JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI) Merah Putih berkomitmen mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus memperkuat pemberdayaan pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan rapat kerja DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031 yang berlangsung di Gedung Juang 45, Jakarta, Minggu (8/11/2026). Kegiatan itu mengusung tema dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago, S.E., mengatakan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan pedagang kaki lima dan pelaku UMKM, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurut Saiful, pelantikan tersebut bukan sekadar pengukuhan struktur organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat konsolidasi dan memastikan organisasi semakin responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku ekonomi rakyat.
“APKLI Merah Putih berkomitmen memberikan yang terbaik bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil menengah di seluruh Indonesia. Kami akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan mereka agar semakin berkembang, mandiri, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup,” kata Saiful saat diwawancarai awak media.
Ia menegaskan, APKLI Merah Putih siap mendukung sekaligus mengawal sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pembangunan sekolah, serta Rumah Rakyat.
Saiful menilai berbagai program tersebut memiliki potensi untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru apabila pelaksanaannya turut melibatkan pedagang kaki lima, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, menurut dia, keberhasilan program pemerintah perlu diukur tidak hanya dari pembangunan fisik maupun capaian administratif, tetapi juga dari dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan usaha masyarakat.
“Kami melihat program-program kerakyatan Presiden Prabowo sebagai langkah yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan usaha kecil menengah dan pedagang kaki lima. APKLI siap mendukung sekaligus mengawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saiful mengungkapkan bahwa salah satu target utama kepengurusan APKLI Merah Putih periode 2026–2031 adalah mendorong pedagang kaki lima dan pelaku UMKM naik kelas, lebih modern, serta memiliki daya saing yang semakin kuat.
Untuk mewujudkan target tersebut, ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyediakan fasilitas usaha yang layak, kemudahan akses permodalan, infrastruktur pendukung, serta perluasan akses pasar.
Menurutnya, pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil merupakan bagian penting dari ekosistem perekonomian nasional sehingga perlu mendapatkan ruang dan kesempatan yang memadai untuk berkembang.
“Harapan kami, pedagang kaki lima dan pengusaha kecil di seluruh Indonesia bisa naik kelas, lebih modern, serta mendapatkan fasilitas dan infrastruktur usaha yang sebaik-baiknya. Mereka harus diberikan ruang untuk berkembang dan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Saiful juga berharap jajaran pengurus yang baru dilantik dapat bekerja secara solid, profesional, dan konsisten dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi pedagang dan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Ia menilai penguatan ekonomi nasional harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati sektor usaha besar, tetapi juga dirasakan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada kegiatan perdagangan dan usaha kecil.
Kecam Dugaan Penyadapan Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Saiful Chaniago turut menanggapi isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia yang menjadi perhatian publik.
Ia mengecam dugaan tindakan penyadapan tersebut, terutama apabila nantinya terbukti melibatkan oknum aparat yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, hukum, dan konstitusi negara.
“Kami sangat mengecam keras tindakan oknum yang terindikasi terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Bagi kami, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral, inkonstitusional, dan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Saiful meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan menyeluruh. Ia menegaskan, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai tindakan seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Perkuat Kepedulian Sosial
Selain pelantikan dan rapat kerja, kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial APKLI Merah Putih terhadap masyarakat.
Saiful mengatakan, keberadaan organisasi tidak hanya berorientasi pada penguatan kelembagaan dan perjuangan kepentingan anggota, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi sosial serta manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.
Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 dapat menyusun dan menjalankan program kerja yang konkret, terukur, serta menyentuh langsung kebutuhan pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Melalui penguatan organisasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepedulian sosial, APKLI Merah Putih optimistis dapat mengambil bagian dalam memperluas kesempatan usaha, meningkatkan kesejahteraan pedagang, serta mendorong UMKM Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing.
Organisasi tersebut juga berharap keterlibatan pelaku usaha kecil dalam berbagai program strategis pemerintah dapat semakin diperluas sehingga pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen dapat ditopang oleh penguatan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045.