Connect with us

Metro

NU Urban, Gerakan Kekinian Anak Muda NU di Surabaya

Published

on

Surabaya, 1 Maret 2022 – Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan mengunjungi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) pada Selasa (1/3/2022) sore, untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan para masyayikh (penerus guru dalam NU), pengurus serta warga NU di Jawa Timur.

Agenda tersebut akan membuka rangkaian kunjungan Puan selama tiga hari di provinsi ini.

Selain Surabaya, Puan juga akan mengunjungi beberapa kabupaten lain yakni Gresik, Lamongan dan Sumenep.

“Kami merasa terhormat karena hari ini akan dikunjungi oleh Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani yang memang kami tunggu-tunggu kedatangannya,” kata Muhammad Hasan Ubaidillah, Sekretaris PWNU Jawa Timur.

Ada banyak hal menurutnya yang ingin didialogkan dengan Ketua DPR RI perempuan pertama tersebut.

“Sebagai Ketua DPR RI, tentunya banyak hal-hal yang akan disampaikan pada kami di NU Jawa Timur. Begitu juga kami,” ucap Hasan.

Hal-hal terkait dengan Undang-undang Pesantren, moratorium ibadah haji dan umroh, disebut Hasan merupakan hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh para masyayikh, pengurus dan warga NU Jawa Timur yang hadir dalam pertemuan.

Hasan berharap kedatangan Puan ke kantor PWNU untuk silaturahmi itu dapat memberi makna strategis untuk kemaslahatan umat khususnya dan kemaslahatan Bangsa Indonesia umumnya.

“Terlebih, akhir-akhir ini banyak isu-isu nasional yang berkembang di mana-mana. Apakah itu terkait dengan persoalan perundang-undangan, atau isu-isu kesejahteraan sosial dan tentu yang lain-lain, di samping isu-isu politis yang luar biasa marak saat ini,” kata Hasan.

Silaturahmi dan dialog yang akan dilakukan oleh PWNU Jawa Timur dengan Puan Maharani, diharapkan Hasan bisa menjadi sarana dialog yang membangun.

“Menjadi semacam kran yang akan terbuka, proses penyamaan frekuensi juga sehingga apa yang dipahami oleh para Masyayikh, para Kyai, pengurus dan warga NU Jawa Timur akan tersampaikan kepada beliau selaku ketua DPR RI yang merupakan pemangku kebijakan terutama dalam aspek legislasi, perundang-undangan, controlling kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat ini dan juga fungsi-fungsi budgeting serta pengawasan terkait anggaran pemerintah di masa pandemic yang harus seluas-luasnya digunakan untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat untuk kepentingan Indonesia, tidak untuk kepentingan-kepentingan personal atau partisan,” kata Hasan menyebut beberapa hal yang akan disampaikan dan didiskusikan dalam pertemuan tersebut.

Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya merupakan wilayah penting bagi Nahdlatul Ulama karena di kota inilah, sejarah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dimulai dan berkembang.

Direktur TV9 Nusantara Hakim Jayli yang juga aktivis literasi digital di NU mengatakan, pencerahan pemikiran atau Tasywirul Afkar merupakan gerakan pertama yang dilakukan oleh para pendiri NU yang menginginkan terjadinya proses dialektika dalam memahami Islam.

“Pencerahan pemikiran atau Tasywirul Afkar, merupakan gerakan pertama yang dilakukan oleh para pendiri NU yang menginginkan terjadinya proses dialektika dalam memahami Islam. Supremasi ilmu jelas terlihat dalam hal ini. Bahwa secara DNA, NU didirikan antara lain dari pemahaman bahwa untuk menyebarluaskan agama, dibutuhkan orang-orang yang punya ilmu agama,” ungkap Direktur TV9 Nusantara Hakim Jayli.

Lalu ketika bangsa Indonesia menghadapi keharusan berjuang melawan penjajahan, lahirlah gerakan Syubbanul Wathan yang berusaha menyemaikan rasa nasionalisme di hati para pemuda. Keberhasilan Gerakan itu antara lain terlihat dalam gigihnya kalangan pesantren ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.

Menurutnya, keagamaan dan kebangsaan merupakan dua hal yang menjadi DNA NU hingga saat ini.

“Keagamaan dan kebangsaan itu seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan dalam nilai-nilai NU hingga hari ini,” kata Hakim.

Perkembangan teknologi yang melaju pesat pun, dikatakan Hakim, sama sekali tak menggerus nilai keagamaan dan kebangsaan dalam DNA NU. Hal yang menurut Hakim lebih harus diperhatikan justru bagaimana seluruh generasi di NU bisa terus mengikuti perkembangan tersebut. Menurutnya, menyampaikan ilmu seperti yang sejak lama dilakukan oleh NU memerlukan media penyampaian.

“Medianya bisa apa saja, dan setiap perubahan harus diadaptasi,” katanya.

NU sendiri, dikatakan Hakim, telah memiliki tradisi literasi yang baik sejak mula didirikan. Hal itu tercermin pada selalu adanya penerbitan, baik berupa selebaran, buletin, majalah seperti Duta Masyarakat hingga situs daring seperti NU Online, juga televisi seperti TV9 Nusantara yang dibuat oleh warga NU.

Bersama Pengurus Cabang NU Surabaya, pada 2021 lalu Hakim juga menggagas Gerakan NU Urban untuk merespon perkembangan Surabaya sebagai sebuah kota besar.

“Gerakan ini digagas karena kami melihat sebuah fakta bahwa meskipun berada dan beraktivitas di Surabaya yang kini sudah menjadi daerah urban, program-program NU masih terbilang konvensional.

“Maka kita harus mulai memakai bahasa dan membuat program yang lebih kekinian yang bisa menjangkau lebih banyak anak muda di tempat-tempat yang akrab dengan mereka misalnya kedai kopi, mal atau tempat-tempat kekinian lain yang kerap mereka kunjungi. Kita sekarang bicara soal generasi milenial, soal bonus demografi, maka harus juga mempertanyakan, NU ada di mana nanti ketika bonus demografi itu mulai menjadi pemimpin zaman?
Teori inovasi harus diserap dan ide-ide baru harus dibentuk dan dikampayekan,” kata Hakim.

Ia juga menggagas dan tengah mempopulerkan istilah MilleNUal bagi generasi muda NU dan saat ini juga tengah mendorong para pelajar sekolah menengah yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) lebih percaya diri untuk tampil. Gerakan NU Urban di Surabaya ini diharapkan bisa menjadi sebuah model tentang bagaimana nilai-nilai luhur dalam NU dapat ditransformasikan dan dialihbahasakan agar sesuai dan bisa dipahami oleh generasi muda.

Continue Reading

Metro

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Dokter Kembali Terjadi, KKI Imbau Masyarakat Tidak Takut Melapor

Published

on

By

Jakarta – Dalam waktu berdekatan, sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga medis kembali mencuat.

Kasus terbaru terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Malang, menyusul dua kasus sebelumnya yang melibatkan dokter di RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan seorang dokter spesialis kandungan di sebuah klinik kesehatan di Garut, Jawa Barat.

Menanggapi hal ini, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), drg. Arianti Anaya, meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengalami atau mengetahui tindakan pelecehan seksual maupun pelanggaran lain yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Terkait kasus di RS Hasan Sadikin, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. KKI pun telah mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) milik yang bersangkutan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga telah mencabut Surat Izin Praktik (SIP) dokter tersebut.

“Kami sudah mencabut STR dari yang bersangkutan, kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Jawa Barat baik di provinsi, kabupaten/ kota, untuk mencabut semua SIP dari dokter tersebut. Tanpa STR, otomatis SIP nya gugur,” jelas drg. Arianti.

Lebih lanjut, drg. Arianti mengungkapkan bahwa KKI menerima laporan pelecehan seksual oleh seorang dokter spesialis kandungan di Garut. Hasil investigasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) menunjukkan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. STR pelaku telah dinonaktifkan sementara menunggu proses hukum lebih lanjut.

Berbeda dengan kasus di RSHS Bandung, pelaku di Garut masih menunggu proses hukum. Jika nantinya terbukti bersalah, KKI akan mencabut STR yang bersangkutan secara permanen.

drg. Arianti menyayangkan terjadinya kasus-kasus tersebut dan menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Inilah proses yang saat ini sedang dilakukan, tentu kami sangat menyayangkan dengan adanya dua kasus ini yang berdekatan. Tetapi intinya pengawasan, itu memang harus terus kita lakukan tentu ini adalah menjadi tugas konsil bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan,” tutur drg Arianti.

Selain pengawasan internal, KKI juga mendorong masyarakat, baik pasien maupun keluarga pasien, untuk berani melaporkan segala bentuk tindakan pelecehan atau pelanggaran etik oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

Setiap laporan yang masuk akan ditangani secara serius dan ditindaklanjuti melalui investigasi oleh MDP. Jika ditemukan unsur pidana, laporan akan diteruskan kepada aparat penegak hukum.

  • “Kita tidak ada yang berharap kasus bertambah tapi masyarakat diharapkan menjadi lebih waspada terhadap kasus seperti ini, dan tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang melakukan tindakan asusila harus disanksi,” pungkas drg. Arianti.

Continue Reading

Metro

Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPT) Silaturahmi Para Tokoh Masyarakat Peduli NKRI

Published

on

By

JaKarta – Dalam rangka mempererat silaturahmi kebangsaan, puluhan Purnawirawan Prajurit TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPT) menghadiri acara silaturahmi dengan para tokoh masyarakat, Kamis (17/4/2025), di gedung SAM, Kelapa Gading Jakarta Utara.

Salah seorang inisiator FPPT, Dwi Cahyo menjelaskan bahwa terbentuknya FPPT yang beranggotakan para purnawirawan TNI tersebut ditujukan untuk memperjuangkan dan menyelamatkan NKRI. Tak hanya para purnawirawan prajurit TNI, forum ini juga beranggotakan para mantan kepala staf TNI dan purnawirawan mantan pejabat lainnya di lingkungan TNI.

“Alhamdulillah forum ini mendapat sambutan dari mereka. FPPT ini terbuka untuk semua purnawirawan TNI. Saya berharap kehadiran FPPT ini mendapat dukungan semua purnawirawan dan masyarakat Indonesia untuk melawan kedzoliman dan ketidakadilan ,” ujar Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung Adhoc.

Pendiri FPPT, Letjen MAR (Purn) Suharto, dengan berdirinya FPPT ini ia berharap dan mengajak kepada masyarakat termasuk oligarki untuk bersama-sama menjaga NKRI. “Kami mengajak masyarakat termasuk oligarki untuk menjaga NKRI. Kalau oligarki tidak mau bersama-sama, kita lawan,” tegas Suharto.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak takut dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Said Didu menyampaikan 4 hal yaitu berhenti berselingkuh dengan dengan solo dan oligarki, jangan hanya omon-omon dalam pemberantasan korupsi, tegas dalam penegakan hukum, dan mengembalikan SDA yang sudah diambil oleh para oligarki.

“Kami semua para tokoh masyarakat dan para Purnawirawan TNI akan menjadi garda terdepan membantu Pemerintah. Namun jika tidak bisa mengatasi 4 hal ini, izinkan kami mengurangi kepercayaan. Kami sudah melihat pak Prabowo sudah berupaya mengembalikan SDA Indonesia,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Sekjen Forum Bela Negara, Taufik Gumay memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan silaturahmi para purnawirawan dengan tokoh masyarakat. Menyikapi kondisi bangsa Indonesia saat ini, ia mengajak rakyat Indonesia untuk mencari langkah-langkah agar Pemerintah saat ini tidak tersandera dari lingkaran penguasa sebelumnya.

“Kita sedang mencari langkah agar pak Prabowo tidak tersandera. Kita juga sedang mengatasi permasalahan bangsa diantaranya soal dugaan ijazah palsu. Kita menginginkan negara ini maju, aman, damai dan sejahtera,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Pdt. Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT., M.Th., Ph.D. selaku Sekjen Formas Hadri Acara Forum Masyarakat Indonesia Emas Gelar Halal Bihalal 2025

Published

on

By

Jakarta – Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar Halal Bihalal FORMAS 2025 dengan tajuk “Silaturahmi Tanpa Batas Dalam Keberagaman” di Kuningan City Ballroom Jakarta pada hari Selasa, 15 April 2025.

Formas sebagai organisasi masyarakat telah membuktikan kepeduliannya untuk terus bersinergis dengan pemerintah. Hal itu terlihat dengan eksistensinya untuk bergerak dalam mendukung setiap kegiatan pemerintah diberbagai sektor. Kali ini Sebuah kegiatan yang membangun nilai dan pengokohan toleransi di selenggarakan oleh Formas dalam balutan Halal Bihalal.

Ditemui awak media, Pdt. Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT., M.Th., Ph.D. selaku Sekjen Formas mengatakan bahwa,
“Ya Pak Prabowo ini makanan bergizi anak-anak sekolah, jadi kita bikin ada namanya GEMAS (Generasi Emas Anak Sekolah) tadi barusan GEMPITA (Generasi Seni Budaya Artis) termasuk juga semua jadi kita sesuaikan segmentasi , didalam kita ada penulis lagu, pencipta lagu, berbagai komunitas,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya,
“Apa yang ingin disampaikan di era Pak Prabowo ini, jadi memang kita mau nanti supaya terjangkaulah yang seperti itu karena Pak Prabowo hendaky meningkatkan guru, hakim, nanti ditingkatkan lagi penulis lagu, musisi, pencipta lagu, pembuat seni dan budaya, pembuat film, seni budaya, adat istiadat, pemain film dan ini supaya ingin kita sama-sama budaya Indonesia ini kita angkat supaya budaya Indonesia kita bawa nanti ada yang ke Polandia, Uzbekistan, Soviet, Turki nah kita angkat budaya budaya supaya budaya Indonesia itu untuk kesana, nah untuk teman-teman budaya tadi juga sudah ada seni budaya ini sudah ada ormasnya target kita ada seratus organisasi dan sekarang sudah sekitar lima puluhan organisasi dan sekarang saya mencari terus untuk talenta-talentanya,” sambungnya.

“Saya sebagai Sekjen FORMAS dan juga yg sebagai Guru Besar di Universitas Bakrie dengan Ketua Umum Bapak Handoyo dan Bendahara Umum Bu Devi,” jelasnya.

“Ini sahabat saya juga Pak Ratieb sebagai salah satu budayawan dan juga sebagai Rektor universitas Indonesia,” ungkapnya.

Ia melanjutkan,
“Jadi memang kita harus mengangkat budaya Indonesia, Pancasila, UUD 1945 jadi memang harus kita tingkatkan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Irian Jaya, jadi sebetulnya saya awalnya dari Relawan Kasih Jokowi jadi saya fokus ke orang-orang Lingkungan, Seni Budaya sehingga selanjutnya nanti ke Pak Prabowo kita sebenarnya salah satunya adalah bagaimana kita merekrut lagi orang-orang organisasi yang bersifat lintas agama, lintas budaya, sektoral, meniadakan perbedaan SARA jadi semua Suku, semua Agama, Semua Ras bisa masuk semua jadi akan terbuka acara halal bihalal, Lebaran, Konghucu, Budhis dsbnya kita jadikan itu sebagai harian nasional,” pungkasnya. (*red).

Continue Reading

Trending