JAKARTA — Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957, Dr. H. Haswan Yunaz, M.M., M.Si., menilai perumusan dan implementasi kebijakan energi nasional masih menghadapi tantangan serius karena melibatkan tarik-menarik kepentingan antara negara, pelaku usaha, hingga kekuatan ekonomi dan teknologi global.
Menurut Haswan, kebijakan energi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi, regulasi, industri, dan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat perlu tahu bahwa kebijakan energi itu ternyata tidak mudah. Ada peran negara, ada peran pengusaha, yang saling tarik-menarik. Sehingga ini perlu kekuatan dari pemerintah agar rasa adil dari pemanfaatan energi ini terwujud,” ujar Haswan saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Ia menegaskan pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan energi tetap berorientasi pada kepentingan publik. Menurutnya, negara harus memiliki posisi yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak mudah dipengaruhi kepentingan kelompok atau kekuatan ekonomi tertentu.
“Jangan sampai kebijakan terbelenggu oleh kebijakan-kebijakan para pengusaha, kekuatan negara, maupun kekuatan-kekuatan lain yang bisa mempengaruhi kebijakan energi itu menjadi tidak adil,” tegasnya.
Soroti Dinamika Mobil Listrik
Haswan mencontohkan dinamika kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sebagai salah satu sektor yang memperlihatkan kuatnya persinggungan kepentingan ekonomi dan teknologi antarnegara.
Menurut dia, transisi menuju kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga menjadi arena persaingan teknologi dan industri otomotif global.
“Misalnya kebijakan penggunaan mobil listrik, itu ternyata ada tarik-menarik juga dengan kebijakan ekonomi Jepang. Karena Jepang sendiri (saat itu) belum sepenuhnya masuk ke pasar tersebut, sehingga mereka punya kepentingan untuk memperjuangkan teknologi hybrid mereka masuk ke negara seperti Indonesia,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi dan transportasi nasional memiliki dimensi geopolitik serta kepentingan industri yang perlu diperhitungkan secara cermat.
Karena itu, Haswan mendorong pemerintah agar tidak hanya mempertimbangkan kepentingan investasi dan pertumbuhan industri, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
“Kita berharap pemerintah sadar betul bahwa keadilan energi itu harus diperjuangkan, sehingga rakyat tidak dirugikan,” pungkasnya.