparkan bahwa sektor ini terbuka luas bagi investor muda, dengan potensi keuntungan yang menjanjikan.

“Skema investasinya tergantung kapasitas usaha. Untuk transportasi gas, misalnya, investasi truk bisa mulai dari Rp100 juta hingga Rp2 miliar, sementara kapal bisa di atas Rp10 miliar. Tingkat pengembalian investasi (IRR) berada di kisaran 11–12 persen, dengan masa balik modal sekitar 4–5 tahun,” ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa calon pengusaha yang ingin terjun ke bisnis gas bumi perlu memiliki izin resmi.

“Untuk menjadi pelaku usaha CNG atau LNG, wajib memiliki izin niaga yang dikeluarkan BKPM dengan verifikasi dari Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas,” kata Dian.

Mendorong Energi Nasional Tanpa Ketergantungan Impor

Selain aspek bisnis, Dian menyoroti pentingnya optimalisasi gas bumi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang melimpah. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kita bisa kurangi impor BBM maupun LPG. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kemandirian energi nasional,” ujarnya.

Melalui forum ini, HIPMI berharap para pengusaha muda dapat mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem bisnis energi yang inklusif dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Acara ini bukan sekadar ajang diskusi, tapi momentum untuk menciptakan kolaborasi nyata antara pengusaha muda dengan sektor energi nasional. Kita ingin membentuk arah baru transformasi ekonomi Indonesia,” tutup panitia penyelenggara.

Continue Reading

Metro

M. Faisal Thamrin Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Datang Hadir Seminar Nasional Sebagai Narasumber

Published

on

By

Jakarta, – Dalam upaya memperkuat ekonomi halal sekaligus menjaga semangat persatuan bangsa, digelar Seminar Nasional bertema “Pemuda Penggerak Ekosistem Halal Penjaga Persatuan Bangsa”. Yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gedek pada Senen 20 oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelaku usaha muda, akademisi, hingga lembaga pemeriksa halal.

Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) M. Faisal Thamrin, yang menjadi salah satu narasumber utama, menegaskan pentingnya peran strategis pemuda dalam membangun dan memperluas ekosistem halal di Indonesia.

“Pemuda hari ini memiliki potensi luar biasa dalam menggerakkan industri halal. Mereka adalah generasi kreatif dan digital yang mampu memperkenalkan nilai-nilai halal ke dunia dengan cara yang modern, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Faisal Thamrin.

Menurutnya, penguatan ekosistem halal bukan hanya tentang sertifikasi produk, melainkan juga mencakup pembentukan budaya dan gaya hidup yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebersihan, dan keberlanjutan.

“Gerakan halal sejatinya adalah gerakan moral dan sosial. Ketika pemuda memahami hal itu, mereka bukan hanya menjadi pelaku ekonomi, tapi juga penjaga nilai dan persatuan bangsa,” lanjutnya.

Dalam seminar tersebut juga dibahas bagaimana ekosistem halal dapat menjadi jembatan bagi persaudaraan lintas agama dan suku. Faisal menekankan bahwa nilai halal memiliki sifat universal dan bisa diterima oleh semua kalangan.

“Halal bukan hanya milik umat Islam. Prinsipnya adalah kebaikan, kebersihan, dan keadilan. Melalui gerakan ini, kita bisa memperkuat rasa saling menghargai dan mempererat persatuan,” tambahnya.

Seminar ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami potensi besar industri halal sebagai sektor ekonomi masa depan yang menjanjikan. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga diharapkan melahirkan kolaborasi antara lembaga halal, pemerintah, kampus, dan pelaku usaha muda.

“Harapan kami, setelah seminar ini, akan muncul lebih banyak pemuda yang menjadi penggerak halal di lingkungannya masing-masing. Mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang bersih, adil, dan beretika,” tutup Faisal Thamrin.

Continue Reading

Metro

Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia (PPMI)

Published

on

By

Continue Reading

Trending