Connect with us

Metro

Adakah Kebijakan Pro Bumi Putra di 2019 -2024

Published

on

Jakarta – Memang tidak pernah dibahas secara terbuka adanya ketimpangan antara bumi putra dengan kelompok bisnis yang Iebih mapan.

Jika ketimpangan itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan terjadi kecemburuan sosial yang mendalam dan bisa berujung menjadi konflik dan kerusuhan sosial. Di masa Ialu soal soal yang sering memicu kerusuhan sosial Iebih besar seperti di Solo tahun 1980an, Situbondo Jawa Timur 1996 dan peristiwa Mei 1998 di Jakarta. Jumat.(29/3/2019)

Pertanyaan mendasar: apakah kita akan terus membiarkan kecemburuan sosial dan ekonomi itu terus berlangsung?

Memang pada masa Habibie muncul inpres pelarangan penggunaan istilah ”pribum’i dan non pribimi” karena sering dianggap sebagai ungkapan rasis. Menurut hemat kami, sudah waktunya kita membahas dan mengurangi perbedaan-perbedaan itu secara rasional dan bertahap.

Pembangunan jika hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, sering menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Adalah penting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equality) sehingga menciptakan harmoni yang langgeng diantara berbagai latar belakang sosial dan kelompok etnis di Indonesia.

Kami sangat ingin bertanya kepada kedua Capres, apakah mereka punya komitmen pada visi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan keadilan (growth with equality), sehingga bermanfaat untuk kemajuan dan kesatuan Indonesia?

Apakah Capres 01 dan Capres 02 mau memperbaiki ketidakadilan, ketimpangan dan kecemburuan sosial yang ada dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada bdmi putra (affirmative policy) yang memberikan kesempatan Iebih luas agar mobilitas vertika bumi putra semakin meningkat?

Dalam sejarahnya, affirmative policy dimulai dari Amerika Serikat untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan, misal untuk warga kulit
hitam dan perempuan dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan sosial. Affirmative action policy untuk mayoritas dimulai di Malaysia dibawah Tun Hussein Onn sehabis kerusuhan sosial di Malaysia tahun 1969.

Affirmative Policy tersebut bisa dirumuskan dalam bentuk akses terhadap kredit, proyekproyek pembangunan pemerintah, integrasi sosial dan profesional diantara kelompok di Indonesia, dll.

Kami bertanya dan berharap adanya jawaban tegas dari kedua Capres sebelum dilaksanakannya Pilpres pada 17 April 2019 nanti.

Continue Reading
6 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

DPP APDESI Gelar Pelantikan Pengurus dan Rakernas Periode 2026–2031

Published

on

By

JAKARTA, 16 Februari 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) hari ini menyelenggarakan Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Periode 2026–2031 yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan di Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi nasional pemerintah desa dalam memperkuat peran strategis desa sebagai fondasi pembangunan Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina APDESI Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., Wakil Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, anggota DPRD Moh. Hatta, para pejabat tinggi pratama di lingkungan kementerian dan lembaga, staf khusus dan tenaga ahli, para bupati termasuk Bupati Pandeglang, serta ratusan kepala desa dari berbagai provinsi di Indonesia.

Acara diawali dengan pembukaan dan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pelantikan dan Rakernas.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP APDESI H. Junaedi Mulyono, S.H. menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat komitmen bersama membangun desa sebagai pilar utama negara.

Ia menyampaikan bahwa desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang, desa memiliki ruang besar untuk tumbuh mandiri melalui inovasi dan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

Dalam pidatonya, ia juga mencontohkan pengalaman Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang berhasil bangkit melalui pengelolaan potensi lokal dan penguatan BUMDes sehingga mampu menjadi desa mandiri dan percontohan nasional.

Desa harus berani mandiri dan tidak bergantung semata pada bantuan. Potensi desa sangat besar, yang dibutuhkan adalah keberanian, inovasi, dan pengelolaan yang akuntabel, ujarnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd. dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dalam sambutannya menegaskan bahwa desa memegang peranan sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa kekuatan pangan Indonesia bertumpu pada produktivitas desa.

Ketahanan pangan dimulai dari desa. Jika desa kuat dalam produksi dan distribusi, maka bangsa ini akan kuat. Karena itu, kepala desa harus memperkuat koperasi dan BUMDes sebagai motor ekonomi rakyat, tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat siap mendukung penguatan sektor pertanian, distribusi hasil panen, serta pengembangan ekosistem ekonomi desa agar masyarakat desa semakin sejahtera.

Memasuki agenda inti, acara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal DPP APDESI Wahyudin Mapparenta, S.IP., M.Si., yang membacakan susunan kepengurusan DPP APDESI Periode 2026–2031 beserta mandat organisasi untuk lima tahun ke depan.

Setelah pembacaan SK, prosesi pelantikan dilakukan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Dewan Pembina APDESI. Prosesi berlangsung khidmat dan disaksikan seluruh tamu undangan serta peserta Rakernas.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para kepala desa berprestasi dari berbagai daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan desa, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Rakernas yang digelar setelah pelantikan membahas berbagai agenda strategis lima tahun ke depan, antara lain penguatan kapasitas aparatur desa, perlindungan hukum kepala desa, transformasi digital desa, penguatan koperasi dan BUMDes, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi lokal.

Pelantikan dan Rakernas DPP APDESI 2026–2031 hari ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan nasional. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh kepala desa, APDESI berkomitmen membawa desa menuju kemandirian, kesejahteraan, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

Continue Reading

Metro

Supandi Kepala Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur : Komitmen Pemerintah Desa Sumberkola untuk Bersinergi dan Optimalkan Program Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

Jakarta, – Kepala Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Supandi, menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Periode 2026–2031 yang digelar di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Senin (16/02/26).

Kegiatan bertema “Konsolidasi APDESI dalam Sinergi Asta Cita dan Panca Nusantara” ini diikuti sekitar 1.000 peserta dari 37 DPD APDESI Provinsi, 416 DPC APDESI Kabupaten, dan 18 DPC APDESI Kota se-Indonesia. Rakernas menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus penegasan peran desa dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pelantikan DPP APDESI periode 2026–2031 dipimpin oleh Ketua Umum terpilih H. Junaedhi Mulyono, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, didampingi Sekretaris Jenderal Wahyudin Mapparenta.

Dalam wawancara usai kegiatan, Supandi menyampaikan harapan besar terhadap kepengurusan baru DPP APDESI agar mampu mengorkestrasi jajaran di seluruh Indonesia.

“Dengan dilantiknya pengurus DPP yang baru, kita punya harapan besar agar bisa mengorkestra teman-teman di bawah, sehingga tercipta simbiosis mutualisme dengan kementerian-kementerian yang membidangi desa,” ujar Supandi.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah desa dan kementerian menjadi kunci dalam menyukseskan berbagai program nasional, termasuk program Presiden Prabowo di bidang pembangunan dan ketahanan pangan.

“Tujuannya satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan program-program seperti KDMP maupun program padat karya yang diamanatkan melalui Permendes dan PMK, daya ungkit ekonomi pedesaan harus meningkat,” jelasnya.

Program Unggulan Desa Sumberkola

Supandi menjelaskan, di Situbondo khususnya Desa Sumberkola, sejumlah program strategis telah berjalan. KDMP sudah terlaksana, begitu pula program padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal.

Dalam pengembangan koperasi desa, Sumberkola telah membangun gerai desa serta menjalankan beberapa unit usaha hasil musyawarah desa (musdes).

“Di desa kami ada budidaya kepiting soka, gerai kebutuhan pokok, dan beberapa usaha lainnya. Ini untuk menyambungkan program ketahanan pangan yang sudah didengungkan oleh Bapak Presiden,” ungkapnya.

Menurutnya, koperasi desa bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi instrumen penting untuk mendukung petani, pelaku perikanan, dan UMKM desa agar memiliki akses pasar dan distribusi yang lebih kuat.

Sebagai organisasi yang menaungi kepala desa dan perangkat desa aktif maupun purna bakti di seluruh Indonesia, DPP APDESI berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan desa, memperjuangkan kesejahteraan aparatur desa, serta memperkuat posisi desa dalam tata kelola pemerintahan nasional.

Kehadiran Supandi dalam Rakernas ini menegaskan komitmen Pemerintah Desa Sumberkola untuk terus bersinergi dan mengoptimalkan program desa demi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Metro

Sugiyanto Kepala Desa dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur : “Dengan Lahirnya Kopdes Kebutuhan Permodalan Hingga Penyerapan Hasil Panen Ditampung Menjadi Harapan Besar Bagi Masyarakat”

Published

on

By

JAKARTA – Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) periode 2026–2031 berlangsung khidmat di Auditorium Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Senin (16/2/2026). Kegiatan nasional yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia.

Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi kepala desa secara nasional sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan desa untuk lima tahun ke depan. Pelantikan pengurus baru menandai dimulainya kepengurusan DPP APDESI periode 2026–2031 yang diharapkan mampu memperkuat peran desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional.

Dalam pelantikan tersebut, H. Junaedi, M.S.H. resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP APDESI periode 2026–2031. Ia didampingi Wahyudi Mapparenta, S.IP., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal, Rustam Fatoni, S.Pd. sebagai Ketua Harian, serta Amren, S.H. sebagai Bendahara Umum. Susunan kepengurusan ini diharapkan dapat membawa APDESI semakin solid, profesional, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan desa.

Selain pelantikan, Rakernas APDESI menjadi forum strategis untuk membahas dan menetapkan program kerja organisasi selama lima tahun ke depan. Sejumlah isu prioritas mengemuka dalam pembahasan, di antaranya penguatan kapasitas kepala desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta penguatan sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat dan daerah.

Para peserta Rakernas menegaskan komitmen APDESI untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. APDESI juga menekankan pentingnya peran desa dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional, terutama melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sugiyanto, menyoroti persoalan yang masih dihadapi para petani di wilayahnya, khususnya keterbatasan permodalan menjelang masa panen. Ia menjelaskan, kawasan Paketan dikenal sebagai sentra pertanian dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor persawahan dan perkebunan. Namun, banyak petani masih mengalami kendala anggaran akibat persoalan pengelolaan koperasi.

“Sebagian besar petani sebenarnya sudah siap panen, tetapi terkendala modal. Mereka memiliki koperasi sendiri, namun selama ini masih banyak yang bergantung pada peladinya,” ujarnya.

Meski demikian, Sugiyanto optimistis persoalan tersebut dapat teratasi dengan hadirnya Koperasi Desa (Kopdes) yang direncanakan mulai berjalan dalam tiga bulan ke depan. “Dengan lahirnya Kopdes, kebutuhan permodalan hingga penyerapan hasil panen dapat ditampung. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat,” katanya.

Terkait pelantikan pengurus baru APDESI, Sugiyanto berharap momentum ini dapat memperkuat peran organisasi kepala desa dalam mendukung pembangunan desa dan sektor pangan nasional. “Harapan kami, APDESI semakin jaya, semakin mengudara, dan mampu bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Pelantikan dan Rakernas DPP APDESI periode 2026–2031 ini berlangsung istimewa karena dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan serta dihadiri sejumlah kepala daerah dan kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia.

Continue Reading

Trending