Connect with us

Metro

Adakah Kebijakan Pro Bumi Putra di 2019 -2024

Published

on

Jakarta – Memang tidak pernah dibahas secara terbuka adanya ketimpangan antara bumi putra dengan kelompok bisnis yang Iebih mapan.

Jika ketimpangan itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan terjadi kecemburuan sosial yang mendalam dan bisa berujung menjadi konflik dan kerusuhan sosial. Di masa Ialu soal soal yang sering memicu kerusuhan sosial Iebih besar seperti di Solo tahun 1980an, Situbondo Jawa Timur 1996 dan peristiwa Mei 1998 di Jakarta. Jumat.(29/3/2019)

Pertanyaan mendasar: apakah kita akan terus membiarkan kecemburuan sosial dan ekonomi itu terus berlangsung?

Memang pada masa Habibie muncul inpres pelarangan penggunaan istilah ”pribum’i dan non pribimi” karena sering dianggap sebagai ungkapan rasis. Menurut hemat kami, sudah waktunya kita membahas dan mengurangi perbedaan-perbedaan itu secara rasional dan bertahap.

Pembangunan jika hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, sering menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Adalah penting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equality) sehingga menciptakan harmoni yang langgeng diantara berbagai latar belakang sosial dan kelompok etnis di Indonesia.

Kami sangat ingin bertanya kepada kedua Capres, apakah mereka punya komitmen pada visi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan keadilan (growth with equality), sehingga bermanfaat untuk kemajuan dan kesatuan Indonesia?

Apakah Capres 01 dan Capres 02 mau memperbaiki ketidakadilan, ketimpangan dan kecemburuan sosial yang ada dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada bdmi putra (affirmative policy) yang memberikan kesempatan Iebih luas agar mobilitas vertika bumi putra semakin meningkat?

Dalam sejarahnya, affirmative policy dimulai dari Amerika Serikat untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan, misal untuk warga kulit
hitam dan perempuan dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan sosial. Affirmative action policy untuk mayoritas dimulai di Malaysia dibawah Tun Hussein Onn sehabis kerusuhan sosial di Malaysia tahun 1969.

Affirmative Policy tersebut bisa dirumuskan dalam bentuk akses terhadap kredit, proyekproyek pembangunan pemerintah, integrasi sosial dan profesional diantara kelompok di Indonesia, dll.

Kami bertanya dan berharap adanya jawaban tegas dari kedua Capres sebelum dilaksanakannya Pilpres pada 17 April 2019 nanti.

Continue Reading
6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

Komisaris Independen LPN Perumahan Nasional H.M. Mujiono: “Kolaborasi dan Sinergi Untuk Mewujudkan Rumah Murah Bagi Masyarakat

Published

on

By

JAKARTA – HM Mujiono, S.IP, M.PD, yang baru saja dilantik sebagai Komisaris Independen LPN Perumahan Nasional, memulai peran barunya dengan penuh harapan dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam wawancara dengan awak media pada Senin (27/12) di sebuah hotel di Jakarta, Mujiono didampingi oleh Dr. H. Tubagus Bahrudin, SE, MM, anggota Dewan Komisaris LPN Perumahan, berbicara tentang visi dan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengemudi menyediakan rumah murah bagi masyarakat Indonesia.

Dengan pengalaman sebagai Ketua dan Anggota DPRD 2 Periode Di Kalimantan Timur, Dan Ketua Asosiasi DPRD Se Indonesia di Jakarta, serta berpengalaman di bidang bisnis properti di Jawa dan Kalimantan, Mujiono menegaskan bahwa dirinya sangat berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan baik, terutama untuk memastikan bahwa program rumah murah untuk masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. “Saya berharap dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengangkat sebagai komisaris independen ini, kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk menuntaskan masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujar Mujiono.

Mendorong Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat

Salah satu fokus utama yang diusung oleh Mujiono adalah mendukung program pemerintah dalam menyediakan 3 juta unit rumah untuk masyarakat. “Saya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD dan Ketua Asosiasi DPR di Jawa dan Kalimantan, pengalaman tersebut memberi saya pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola proyek perumahan,” ungkapnya.

Mujiono percaya bahwa kolaborasi antara jajaran direksi LPN Perumahan dan komisaris adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, dengan sinergi yang kuat, banyak hal yang bisa dicapai. Sebagai contoh, ia menyarankan untuk memberikan lahan secara gratis di daerah Tangerang, yang dapat digunakan untuk membangun rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Program Jangka Pendek dan Menengah untuk Kolaborasi

Mujiono juga menyampaikan bahwa LPN Perumahan Nasional akan segera merancang program jangka pendek dan menengah. “Pada tahap awal, kami akan bekerja sama dengan jajaran arah untuk memetakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil, seperti pendataan lokasi dan identifikasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mujiono menambahkan bahwa pemilihan wilayah-wilayah seperti Tangerang, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur akan menjadi fokus utama untuk program rumah murah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan perumahan di daerah-daerah tersebut dapat teratasi dengan baik.

Prioritas kepada Masyarakat Menengah ke Bawah

Salah satu prioritas utama LPN Perumahan di bawah kepemimpinan Mujiono adalah memastikan bahwa rumah yang dibangun dapat dijangkau oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Ia menekankan bahwa, sebagai bagian dari program pemerintah, perumahan yang dibangun harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau.

“Tujuan utama kami memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki rumah. Kami ingin agar setiap keluarga di Indonesia dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” ujar Mujiono dengan penuh keyakinan.

Kolaborasi Internal dan Eksternal

Mujiono juga menegaskan bahwa kolaborasi internal antara arah dan komisaris sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, LPN Perumahan juga akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk kontraktor dan organisasi lainnya, untuk mendukung program rumah murah.

Ia juga mengakui bahwa dalam perjalanan mencapai tujuan ini pasti akan ada tantangan dan kendala. Namun, dengan semangat kerja keras, ikhlas, dan komitmen untuk kepentingan masyarakat, Mujiono yakin semua masalah bisa teratasi. “Kami akan bekerja dengan hati yang ikhlas, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni,” kata Mujiono.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

Di akhir wawancara, Mujiono menyampaikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. “Doakan kami, semoga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kami ingin membantu pemerintah untuk mewujudkan impian rakyat Indonesia, terutama dalam hal perumahan,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran direksi LPN Perumahan yang telah mempercayakan dirinya untuk mengemban tugas sebagai Komisaris Independen. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Dengan komitmen yang kuat, pengalaman yang luas, dan visi yang jelas, HM Mujiono siap menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia, demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga.

Continue Reading

Metro

Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Bersama Pemuda Pemudi Indonesia (PPI) Gelar Syukuran dan Menyambut Isra Mi’raj

Published

on

By

Jakarta – Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) bersama Pemuda Pemudi Indonesia (PPI) mengadakan Menyambut Isra Mi’raj dan Syukuran Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur & Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 di Hotel Grand Paragon Jakarta pada hari Minggu, 25 Januari 2025.

Acara ini dihadiri oleh Pramono Anung (Calon Gubernur DKI Jakarta), Rano Karno (Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta), Asri Dewi Cotto (Ketua Pemuda Pemudi Indonesia),
Bambang Nurcahyadin (Ketua Gerakan Motor Indonesia), Beny Sanjaya (CEO Radja Soleiman Group) , Dr. Abdullah Sholikhudin (Dirut PT. Petro Gas), H. Sabri Saiman (Tokoh Masyarakat Jakarta), Ammarsjah Purba (Koordr. RBR)

Bambang Nurcahyadin (Ketua Gerakan Motor Indonesia) mengatakan ; Kami bersama Pemuda Pemudi Indonesia (PPI) Mencoba menfasilitasi para relawan yang sudah bahu membahu mendukung mensukseskan Pramono-Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024-2029, dimana hari ini kami mengadakan Syukuran Kemenangan Mas Pram-Bang Doel yang bertepatan dengan momen peringatan Isra Miradj.

Acara syukuran ini sebagai ucapan terima kasihkepada warga Jakarta yang menjaga perdamaian dalam Pilkada Jakarta yang lalu dan berharap Mas Pram-Bang Doel bisa mengemban amanah, cita-cita warga Jakarta untuk membawa Perubahan Kota Jakarta lebih maju lagi,” tutupnya.

Asri Dewi Cotto (Ketua Pemuda Pemudi Indonesia) mengatakan ; Berharap dengan kemenangan Pramono-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 semoga membawa perubahan kota Jakarta dibidang ekonomi termasuk dapat mengentaskan pengganguran di kota Jakarta dan kita tetap bersyukur kepada Allah SWT semoga dengan berkat rahmatnya kesehjateraan, pendidikan maupun kesehatan dapat dirasakan warga Jakarta dapat terpenuhi.

Saya pun juga berharap kepada Mas Pram-Bang Doel untuk kegiatan Pemuda-Pemudi yaitu perlu ada program UMKM, Bisnis, Star-up dan lainnya hingga bisa mengurangi pengganguran anak muda di kota Jakarta dan berharap juga dengan kepemimpinan Mas Pram-Bang Doel yaitu semoga Jakarta lebih baik lagi, ekonomi juga lebih baik dan pengganguran berkurang dan kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Jakarta,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Gerakan Pemuda Literasi Gelar Closing Ceremony Baitul Maqdis Camp 2025

Published

on

By

Jakarta – Alfahmu Institute, Gerakan Pemuda Literasi bersama Baitul Maqdis Institute menggadakan Baitul Maqolis Camp 2025 dengan tema “Besama Pemuda Mewujudkan Roadmap Nubuwah Untuk Pembebasan Baitul Maqdis” (24-26 Januari 2025) di Aula Masjid Al-Fuqran Jakarta pada hari Minggu, 26 Januari 2025.

Dalam Closing Ceremony Baitul Maqolis Camp 2025 dihadiri oleh ;
– *Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A.* _(Wakil Ketua MPR RI)_
– *Ahed Abu Al Atta* _(Direktur YPSP)_
– *Ust. Abdillah Onim* _(Aktivis Kemanusiaan untuk Palestina)_

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A. (Wakil Ketua MPR RI) mengatakan ; “Maka sangat penting bila Pemerintah Indonesia baik secara langsung lewat Presiden maupun perwakilan melalui langkah-langkah yang lebih kongkrit lagi yaitu menggalang kebersamaan dengan negara-negara anggota PBB yang sudah lebih dari 173 negara yang mengakui Kemerdekaan Palestina yang untuk kemudian diajak lebih maju lagi betul-betul menghentikan penjajah Israel dengan memperjuangkan Palestina merdeka.

Secara prinsip Israel sudah hampir mengakui bagian Kemerdekaan Palestina dan bagaimana yang kemudian satu hal yang dalam konteks Indonesia menjadi sarana untuk membayar hutang Indonesia bagi Palestina yaitu hutang Indonesia terhadap Kemerdekaan Palestina.

Masyarakat Dunia, bahkan yang dulunya antipati dengan Palestina mendukung Israel malah berbalik mendukung Kemerdekaan Palestina terhadap penjajahan Israel termasuk ada beberapa negara yang berani memustuskan hubungan diplomasi dengan Israel seperti Honduras, Irlandia yang menutup Kedutaan Israel, Afrika Selatan mengadukan genosida Israel ke Mahkamah Internasional, dll dan ini sangat luar biasa.

Bahkan 2 resolusi terakhir dari Majelis Umum PPB yang didukung seluruh negara ASEAN juga mendukung Kemerdekaan Palestina bersama parlemen Indonesia untuk memaksimalisasi usaha diplomasi dengan mengalang kebersamaan lebih dari 173 negara PBB yang sudah mengakui Kemerdekaan Palestina untuk benar Palestina Merdeka dengan ibukota Yerusalem dengan menghentikan Israel menjajah Palestina.

Perjuangan untuk pembebasan Baitul Maqdis adalah tanggung jawab bersama umat Islam di seluruh dunia. Sebagai simbol peradaban dan kebebasan, Baitul Maqdis memanggil kita untuk bersatu, menguatkan solidaritas, dan mengambil peran nyata dalam mendukung Palestina. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, memiliki amanah untuk terus menggelorakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, sesuai dengan amanat konstitusi kita. Melalui kegiatan seperti ini, semoga semangat pembebasan Baitul Maqdis semakin tumbuh di hati generasi muda,” tutupnya.

Continue Reading

Trending