Connect with us

Metro

KAMI INGIN MENGABDI UNTUK BANGSA

Published

on

Jakarta – Pengabdian dari ribuan lulusan dokter ini terhambat oleh surat edaran no. 598/E.E3/DT/2014 tanggal 8 juli 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah cq. Dikti, dimana jika selesai menempuh pendidikan profesi dan diyudisium setelah tanggal 8 juli 2014 maka tidak boleh diberikan ijazah.

Surat Edaran ini menjadi pegangan seluruh FK se-Indonesia sehingga kewajiban menerbitkan ijazah oleh kampus tidak lagi bisa dilakukan. Surat edaran tersebut ada karena lahirnya UU Pendidikan Dokter (Dikdok) No. 20 tahun

2013, setelah UU Dikdok berjalan Ijazah Dokter diartikan menjadi Sertifikat Profesi dan menjadi salah satu output Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) padahal tidak ada hubungan antara Ijazah Dokter dan Uji kompetensi. Yang ada ijazah dokter
menjadi syarat untuk mengikuti Uji kompetensi.

Perubahan ditariknya Ijazah Dokter sebelum mengikuti Uji Kompetensi yang
diselenggarakan oleh Dikti menjadi pemasungan terhadap lulusan Dokter. Banyak Lulusan

Dokter yang siap Mengabdi Untuk Bangsa namun harus gigit jari karena tidak bisa apa selain menunggu dan sampai saat ini kurang lebih 2000 lulusan dokter menjadi pengangguran. Hal ini tidak sejalan UUD 1945 dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian

Beredar opini publik bahwa jika mendapat ijazah yang menjadi ketakutan publik adalah kita tidak kompeten ketika berpraktek sebagai dokter.

Yang mau kami luruskan adalah ijazah itu hak kami yang telah selesai menempuh semua proses pendidikan di dalam
fakultas kedokteran. Untuk menjadi seorang dokter praktek tentulah harus mengikuti uji kompetensi dokter yang berstandart nasional

Tidak ada pekerjaan berarti tidak ada penghasilan. Tidak ada pemasukan tetapi harus terus membayar uang pendaftaran SPP tapi tidak melakukan kegiatan perkuliahan. sudah tidak ada beban kuliah (SKS-sistem kredit semester) yang kami tunggak. Sepertinya negara lebih mengutamakan Pekerja Asing dan Dokter Malah Dipersulit.

Solusi hanya satup yaitu Cabut surat edaran no. 598/E.E3/DT/2014 tanggal 8 juli 2014 yang digunakan FK se-Indonesia untuk menahan atau menangguhkan ijazah dokter agar kami bisa segera mengabdi bagi keluarga, bangsa dan negara.(hrt)

Continue Reading
2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metro

KSBSI Gelar Kongres VIII Tema Gerakan Serikat Buruh Yang Mandiri, Kuat dan Militan Menuju Welfare State

Published

on

By

Continue Reading

Metro

FKPT Kalsel Fokus Tangkal Radikalisme di Kalangan Anak Muda Lewat Kolaborasi dan Edukasi

Published

on

By

Jakarta – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan anak muda. Hal ini disampaikan oleh Kepala FKPT Kalsel, Muhammad Fauzi M, saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT ke-XII di Hotel Vasaka Cawang, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

“Sebelum saya menjadi Ketua FKPT Kalsel, saya sempat menjabat sebagai Kabid Penelitian pada tahun 2019. Dari hasil penelitian yang kami lakukan saat itu, ternyata anak-anak muda sangat rentan terpapar paham radikal,” ujar Fauzi.

Ia menjelaskan bahwa peran media sosial menjadi perhatian penting dalam upaya pencegahan. “Kepala BNPT juga berpesan agar kita terus berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo, termasuk melibatkan peran orang tua dalam pengawasan penggunaan internet oleh anak-anak mereka. Dari penelitian kami, anak muda cenderung tidak menyaring informasi dari internet, dan langsung membagikannya ke media sosial maupun ke teman-temannya. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena bisa menjadi bahaya besar di masa depan,” tambahnya.

Fauzi menyebutkan bahwa FKPT Kalsel sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kominfo dalam pengawasan akun-akun media sosial. Selain itu, mereka juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PGRI, serta organisasi pendidikan lainnya untuk memberikan edukasi langsung ke sekolah-sekolah.

“Kita mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan arahan dan pencerahan kepada para siswa dan tenaga pendidik agar tetap waspada terhadap bibit-bibit terorisme,” jelasnya.

Tak hanya itu, FKPT Kalsel juga aktif menggandeng komunitas-komunitas anak muda seperti komunitas sepeda dan olahraga. “Anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas ini rata-rata berusia 14 hingga 17 tahun, usia yang sangat rentan terpapar paham radikal jika tidak dibekali pengetahuan tentang isu-isu radikalisme,” ujar Fauzi.

  • Ia juga mendorong adanya muatan khusus terkait penanganan terorisme dan radikalisme dalam mata pelajaran di sekolah. “Perlu ada kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan daerah agar setiap mata pelajaran di sekolah dapat memasukkan materi mengenai pencegahan radikalisme dan terorisme, baik melalui media sosial maupun kegiatan ekstrakurikuler,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia (FORKKABI) Menggadakan Milad Ke 24 Tahun Dengan Tema “Mengglobalkan Adat Betawi & Meng-Indonesia-kan FORKKABI” Dan Satunan Anak Yatim

Published

on

By

Jakarta – Majelis Tinggi Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia (FORKKABI), Mayjend (Purn) Nachrowi Ramli menegaskan bahwa ditengah situasi yang tidak menentu, FORKKABI harus bisa mendekatkan barisan untuk menjaga NKRI dan berkontribusi dalam mengatasi permasalahan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Imam Nahrowi dalam acara Milad ke-24 FORKKABI dengan tema “Mengglobalkan Adat Betawi dan meng-Indonesia-kan FORKKABI”, Jumat (18/4/2025), di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Acara Milad FORKKABI ke-24 ini turut dihadiri oleh Ketum FORKKABI Mohammad Ihsan, Marsekal Muda TNI (Purn) Achmad Sajili, Ketua Bang Japar sekaligus Anggota DPD RI Fahira Idris, Dewan Pembina IKB & FBR, Desliana Desi, Ketua Bamus Betawi Eki Pitung, dan ketua ormas lainnya.

“Di usianya yang ke-24, saya mengingatkan bahwa FORKKABI merupakan bagian dari sejarah. Oleh karena itu kita harus menjaga Betawi diantaranya menjaga budaya Betawi dengan terus mengembangkannya. Kedua, kita harus menjaga keamanan Betawi dan menjaga NKRI,” ungkapnya.

Ketua Umum DPP FORKKABI, H. Mohammad Ihsan mengatakan, organisasi FORKKABI hadir dengan selalu ingin berkontribusi dan menjadi organisasi penyejuk, selalu melahirkan solusi baik di Pemerintahan, masyarakat maupun antar ormas.

 

“Saya lihat perwakilan dari berbagai ormas yang hadir dalam acara ini. Hal ini menjadi bagian dari konsolidasi untuk menghindari terjadinya antar ormas,” ujar Ihsan.

Melihat Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja akibat dimulainya perang dagang, Ia berharap agar langkah cerdas yang sedang dilakukan oleh pemerintah tersebut perlu didukung oleh masyarakat dan rakyat Indonesia.

“Pemerintah saat ini sedang mengatasi kondisi tersebut dengan mengambil langkah cerdas. Sekarang tugas ormas bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus kita dukung. Intinya FORKKABI harus sejalan dengan Pemerintah,” imbuhnya.

 

Continue Reading

Trending