Connect with us

Metro

Kadispora Melepas Lima Kontingen Olahraga Yang Akan Berlomba di Turnamen Dunia

Published

on

Jakarta – Bertempat di gedung Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi DKI Jakarta, dilepas lima kontingen olahraga yang akan berlomba ke turnamen bergengsi dunia, Selasa.(9/7/2019)

1.Kontingcn Sepeda BMX Cross Pclajar mengikuti World Championship 2019, di Zolder, Belgia, tanggal 19-27 Juli 2019.

2. Tim sepakbola pelajar U-12 mengikuti The World Youth Cup Gothia Cup 2019, (Swedia, tanggal 14-20 Juli 2019.

3. Tim sepakbola tunagrahita mengikuti Kim Kallstrom Trophy The World Youth Cup Gothia Cup 2019, di Swedia, tanggal 12-19 Juli 2019.

4. Kontingen bulutangkis disabilitas tunarungu mengikuti World Deaf Badminton Championship, di Taiwan, tanggal 1 1-12 Juli 2019

5.Tim bola basket tunadaksa mengikuti 6th Bali Cup 2019, di Sanur Bali. tanggal 11-14 Juli 2019.

Pelepasan kontingen olahraga ini merupakan dukungan penuh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. dalam rangka mengembangkan prestasi olahraga masyarakat.

Khususnya pada pembibitan atlet usia dini dan juga atlet berkebutuhan khusus. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI J akarta, Achmad Firdaus, beserta jajaran dan juga mitra terkait. melepas langsung ke-lima kontingen ini.

Kontingen Sepeda BMX Cross Pelajar

Kontingen sepeda BMX Cross Pelajar diikuti oleh dua pebalap, yaitu Raiden Raga (putra) dan Shahnaz Mumtaz (putri). Keduanya baru saja berlaga di Kejuaraan Asia BMX Championships yang diselenggarakan di Malaysia, bulan April 2019, di mana Raiden meraih podium ke-4 dan Shahnaz meraih podium ke-2.

Keduanya adalah pebalap DKI J akarta yang beberapa tahun belakangan ini selalu menjadi Juara Nasional di kategori usianya. Selain mencatat prestasi nasional, keduanya juga kerap mcnjadi Juara Intemasional yang diselcnggarakan resmi oleh Union Cycliste Intemationalc (UCI), organisasi sepeda dunia.

Raiden dan Shahnaz berlatih di Santoso Bike Academy dan PPOB DKI Jakarta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

on

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

on

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending