Connect with us

Metro

Adakah Kebijakan Pro Bumi Putra di 2019 -2024

Published

on

Jakarta – Memang tidak pernah dibahas secara terbuka adanya ketimpangan antara bumi putra dengan kelompok bisnis yang Iebih mapan.

Jika ketimpangan itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan terjadi kecemburuan sosial yang mendalam dan bisa berujung menjadi konflik dan kerusuhan sosial. Di masa Ialu soal soal yang sering memicu kerusuhan sosial Iebih besar seperti di Solo tahun 1980an, Situbondo Jawa Timur 1996 dan peristiwa Mei 1998 di Jakarta. Jumat.(29/3/2019)

Pertanyaan mendasar: apakah kita akan terus membiarkan kecemburuan sosial dan ekonomi itu terus berlangsung?

Memang pada masa Habibie muncul inpres pelarangan penggunaan istilah ”pribum’i dan non pribimi” karena sering dianggap sebagai ungkapan rasis. Menurut hemat kami, sudah waktunya kita membahas dan mengurangi perbedaan-perbedaan itu secara rasional dan bertahap.

Pembangunan jika hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, sering menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Adalah penting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equality) sehingga menciptakan harmoni yang langgeng diantara berbagai latar belakang sosial dan kelompok etnis di Indonesia.

Kami sangat ingin bertanya kepada kedua Capres, apakah mereka punya komitmen pada visi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan keadilan (growth with equality), sehingga bermanfaat untuk kemajuan dan kesatuan Indonesia?

Apakah Capres 01 dan Capres 02 mau memperbaiki ketidakadilan, ketimpangan dan kecemburuan sosial yang ada dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada bdmi putra (affirmative policy) yang memberikan kesempatan Iebih luas agar mobilitas vertika bumi putra semakin meningkat?

Dalam sejarahnya, affirmative policy dimulai dari Amerika Serikat untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan, misal untuk warga kulit
hitam dan perempuan dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan sosial. Affirmative action policy untuk mayoritas dimulai di Malaysia dibawah Tun Hussein Onn sehabis kerusuhan sosial di Malaysia tahun 1969.

Affirmative Policy tersebut bisa dirumuskan dalam bentuk akses terhadap kredit, proyekproyek pembangunan pemerintah, integrasi sosial dan profesional diantara kelompok di Indonesia, dll.

Kami bertanya dan berharap adanya jawaban tegas dari kedua Capres sebelum dilaksanakannya Pilpres pada 17 April 2019 nanti.

Continue Reading
6 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

LKAP Kulon Progo Dorong Pemerintah Lebih Responsif Guna Tingkatkan Indeks Harmoni Indonesia

Published

on

By

Kulon progo,14/5/2026, – Karyapost.comSuasana hangat dan penuh optimisme menyelimuti Tabebuya Resto, Wates, beberapa hari yang lalu saat jajaran perwakilan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkumpul dalam sebuah agenda strategis.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Kesbangpol DIY bekerja sama dengan Kesbangpol Kulon Progo tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi daerah, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi survei Indeks Harmoni Indonesia (IHI) yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juni 2026 mendatang.

Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kulon Progo ini menjadi ruang dialektika yang kaya, mempertemukan berbagai sudut pandang mulai dari narasumber kementerian yang hadir melalui sambungan virtual, praktisi akademisi, hingga pimpinan Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo.

Priyo Santoso SH Dalam paparannya menekankan bahwa harmoni di tengah masyarakat tidak hadir secara instan melainkan hasil dari kepercayaan publik terhadap kehadiran negara yang responsif kemudian menyoroti bahwa pemerintah ke depan dituntut untuk lebih adaptif terhadap dinamika persoalan di akar rumput agar harmoni di semua bidang dapat benar-benar terwujud secara alami.

Menurutnya kinerja pemerintah yang peka terhadap aspirasi warga bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kohesi di tingkat daerah maupun nasional ujarnya disampaikan kepada awak media.

Kehadiran lintas OPD dalam pertemuan di Tabebuya Resto ini pun menjadi simbol penting bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kolektif dengan persiapan matang menuju survei IHI pada Juni 2026, terselip harapan besar agar DIY dan Kulon Progo mampu mencatatkan kenaikan angka indeks yang signifikan sebagai rapor nyata keberhasilan pelayanan publik.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga kajian, dan akademisi, diharapkan tercipta pola kerja yang lebih inklusif dan solutif, sehingga angka harmoni yang tinggi nantinya bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan cerminan dari kedamaian dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta Perluas Distribusi Kurban Hingga Wilayah 3T dan Palestina

Published

on

By

Jakarta — BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program “Kurban Berkah Baznas 1447 H/2026” bertema Kurban Jakarta Berkah Untuk Semua dengan memperluas distribusi hewan kurban ke kawasan padat dan miskin di Jakarta hingga wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di berbagai daerah Indonesia.

Program tersebut dipaparkan dalam kegiatan Public Expose Kurban Berkah 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ketua BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta, Ahmad H. Abubakar, mengatakan program kurban tahun ini dirancang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi distribusi maupun jumlah penerima manfaat.

Menurut Ahmad, program tersebut tidak sekadar menjadi pelaksanaan ibadah tahunan, tetapi juga diarahkan sebagai gerakan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, pemerataan distribusi pangan, dan penguatan solidaritas sosial.

“Program ini kami hadirkan dengan pendekatan yang lebih terukur, berbasis data, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di kawasan rentan sosial dan wilayah pelosok,” ujar Ahmad.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis data center PSCL guna memastikan distribusi kurban tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan di lima wilayah administrasi DKI Jakarta hingga Kepulauan Seribu.

Selain menyasar kawasan RW kumuh dan wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tinggi, lembaga tersebut juga menghadirkan program sosial “Urban Fest Kampung Tanpa Matahari” di kawasan padat penduduk Jakarta Pusat yang minim akses cahaya matahari akibat kondisi permukiman berhimpitan.

Sementara itu, Pimpinan Bidang Distribusi dan Pendayagunaan BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Bahaudin, mengatakan program kurban tahun ini menargetkan distribusi manfaat kepada sekitar 10 ribu mustahik di berbagai wilayah Indonesia.

Distribusi dilakukan melalui tujuh program utama, mulai dari “Qurban Berkah Jakarta”, distribusi kurban ke wilayah 3T dan desa minim akses, program kurban ASN dan Korpri, sedekah daging, hingga kurban untuk Palestina.

“Tercatat lebih dari 4.000 desa menjadi sasaran distribusi manfaat kurban melalui jaringan kemitraan dan masjid binaan,” kata Bahaudin.

Untuk mempermudah masyarakat, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta juga menghadirkan layanan kurban berbasis digital melalui aplikasi dan situs resmi. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pembayaran, hingga memantau distribusi kurban secara real-time dan transparan.

Menurut Bahaudin, digitalisasi layanan dilakukan agar proses distribusi berjalan terbuka dan dapat dipantau langsung oleh para pekurban, termasuk dokumentasi penyaluran hingga ke daerah pelosok penerima manfaat.

Dalam Public Expose tersebut, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta turut memperkenalkan berbagai pilihan hewan kurban dengan harga kompetitif. Kambing atau domba reguler ditawarkan mulai Rp2,19 juta hingga Rp2,29 juta, sedangkan kambing premium berbobot 25–30 kilogram dipasarkan mulai Rp2,79 juta hingga Rp2,89 juta.

Adapun sapi kurban berbobot 200–300 kilogram tersedia mulai Rp12,69 juta hingga Rp19,99 juta, termasuk program sapi super dan sapi olahan kaleng yang disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan dan cadangan logistik kebencanaan.

Meski menawarkan harga terjangkau, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh hewan kurban memenuhi prinsip ASUH, yakni Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Selain itu, program kurban tahun ini juga mengusung konsep Green Qurban melalui pengurangan penggunaan plastik dalam distribusi daging kurban dan pemanfaatan kemasan ramah lingkungan.

Melalui program tersebut, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta berharap Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial dan memperluas pemerataan manfaat kurban bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

“Kurban Bapak dan Ibu sekeluarga adalah kebahagiaan bagi mereka yang menerima,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT Kritik Pernyataan Amien Rais soal Teddy dan Prabowo

Published

on

By

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT menggelar konferensi pers untuk menanggapi video viral berisi pernyataan Amien Rais yang dinilai menyerang secara pribadi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya serta merendahkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Konferensi pers tersebut berlangsung di kawasan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026), dan dihadiri sejumlah pengurus organisasi serta awak media nasional.

Ketua Umum DPP RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT, T. Helmy, menilai pernyataan yang disampaikan Amien Rais telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan berpotensi mencederai etika komunikasi politik nasional.

“Kami menilai pernyataan tersebut tidak hanya menyerang pribadi Letkol Teddy Indra Wijaya, tetapi juga telah menyentuh kehormatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebagai relawan pendukung Presiden, kami merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka kepada publik,” ujar T. Helmy dalam konferensi pers.

Dalam kesempatan itu, RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT juga menyoroti pentingnya tanggung jawab moral para tokoh nasional dalam menyampaikan pendapat di ruang publik agar tidak memicu polemik maupun perpecahan di tengah masyarakat.

Menurut T. Helmy, setiap tokoh bangsa diharapkan mampu menjaga suasana demokrasi yang sehat melalui penyampaian kritik yang santun dan beretika.

Selain itu, organisasi tersebut mengingatkan pentingnya keteladanan para tokoh nasional, termasuk dalam menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban sebagai warga negara.

“Kami berharap seluruh tokoh nasional dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, baik dalam ucapan maupun tindakan sebagai warga negara yang taat hukum,” lanjutnya.

RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT menegaskan dukungannya terhadap terciptanya ruang demokrasi yang sehat, santun, dan beretika tanpa adanya serangan personal maupun narasi yang dinilai merendahkan martabat individu maupun lembaga negara.

Continue Reading

Trending