Jakarta – Dewan Presidium Fraksi Rakyat menggadakan Kongers Nasional Fraksi Rakyat tema “Reformasi Politik” dengan inisiator Yudi Syamhudi Suyuti di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta pada hari Sabtu, 27 September 2025

Syamhudi Suyuti sebagai Ketua Presidium Fraksi Rakyat menyampaikan dalam pressconference ; “Fraksi Rakyat hadir dibutuhkan untuk saluran aspirasi rakyat langsung di parlemen selain dari partai politik dimana gerakan ini sudah ada sejak tahun 2020 tetapi dalam berjalannya waktu baru saat ini kami bergerak disaat ketidak kepercayaan rakyat terhadap partai politik dan anggota DPR semakin meninggi akibat terjadinya peristiwa aksi demo rakyat tanggal 25-31 Agustus 2025 yang menjadi anarkis massa aksi demo untuk menuntut dibubarkannya DPR dan kami dari fraksi rakyat tidak setuju DPR dibubarkan.

Kami pun berharap agar DPR bisa dipulihkan kembali oleh rakyat dan rakyat merasa bisa memiliki kembali negara Indonesia tercinta ini yaitu dengan adanya satu saluran baru atau fraksi baru di parlemen sebagai saluran rakyat langsung yang bisa menjadi alat partisipasi langsung juga menjadi kekuatan rakyat seimbang dengan fraksi partai politik dan bisa disshkan di DPR maupun MPR.

Kami juga berharap dapat berpartisipasi dalam revisi UU Partai Politik, UU Pemilu dan perubahan konstitusi lainnya dimana Presiden Prabowo mendorong reformasi politik yang didukung oleh pimpinan DPR dalam waktu dekat ini.

Dan reformasi politik tersebut ada 2 mekanisme selain dari perubahan konstitusi yang lebih fundamental juga ada revisi UU Politik yaitu UU Pemilu maupun UU Kepartaian.
Ada dorongan juga inisiatif DPR yang mengusulkan UU Omnisbuslaw Politik dan dari situ kita bisa masuk ikut partisipasi dimana konstitusi menyatakan anggota DPR dipilih melalui partai politik dan kita mendorong partai politik selain mencalonkan anggota legislatif dari kader partai juga berkewajiban partai politik atau gabungan partai juga bisa mencalonkan anggota legislatif dari non anggota politik yaitu masyarakat, komunitas, tokoh masyarakat.

Kita juga melihat faktor kegagalan terserapnya aspirasi rakyat di pemilu 2024 yang lalu ada salah satu partai politik yang tidak masuk ke ambang batas Threshold maka aspirasi dari partai tersebut tidak masuk ke DPR atau hilang suara aspirasinya,” tutupnya.

Jakarta, 25 September 2025– Dalam suasana penuh semangat kebangsaan dan ukhuwah, berlangsung Silaturahmi Nasional Dialog Kebangsaan dengan tema “Kurikulum Cinta dan Dakwah Perempuan: Menguatkan Indonesia dalam Bingkai Islam Rahmatan lil-‘Alamin”.
Acara ini menghadirkan Dr. Elly Warti Maliki, Lc., M.A. Ketua Umum Wazin, Dr. Iffatul Umniyati, Lc., M.A, Dr.TGB. Zainul Ketua Umum OIAA Indonesia, Prof. dr.Fasli Jalal, PhD, Dr.H.Hidayat Nur Wawid, M.A. Wakil Ketua MPR RI, Prof.Dr.KH. Abdul Somad, M.A, DA’I Internasional , Prof.Dr.KH. Nasaruddin Umar , M.A. Menteri Agama RI, serta aktivis perempuan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dialog kebangsaan ini menjadi ruang strategis untuk membahas peran sentral perempuan dalam mengarusutamakan dakwah yang menebar cinta, kasih sayang, serta nilai-nilai Islam yang damai dan rahmatan lil-‘alamin. Melalui perspektif kurikulum cinta, perempuan diharapkan mampu menjadi agen perdamaian, penguat persatuan, dan penjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam momentum penting kebangsaan, Dr. Elly Warti Maliki, Lc., M.A., selaku Ketua Umum Wazin, memimpin Silaturahmi Nasional Dialog Kebangsaan yang mengusung tema: “Kurikulum Cinta dan Dakwah Perempuan: Menguatkan Indonesia dalam Bingkai Islam Rahmatan lil-‘Alamin.”

“Perempuan memiliki potensi besar dalam membangun peradaban. Melalui kurikulum cinta dan dakwah yang inklusif, kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Inilah kontribusi nyata perempuan bagi Indonesia dalam bingkai Islam rahmatan lil-‘alamin,” ujar Dr. Elly Warti dalam sambutannya.

Dengan adanya Wazin Insyaallah bisa di satukan buat visi dan misi yang sama. Kemudian kita melihat apa persoalan bangsa yang dihadapi sekarang ini, khususnya yang menyangkut dengan background yang sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari Alhazar dan nilai-nilai keislaman sebagai muslimah, yang diberikan amanat oleh Alhazar, untuk menyampaikan nilai-nilai Islam itu dan diterapkan untuk kita.”ujar Dr.Elly Warti Maliki, LC., M.A Ketua Umum Wazin “Perempuan adalah tiang peradaban. Dari rahim perempuan lahir generasi penerus bangsa. Maka, dakwah perempuan yang berpijak pada cinta akan melahirkan tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban,” ungkap salah satu narasumber dalam dialog tersebut.

Acara ini juga menegaskan bahwa peran perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata dalam pembangunan bangsa. Dengan pendekatan dakwah yang menekankan nilai empati, cinta kasih, dan inklusivitas, perempuan dapat memperkokoh fondasi Indonesia yang beragam namun tetap bersatu.
Melalui Silaturahmi Nasional ini, para peserta sepakat bahwa:
1. Kurikulum cinta perlu diarusutamakan dalam pendidikan, dakwah, dan kehidupan sosial agar nilai-nilai toleransi dan kasih sayang menjadi basis interaksi kebangsaan.2. Dakwah perempuan harus diberi ruang dan dukungan, karena menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai Islam rahmatan lil-‘alamin di keluarga dan masyarakat.3. Indonesia yang kuat hanya dapat terwujud dengan menggabungkan kearifan lokal, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai universal Islam yang penuh kedamaian.

Dengan semangat persatuan, Silaturahmi Nasional Dialog Kebangsaan ini diharapkan menjadi momentum memperkokoh komitmen kolektif untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan jati diri bangsa serta nilai luhur Islam rahmatan lil-‘alamin.

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memulai masa pemerintahannya dengan mewarisi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp10.950 triliun pada 2024. Angka ini naik dari Rp10.402 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, dividen yang disumbangkan ke APBN hanya Rp85,5 triliun atau kurang dari 1 persen dari total aset.

Kondisi tersebut, menurut pengamat kebijakan publik Ir. R. Haidar Alwi, MT, menandakan BUMN masih seperti “raksasa tidur”: besar dalam aset, kecil dalam kontribusi nyata.

“BUMN tidak boleh dipandang semata sebagai mesin laba. Ia adalah instrumen negara untuk memastikan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” kata Haidar.

*Danantara dan INA: Dua Kaki Besar Pengelolaan Aset*

Sejak Februari 2025, pemerintah meluncurkan Danantara, superholding baru yang mengonsolidasikan saham negara di BUMN strategis seperti bank-bank besar, Pertamina, PLN, Telkom, hingga MIND ID. Nilai kelolaan Danantara diproyeksikan lebih dari US$900 miliar, dengan modal awal Rp1.000 triliun.

Konsepnya mirip Temasek di Singapura. Bedanya, Danantara bukan hanya pemegang saham, melainkan pengelola nilai aset agar lebih produktif.

Di sisi lain, Indonesia Investment Authority (INA) yang berdiri sejak 2021 berfungsi sebagai platform co-investment dengan mitra global, mengelola aset US$10 miliar per 2025. Fokusnya ada pada proyek infrastruktur, energi terbarukan, hingga pusat data.

“Danantara dan INA tidak boleh tumpang tindih. Yang satu mengoptimalkan potensi domestik, yang lain membawa modal global masuk dengan standar tata kelola internasional,” jelas Haidar, Kepada awak media, Kamis, (25/09).

*PLN dan Kemandirian Energi*

Sorotan berikutnya adalah transformasi sektor energi, terutama PLN. Dengan status sebagai pembeli tunggal listrik (single buyer), seharusnya PLN bisa menguasai pasar tanpa merugi.

Namun, laporan keuangan menunjukkan cerita lain. Tahun buku 2024, PLN meraih laba Rp17,76 triliun dari pendapatan Rp545,4 triliun. Semester I 2025, laba berjalan Rp6,64 triliun. Meski positif, angka itu masih bergantung pada subsidi dan kompensasi tarif dari APBN sebesar Rp87,72 triliun.

Menurut Haidar, ada tiga langkah besar untuk memperkuat PLN:
1. Efisiensi Sistem — renegosiasi kontrak pembangkit swasta dan modernisasi jaringan.
2. Diversifikasi Energi — mendorong porsi energi terbarukan hingga 76 persen pada 2034.
3. Energi Nuklir — memulai pembangunan PLTN pertama di Bangka Belitung (2032) dan Kalimantan Barat (2033).

Indonesia, katanya, memiliki cadangan thorium 130 ribu ton dan uranium 90 ribu ton. Cadangan ini bisa menjamin suplai energi ratusan tahun.

“Kalau kita berani melangkah ke nuklir, dunia akan melihat Indonesia bukan sekadar kaya sumber daya, tapi juga visioner dalam teknologi,” ujar Haidar.

*Tata Kelola dan Kepercayaan Publik*

Isu tata kelola menjadi pilar ketiga. Skandal besar, seperti kasus timah dengan potensi kerugian Rp300 triliun dan dugaan kerugian Rp193 triliun di Pertamina, menegaskan rapuhnya pengawasan BUMN.

Haidar menyebut agenda reformasi tata kelola harus meliputi pengadaan terbuka, audit independen untuk proyek di atas Rp1 triliun, sistem whistleblowing yang terlindungi, hingga publikasi kinerja BUMN secara transparan.

“Masalah utama BUMN bukan hanya efisiensi, tetapi juga kepercayaan publik,” katanya.

*Peran Pemikiran Ilmiah*

Penguatan BUMN, menurut para pengamat, juga membutuhkan dukungan dari kalangan intelektual dan lembaga pemikir nasional.

**Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mengawal arah kebijakan negara.

“Haidar Alwi Institut terus bergerak secara ilmiah, memberikan kritik konstruktif dan sumbangan berpikir dalam forum-forum ilmiah,” kata Sandri.**

*Jalan Kedaulatan di Era Prabowo*

Haidar merangkum tiga pilar besar penguatan BUMN: konsolidasi aset, transformasi energi, dan tata kelola bersih. Menurutnya, narasi itu harus menjadi pegangan Presiden Prabowo untuk menyatukan rakyat, birokrasi, dan dunia usaha menuju kedaulatan bangsa.

“BUMN kuat berarti bangsa berdaulat. Energi murah berarti rakyat berdaulat. Dan kedaulatan rakyat adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara,” tutur Haidar.

Jika langkah ini dijalankan, Presiden Prabowo, katanya, punya peluang sejarah bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menegakkan pilar kedaulatan ekonomi Indonesia.