Jakarta – Bp. Jondra, Ketua Harian Persada Nusantara.Pemerintahan Jokowi periode ke-2 memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 5 (Lima) tahun kedepan, baik masalah ekonomi, politik, social, budaya, pariwisata, hukum, dan keamanan serta berbagai permasalahan lainnya seperti revolusi industri jilid 4. Hal ini tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin untuk diselesaikan dengan baik, dengan syarat, Kabinet Jokowi kedepan diisi oleh tokoh – tokoh yang memiliki rekam jejak dan kualitas yang sesuai dengan ritme kepemimpinan Jokowi serta mampu menterjemahkan visi dan misi Presiden Jokowi, hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discossion (FGD) yang diadakan oleh DPN PERADAH Indonesia bersama DPP PERSADHA Nusantara, Sabtu 24 Agustus 2019 di Warung Bumbu Desa Jakarta.

FGD yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil aspirasi dan atau survey sebagian masyarakat Bali dan Umat Hindu terkait sosok Menteri yang pas untuk membantu Presiden Jokowi yang dilakukan DPN Peradah dan DPP Persadha Nusantara, mengingat Tokoh Bali dan Hindu sangat layak diberi kesempatan membantu Presiden Jokowi membangun bangsa dan Negeri ini ditengah realitas kebangsaan kita saat ini yang terus mengalami ujian di usia kemerdekaan memasuki tahun ke 74 di mana berbagai komponen kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami ujian di berbagai kondisi kehidupan masyarakat yang dapat merusak harmoni kehidupan warga dan kebhinekaan Negara Indonesia, ujar DR I Wayan Jondra, Ketua Harian DPP Persadha Nusantara.

Tantangan merawat kebangsaan tidak semakin mudah tetapi justru semakin sulit di era globalisasi di mana demokrasi terus berkembang dengan kemerdekaan berpendapat yang semakin baik serta aspirasi masyarakat yang tidak mungkin lagi dibendung, didukung dengan kebebasan pers dan teknologi informasi. Sebagai Negara bangsa yang plural, Indonesia tengah berada di pusaran arus globalisasi yang akan mempengaruhi pola pikir anak bangsa dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dengan perubahan dunia memasuki revolusi industri jilid 4 yang membutuhkan kecepatan, kreativitas dan inovasi, tapi pada saat yang sama intoleransi, radikalisme dan terorisme menjadi ancaman nyata keutuhan persatuan bangsa, sambung Jondra Panggilan akrab mantan Ketua KPU Provinsi Bali ini.
Ketua Umum DPN PERADAH Indonesia I Gede Ariawan, menyampaikan dalam sambutannya, bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua golongan saja, melainkan memerlukan kebersamaan semua komponen bangsa, salah satunya komponen Hindu, Umat Hindu Indonesia siap terlibat menjadi bagian dari kerja bersama seluruh komponen Bangsa, siap membantu Presiden membangun dan menjaga NKRI yang kita cintai, tegasnya.

Umat Hindu Indonesia, dan Warga Bali siap selalu dalam membantu Presiden Jokowi, mengingat Bali memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh sesuai nilai – nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, Tokoh Bali tidak hanya siap untuk diberikepercayaan mengurusi Pariwisata, mengurus Hukum dan Ham, Pertanahan, Ekonomi, Politik, social dan lainnya sangat siap, mengingat SDM Tokoh Bali dan Hindu mampuni diberbagai bidang, lanjut Ige, panggilan akrab Ketum DPN PERADAH Indonesia.

Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam serta kreteria tersebut diatas, berdasarkan aspirasi sebahagian warga Bali dan umat Hindu Indonesia DPN PERADAH Indonesia dan DPP PERSADHA NUSANTARA yang merupakan Organisasi Hindu Nasional, menyimpulkan beberapa nama Tokoh Bali dan Hindu Nasional untuk direkomendasikan membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri, yaitu ;

Gede Pasek Suardika ( Senator / DPD RI Periode 2014 – 2019/ Ketua Komisi III DPR RI ).
A. A. G. N. Ari Dwipayana ( Staf Khusus Presiden 2014 – 2019/ Akademisi Politik UGM).
Artha Ardana Sukawati ( Wagub Bali 2018 – 2023 / Pelaku Pariwisata Bali)
Selain berbagai nama yang coba di dorong untuk membantu pemerintahan Jokowi di Periode ke-2, v FGD juga sangat berharap, pemerintahan Jokowi kedepan mampu menyelesaikan masalah – masalah, baik dari dari segi pembangunan infrastruktur, tetap harus digenjot dengan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, misalnya, masyarakat tergusur sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembangunan, penyelesaian kasus yang mandek korupsi di kepolisian dan kejaksaan, meminta Presiden Jokowi harus menjadi panglima dan memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik dalam hal penuntasan semua kasus-kasus korupsi di Indonesia, dan segera membuat program 100 hari ke depan yang betul-betul sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan yang mampu menjawab visi-misi yang telah dijanjikan, termasuk program yang sifatnya ketahanan pangan dan ketahanan politik keamanan bangsa, closing staetmen modervator Made Wirayasa.