Kulon Progo – Karya post.com,Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dan Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah nyata dan permanen dalam menangani fenomena abrasi di Pantai Trisik, Kelurahan Banaran, Galur,kulon Progo
Abrasi yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan memadai tersebut saat ini telah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian lintas sektoral.
Direktur LKAP Kulon Progo, Priyo Santoso, menegaskan bahwa ancaman abrasi di Pantai Trisik tidak lagi sekadar isu lingkungan tahunan, melainkan sudah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pemukiman warga serta keberlanjutan sektor ekonomi lokal. Berdasarkan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh LKAP, fenomena pembiaran ini berpotensi memperluas radius kerusakan jika tidak segera diintervensi dengan teknologi sipil yang tepat dan terukur.
Dampak abrasi tersebut kini tidak hanya mengikis garis pantai dan mengancam rumah-rumah warga, tetapi juga mengikis lahan pertanian produktif di sekitarnya.
Padahal, kawasan pesisir kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil cabai terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerusakan lahan akibat perembesan air laut dan terkikisnya tanah produktif dinilai dapat mengganggu rantai pasok cabai regional sekaligus memukul perekonomian para petani lokal.
Atas kondisi tersebut, LKAP menyampaikan beberapa masukan strategis yang diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh pemangku kebijakan.
Pertama, Pemerintah Pusat bersama BBWSSO didorong untuk segera mengalokasikan anggaran khusus penanggulangan permanen, seperti pembangunan pengaman pantai berupa struktur beton atau breakwater sebagaimana yang telah sukses diterapkan di Pantai Kemiren Cilacap maupun Pantai Glagah.
Langkah ini sangat krusial untuk memutus dan meredam energi gelombang laut selatan agar tidak makin meluas.
Selain itu, LKAP menekankan pentingnya penyusunan kajian teknis hidro-oseanografi yang komprehensif agar pembangunan fisik penahan gelombang tepat sasaran dan tahan lama.
Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah DIY diharapkan dapat segera berkoordinasi melakukan mitigasi darurat pada titik-titik krusial yang paling dekat dengan pemukiman dan lahan pertanian, guna menahan laju kerusakan sebelum penanganan permanen dari pusat terealisasi.
Penanganan Pantai Trisik harus segera digeser menjadi prioritas pembangunan infrastruktur pesisir nasional. Perlindungan terhadap kawasan ini bukan hanya soal menyelamatkan daratan dari erosi laut, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menjaga keselamatan warga serta mengamankan sentra ketahanan pangan daerah.
Jurnalis Budi Legowo Santoso