Connect with us

Politik

SOSOK MENTERI REPRESENTASI BALI dan HINDU TIDAK HANYA BIDANG PARIWISATA

Published

on

Jakarta – Bp. Jondra, Ketua Harian Persada Nusantara.Pemerintahan Jokowi periode ke-2 memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 5 (Lima) tahun kedepan, baik masalah ekonomi, politik, social, budaya, pariwisata, hukum, dan keamanan serta berbagai permasalahan lainnya seperti revolusi industri jilid 4. Hal ini tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin untuk diselesaikan dengan baik, dengan syarat, Kabinet Jokowi kedepan diisi oleh tokoh – tokoh yang memiliki rekam jejak dan kualitas yang sesuai dengan ritme kepemimpinan Jokowi serta mampu menterjemahkan visi dan misi Presiden Jokowi, hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discossion (FGD) yang diadakan oleh DPN PERADAH Indonesia bersama DPP PERSADHA Nusantara, Sabtu 24 Agustus 2019 di Warung Bumbu Desa Jakarta.

FGD yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil aspirasi dan atau survey sebagian masyarakat Bali dan Umat Hindu terkait sosok Menteri yang pas untuk membantu Presiden Jokowi yang dilakukan DPN Peradah dan DPP Persadha Nusantara, mengingat Tokoh Bali dan Hindu sangat layak diberi kesempatan membantu Presiden Jokowi membangun bangsa dan Negeri ini ditengah realitas kebangsaan kita saat ini yang terus mengalami ujian di usia kemerdekaan memasuki tahun ke 74 di mana berbagai komponen kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami ujian di berbagai kondisi kehidupan masyarakat yang dapat merusak harmoni kehidupan warga dan kebhinekaan Negara Indonesia, ujar DR I Wayan Jondra, Ketua Harian DPP Persadha Nusantara.

Tantangan merawat kebangsaan tidak semakin mudah tetapi justru semakin sulit di era globalisasi di mana demokrasi terus berkembang dengan kemerdekaan berpendapat yang semakin baik serta aspirasi masyarakat yang tidak mungkin lagi dibendung, didukung dengan kebebasan pers dan teknologi informasi. Sebagai Negara bangsa yang plural, Indonesia tengah berada di pusaran arus globalisasi yang akan mempengaruhi pola pikir anak bangsa dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dengan perubahan dunia memasuki revolusi industri jilid 4 yang membutuhkan kecepatan, kreativitas dan inovasi, tapi pada saat yang sama intoleransi, radikalisme dan terorisme menjadi ancaman nyata keutuhan persatuan bangsa, sambung Jondra Panggilan akrab mantan Ketua KPU Provinsi Bali ini.
Ketua Umum DPN PERADAH Indonesia I Gede Ariawan, menyampaikan dalam sambutannya, bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua golongan saja, melainkan memerlukan kebersamaan semua komponen bangsa, salah satunya komponen Hindu, Umat Hindu Indonesia siap terlibat menjadi bagian dari kerja bersama seluruh komponen Bangsa, siap membantu Presiden membangun dan menjaga NKRI yang kita cintai, tegasnya.

Umat Hindu Indonesia, dan Warga Bali siap selalu dalam membantu Presiden Jokowi, mengingat Bali memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh sesuai nilai – nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, Tokoh Bali tidak hanya siap untuk diberikepercayaan mengurusi Pariwisata, mengurus Hukum dan Ham, Pertanahan, Ekonomi, Politik, social dan lainnya sangat siap, mengingat SDM Tokoh Bali dan Hindu mampuni diberbagai bidang, lanjut Ige, panggilan akrab Ketum DPN PERADAH Indonesia.

Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam serta kreteria tersebut diatas, berdasarkan aspirasi sebahagian warga Bali dan umat Hindu Indonesia DPN PERADAH Indonesia dan DPP PERSADHA NUSANTARA yang merupakan Organisasi Hindu Nasional, menyimpulkan beberapa nama Tokoh Bali dan Hindu Nasional untuk direkomendasikan membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri, yaitu ;

Gede Pasek Suardika ( Senator / DPD RI Periode 2014 – 2019/ Ketua Komisi III DPR RI ).
A. A. G. N. Ari Dwipayana ( Staf Khusus Presiden 2014 – 2019/ Akademisi Politik UGM).
Artha Ardana Sukawati ( Wagub Bali 2018 – 2023 / Pelaku Pariwisata Bali)
Selain berbagai nama yang coba di dorong untuk membantu pemerintahan Jokowi di Periode ke-2, v FGD juga sangat berharap, pemerintahan Jokowi kedepan mampu menyelesaikan masalah – masalah, baik dari dari segi pembangunan infrastruktur, tetap harus digenjot dengan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, misalnya, masyarakat tergusur sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembangunan, penyelesaian kasus yang mandek korupsi di kepolisian dan kejaksaan, meminta Presiden Jokowi harus menjadi panglima dan memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik dalam hal penuntasan semua kasus-kasus korupsi di Indonesia, dan segera membuat program 100 hari ke depan yang betul-betul sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan yang mampu menjawab visi-misi yang telah dijanjikan, termasuk program yang sifatnya ketahanan pangan dan ketahanan politik keamanan bangsa, closing staetmen modervator Made Wirayasa.

Continue Reading
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Pasdisata Dt. Kabilangan, A.Md Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hadiri HUT ke-18 Partai Hanura

Published

on

By

Jakarta– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya, Pasdisata Dt. Kabilangan, A.Md, menghadiri peringatan HUT ke-18 Partai Hanura sekaligus Bimbingan Teknis Nasional DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam acara yang digelar di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024), Pasdisata mengungkapkan harapannya agar Partai Hanura menjadi lebih besar pada tahun 2029.

 

Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.500 peserta, termasuk anggota DPRD, simpatisan, dan sejumlah tokoh penting seperti Mahfud MD serta pasangan gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

 

Usai acara, Pasdisata menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Hanura atas hari jadinya yang ke-18. “Kami dari DPRD Kabupaten Dharmasraya mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Hanura ke-18. Dengan berdirinya partai ini, semangat perubahan terus tumbuh. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, Partai Hanura menjadi inti harapan bagi masyarakat. Dengan berbagai dinamika saat ini, kami berharap Partai Hanura dapat berjuang dan menjadi lebih besar pada 2029,” ujarnya.

 

Menanggapi pertanyaan media terkait program pemerintah, seperti swasembada pangan dan program makan gratis, Pasdisata menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut.

 

“Kami sebagai anggota DPRD kabupaten Dharmasraya dari fraksi nusantara menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui program bupati terpilih ibu Annisa SR dan  Wakilnya ibu Leli yang berpihak kepada daerah khusus pada sektor pertanian dan perkebunan sesuai dengan tagline kami yang selalu disampaikan ketum bapak Oso, berpihak pada daerah.” tambahnya

 

Dengan optimisme tersebut, Pasdisata berharap Partai Hanura terus berkontribusi dalam mendukung berbagai program strategis demi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Politik

Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gelar Ngopi Bareng

Published

on

By

Jakarta, – Ngopi Bareng Mas Pramono Anung membahas Program Unggulan untuk Jakarta.

Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang berpasangan dengan Rano Karno (Si Doel) sebagai calon Wakil Gubernur dengan nomor urut 3, menggelar acara “Ngopi Bareng” bersama berbagai kalangan, termasuk profesional, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, dengan pembawa acara Puspa Baresi dan Moderator Muharram di sebuah kafe di Jakarta Selatan.Jumat (11/10/2024)

 

Pramono Anung mengungkapkan bahwa sejak terdaftar sebagai calon gubernur pada 28 Agustus lalu, dirinya aktif “belanja masalah” dengan turun langsung ke masyarakat. Ia menemukan berbagai persoalan yang menjadi perhatian, khususnya terkait dengan layanan kesehatan di Jakarta.

 

“Saat turun ke masyarakat, saya mendapati bahwa banyak warga yang belum mendapatkan pelayanan sebagaimana yang saya bayangkan, khususnya terkait Kartu Jakarta Sehat, lansia, dan program Jumantik.

 

Layanan yang seharusnya diterima masyarakat justru jauh dari harapan. Hal ini memerlukan perbaikan segera. Pelayanan juga tidak boleh hanya dipusatkan di satu tempat seperti Rawa Bunga, melainkan harus tersebar di tiap kecamatan, agar semua warga bisa terlayani dengan baik,” ujar Pramono.

 

Pramono juga menyoroti masalah bullying dan kejahatan narkoba yang kian marak di Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, ia berencana memasang CCTV di berbagai titik RT atau RW untuk mengurangi kejahatan dan perilaku negatif.

 

“Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura, pemasangan CCTV terbukti efektif mengurangi perilaku negatif. Jakarta perlu menerapkan hal serupa untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warganya,” kata Pramono.

 

Selain itu, Pramono juga menyinggung usulan dari Bang Ben mengenai konsep “Jakarta Funding”, yaitu menjadikan Jakarta sebagai investor yang mampu menciptakan ruang untuk berkembang.

 

Ia mengaitkan konsep ini dengan pengalaman masa lalu ketika mengelola INA Funding bersama Presiden Joko Widodo, di mana modal yang dikelola mencapai Rp6 triliun.

 

“Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi ‘Jakarta Funding’. Namun, pengelolanya harus profesional dan tidak boleh dari ASN atau BUMD. Dengan dana besar yang dikelola dengan benar, ditambah persetujuan dari DPRD, ini bisa menjadi salah satu langkah besar untuk perkembangan kota,” tambahnya.

 

Pramono juga menyampaikan gagasan untuk memanfaatkan fasilitas publik yang kurang optimal. Ia menyebutkan bahwa kantor kecamatan dan puskesmas yang tidak terpakai pada sore hari dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti co-working space bagi anak-anak generasi Z.

 

“Jakarta punya lebih dari 5.000 puskesmas yang bisa dimanfaatkan untuk ruang belajar atau kegiatan lainnya bagi mahasiswa dan anak muda,” ujarnya.

 

Selain itu, Pramono menyoroti masalah parkir di kawasan Gunawarman dan Senopati. Menurutnya, lahan milik Jakpro di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lokasi parkir resmi, sehingga tidak ada lagi parkir liar di jalanan.

 

“Selain mengatasi masalah parkir, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru melalui sistem valet parkir,” tutup Pramono.

Dengan berbagai program unggulan yang diusungnya, Pramono Anung berharap dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

(more…)

Continue Reading

Politik

Andrayono Wiyono Dari Partai Nasdem Resmi dilantik DPRD Tangsel Periode 2024 – 2029

Published

on

By

Tangsel – Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2024-2029 yang terpilih dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. telah secara resmi dilantik pada Kamis (29/8/2024).

 

Acara pelantikan dihadiri oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie bersama dengan wakilnya Pilar Saga Ichsan, Forkopimda Tangsel, OPD Tangsel, dan juga Pengadilan Negeri Tangerang.

 

Andrayono Wiyono Dari Partai Nasdem dapil 1 ciputat telah resmi dilantik.Kamis (29/8/2024).

 

Usai Pelantikan Andrayono Wiyono mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat dan pendukungnya di kecamatan Ciputat bersinergi untuk memajukan kota tangerang selatan yang telah memilihnya.

 

Amanah yang menjadi asprirasi masyarakat khususnya kecamatan ciputat akan saya jalankan, ungkapnya.

Continue Reading

Trending