Connect with us

Metro

Saddan Marulitua Sitorus, SH Kuasa Hukum Menolak Pailit Debiturnya PT Indonesia Media Televisi

Published

on

jakarta – Saddan Marulitua Sitorus, SH selaku Kuasa Hukum dari 43 Kreditor dengan jumlah total tagihan yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor sebesar Rp. 22.678.097.647 dari masing-masing Debitor yakni PT Froggy Edutography dan Fernando Iskandar dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 157/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JkT.Pst , mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Moehammad Djoenaidi, S.H.,M.H., karena berhasil mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan berkeadilan dalam proses Rapat PKPU hari Selasa (3/11/2020) dimana agenda rapat yang sempat diwarnai intrupsi dan protes serta keberatan ini pada akhirnya dapat dikelola dan diselesaikan secara bijak oleh Hakim Pengawas.
Hakim Djoenaidi mampu mengambil tindakan yang terbaik bagi semua pihak, baik Kreditor dan Debitor dalam persidangan PKPU tersebut.

“Langkah Hakim dalam melakukan pengawasan pada Proses PKPU ini sudah tepat dan patut diajungi jempol karena telah menjunjung tinggi nilai keadilan dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Ini menjadi panutan dan patut diapresiasi. Untuk itu saran Kami kepada Tim Pengurus harusnya lebih sadar bahwa kita ini adalah bagian dari penegak hukum maka juga harus bersikap dan bertindak patuh dan tunduk demi supremasi hukum. Langkah Hakim Pengawas sudah on the right track dalam mengakomodir seluruh Kreditor yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor secara sah pada rapat-rapat sebelumnya. Sehingga tidak perlu dicari lagi alasan untuk bertindak di luar kewenangannya. Itu karena semua sudah ada rulenya dan ini atas instruksi UU, jadi harus dilaksanakan,” ujar Saddan Marulitua Sitorus di PN JakPus, Selasa (3/11/2020).

Sesuai dengan jadwal PKPU, Rapat Selasa tersebut adalah agenda pengambilan voting, penentuan Hak dan Kewajiban Kreditor berdasarkan jumlah tagihan yang sudah diverifikasi. Namun setelah Hakim Pengawas meminta agar Tim Pengurus membacakan working progress selama Proses PKPU berjalan, kata Saddan, ternyata didapati bahwa ada penjelasan dimana tagihan beberapa Kreditor yang jelas-jelas sudah diakui oleh Debitor saat dilakukan verifikasi tertanggal 14 Agustus 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga disaksikan Tim Pengurus, Ferry Iman Halim, S.H., dan Marulitua Silaban,S.H., malah dicoret dan tidak memilik hak untuk voting. Sungguh ini sangat memalukan karena Tim Pengurus menurut pihaknya bertindak diluar batas kewenangan (Ultra Vires).

“Kalau dijelaskan secara Rule UU Kepailitan dan PKPU, Tim Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas tidak berhak untuk membantah tagihan Kreditor apalagi mencoret hak voting. Jika terjadi, artinya ada tindakan inkonsistensi terhadap UU, dalil yang dibuat harus dibuktikan dengan dasar hukum, cara seperti ini cacat hukum, dan tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggunjawabkan nanti dan tentu ini berdampak kepada Kreditor,“Ujar Saddan.

Dari awal proses PKPU berjalan, dia sudah meminta kepada Hakim Pengawas untuk memberikan perhatian khusus kepada Tim Pengurus, karena ada beberapa tindakan dan kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU No. 37 Tahun 2004, dan tepat hari Selasa tersebut permohonan pihaknya didengarkan oleh Hakim Pengawas, dimana Hakim Pengawas bertindak dengan tegas dalam menegakkan hukum berdasarkan UU tersebut, menganulir bahwa Kreditor yang sempat dihilangkan hak votingnya oleh pengurus, namun kini dianulir setelah Hakim Pengawas mempertanyakan kepada Debitor perihal tentang daftar piutang yang dimaksud oleh Kreditor. Begitu pun Debitor mengakui secara tegas hutang-hutangnya.

“Kami melihat ada sesuatu yang dipaksakan oleh Tim Pengurus dalam proses PKPU ini, menimpali apa yang dijelaskan oleh Hakim Pengawas bahwa sejak awal dimulai rapat Kreditor, roh dari berjalannya Rapat Kreditor dalam PKPU ini adalah Perdamaian. Oleh karena itu seharusnya Tim Pengurus bisa paham, bahwa satu sama lain harus memberikan dukungan yang terbaik untuk mewujudkan pesan Hakim Pengawas,” jelasnya.

Selama Proses PKPU berjalan Saddan menyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Pengurus tidak profesional, terbukti masih ditemukan tindakan yang dilakukan oleh Tim Pengurus tanpa ada landasan hukum, seperti dokumen penting menjadi hak Kami sebagai Kreditor sesuai dengan pasal 276 UU No. 37 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa daftar piutang menjadi kewenangan Kreditor dan instruksi pasal tersebut menjelaskan bahwa daftar diberikan secara cuma-cuma. Yang terjadi justru sebaliknya, Tim Pengurus tidak pernah mengindahkan permintaan dan merespon Kami sebagai Kreditor baik secara lisan dan tulisan (berdasarkan surat no. 015/Merah Putih/S/X/2020). Kondisi suasana rapat sempat memanas, akibat Tim Pengurus mencoret beberapa hak voting Kreditor dari kuasa hukum Saddan, dan kejadian itu nyata bahwa ada perdebatan sengit, karena memang sejak awal tindakan Tim Pengurus selama proses PKPU tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga atas kebijaksanaan dari Hakim Pengawas, jadwal voting hari Selasa kemarin akan dilanjutkan pada hari Kamis, 4 November 2020, dengan catatan atas instruksi Hakim Pengawas bahwa tagihan Kreditor yang diverifikasi tanggal 14 Agustus 2020 telah diakomodir secara keseluruhan dan diakui oleh Debitor, sehingga berhak untuk ikut voting demi mewujudkan roh PKPU yakni sebuah perdamaian.

“Instruksi Hakim Pengawas bahwa setiap piutang yang sudah diakui oleh Debitor dibenarkan dan memiliki hak untuk mengikuti voting, selanjutnya Homologasi atau pailit digelar di hari kamis adalah waktu yang menentukan, karena Kami masih meminta pertanggunjawaban Debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Jika Debitor tidak kooperatif maka konsekuensi hukum tetap berlanjut, karena hukum adalah panglima tertinggi bagi negara ini, jadi harus ditegakkan,” tutur Saddan.

Continue Reading

Metro

Sengketa Kepemilikan Gedung Golkar Bekasi Murni Kriminal Bukan Politis

Published

on

By

Bekasi – Perseteruan mengenai kepemilikan gedung Golkar Bekasi di jalan Achmad Yani Bekasi masih belum ada titik temu sampai sekarang.

Andi Iswanto Salim pengusaha Mengatakan bahwa kasus ini adalah murni kejahatan kriminal dan bukan politik ditemui waktu luangnya di Metropolitan Mal Bekasi, Jumat, (20/11/2020)

“Saya tidak hidup dari proyek Kota Bekasi saja. Saya yang membesarkan Jln. Achmad Yani Bekasi. Saya yang menarik investor untuk masuk dan membuka usahanya di ruko Jln Achmad Yani sehingga Jln

Achmad Yani terkenal sebagai pusat bisnis di Bekasi,” tutur Andy.

Sengketa gedung DPD Golkar Bekasi ini bermula pada tanggal 13 September 2004 ketika ada Keputusan Bersama Antara DPD Golkar Kabupaten dan Kota Bekasi yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua DPD tentang Pelepasan Asset Partai Golkar Bekasi.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2004 ada keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bekasi Nomor: KEP-58/DPD-II/P.GOLKAR/X/2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang menjabat memutuskan tentang Pelepasan Asset Bersama (Tanah dan Bangunan) kantor DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi, kemudian menetapkan harga jual Asset tersebut senilai Rp3 milyar.

Andy Salim yang merasa sudah membayar kewajibannya sebagai pembeli, kini sedang berupaya mendapatkan hak kepemilikannya atas gedung tersebut.

Continue Reading

Metro

Pimpinan Cabang NU Jakarta Pusat Mengadakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

Published

on

By

Jakarta – Pimpinan Cabang NU Jakarta Pusat mengadakan rapat kerja cabang (Rakercab) peserta dari seluruh ketua Ketua Ranting Kelurahan yang ada Jakarta Pusat kurang lebih ada 44 Kelurahan. Tujuan MKNU memberikan pemahaman kaderisasi apa sesungguhnya NU.

Pemahaman Aswaja Annahdiyah yang diciptakan oleh para wali songo. Guna menindaklanjuti kader kader kita lebih kepemahaman kemoderat. NU khitahnya ada 4 tawasun tasamuh ihtidal ungkap Ketua Panitia Rifki Fuadi di Jakarta, Jum’at (13/11/20).

Rifki menegaskan maka dari itu kami keluarga besar PCNU Jakarta Pusat dibantu dari PWNU. Pelatihan semua para Kyai dari PBNU.

Tujuannya masyarakat di Jakarta Pusat paham betul apa itu NU Aswaja Annahdiyah. Dihadiri Pak Walikota, Pak Kesra, dari PWNU DKI, dan tokoh masyarakat yang ada Jakarta Pusat.

Mudah mudahan kedepannya NU Jakarta Pusat lebih membawa marwah kepada masyarakat memberikan pemahaman yang moderat.

Jumlah peserta kurang lebih 50 orang dengan standar covid yang sudah ikut swab rapid test dan mengikuti protokol kesehatan pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Presiden Joko Widodo Membagikan 5.430 Sertifikat Tanah Gratis Untuk Masyarakat Bogor

Published

on

By

Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 5.430 sertifikat tanah gratis untuk masyarakat Bogor, kemarin. Sertifikat ini dibagikan melalui masing-masing kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebanyak 5.430 sertifikat tanah gratis ini dibagikan kepada warga Kabupaten dan Kota Bogor. Dengan rincian 4.800 bagi warga Kabupaten Bogor dan 630 warga Kota Bogor. Penyerahan simbolis dilakukan dengan menghadirkan perwakilan penerima manfaat.

Untuk di Kabupaten Bogor, penyerahan berlangsung di Gedung Serbaguna 1, Setda Kabupaten Bogor. Di mana Bupati Bogor Ade Yasin membuka langsung acara video telekonferensi yang dilakukan bersama Jokowi.Senin.(9/11/2020)

Pada kesempatan itu, Ade Yasin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah membantu memberikan 4.800 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

”Alhamdulillah kita dapat bantuan sertifikasi dari pemerintah pusat. Hari ini (kemarin, red) kita serahkan kepada 60 warga secara simbolis, sebelum nantinya diserahkan kepada pemiliknya masing-masing,” kata Ade Yasin kepada awak media.

Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu juga meminta masyarakat menjaga sertifikat tanah yang sudah diberikan pemerintah. Ia tak ingin sertifikat tersebut disalahgunakan, seperti dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumtif warga.

”Ingat! Jangan dijual ya ibu/ bapak tanahnya. Sayang itu pemberian dari pemerintah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti jual tanah untuk beli motor. Sayang, lebih baik ditabung atau diberikan untuk anak cucu sebagai investasi,” pesannya.

Ade juga mengingatkan kepada penerima sertifikat, dari pada sertifikat digunakan untuk hal konsumtif, lebih baik diwariskan untuk anak cucu.

”Anggap saja ini tabungan ibu dan bapak, untuk anak atau cucu. Ingat, harga tanah pasti selalu naik. Tapi kalau harga mobil, motor, pasti turun. Jadi lebih baik disimpan dengan baik,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Bogor Sepyo Achanto mengatakan, pada tahun ini pihaknya menargetkan melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 20 ribu bidang tanah di Kabupaten Bogor.

Dengan adanya bantuan 4.800 sertifikat tersebut, pihaknya tentu merasa terbantu. ”Target kita di tahun ini itu 20 ribu dan kondisinya sudah hampir terealisasi sekitar 80 persen dari target. Ditambah 4.800 ini, tentu kami merasa terbantu,” katanya.

Continue Reading

Trending