KOTA TANGERANG –* Suasana di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Senin (16/11/2026) terasa berbeda dari hari biasanya.

Sejak pagi, deretan personel berseragam telah memenuhi area tersebut. Ada dari kepolisian, TNI, hingga Satpol PP. Namun bukan untuk sebuah operasi penertiban yang menegangkan. Hari itu adalah hari penentuan bagi seorang perempuan bernama Ratna Parapat.

Setelah melalui perjalanan hukum yang sangat panjang, melelahkan, dan penuh ujian kesabaran, lahan yang merupakan warisan dari mendiang suaminya akhirnya resmi dikembalikan kepadanya melalui proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Begitu proses penyerahan dinyatakan selesai, Ratna tak kuasa menahan air matanya. Tangisnya pecah. Bukan karena marah, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Lega setelah sekian lama berjuang, akhirnya haknya kembali.

Bagi banyak orang, sebidang lahan mungkin hanya terlihat sebagai aset atau properti. Namun bagi Ratna Parapat, lahan di HOS Cokroaminoto itu jauh lebih dari itu.

Di sana tersimpan amanah. Di sana tersimpan kenangan bersama mendiang suaminya. Di sana tersimpan tanggung jawab seorang istri untuk menjaga apa yang telah dititipkan suaminya semasa hidup.

Karena itulah, ia tidak pernah menyerah. Meski prosesnya panjang, meski harus berhadapan dengan berbagai persoalan hukum, ia tetap bertahan.

“Penantian ini sangat panjang. Saya hanya ingin warisan suami saya kembali. Hari ini, akhirnya Tuhan menjawab doa saya,” ucap Ratna dengan suara bergetar, penuh haru dan syukur.

Ucapan sederhana itu menggambarkan betapa berat beban yang selama ini ia pikul. Bertahun-tahun menunggu, bertahun-tahun berharap, hingga akhirnya keadilan itu benar-benar datang.

Jalan menuju hari eksekusi ini ternyata tidak mulus. Sebelumnya, eksekusi sudah dijadwalkan untuk digelar pada 9 November 2026.

Namun jadwal itu terpaksa ditunda. Polres Metro Tangerang Kota melalui surat resmi tertanggal 6 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua PN Tangerang, mengajukan permohonan penundaan.

Alasannya sangat jelas: pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam surat tersebut, kepolisian juga sekaligus meminta bantuan pengamanan tambahan agar pelaksanaan eksekusi nantinya bisa berjalan dalam situasi yang benar-benar kondusif.

Aparat memilih untuk tidak terburu-buru. Daripada memaksakan pelaksanaan di tengah situasi yang belum stabil dan berpotensi menimbulkan gesekan, lebih baik menunggu waktu yang lebih tepat.

Keputusan itu terbukti tepat. Penundaan selama sepekan justru memberi ruang bagi semua pihak untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang.

Sebelum eksekusi digelar, PN Tangerang menggelar persiapan dan koordinasi menyeluruh bersama seluruh unsur pengamanan.

Panitera PN Tangerang, Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H., bersama Juru Sita, Miskah, S.H., memimpin langsung koordinasi tersebut.

Mereka duduk bersama dengan jajaran Polres Metro Tangerang Kota, Polsek Ciledug, Koramil 0506-01/Tangerang, dan Satpol PP Kota Tangerang untuk membahas secara detail teknis pelaksanaan di lapangan.

Mulai dari pola pengamanan, titik penempatan personel, alur keluar masuk kendaraan, hingga tahapan pelaksanaan eksekusi dibahas satu per satu agar tidak ada celah yang bisa menimbulkan masalah.

Hasilnya terlihat nyata pada hari pelaksanaan. Semua personel sudah berada di posisinya masing-masing sejak pagi hari. Proses berjalan terbuka, terpantau, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tidak ada adu mulut. Tidak ada penolakan yang berujung kericuhan. Semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Usai eksekusi dinyatakan tuntas, kuasa hukum pemohon, Drs. Setiawan Siedarta, S.H., menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah terlibat.

Ia mengaku lega karena eksekusi pengosongan lahan tersebut akhirnya bisa terlaksana dengan lancar, aman, dan tertib.

“Saya bersyukur dan berterima kasih kepada PN Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, Polsek Ciledug, Koramil, Satpol PP, dan semua pihak yang telah bahu-membahu membantu sehingga eksekusi ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Setiawan Siedarta, keberhasilan eksekusi ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara pengadilan sebagai pelaksana eksekusi dan aparat keamanan sebagai penjaga ketertiban.

Tanpa sinergi tersebut, mustahil eksekusi bisa berjalan semulus dan setenang ini.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti bahwa hukum masih berjalan tegak, dan siapa pun yang memperjuangkan haknya melalui jalur hukum yang benar, pada akhirnya akan mendapatkan keadilan

Pelaksanaan eksekusi di Kreo Selatan ini menjadi contoh nyata bahwa penegakan hukum tidak harus selalu identik dengan ketegangan dan kericuhan.

Ketika semua pihak saling menghormati proses, saling berkoordinasi, dan mengedepankan pendekatan humanis, maka putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bisa dilaksanakan dengan damai.

PN Tangerang bersama aparat gabungan telah membuktikan hal itu. Mereka tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga perasaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi.

*Babak Baru untuk Ratna Parapat dan Warga Kreo Selatan*

Dengan diserahkannya lahan tersebut kepada pihak yang berhak, maka satu babak sengketa panjang di wilayah Kreo Selatan resmi ditutup. Kepastian hukum akhirnya diberikan.

Warga sekitar pun kini bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa was-was akan terjadinya keributan.

Aktivitas di Jalan HOS Cokroaminoto kembali berjalan normal seperti biasa.

Bagi Ratna Parapat, hari ini adalah awal yang baru. Setelah sekian lama berjuang mempertahankan warisan suaminya, kini ia bisa bernapas lega. Amanah itu telah kembali ke tangannya.

Dan bagi publik, kisah Ratna menjadi pelajaran bahwa keadilan memang terkadang datang dengan lambat, tetapi bagi mereka yang sabar dan tetap berjuang di jalur yang benar, keadilan itu pasti akan datang.