Connect with us

Politik

SOSOK MENTERI REPRESENTASI BALI dan HINDU TIDAK HANYA BIDANG PARIWISATA

Published

on

Jakarta – Bp. Jondra, Ketua Harian Persada Nusantara.Pemerintahan Jokowi periode ke-2 memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 5 (Lima) tahun kedepan, baik masalah ekonomi, politik, social, budaya, pariwisata, hukum, dan keamanan serta berbagai permasalahan lainnya seperti revolusi industri jilid 4. Hal ini tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin untuk diselesaikan dengan baik, dengan syarat, Kabinet Jokowi kedepan diisi oleh tokoh – tokoh yang memiliki rekam jejak dan kualitas yang sesuai dengan ritme kepemimpinan Jokowi serta mampu menterjemahkan visi dan misi Presiden Jokowi, hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discossion (FGD) yang diadakan oleh DPN PERADAH Indonesia bersama DPP PERSADHA Nusantara, Sabtu 24 Agustus 2019 di Warung Bumbu Desa Jakarta.

FGD yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil aspirasi dan atau survey sebagian masyarakat Bali dan Umat Hindu terkait sosok Menteri yang pas untuk membantu Presiden Jokowi yang dilakukan DPN Peradah dan DPP Persadha Nusantara, mengingat Tokoh Bali dan Hindu sangat layak diberi kesempatan membantu Presiden Jokowi membangun bangsa dan Negeri ini ditengah realitas kebangsaan kita saat ini yang terus mengalami ujian di usia kemerdekaan memasuki tahun ke 74 di mana berbagai komponen kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami ujian di berbagai kondisi kehidupan masyarakat yang dapat merusak harmoni kehidupan warga dan kebhinekaan Negara Indonesia, ujar DR I Wayan Jondra, Ketua Harian DPP Persadha Nusantara.

Tantangan merawat kebangsaan tidak semakin mudah tetapi justru semakin sulit di era globalisasi di mana demokrasi terus berkembang dengan kemerdekaan berpendapat yang semakin baik serta aspirasi masyarakat yang tidak mungkin lagi dibendung, didukung dengan kebebasan pers dan teknologi informasi. Sebagai Negara bangsa yang plural, Indonesia tengah berada di pusaran arus globalisasi yang akan mempengaruhi pola pikir anak bangsa dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dengan perubahan dunia memasuki revolusi industri jilid 4 yang membutuhkan kecepatan, kreativitas dan inovasi, tapi pada saat yang sama intoleransi, radikalisme dan terorisme menjadi ancaman nyata keutuhan persatuan bangsa, sambung Jondra Panggilan akrab mantan Ketua KPU Provinsi Bali ini.
Ketua Umum DPN PERADAH Indonesia I Gede Ariawan, menyampaikan dalam sambutannya, bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua golongan saja, melainkan memerlukan kebersamaan semua komponen bangsa, salah satunya komponen Hindu, Umat Hindu Indonesia siap terlibat menjadi bagian dari kerja bersama seluruh komponen Bangsa, siap membantu Presiden membangun dan menjaga NKRI yang kita cintai, tegasnya.

Umat Hindu Indonesia, dan Warga Bali siap selalu dalam membantu Presiden Jokowi, mengingat Bali memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh sesuai nilai – nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, Tokoh Bali tidak hanya siap untuk diberikepercayaan mengurusi Pariwisata, mengurus Hukum dan Ham, Pertanahan, Ekonomi, Politik, social dan lainnya sangat siap, mengingat SDM Tokoh Bali dan Hindu mampuni diberbagai bidang, lanjut Ige, panggilan akrab Ketum DPN PERADAH Indonesia.

Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam serta kreteria tersebut diatas, berdasarkan aspirasi sebahagian warga Bali dan umat Hindu Indonesia DPN PERADAH Indonesia dan DPP PERSADHA NUSANTARA yang merupakan Organisasi Hindu Nasional, menyimpulkan beberapa nama Tokoh Bali dan Hindu Nasional untuk direkomendasikan membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri, yaitu ;

Gede Pasek Suardika ( Senator / DPD RI Periode 2014 – 2019/ Ketua Komisi III DPR RI ).
A. A. G. N. Ari Dwipayana ( Staf Khusus Presiden 2014 – 2019/ Akademisi Politik UGM).
Artha Ardana Sukawati ( Wagub Bali 2018 – 2023 / Pelaku Pariwisata Bali)
Selain berbagai nama yang coba di dorong untuk membantu pemerintahan Jokowi di Periode ke-2, v FGD juga sangat berharap, pemerintahan Jokowi kedepan mampu menyelesaikan masalah – masalah, baik dari dari segi pembangunan infrastruktur, tetap harus digenjot dengan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, misalnya, masyarakat tergusur sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembangunan, penyelesaian kasus yang mandek korupsi di kepolisian dan kejaksaan, meminta Presiden Jokowi harus menjadi panglima dan memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik dalam hal penuntasan semua kasus-kasus korupsi di Indonesia, dan segera membuat program 100 hari ke depan yang betul-betul sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan yang mampu menjawab visi-misi yang telah dijanjikan, termasuk program yang sifatnya ketahanan pangan dan ketahanan politik keamanan bangsa, closing staetmen modervator Made Wirayasa.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Politik

PDI Perjuanagn PAC Penjaringan Gelar Sunatan Massal

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka Hari Ulang Tahun PDIP Ke-49 dan Ulang Tahun Ketum PDIP Ibu Megawati Hj. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri ke-75, Maka pengurus PAC kecamatan penjaringan gelar sunatan massal di kantornya, Minggu, (16/01/2022)

Acara ini mendapat apresiasi dari Lurah Semper Barat Maryono dan warga Cilincing serta diikuti 100 anak.

Nasikin selaku ketua PAC PDI P Cilincing Jakarta Utara, mengatakan bahwa ratusan warga sangat antusias dengan adanya kegiatan sunat massal ini.

“Ini sebagai bentuk kepedulian PDIP PAC Cilincing terhadap masyarakat yang kurang mampu. Semoga Kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Cilincing, Alhamdulillah target khitanan sudah lebih, walaupun demikian kita tampung masyarakat yang anaknya akan di khitan,” kata Nasikin dengan ramah.

Senada dengan itu, Brando Susanto Sekretaris PAC PDI Perjuangan Jakarta Utara mengatakan bahwa kegiatan sunat massal dapat berjalan karena dukungan semua pihak.

“Berkat gotong royong seluruh kader baik dari Anak Ranting, Ranting, PAC, DPC dan seluruh lapisan PDI Perjuangan. Terima kasih juga buat Bapak Kasikin, Kasmudin yang sudah bekerja dengan luar biasa untuk mewujudkan sunat massal ini,” bebernya dengan ramah.

Sementara itu, anak-anak yang telah di sunat diberikan perlengkapan sekolah yaitu tas, buku, pensil serta uang saku.

Continue Reading

Politik

Hut Ke-23 PKP Diperingati Bertepatan Dengan Hari Dharma Samudra

Published

on

By

Jakarta – Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) memperingati hari jadinya yang ke-23, Sabtu, 15 Januari 2022 bertepatan juga dengan peringatan Hari Dharma Samudra untuk mengenang Pertempuran Laut Aru tanggal 15 Januari 1962, dimana 25 ABK RI Matjan Tutul gugur menjadi putra terbaik bangsa dalam Operasi Pembebasan Irian Barat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. Yussuf Solichien, MBA, Ph.D menyatakan bahwa sangat beruntung sekali hari jadi PKP bertepatan dengan Hari Dharma Samudera. PKP didirikan pada 15 Januari 1999 oleh Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan mantan Panglima ABRI mendiang Jenderal TNI Edy Sudrajat.

Partai ini tidak pernah absen dalam setiap perhelatan Pemilu dari 1999 hingga 2019, walaupun sempat berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tahun 2002 sebelum akhirnya berubah lagi menjadi PKP pada Munaslub tanggal 25 Mei 2021.

Di momen Munaslub pula Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. Yussuf Solichien, MBA, Ph.D ditunjuk sebagai Ketua Umum DPN PKP. Yussuf yang merupakan Purnawirawan Marinir Bintang Dua tersebut juga merupakan Tokoh Maritim Nasional.

Sejak 2007 dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan fokus di dunia kemaritiman melalui gagasan dan pemikirannya.

Misi PKP yang tertulis dalam AD/ART hasil Munaslub juga menyebutkan bahwa partai ini berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang digdaya. Oleh karena itu momentum HUT PKP ini yang berrtepatan dengan Hari Dharma Samudra juga menjadi wahana yang membangkitkan gelora kemaritiman bangsa.

Pesan Komodor Yos Sudarso yang termasuk dalam 25 kusuma bangsa di Laut Arafuru sebelum wafat ialah “Kobarkan Semangat Pertempuran” yang kemudian diterima oleh Bung Karno. Sebuah operasi besar-besaran untuk merebut Irian Barat disiapkan di bawah Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto kala itu.
Jika dahulu “Kobarkan Semangat Pertempuran” hanya dikhususkan untuk merebut Irian Barat, maka kali ini ialah untuk mewujudkan negara maritim. PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi garda terdepan dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, serta cita-cita menuju negara maritim dalam bingkai Poros Maritim Dunia.

“Oleh karena itu PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama, bahu membahu dan bergotong royong membangun bangsa dan karakter bangsa menjadi bangsa yang unggul dan memiliki daya saing kompetitif di era globalisasi ini,” ujar Yussuf dalam pidatonya, Sabtu (15/1/2022).

Tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menguasai teknologi dan berdaya saing unggul dalam upaya menjadi negara maritim yang besar.
“Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi maritim kita mencapai 1 triliun USD per tahun atau setara dengan tujuh kali APBN kita saat ini. Di bidang perikanan saja potensi kita mencapai 71 juta ton per tahun atau setara dengan Rp 1000 triliun,” terang Yussuf mantan Komandan Denjaka  ini.

Yussuf menegaskan apabila potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik maka kesejahteraan dapat terwujud buat rakyat Indonesia.
“Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan devisa yang dihasilkan apabila laut kita dikelola dengan baik. Nah maka itu PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk memanfaatkan potensi maritim ini menjadi kekuatan ekonomi nasional,” tegas Yussuf.

Saat ini yang penting adalah political will pemerintah. Kalau ada kemauan pasti ada seribu jalan, sebaliknya kalau tidak ada kemauan ada seribu alasan,” kata Yusuf.

Yussuf meminta kepada pemerintah untuk terus memproritaskan maritim sebagai kebijakan pembangunannya, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Acara puncak Peringatan HUT PKP ke-23 digelar di Auditorium North Jakarta Intercultural School (NJIS), Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peringatan yang mengambil tema: “PKP Melaju, Rakyat Bersatu, Indonesia Maju” tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo secara virtual , para tokoh bangsa lainnya dan pengurus  DPN,DPP,DPK.

Sementara itu, Deddy Mulyadi Muis Sekretaris Mahkamah Partai PKP mengatakan  target 6 juta suara  akan tercapai apabila DPN, DPP, DPK dan DPC  bekerja-sama. PKP ini partai sudah lama dan menjadi rumah besar para pejuang,” tutur Deddy  Mulyadi Muis yang juga seorang advocad ini.

Continue Reading

Politik

Rendy : Partai Gelora Yakin Menang Besar di 2024

Published

on

By

Jakarta – Rendy yang merupakan seorang kader Partai Gelora, optimis dan yakin bahwa Partai Gelora akan menang besar di 2024. Hal itu dikatakannya di sela-sela selesainya acara Partai Gelora di Jakarta Internasional Equastrian Park, Jalan Pulo Mas Jaya, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu, 9 Januari 2022.

Rendy mengatakan bahwa Rakorwil diadakan untuk mencari calon-calon juru bicara.

“Dalam Rakorwil (Rapat Koordinasi Wilayah) DKI Jakarta ini bertujuan untuk mencari calon-calon juru bicara Partai Gelora. Semoga Partai Gelora tumbuh dan besar,” katanya dengan optimis.

Partai Gelora adalah partai yang memiliki Visi dan Misi, sambung Rendi, untuk menjadikan Indonesia negara yang besar.
“Partai Gelora adalah partai yang memiliki visi dan misi untuk menjadikan Indonesia negara yang besar serta sebagai salah-satu negara yang menjadi poros lima besar dunia, dan sebagai kader dari DKI Jakarta saat ini akan dimulai dengan merangkul teman-teman di Jakarta sebanyak-banyaknya untuk menjadi kader Gelora,” ujar Rendi dengan semangat.

Rendy juga menambahkan bahwa ruang untuk bertumbuh di dalam Partai Gelora sangat besar.
“Saat ini ruang untuk bertumbuh bersama sangat besar di dalam Partai Gelora, maka saya mengajak rekan-rekan semua untuk bergabung dan turut andil dalam membangun fondasi indonesia menjadi poros 5 besar dunia, Partai Gelora tidak memilih-milih siapapun bisa menjadi anggota partai, contoh saya, walaupun berasal dari kaum minoritas tetapi tidak ada perbedaan dalam perlakuan dan semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam organisasi,” tutupnya mengakhiri sesi wawancara.

Seperti yang kita ketahui bahwa Partai Gelora kini ada di 34 provinsi di Indonesia dan tersebar di 7.000 kecamatan.

Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta yang berkantor di sekitar Cempaka Putih menjadikan ajang Rakorwil 07 ini juga sebagai ajang konsolidasi anggota, struktur dan teritorial, terutama dalam menghadapi verifikasi parpol peserta pemilu yang akan dimulai pertengahan tahun 2022 ini.

Continue Reading

Trending