Connect with us

Politik

Gerakan Bela Negara Mengawal Pemilu Jurdil Adalah Bela Negara

Published

on

Jakarta – Situasi pasca pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April 2019 lalu telah menyisakan berbagai masalah, polemik, dan potensi konflik di tengah masyarakat. Sehingga Gerakan Bela Negara (GBN) sebagai organisasi independen yang berasaskan Pancasila dan Undang Dasar 1945 serta bertujuan menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRl) dari gangguan ideologi-ideologi yang bertentangam dengan Pancasila ketika menyaksikan dan mengalami secara langsung situasi tersebut, perlu membuat pernyataan sikap dan rekomendasi.

Dewasa ini, pasca pelaksanaan Pemilu 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Bela Negara (GBN) mendapat perhatian dan aduan dari masyarakat yang menyatakan, banyak masalah pelik berupa aduan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Proses Pemilihan Umum berlangsung, hingga gugurnya para KPPS yang mencapai lebih dari 500 orang hingga awal Mei 2019 ini. Bahkan, sebagian masyarakat berani menyatakan, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Antara lain, hilangnya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), upaya pencurian C1, hingga kasus salah input C1 dalam rekapitulasi penghitungan suara.

Gugurnya para petugas KPPS juga telah memicu pembentukan tim pencari fakta penyebab berbagai kematian tersebut. Apabila ini terus berlangsung, akan memicu potensi konflik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 225 ayat 1 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”. Selain itu, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 juga menyatakan, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.” Bahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 menyatakan, “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien”.

Menyikapi situasi nasional pasca Pemilu 2019, Gerakan Bela Negara sebagai organisasi yang berketuhanan Yang Maha Esa mengajak seluruh elemen bangsa organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Keagamaan Yang berasaskan Pancasila berketuhanan Yang Maha Esa untuk ikut menjaga dan menyuarakan Pemilu agar diselenggarakan berdasarkan prinsip Pemitu yang telah diundangkan dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 di atas.

Terakhir, GBN sangat berharap, Tentara NasionaI Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan Aparat Sipil Negara (ASN) khususnya penyelenggara Pemilu. Juga menjunjung tinggi komitmen terhadap amanat Pancasila dan UUD 1945, Bagaimanapun, TNI, POLRI dan ASN terikat penuh dalam Saptamarga, Tribrata dan Abdi Negara yang harus dijalankan. Aparat Pemerintah yang melanggar sumpah berarti melanggar Pancasila dan UUD 1945. Hingga kapan pun kejujuran dan keadilan seharusnya sudah melekat pada diri seorang

Tentara, Polisi dan Abdi Negara hingga hayat tidak dikandung badan. Dalam bulan Ramadhan yang menuntut kejujuran kita, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyepakati, menjaga Pemilu tetap Jurdil adalah bagian dari Bela Negara!

Jakarta, 8 Mei 2019

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara

Ketua Umum,

Mayjend TNI (Purn) Budi Sujana

Sekretaris Jenderal,

Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin

Dewan Pertimbangan DPP Gerakan Bela Negara

Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Politik

David Febrian Sandi Ketua DPW GARPU Propinsi Jawa Timur Caleg DPR RI Partai Nasdem, Kerja Nyata Mengangkat UMKM

Published

on

By

Kota Bekasi – Pengukuhan Pengurus DPW GARPU ( Gerakan Pedagang dan UMKM) DKI, Jawa Barat dan Banten, sebagai organisasi sayap partai Nasdem dihadiri pengurus dan simpatisan dari tiga propinsi di hotel Horison Bekasi.Senin (20/3/2023)

David Febrian Sandi Ketua DPW GARPU Propinsi Jawa Timur, Caleg DPR RI, Nasdem Dapil 9 yang melipiti Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban hadir dan memberikan komentarnya kondisi para pelaku UMKM di Jawa Timur Kepada media

Partai Nasdem ada program nyata untuk membantu pedagang kecil atau masyarakat bawah yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha, yang insyaallah itu bermanfaat.

Kondisi Di Jawa Timur itu perdagangan yang dilakukan rakyat kecil, sebenarnya membutuhkan bagaimana menghidupi para pedagang kecil agar lebih tersentuh dan merasakan kesejahteraan ekonomi, yang benar benar langsung nyata dirasakan oleh mereka.

Di Jawa Timur program itu lebih ke pengembangan usaha UMKM, apa daerahnya dan apa potensinya. Sehingga bisa mengangkat nama daerah sendiri beserta masyarakatnya sendiri,” jelasnya

Program Garpu Jawa Timur melalui perangkat infirmasi website , mereka akan bisa mendaftarkan diri usahanya apa, kemudian ada tim yang mendatangi mereka untuk cek di lapangan terkait keabsahan usahanya. Bantuan berupa tempat dan modal, besarnyapun bervariasi tergantung besar kecilnya usaha, ada yang Rp. 25 Juta dan lsun sebagainya.

David Febrian Sandi Ketua DPW GARPU Propinsi Jawa Timur Pengusaha sukses berusia 32 tahun ini, Sebagai Caleg DPR RI pada Pemilu 2024, dia kini sedang fokus menyoroti masalah pengelolaan tambang yang ada di Kab. Bojonegoro. Menurut pantauannya, Sudah beberapa lama ini Masyarakat disana tidak merasakan adanya sumberdaya alam ( SDA) disana.

Mereka disekitar pengelolaan tambang tidak pernah merasakan banyak tambang dan banyaknya potensi alam. Tapi mereka tidak dapat apa apa. Maka Nasdem hadir bismillah dengan membawa amanah rakyat. Kita akan perjuangkan masyarakat disekitar proyek tambang itu agar mendapatkan hak-haknya, diungkapkan David dengan jelas

“Apa fungsinya ada perusahaan besar disana tapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, air bersih yang layak dan menjadi kebutuhan masyarakat disana tidak ada, MCK yang layak juga gak ada, lantas apa yang mereka rasakan. Ini yang sedang kami sototi,” pungkasnya

“Siapapun yang mengelola proyek tambang di Bojonegoro itu, yang menjadi sorotan serius adalah selain dampak lingkungan, juga masyarakat disekitar proyek itu masih banyak yang tidak mampu secara ekonomi alias hidup jauh dibawah rata rata atau pra sejahtera, ” ungkapnya

Continue Reading

Politik

Denny Januar Ketua GARPU Jakarta timur Bacaleg Nasdem Dapil 6 Jaktim : Masyarakt Hanya Berharap Jangan Lupa Janji Kampanye Setelah Jadi

Published

on

By

Jakarta,- Denny Januar Bacaleg partai Nasdem DPRD DKI dapil 6 Jakarta Timur Menghadiri Acara Pengukuhan pengurus DPW GARPU DKI Jakarta , Banten dan Jabar bertempat di Hotel Horison Bekasi.(20/3/2023)

Ditemui di sela – sela acara Denny Januar Daerah Pemilihan ( Dapil) 6 Jakarta Timur itu terdiri dari 4 kecamatan; yaitu Pasar Rebo, kampung Makassar, Ciracas, dan Cipayung.

“Ketika kami menyerap suara masyarakat dibawah, Aspirasi yang mereka inginkan cukup sederhana yaitu: agar calon itu ingat kepada masyarakat seperti apa yang telah dijanjikan,” ungkapnya usai Pengukuhan yang dihadiri Capres Anies Baswedan.

Setelah jadi anggota DPRD, misalnya, dia harus senantiasa ingat kontituen. Jangan dilupakan. Seperti: Tatap muka secara intens gitu dan berkomunikasi, sehingga tahu akan aspirasi masyarakat.

”Kita harus peduli kepada mereka, sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan dibawah. Misalnya Program Sosialisasi, itu lebih mengarah ke kebersamaan, agar program itu dikerjakan bareng bareng dalam membangun lingkungan secara baik, dari mulai tingkat RT, RW kita selalu membantu mereka. Berkumpul lalu kita akan membantunya,” pungkasnya

Continue Reading

Politik

Ketua PPP Kota Bekasi Optimis Anies Jadi Presiden

Published

on

By

Kota – Bekasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut deklarasi dukungan sejumlah kadernya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bukan merupakan sikap resmi partai. Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, berkata partai hingga saat ini belum memiliki calon presiden yang diusung pada pemilihan presiden 2024 mendatang.

Kader senior PPP Gus Shol bakal memimpin mendukung Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024, Saat di temui media di hotel Horisson.Senin (20/3/2023)

di Kita Bekasi Sholahudin serta Anies sudah banyak baliho dan sepanduknya di jalan jalan

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang mendapatkan atensi serta perhatian khusus dari pengurus pusat, karena provinsi ini sudah telah menunjukkan eksistensinya pada pemilu 2019.

Gushol selama seminggu (11-18-Maret) mengikuti roadshow Anies, beliau menilai sangat meriah, kendati ada suara yang mengatakan sepi.Memang PPP belum secara resmi mendukung capres baru wacana karena harus melalui Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) baru resmi.

” Melalui gerakan slow motion dan bertatap muka (door to door) beliau yakin Anies Jadi capres dan Presiden 2024 , ” tandasnya

Continue Reading

Trending