Connect with us

Metro

Adakah Kebijakan Pro Bumi Putra di 2019 -2024

Published

on

Jakarta – Memang tidak pernah dibahas secara terbuka adanya ketimpangan antara bumi putra dengan kelompok bisnis yang Iebih mapan.

Jika ketimpangan itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan terjadi kecemburuan sosial yang mendalam dan bisa berujung menjadi konflik dan kerusuhan sosial. Di masa Ialu soal soal yang sering memicu kerusuhan sosial Iebih besar seperti di Solo tahun 1980an, Situbondo Jawa Timur 1996 dan peristiwa Mei 1998 di Jakarta. Jumat.(29/3/2019)

Pertanyaan mendasar: apakah kita akan terus membiarkan kecemburuan sosial dan ekonomi itu terus berlangsung?

Memang pada masa Habibie muncul inpres pelarangan penggunaan istilah ”pribum’i dan non pribimi” karena sering dianggap sebagai ungkapan rasis. Menurut hemat kami, sudah waktunya kita membahas dan mengurangi perbedaan-perbedaan itu secara rasional dan bertahap.

Pembangunan jika hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, sering menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Adalah penting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equality) sehingga menciptakan harmoni yang langgeng diantara berbagai latar belakang sosial dan kelompok etnis di Indonesia.

Kami sangat ingin bertanya kepada kedua Capres, apakah mereka punya komitmen pada visi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan keadilan (growth with equality), sehingga bermanfaat untuk kemajuan dan kesatuan Indonesia?

Apakah Capres 01 dan Capres 02 mau memperbaiki ketidakadilan, ketimpangan dan kecemburuan sosial yang ada dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada bdmi putra (affirmative policy) yang memberikan kesempatan Iebih luas agar mobilitas vertika bumi putra semakin meningkat?

Dalam sejarahnya, affirmative policy dimulai dari Amerika Serikat untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan, misal untuk warga kulit
hitam dan perempuan dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan sosial. Affirmative action policy untuk mayoritas dimulai di Malaysia dibawah Tun Hussein Onn sehabis kerusuhan sosial di Malaysia tahun 1969.

Affirmative Policy tersebut bisa dirumuskan dalam bentuk akses terhadap kredit, proyekproyek pembangunan pemerintah, integrasi sosial dan profesional diantara kelompok di Indonesia, dll.

Kami bertanya dan berharap adanya jawaban tegas dari kedua Capres sebelum dilaksanakannya Pilpres pada 17 April 2019 nanti.

Continue Reading
6 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

Sekda Jawa Barat Herman Suryatman Jadi Narasumber Bimtek DPRD PBB Se-Indonesia di Jakarta 2026

Published

on

By

Jakarta, 28 April 2026 – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) se-Indonesia yang berlangsung pada 27–29 April 2026 di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Suryatman memberikan pengarahan strategis kepada para peserta Bimtek pada Selasa (28/4) malam. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kapasitas, wawasan, serta profesionalisme anggota DPRD PBB dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah masing-masing.

Dalam pemaparannya, Herman menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan nasional serta mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Anggota DPRD memiliki peran strategis sebagai representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memahami regulasi, serta mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik,” ujar Herman dalam arahannya.

Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam PBB. Selain mendapatkan materi dari narasumber nasional, peserta juga memanfaatkan forum ini sebagai ajang konsolidasi dan berbagi pengalaman antarwakil rakyat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para anggota DPRD PBB semakin solid dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kemajuan bangsa Indonesia.

Continue Reading

Metro

DPC PBB Kabupaten Bima Optimistis Raih Satu Fraksi Penuh di Bawah Kepemimpinan Baru

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bima menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan partai di bawah kepemimpinan baru.

Hal ini disampaikan oleh Ahmad, anggota DPRD Bima dari Fraksi PBB sekaligus anggota Komisi IV, saat ditemui awak media di Hotel Swiss-Bel Cawang, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ahmad menegaskan bahwa dinamika internal partai, termasuk perkembangan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), menunjukkan arah yang positif. Ia menyebut bahwa kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa PBB menjadi lebih solid, kuat, dan berkembang ke depan.

“Kami semakin yakin dan percaya, Insya Allah PBB ke depan di bawah kepemimpinan ketua umum yang baru akan menjadi lebih baik. Ini yang menjadi harapan kami bersama,” ujar Ahmad.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa seluruh jajaran PBB di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten dan Kota Bima, menyatakan dukungan penuh terhadap program-program yang dirancang oleh pimpinan pusat.

Sebagai bentuk optimisme tersebut, PBB menargetkan pencapaian satu fraksi penuh di DPRD, yakni empat kursi, pada pemilihan legislatif mendatang. Menurut Ahmad, target tersebut realistis mengingat soliditas kader dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PBB di wilayah Bima.

Ia juga berharap ketua umum yang baru dapat melakukan kunjungan langsung ke daerah untuk melihat perkembangan dan memperkuat basis dukungan masyarakat.

“Kami berharap beliau dapat berkunjung ke Kabupaten dan Kota Bima, sehingga dapat melihat langsung perkembangan di lapangan. Kehadiran beliau tentu akan meningkatkan semangat masyarakat untuk mendukung PBB,” tambahnya.

Selain itu, Ahmad menekankan pentingnya kontribusi nyata partai kepada masyarakat, khususnya melalui program-program sosial yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

“Kami berharap PBB ke depan tidak hanya meningkatkan perolehan kursi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi sosial yang signifikan bagi masyarakat di daerah kami,” tutupnya.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari seluruh kader di NTB, PBB optimistis mampu meningkatkan perolehan kursi dan memperkuat posisinya di kancah politik daerah, sekaligus menjadi partai yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Metro

Muhammad Maulidi Ketua DPC PBB Lombok Tengah Targetkan Empat Kursi DPRD, Bimtek Nasional Jadi Ajang Penguatan Kader

Published

on

By

Jakarta – Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang diselenggarakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada 27–29 April 2026 di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, menjadi momentum strategis dalam memperkuat kapasitas dan peran kader legislatif di seluruh Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh anggota legislatif dari berbagai daerah, dengan fokus utama pada peningkatan pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab legislatif, sekaligus memperkuat konsolidasi partai menjelang agenda politik ke depan.

Ketua DPC PBB Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Maulidi, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam Bimtek ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan struktur partai di daerah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 melalui PBB dari daerah pemilihan (dapil) 3.

“Alhamdulillah, setelah satu tahun dilantik, saya diberikan amanah oleh TPP untuk menjadi Ketua DPC PBB Lombok Tengah melalui proses pemilihan yang demokratis,” ujarnya.

Maulidi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus menyusun struktur partai guna menghadapi verifikasi faktual yang akan datang. Selain itu, PBB Lombok Tengah juga telah menetapkan target politik yang realistis untuk Pemilu mendatang.

“Di Lombok Tengah terdapat enam dapil. Kami menargetkan minimal empat kursi DPRD agar dapat membentuk satu fraksi utuh,” jelasnya.

Menurutnya, target tersebut disusun berdasarkan komposisi DPRD Lombok Tengah yang berjumlah 50 anggota, dengan kebutuhan minimal empat kursi untuk membentuk fraksi di parlemen daerah.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya konsolidasi menyeluruh antara tingkat pusat hingga daerah, mulai dari TPP, DPW, hingga DPC, guna menyatukan persepsi dan semangat dalam mencapai target partai.

“DPP tentu menargetkan agar PBB bisa kembali lolos ke Senayan. Sementara di daerah, kami fokus pada penambahan kursi, bahkan jika memungkinkan menargetkan posisi pimpinan DPRD,” tambahnya.

Bimtek Nasional ini diharapkan mampu menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kapasitas kader serta memperkuat soliditas partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Continue Reading

Trending