Connect with us

Metro

Puan Minta TNI-Polri Bantu Kawal Pemulihan Ekonomi dan Sosial dampak Pandemi Demi Kesejahteraan Rakyat

Published

on

Jakarta, 1 Maret 2022 – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong upaya TNI-Polri membantu program Pemerintah mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sosial akibat Pandemi Covid-19. Gotong royong dari semua pihak disebutnya akan membawa Indonesia segera bangkit.

Hal tersebut disampaikan Puan saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

“Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi ini, menjadi tantangan besar bagi Pemerintah untuk dapat mengendalikan dampaknya yang semakin meluas,” ujar Puan.

“DPR RI ikut memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk dapat mengambil tindakan cepat dan responsif dalam menyelamatkan kehidupan rakyat,” lanjutnya.

Puan mengingatkan dua agenda strategis nasional yang perlu menjadi perhatian bersama. Dua agenda tersebut adalah PEN dan Reformasi Struktural yang menjadi tema dalam Rapim TNI-Polri kali ini.
 
“Kebijakan negara pada program PEN, diarahkan untuk membantu pelaku usaha agar dapat bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menegaskan, kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti seluruhnya. Sebab akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan akan menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Puan juga menyinggung soal dampak pandemi di bidang ekonomi yang terlihat dari terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 2,71%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun mulai membaik di tahun 2021 dengan angka 3,69%. Puan berharap, pemulihan ekonomi dapat diperkuat dan dipercepat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin meningkat.
 
“Dampak pandemi juga dirasakan langsung oleh masyarakat usia kerja, yang terdampak Pandemi Covid-19, mencapai 21,3 juta penduduk atau 10,3% dari usia kerja. Jumlah yang sangat signifikan,” katanya.
 
Sedangkan dalam dunia usaha, terdapat lebih dari 5 juta pelaku usaha di Indonesia mengalami tekanan usahanya selama Pandemi Covid-19. Sehingga membutuhkan restrukturisasi kredit di perbankan mencapai lebih dari Rp 800 trilliun.
 
“Oleh karena itu, Pemerintah dengan dukungan DPR RI, menjalankan Program PEN yang diarahkan pada bantuan untuk UMKM, insentif perpajakan untuk dunia usaha, serta relaksasi dan restrukturisasi kredit usaha,” tutur Puan.

Terlepas dari itu, Negara disebut tak bisa berpasrah diri dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas. Puan mengatakan, Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

“Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Puan pun menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Disahkannya UU tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam memperkuat fiskal APBN untuk dapat melakukan pemulihan sosial, ekonomi nasional serta reformasi struktural. Sehingga Indonesia tidak mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial yang dalam.
 
“TNI-Polri dalam situasi menghadapi Pandemi Covid-19, khususnya dalam ikut mengawal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, dapat mengambil peran strategis sesuai dengan tupoksinya,” sebut Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu menekankan pentingnya mengobarkan energi positif, memperkuat semangat kerja bersama, dan gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun menurut Puan, masih banyak ditemukam sikap dan gerakan yang menolak kebijakan Negara.

“Terdapat sekelompok masyarakat yang menolak berbagai bentuk protokol kesehatan, menolak divaksin, karena pemikiran yang sempit,” ucapnya.

“Bahkan, dalam sistuasi pandemi, masih saja ada kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh dengan memanfaatkan pandemi demi kepentingan politik pencitraan, atau bahkan melakukan penggalangan untuk mendiskreditkan kebijakan negara,” tambah Puan.

Untuk itu, Ketua DPR mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan percaya kepada Pemerintah yang terus berusaha memberikan upaya terbaiknya dalam melindungi rakyat di masa pandemi.

“Apapun kebijakan negara yang baik, tidak akan dapat berjalan efektif apabila situasi masyarakat tidak kondusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan berbicara mengenai agenda nasional reformasi struktural saat ini yang diarahkan pada tiga fokus utama, yakni pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Lalu penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Serta yang terakhir adalah institutional development berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.

“Rapat Pimpinan TNI-Polri yang sedang dilakukan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi TNI-Polri untuk dapat mengkonsolidasikan, memantapkan dan menyelaraskan berbagai upaya, kebijakan dan program dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural,” papar Puan.

“TNI-Polri, sebagai alat negara, agar dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural,” lanjutnya.
 
Puan menambahkan, peran TNI dan Polri pada program pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi sangat dibutuhkan. Peran tersebut, kata Puan, adalah dengan menjaga situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan negara berjalan efektif.

“Selain itu agar masyarakat berada dalam situasi kehidupan sosial yang aman, tertib dan tenteram,” katanya.

“TNI-Polri, dengan semangat bersama melawan pandemi, kami harapkan dapat membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat, lalu rakyat dan pemimpinnya, serta memperkuat energi positif kerja bersama seluruh anak bangsa,” sambung Puan.

Lebih lanjut, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial disebut sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen dalam mengantisipasi penyebaran pandemi, memperkuat imunitas, adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat yang baru, dan hidup dalam situasi ketidakpastian Pandemi Covid-19.
 
Sebagai alat negara yang sangat strategis, TNI-Polri dinilai menjadi katalisator dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, yaitu dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai program pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan efektif. Puan mengatakan, pembangunan nasional ke depan masih akan menghadapi berbagai tantangan.
 
“Kita menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali/ hoax, tergerusnya nilai-nilai luhur agama, nilai luhur budaya, toleransi, tergerusnya sopan santun, etika, bahkan mulai semakin dirasakan adanya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ucapnya.

Persaingan perekonomian global yang semakin menuntut kesiapan daya saing perekonomian nasional dan SDM berkualitas juga disebut sebagai tantangan globalisasi yang harus dihadapi.

Puan mengatakan, Indonesia pun juga dihadapkan pada ketidakpastian Pandemi Covid-19, beban berat dalam pemulihan sosial dan ekonomi, dan ruang fiskal APBN yang terbatas. Menghadapi perkembangan dan tantangan tersebut, maka dibutuhkan Kekuatan Nasional di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

“TNI-Polri memegang peran yang sangat strategis dalam ikut membangun kekuatan nasional tersebut, yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik dapat dilaksanakan dengan efektif,” urai Puan.

Ketua DPR berharap Rapim TNI-Polri dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif.

“Dengan kerja bersama, gotong royong, TNI-Polri ikut menggelorakan energi positif yang dapat mempersatukan kekuatan kolektif rakyat membangun kemajuan Indonesia,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Pengacara Tuding Tuntutan JPU dalam Kasus Kapal FC Ben Glory Berlebihan dan Melanggar Hukum

Published

on

By

Sabri Noor Herman menanggapi dengan tegas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus alih muat kapal yang mempidanakan tiga mantan petinggi perusahaan perkapalan. Menurutnya, tuntutan jaksa tidak berdasar pada surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga harus dianggap batal demi hukum.

 

Sabri Noor Herman, pengacara terdakwa mantan petinggi PT IMC Pelita Logistik Tbk., dalam kasus alih muat kapal, menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Usai sidang pembacaan tuntutan pada 20 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Sabri mengatakan kepada media, “Tuntutan penuntut umum tidak didasarkan pada surat dakwaan. Seharusnya, tuntutan dibuat mengacu pada surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.”

 

Sabri juga menegaskan bahwa tidak ada satupun unsur tindak pidana dalam Pasal 404 ayat (1) ke-1 KUHP yang terpenuhi dalam kasus ini. “Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemindahan FC Ben Glory bukanlah perbuatan pidana karena diatur berdasarkan Perjanjian Alihmuat Batubara dan bukan perjanjian sewa,” tambahnya.

 

Ia menambahkan bahwa perjanjian sewa tidak bisa ditafsirkan atau dianalogikan menjadi hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 404 ayat (1) ke-1 KUHP. “Tidak ada mens rea dan tidak ada actus reus dalam perkara ini. Seharusnya, surat tuntutan yang tidak didasarkan atau menyimpang dari surat dakwaan harus dianggap batal demi hukum,” tegas Sabri.

 

Sabri juga menyoroti permintaan JPU agar FC Ben Glory dirampas dan dilelang, yang menurutnya adalah hal yang berlebihan dan tidak beralasan serta bertentangan dengan hukum. “Kami menyesalkan adanya pembiaran oleh JPU terhadap proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap FC Ben Glory yang berstatus sita pengadilan. Hal tersebut melanggar prosedur dan hukum yang berlaku,” urainya.

 

Di akhir pernyataannya, Sabri Noor Herman menegaskan, “Kami juga akan menindaklanjuti dan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait penilaian yang dilakukan oleh KJPP, yang menurut kami patut diduga telah terjadi informasi yang tidak benar terhadap FC Ben Glory.”

 

Sebagai informasi, kontrak bisnis alih muat batubara antara PT IMC Pelita Logistik Tbk. dengan PT Sentosa Laju Energy (SLE) berlangsung di Kalimantan Timur. SLE di antaranya dinakhodai oleh Tan Paulin, yang beberapa waktu lalu rumahnya di Surabaya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

 

Namun, pelaksanaan kontrak bisnis tersebut malah menjadi dakwaan pidana yang menjerat dua mantan direksi dan seorang mantan manajer IMC dengan pasal 404 ayat 1 KUHP. Dakwaan ini terkesan dipaksakan mengingat kontrak bisnis merupakan kontrak alih muat, sedangkan dakwaan pasal 404 KUHP umumnya timbul dalam perjanjian kredit terkait jaminan berupa tanah.

 

Dugaan kasus kriminalisasi timbul ketika IMC mengalokasikan Floating Crane keluar dari Kalimantan Timur karena tidak ada pesanan dari SLE. Prosedur pengalihan kapal telah sesuai dengan perjanjian kontrak, yang memungkinkan IMC mengalihkan kapal jika tidak ada permintaan alih muat. SLE kemudian melaporkan pihak IMC ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan tuduhan menarik barang yang masih ada ikatan sewa, yang membawa kasus ini ke ranah pidana. Kasus ini berujung pada penetapan tersangka dari pihak IMC pada Oktober 2023 dan disidangkan di PN Batulicin. “Padahal, dalam perjanjian juga tertulis bahwa jika terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,” ungkap Sabri.

Continue Reading

Metro

Rembuk Nasional Pemuda Indonesia Ke II “Reposisi Gerakan Pemuda Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045”

Published

on

By

Jakarta, -Komunitas Rembuk Pemuda Menggadakan Rembuk Nasional Pemuda Indonesia Ke 2 dengan tema “Reposisi Gerakan Pemuda Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045” Di Balroom Djakarta Theater Sarinah Jakarta pada hari Minggu, 8 September 2024.

 

Aidil Afdan Pananrang sebagai Founder Rembuk Pemuda Menyampaikan Dalam Pressconference ; “Masih ada egosentrisme gerakan diantara mereka dimana ada pengusaha jalan sendiri, maupun pemuda lainnya bergerak sendiri sehingga membentuk cylomentality diantara gerakan-gerakan anak muda.

 

Rembuk pemuda ini hadir sebagai melting pot, lintas latar belakang, lintas background, lintas warna, lintas kepentingan untuk bersama-sama kita mencicil apa yang kira-kira bisa lakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

 

Seperti disampaikan dewan penasehat rembuk pemuda Rahayu Saraswati, kedepan kita mendorong matchmaking dan kita lihat apa potensi anak-anak yang bergabung di rembok pemuda, dan kita carikan potensi-potensi stakeholder yang kira-kira bisa match dengan talent-talent yang kita miliki, sehingga sedikit banyak bisa membantu mensolusikan masalah tantangan lapangan kerja,” tutupnya.

 

Dewan Pembina Rembuk Pemuda, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan melalui pressconferennya bahwa “absennya Prabowo dikarenakan baru mendarat di Tanah Air setelah mengunjungi beberapa negara tetangga.

 

Salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, baru tadi malam touch down dari berkeliling negara-negara ASEAN dan siang hari ini beliau gak keluar dari Hambalang.

 

Prabowo justru memanggil, salah satunya Pak Hashim karena ini sudah detik-detik sebelum pelantikan (sehingga) banyak persoalan yang harus difinalisasikan hari ini.

 

Sara menyebut pembahasan dengan Hashim bisa jadi intens terkait nasib bangsa lima tahun ke depan.

 

Intinya teman-teman tetap penting. Tetapi, kalau bicara antara kita dan kepemimpinan bangsa, satu untuk 5 tahun ke depan saya yakin teman-teman di sini bisa memahami. Saya yakinkan itu sedang pembahasan intensif ya tentang hal-hal yang terjadi bukan hanya di bangsa kita, tapi di bangsa-bangsa di sekeliling kita, dan di negara-negara secara internasional secara geopolitik,” tutupnya.

 

Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian RI mengatakan dalam sambutannya bahwa Kementrian Pertanian (Kementan) tengah mengembangkan optimasi lahan rawa dengan perlengkapan teknologi digitalisasi yang sudah canggih terutama dalam mempercepat dan menurunkan biaya produksi hingga 50 persen.

 

berharap para pemuda dapat mengimplementasikan spirit perjuangan yang telah dibangun para pejuang dulu. Salah satu yang paling penting adalah mengobarkan kecintaan terhadap bangsa melalui sektor pertanian.

 

Pemuda memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membedah berbagai persoalan bangsa. Selain semangat yang tinggi, mereka juga merupakan generasi unggul dan paling tangguh dalam mengubah sektor pertanian Indonesia ke arah yang lebih baik,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Rumah Juang G-Pro Gelar Deklarasi Dukungan Mas Pram & Bang Doel sebagai Cagub dan Cawagub DKI Jakarta periode 2024-2029

Published

on

By

Jakarta, 8 September 2024 – Rumah Juang G-Pro Mendeklarasikan Dukungan Mas Pram & Bang Doel sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 di Markas Rumah juang G-Pro Jakarta pada hari Minggu, 8 September 2024.

 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DK Jakarta yang diusung oleh partai PDIP, Pramono-Rano terus melakukan sosialisasi ke akar rumput guna menyerap aspirasi masyarakat dan meraih dukungan suara. Dalam acara deklarasi Gerakan Pramono-Rano (GPRO), Minggu (8/9/20249),

 

pasangan Pramono-Rano mengajak masyarakat Jakarta untuk bersama-sama membangun Jakarta.

 

“Kami ingin menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta ini. Yang terpenting dan diinginkan oleh warga Jakarta adalah menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. kita harus memulai dari hal-hal kecil yang ada di masyarakat,” ujar Pramono Anung.

 

Ia juga menekankan jika terpilih menjadi Gubernur DK Jakarta akan memprioritaskan yang menjadi kebutuhan utama warga Jakarta. Menurutnya banyak persoalan di Jakarta namun ada yang perlu diprioritaskan.

 

“Satu yang akan kami lakukan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan dari bawah seperti soal sampah, PPSU, pemasangan cctv setiap wilayah dan lainnya. Semua dilakukan bagi manfaat masyarakat. Warga sudah tahu apa yang dilakukan oleh saya,” imbuhnya.

 

Dalam bersosialisasi, tambah Pramono, kita harus menyampaikan dengan ruang gembira.”Kiita tidak pernah mengusung politik identitas sehingga inilah yang menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu kami mohon doanya,” pungkasnya

Continue Reading

Trending