test

Depok, – Team Kemenangan Pradi – Afifah (Koalisi Depok Bangkit Bersama) menggelar acara Deklarasi Relawan Pemenangan Pradi – Afifah se-kecamatan Tapos, yang berlokasi di Posko Relawan Sohib Kemenangan Pradi – Afifah di jl. Pekapuran Tapos Depok, Minggu (20/09/2020).

Dalam acara deklarasi tersebut hadir Anggota DPRD Kota Depok fraksi gerindra, H. Hamzah, SE. MM, Ketua Pemenangan Pradi dari Kota Depok bang Beni, Unsur lintas partai dan ormas se-kecamatan Tapos dan Bang Pradi yang rencananya akan turut hadir.

Fauzi Rachman di temui awak media, ketua pemenangan Pradi – Afifah se kecamatan tapos , menyampaikan Terkait dengan deklarasi kali ini kita akan deklarasikan pemenangan Pradi – Afifah yang terdiri dari koalisi semua unsur yang ada di kecamatan tapos khususnya dan depok umumnya.

Menurut Fauzi, tujuannya menjadi team pemenangan Pradi – Afifah ini karena ingin mencari pemimpin baru kota depok yang bisa merubah kota depok menjadi lebih baik, bermartabat serta lebih maju kedepan tentunya.

“Kita lihat pembangunan di kota depok saat ini tidak merata, contohnya di sektor pendidikan saja khususnya islam kita masih kekurangan Madrasah Madrasah Aliyah (MAN), disisi lain yang ada cuma sekolah swasta seperti Sekolah Islam Terpadu dan Insan Terpadu dimana biayanya tidak terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Untuk uang muka dan biaya perbulan saja sudah sangat besar dan hal ininmenjadi beban.

Hal lainnya yang kita inginkan adalah jika In Syaa Allah Bang Pradi terpilih sebagai walikota depok akan ada KTP Gratis, Pengobatan Gratis dan juga pelayanan BPJS kesehatan gratis. Menurutnya tidak semua masyarakat di Kota Depok ini mempunyai kartu BPJS terutama masyarakat yang ktp-nya Depok.

Sebab APBD Kita sendiri sebenarnya cukup untuk hal itu. Namun tergantung pemimpinnya bisa tidaknya memposkan anggaran anggaran tersebut untuk sektor sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab prioritas utama adalah pendidikan dan kesehatan.

“Selama 15 tahun kita tahu Depok tidak terlalu berkembang, lain halnya dengan wilayah tetangga kita seperti Tangsel. Kondisinya sudah lebih maju dari kita.

“Saya berharap tahun depan ada generasi pimpinan yang baru yang bisa merubah kota Depok untuk lebih baik dan lebih maju. pembangunan ini bukan saja dinikmati oleh sebagian golongan tertentu saja tapi harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pembangunan bisa berjalan karena uang dari masyarakat, dan uangnya tersebut harus kembali lagi ke masyarakat.

Ini adalah uang rakyat dari APBD makanya sektor mana yang memang menjadi prioritas harus di utamakan. Untuk itu masyarakat harus jeli dan pintar dalam memilih pemimpin.

Carilah pemimpin yang bisa mengayomi seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Dan itu semua ada dalam pribadi bang Pradi. Jadi Pilihlah Pradi – Afifah, pilihlah Pradi – Afifah sekali lagi pilihlah Pradi – Afifah, Pungkasnya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Kota Depok H. Hamzah. SE. MM yang juga Politisi Partai Gerindra menyampaikan rasa syukurnya bahwa acara Deklarasi sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami dari tim koalisi bersyukur alhamdulillah bahwa Deklarasi sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar” ucapnya.

Menurut Hamzah terselenggaranya acara ini adalah sebuah motivasi, karna semua bisa terwujud dengan memakai dana dan modal sendiri.

“Masyarakat memang secara antusias membentuk relawan-relawan dengan memakai dana dan modal sendiri karena masyarakat sudah jenuh dengan keadaan yang ada dan ingin ada perubahan di Kota Depok.

Banyak acara acara seperti ini yang dilakukan masyarakat, dari setiap kelompok, ormas, dan lain lain karena ingin ada perubahan. Mereka rela mengeluarkan dana dari kocek sendiri untuk membuat spanduk, baliho, dan lain lainnya.

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (PP GAMKI) masa bakti 2019-2022 resmi dikukuhkan

Dalam acara pengukuhan Pengurus Pusat GAMKI hadir para undangan seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua MPO GAMKI masa bakti 2019-2022 Michael Wattimena, Pelayanan Firman Pendeta Ronny Mandang dan lainnya.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (PP GAMKI) masa bakti 2019-2022 resmi dikukuhkan pada Jumat, 11 Oktober 2019 di Grha Oikumene, Jl. Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat. PP GAMKI periode 2019-2024 ini dinakhodai oleh Willem Wendik, S.Sos sebagai Ketua Umum dan Sahat Sinurat, ST, MT sebagai Sekretaris Umum.

Willem dalam pidatonya yang berisikan 13 pokok pikiran dengan tema “GAMKI Ditengah Kehidupan Demokrasi Indonesia” menyampaikan beberapa pemikiran bahwa Gereja masih kekuatan pemersatu umat di Indonesia dan Pemuda Kristen menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia.

“Ditengah ancaman disintegrasi sosial dan bangsa seperti masalah Papua, ideologi, mayoritas-minoritas dan lainnya mempengaruhi dan melemahkan kekuatan pluralisme dan ideologi Pancasila, Gereja dan Umat Kristen menjadi kekuatan penting untuk menjaga demokrasi di negeri ini.

GAMKI sebagai wadah berkumpulnya pemuda Kristen menjadi kekuatan untuk memberikan advice/solusi sekaligus menjawab berbagai persoalan bangsa,” kata Willem kepada wartawan.

Willem menyebut Indonesia sebagai rumah besar harus terus dijaga dan dirawat termasuk termasuk memperhatikan masalah kemanusiaan dan konflik di Papua, masyarakat adat, persoalan HAM dan lainnya.

“GAMKI terpanggil untuk terus menjaga 4 pilar kebangsaan seperti Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika termasuk mempertahankan nilai-nilai bangsa seperti budaya dan adat istiadat,” jelasnya.

Berikut ini 13 butir pokok-pokok pikiran yang menjadi pidato Ketua Umum DPP GAMKI periode 2019-2022:

1. Gereja masih menjadi kekuatan pemersatu umat di Indonesia.

2. Pemuda Kristen menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia.

3. Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam percaturan politik identitas di Indonesia.

4.Konflik di Tanah Papua adalah persoalan kemanusiaan yang harus menjadi perhatian Gereja dan juga negara secara serius.

5. Gereja Masih Belum Mendapatkan Kebebasan di Negara Pancasila.

6. Masyarakat Adat masih menjadi korban investasi di Indonesia.

7. Kewajiban mempertahankan demokrasi, kebebasan berpendapat, berkumpul / berorganisasi, perlindungan HAM di Indonesia.

8. Kewajiban mendorong reformasi Birokrasi, dan Penuntasan Agenda Korupsi di Indonesia.

9. Penguatan sistem hukum di Indonesia.

10. Indonesia menjadi bagian dari komunitas global.

11. Merawat Hutan Tropis Indonesia.

12. Tantangan ideologi transnasional di era milenial.

13. Dukungan terhadap pemerintahan Jokowi Jilid II