Connect with us

Metro

Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri dan Pengurus Penyelamat FORKABI

Published

on

Jakarta – Menyikapi kinerja DPP FORKABI dibawah kepemimpinan Bapak Mayjen TNI (PURN) H.Nacrowi Ramli, SE. Selaku ketua MPT (Majelis Pertimbangan Tinggi) dan Ketua Umum DPP FORKABI telah kehilangan Legeitimasi karena telah banyak melakukan pelanggaran AD/ART
Beberapa catatan penting dalam perjalan DPP FORKABI periode tahun 2015 -2020 dalam pengelolaan dan kebijakan yang kami anggap factor Kesengajaan dan kelalaian, diantaranya adalah :

1. Tidak melaksanakan Amanat MUBES 4 FORKABI yang memutuskan serta menetapkan untuk melakukan penyelarasan terhadap AD/ART terhadap pasal-pasal yang diamandemen, sehingga sampai saat ini banyak keputusan dan kebijakan Majelis
Pertimbangan Tinggi (MPT) yang bertentangan dan menimbulkan multi tafsir terhadap AD/ART, Keputusan MPT mengkat Ketua Umum DPP FORKABI tanpa landasan hukum yang jelas menimbulkan cacat hukum, sehingga seluruh kebijakan dan keputusan Ketua Umum menjadi Batal

2. Rangkap Jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) dan Ketua Umum DPP FORKABI, sebagaimana diputuskan oleh ketua MPT dalam rapat tanggal 20 Desember 2015 saat MUBES IV yang diselenggarakan di Hotel Alfa Resort, hanya bersifat sementara, faktanya sampai habis masa periode kepengurusan jabatan tersebut tetap disandangnya.

3. Tidak Dibentuknya Koordinator Wilayah sebagai amanat MUBES 4, yang menyebabkan peran dan keterlibatan SEKJEN dalam melakukan konsolidasi organisasi tidak berjalan secara maksimal sehingga terhambatnya proses Permusyawaratan yang sampai hari ini pencapainnya dibawah 30 % (terbengkalainya MUSRAN, MUSCAB dan MUSADA) sementara SEKJEN konsentrasi pada konsolidasi pada satu DPD dimana domisili berada. (Pasal 18 tentang Koordinator Wilayah)

4. Tidak diterbitkannya Peraturan Organisasi/ Mekanisme dan Tata Kerja (Pasal 20 tentang Mekanisme dan Tata Kerja) yang menyebabkan System Informasi Manajemen dan Tata Administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan kader/pengurus untuk mendapatkan hak-hak tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan keputusan dengan mudahnya DIANULIR dan BATAL DEMI HUKUM karena lemahnya Fungsi dan Peran Sekretaris Jenderal sebagai
pengendali Organisasi dan yang saling benturan hal ini terjadi dihampir semua unsur tingkatan sehingga Istilah “SATU KOMANDO” tidak berjalan sesuai Keinginan Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT)

5. Tidak melaksanakan Kewajiban atas Pelaksanaan Rapat Pengurus Harian (Pasal 39) dan Rapat Pleno (Pasal 40) sebagimana amanat AD/ART, hal ini menyebabkan terjadinya aktifitas organisasi yang tertumpu pada satu orang dan tidak terdistribusinya.

6. Mernolak adanya Surat Tugas pendampingan Musyawarh Daerah yang diterbitkan, karena tidak disertai PO dan SOP yang menyebabkan pelanggaran terhadap AD/ART serta menimbulkan kerancuan, kegaduhan serta multitafsir, serta menujukan kepentingan sesaat, apalagi bersamaan waktunya dengan Musyawarah Besar

7. Melakukan pengisian Jabatan Lowongan Antar waktu (PAW) tanpa proses adalah jelas-jelas PELANGGARAN BERAT yang dilakukan oleh DPP karena sekaligus melanggar 5 Pasal (pasal Pasal 7 tentang Anggota berhenti, Pasal 8 tetang Sanksi Organisasi, Pasal 9 tentang Penindakan Anggota, Pasal 10 tentang Penindakan Pengurus dan Pasal 11 tentang Hak Pembelaan Diri).

Pelanggaran DPP melalui mekanisme Rapat BPH tanpa melalui tahapan-tahan yang diamanatkan dalam AD/ART adalah
Pelanggaran Berat yang dilakukan oleh DPP.

Dalam rangka mengawal marwah dan cita-cita luhur Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) serta kembali ke khitoh, kami atas nama Pendiri, Pengurus, Kader dan Dewan Pimpinan Daerah bersepakat membentuk sebuah wadah FORUM KEDAULATAN
ANGGOTA, PENDIRI DAN PENGURUS PENYELAMAT FORKABI yang diketuai oleh Drs. H. MOH. IWAN, MM dan Drs. H. ABDUL GHONI Sebangai Sekertaris dengan tugas utamanya adalah Menyelenggarakan MUSYAWARAH BESAR V FORKABI dengan
PANITIA PENGARAH (SC) DRS. TAHYUDIN ADITYA. Dan MARJUKI ASMAWI, A.M.d sebagai PANITIA PELAKSANA.

Continue Reading

Metro

M. Faisal Thamrin Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Datang Hadir Seminar Nasional Sebagai Narasumber

Published

on

By

Jakarta, – Dalam upaya memperkuat ekonomi halal sekaligus menjaga semangat persatuan bangsa, digelar Seminar Nasional bertema “Pemuda Penggerak Ekosistem Halal Penjaga Persatuan Bangsa”. Yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gedek pada Senen 20 oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelaku usaha muda, akademisi, hingga lembaga pemeriksa halal.

Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) M. Faisal Thamrin, yang menjadi salah satu narasumber utama, menegaskan pentingnya peran strategis pemuda dalam membangun dan memperluas ekosistem halal di Indonesia.

“Pemuda hari ini memiliki potensi luar biasa dalam menggerakkan industri halal. Mereka adalah generasi kreatif dan digital yang mampu memperkenalkan nilai-nilai halal ke dunia dengan cara yang modern, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Faisal Thamrin.

Menurutnya, penguatan ekosistem halal bukan hanya tentang sertifikasi produk, melainkan juga mencakup pembentukan budaya dan gaya hidup yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebersihan, dan keberlanjutan.

“Gerakan halal sejatinya adalah gerakan moral dan sosial. Ketika pemuda memahami hal itu, mereka bukan hanya menjadi pelaku ekonomi, tapi juga penjaga nilai dan persatuan bangsa,” lanjutnya.

Dalam seminar tersebut juga dibahas bagaimana ekosistem halal dapat menjadi jembatan bagi persaudaraan lintas agama dan suku. Faisal menekankan bahwa nilai halal memiliki sifat universal dan bisa diterima oleh semua kalangan.

“Halal bukan hanya milik umat Islam. Prinsipnya adalah kebaikan, kebersihan, dan keadilan. Melalui gerakan ini, kita bisa memperkuat rasa saling menghargai dan mempererat persatuan,” tambahnya.

Seminar ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami potensi besar industri halal sebagai sektor ekonomi masa depan yang menjanjikan. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga diharapkan melahirkan kolaborasi antara lembaga halal, pemerintah, kampus, dan pelaku usaha muda.

“Harapan kami, setelah seminar ini, akan muncul lebih banyak pemuda yang menjadi penggerak halal di lingkungannya masing-masing. Mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang bersih, adil, dan beretika,” tutup Faisal Thamrin.

Continue Reading

Metro

Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia (PPMI)

Published

on

By

Continue Reading

Metro

PMII Kebayoran Lama Cabang Jakarta Selatan Gelar Pelantikan Grab Launching Ruang Sahabat & Kebak Institut

Published

on

By

Jakarta, 19 Oktober 2025 — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Kebayoran Lama secara resmi melantik Pengurus Komisariat periode 2025–2030 dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan pelantikan ini diselenggarakan di (sebutkan lokasi, misal: Aula Gedung Pemuda Kebayoran Lama), dan dihadiri oleh jajaran pengurus Cabang PMII Jakarta Selatan, tokoh masyarakat, alumni, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan di wilayah Jakarta Selatan.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi kader-kader PMII Kebayoran Lama untuk memperkuat peran strategisnya sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan di tengah tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Andi khaerul amir Ketua Terpilih PMII Komisariat Kebayoran Lama Periode 2025–2030, ,  Andi khaerul amir menegaskan komitmen untuk membawa PMII sebagai wadah kaderisasi yang progresif, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

PMII Kebayoran Lama harus menjadi pusat gerakan intelektual yang mampu menghadirkan solusi atas persoalan sosial dan pendidikan, sekaligus menjadi benteng nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin di lingkungan mahasiswa,” ujar Andi khaerul amir

“Dari segi program kami kedepannya program jangka pendek , dimana program jangka pendek itu memang, yang dimana kita melakukan semacam seminar dan berskala nasional itu target kita untuk program jangka pendek.

Dan adapun jangka menengah itu lebih kepenguatan kader-kader PMI sala satunya itu,biasanya kita adakan badminton, futsal yang dimana tidak terlalu profokatif, karena pusing juga kader-kader  kalo misalkan terlalu serius terus. Makanya kita  jangka menengahnya itu selain mengembang intelektualitasnya, tapi kita juga ingin dimana kader-kader ini tetap selalu erat dan merasa nyaman, aman dalam belajar PMI  Kebal itu sendiri.

“Adapun program Jangka panjang kita,  salah satunya itu adalah kebal institut yang dimana kebal institut ini, selama kefokusan kami akan selalu menjalankan kebal institut ini sesuai dengan mata kuliah yang ada didalamnya. Oleh karena itu memang kebal institut ini bisa kita bilang kampusnya BMII komisariat Kebayoran Lama, meskipun memang ini adalah bentuk dari awal tapi tidak menutup kemungkinan, mungkin 5 tahun kedepan atau 10 tahun kedepan. Ini bisa menjadi sebuah lembaga atau instansi resmi yang dimana memang, ini salah satu program kami.” Ungkapnya

“Kami berharap pengurus baru mampu menghadirkan semangat baru, memperkuat sinergi antar komisariat, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Acara pelantikan juga diisi dengan diskusi publik bertema “Meneguhkan Peran Mahasiswa Islam di Era Digital dan Transformasi Sosial”, yang menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, tokoh muda, dan aktivis sosial. Diskusi ini menjadi ruang refleksi bagi kader PMII untuk memperkuat gagasan dan arah gerakan yang relevan dengan dinamika zaman.

Pelantikan Pengurus PMII Kebayoran Lama periode 2025–2030 diharapkan menjadi tonggak baru dalam perjalanan organisasi untuk terus menanamkan nilai “Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh”, serta meneguhkan eksistensi mahasiswa Islam dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan berkemajuan.

Continue Reading

Trending