Connect with us

Metro

Sosialisasi Pengadaan Lahan Klinik Untuk Pembangunan 1000 Unit UKP Pratama Rawat Inap di 500 Kabupaten Desa Tertinggal di Seluruh Indonesia

Published

on

Jakarta – Sosialisasi Pengadaan lahan klinik untuk pembangunan 1000 unit UKP pratama rawat inap di 500 kabupaten desa tertinggal di seluruh Indonesia dengan harapan dapat memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara.Acara yang di hadiri oleh para bupati antara lain , bupati sampanb , Ngawi , Aceh besar dll.  Di hotel desa wisata TMII.Minggu (1/9/2019)

R.M. Tri Harsono , selama ini  pembiayaan pelayanan kesehatan masih di lakukan oleh BPJSsehingga masih banyak kusus nya desa pelosok yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan , dengan ada nya klinik UKP yang di kelola secara independen maka akkan menyentuh masyarakat di pelosok .

Dr . Jonas , memberikan argumen tentang pelayanan tourism service living yang di peruntukan perawatan untuk orang jompo dari luar negri khusus nya eropa.Ada kurang lebih 11 juta orang usia tua di eropa yang tinggal sendiri an tapi masih memiliki asuran kesehatan dari pemerintah sehingga mereka bisa menggunakan nya untuk perawatan di Indonesia yang di di fasilitasi Unit Klinik Pratama.

Kegiatan ini di dasari oleh program pemerintahan Jokowi yang berencana membangun 50.000 desa tertinggal di seluruh Indonesia .APDMI Asosiasi Pekerja Dokter Mandiri Indonesia menyambut  progarm ini dengan mendirikan klinik UKP

Continue Reading
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metro

Anniversary Ke 5 FWJ Indonesia Tanamkan Nilai Budaya Bangsa, Songsong Indonesia Maju

Published

on

By

JAKARTA – Terlahir dengan nama Forum Wartawan DKI Jakarta pada bulan Mei tahun 2019, kemudian digodok kembali dengan nama Forum Wartawan Jakarta atau yang disingkat FWJ pada bulan Juni 2019. Atas kesepakatan bersama, akhirnya Forum Wartawan Jakarta ini di deklarasikan pada tanggal 28 Juli 2019 di Gedung Joeang.45 Jakarta Pusat.

Seiring berjalannya waktu, FWJ berhasil menggelar berbagai kegiatan budaya. Tak tanggung–tanggung paska satu (1) bulan di deklarasikannya Forum Wartawan Jakarta lima (5) tahun silam, kami berhasil menggelar event pertama di IRTI Monas yang melibatkan lebih dari 30 artis ternama dalam balutan “Jakarta Bukan Sekedar Ibukota”. Hal itu dikatakan pendiri yang juga Bendahara Umum pengurus DPP FWJ Indonesia Tri Wulansari dalam konferensi Pers nya di Jakarta, Jum’at (19/7/2024).

Kata Wulan, sebagai langkah menjaring serta menyatukan berbagai unsur yang tidak lepas dari tugas pokok jurnalis, Forum Wartawan Jakarta melakukan event lanjutan di Depok Jawa Barat dengan mengangkat “Budaya Satoe Hati” serta event di Taman Jaya Ancol dengan mengangkat “Warna Warni Budaya” yang digelar (2) dua hari sebelum virus covid 19 melanda Indonesia.

“Kegiatan yang kami laksanakan selama ini bukan hanya event–event mengangkat kebudayaan dan budaya ketimuran. FWJ terus melakukan aksi–aksi sosial serta melakukan pembelaan hak–hak wartawan dalam menjalankan tugas profesinya, Forum ini juga getol mengkritisi kebijakan – kebijakan serta tugas dan kewenangan Pemerintah, Legislatif dan lainnya sesuai fungsinya sebagai Kontrol Publik Tata kelola Pemerintah. “Jelas Wulan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan atas banyaknya dorongan serta permintaan dalam pengembangan jaringan organisasinya, Forum Wartawan Jakarta berubah menjadi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia sesuai dengan legalitas perubahan yang telah di sahkan oleh Negara.

“Saat ini FWJ Indonesia telah berkembang di 17 Provinsi dan 29 Kota / Kabupaten. Maka tahun 2024 ini FWJ Indonesia meyakini akan terbentuk di 29 Provinsi serta seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia, atau bahkan Manca Negara. “Harapnya.

Sementara ditempat yang sama, Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyebut perkembangan organisasinya tidak terlepas dari berbagai tuntutan profesi, FWJ Indonesia juga terfokus pada kesejahteraan pengurus dan anggota–anggotanya yang tersebar se Nusantara.

“Kami berkomitmen sebagai garda terdepan guna mengawal pembangunan yang lebih terarah sesuai fungsinya. Sebagai ‘Kontrol Publik Tata Kelola Pemerintah’. Kami yakin FWJ Indonesia hadir untuk menjaga nilai–nilai luhur budaya bangsa serta menyongsong Indonesia Maju sesuai dengan motto kami “Bersama Membangun Bangsa”. “Tegas Opan.

Di usianya yang kelima tahun ini, lanjut Opan, FWJ Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, tidak hanya dalam hal jumlah keanggotaan, akan tetapi juga berpengaruh besar dalam berkontribusi terhadap profesi jurnalis serta kebudayaan di Indonesia. Misi dan Visi tidak lepas sebagai penunjang dan penggerak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya telah FWJ Indonesia buktikan dengan berbagai kegiatan, mulai dari gelaran Jakarta Bukan Sekedar Ibukota, di Irti Monas Jakarta Pusat (2019), Karnaval Budaya Satoe Hati, di Ancol bertema Warna Warni Budaya (2020), Konser Budaya Satoe Hati, di Depok Jawa Barat (2019), berbagai pelatihan dan workshop di Indonesia, dan Webinar Budaya, Kebangsaan maupun Kejurnalistikan.

“Komitmen itu terus kami optimalkan guna membangun kreatifitas untuk menunjang infrastruktur baik kualitas SDM maupun pembangunan diberbagai sektor melalui ikatan Kebhinekaan sehingga dapat mencetak bibit-bibit generasi bangsa yang kreadibilitas dan berkualitas. “Kata Opan.

Sebagai ketua pelaksana Anniversary ke 5 FWJ Indonesia, Sogi Sasmita mengatakan, pelaksanaan Milad FWJ Indonesia ke 5 akan digelar di Candi Betar Putri Duyung Ancol Jakarta Utara pada tanggal 28 Juli 2024.

 

“Hut ke 5 forum kami nanti bukan hanya sekedar kegiatan biasa, disini kami sajikan produk acara yang akan mendongkrak elektabilitas profesi berkualitas, kreatifitas yang mumpuni. Selain itu sajian dari rangkaian acara yang telah disusun panitia akan memberikan kepuasan sinergitas kami kepada Taman Impian Jaya Ancol, Kemendagri, Kominfo, Kementerian UMKM, TNI / Polri, Pj Gubernur DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, para Stakeholder, Paguyuban Kusumo Hondrowino Nusantara, Paguyuban Jawa Tengah Nusantara, dan pihak–pihak lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. “Pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Yayasan Trisakti Disingkirkan Setelah 58 Tahun Mencerdaskan Putra Putri Bangsa

Published

on

By

 

Jakarta –  Puncak kesewenang-wenangan pemerintah terhadap Yayasan Trisakti, terjadi pada 20 Februari 2023, dimana Kemenkumham RI mengeluarkan Surat Keputusan No AHU-AH.01.06-0009012 tanggal 20 Februari 2023 yang mengesahkan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas “Yayasan Trisakti” versi Pemerintah berdasarkan Akte No. 03 tanggal 10 Februari 2023.

 

Padahal Yayasan Trisakti yang asli sudah berdiri sejak tahun 1966. “Inilah tindakan sewenang-wenang dan menyalahi segala perundang-undangan yang berlaku terhadap yayasan yang telah mengabdi lebih dari 5 dasawarsa,” kata Ketua Pembina Yayasan Trisakti, Prof. Dr. Anak Agung Gede Agung kepada puluhan wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (15/07/2024).

 

Surat Keputusan ini kata Anak Agung bertentangan dengan undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

 

Sebagai akibat dari pengesahan Kemenkumham RI atas Akta No. 03 tersebut, selanjutnya Bank Negara Indonesia memblokir rekening Yayasan Trisakti yang sah berdasarkan Anggaran Dasar tahun 2005. “Ini mengakibatkan operasi Yayasan Trisakti terpuruk karena tidak lagi memiliki pendanaan yang diperlukan,” papar Anak Agung.

 

Menurut Anak Agung perubahan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) merupakan tindakan melawan hukum. Apalagi dilakukan dengan cara paksa dan intimidasi. “Kami menolak dijadikan PTN BH, karena kami sudah mandiri sejak lama. Dan kami tidak pernah mengajukan diri untuk ikut program PTN BH. Teror terhadap pengurus Yayasan Trisakti yang asli adalah bentuk pemaksaan yang sangat radikal,” papar Menteri Sosial era Presiden Gus Dur tersebut.

 

Independensi Perguruan Tinggi Swasta lanjut Anak Agung jelas ada dasar hukumnya.

 

“Seperti tertera pada undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengakui adanya Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dengan kewenangannya sendiri,” jelasnya.

 

Anak Agung menegaskan, pihaknya tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjadi PTN BH.

 

“Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya menyatakan dengan tegas tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah,” paparnya.

 

Anak Agung berkisah, sejak berdirinya, Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya sudah tegak mandiri. Fakta inilah yang melatarbelakangi Universitas Trisakti tidak berminat menjadi PTN BH.

 

Anak Agung menceritakan, rencana pengambilalihan Yayasan Trisakti dan aset-asetnya oleh oknum pemerintah bukan pertama kalinya dilakukan. Melainkan sudah sejak lama mereka bergerilya.

 

Namun naas bagi Universitas Trisakti, sejak tahun 1998, tepatnya ketika terjadi pengambilalihan Universitas Trisakti secara tidak sah oleh rektor Thoby Mutis. “Sejak saat itulah pemerintah tidak henti-hentinya melakukan berbagai rentetan usaha untuk mengambilalih Yayasan Trisakti,” kata Anak Agung.

 

Buntutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022 yang mengangkat 9 Pejabat Pemerintah aktif menjadi anggota pembina Yayasan Trisakti Tandingan.

 

Padahal, Yayasan Trisakti yang lama masih ada berdiri kokoh.

 

Pengangkatan pejabat pemerintah aktif tersebut menurut

Anak Agung jelas bertentangan dengan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

 

“Dalam UU itu, yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dan bukan oleh keputusan menteri,” ujarnya.

 

Anak Agung tidak diam, Yayasan Trisakti asli lantas menggugat Kepmen No. 330/P/2022 melalui PTUN dan memenangkan perkara tersebut dengan Putusan No. 407/G/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan Kepmen No. 330/P/2022 tidak sah demi hukum dan harus segera dicabut.

 

Namun oknum-oknum pemerintah tidak mengindahkan putusan PTUN tersebut. Mereka malah pada 10 Februari 2023, melalui akta No.03 yang dibuat oleh notaris membentuk Yayasan Trisakti versi pemerintah berikut susunan kepengurusannya yang didasari Kepmen No. 330/P/2022 yang sebelumnya dinyatakan tidak sah.

 

“Inilah yang saya katakan radikal sekali merebut Yayasan Trisakti,” jelas Anak Agung.

 

Sebagai warga negara yang taat hukum,  saat ini, pihaknya melakukan perlawanan kepada pemerintah untuk mengembalikan kembali Yayasan Trisakti untuk dikelola langsung oleh para pembina sebelumnya.

 

Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Nugraha Kusumah mengatakan langkah hukum baik di PTUN maupun di Mahkamah Agung sudah dimenangkannya.

 

Gugatan selanjutnya adalah pengajuan pembatalan akta nomor 3 tahun 2023 versi pemerintah sedang dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

“Ada memang beberapa langkah yang kita lakukan tapi tidak kita sampaikan dulu, secara politis juga kita berharap Komisi X DPR RI dapat memantau juga kasus ini,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tengah mempersiapkan perubahan perguruan tinggi menjadi PTN-BH untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk mengikuti program ini.

 

Namun kampus Universitas Trisakti tidak tertarik mengikuti program tersebut karena sejak puluhan tahun sudah terbukti kualitasnya.

 

Upaya paksa terhadap Universitas Trisakti, menurut Anak Agung, salah satu tujuannya adalah untuk mengambil seluruh aset milik yayasan.

 

Upaya yang mereka lakukan adalah pada tahun 2011, Yuswar Zainul Basri, salah satu termohon eksekusi, membuat laporan yang tidak benar ke Kemenkumham RI menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Laporan ini berakibat dilakukannya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti, walaupun Menristekdikti melalui Surat No. B/124/M/HK.04.00/2009 tanggal 20 Maret 2019 menyatakan bahwa Kemenristekdikti tidak pernah mengajukan permohonan pemblokiran Yayasan Trisakti pada SABH.

 

Pemblokiran SABH ini kata Anak Agung mengakibatkan Yayasan Trisakti lumpuh.

 

“Kami tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum sehari-hari seperti mengangkat dan memberhentikan kepengurusan universitas dan perguruan-perguruan tingginya, membuat kurikulum baru, bahkan tidak bisa membuka rekening bank,” paparnya.

 

Seperti diketahui, Yayasan Trisakti didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag dengan disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Dr. Sjarif Thayeb.

 

Pada tanggal 31 Desember 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan SK No. 0281/U/1979 yang “Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti, seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti”.

 

Pada  31 Januari 1992 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti melalui Akta No. 152 tanggal 31 Januari 1991 dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, SH, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 29, tanggal 9 Juli 1991 Tambahan No. 55.

 

Pada tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis merevisi Statuta yang pada hakikatnya mengambil alih Universitas Trisakti secara tidak sah.

 

Terakhir Anggaran Dasar Yayasan Trisakti diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti dengan Akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 21 tanggal 6 Januari 2006 dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Continue Reading

Metro

Epi Sulandari S. Si ME Hadiri Acara Economic Talk Batch I, Food Security And The Global Uncertainty

Published

on

By

Jakarta – Epi Sulandari S. Si ME Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog hadiir di acara Economic Talk Batch I, Food Security And The Global Uncertainty di Sadjo Resto Cafe, senin  (15/7/2024)

Acara dihadiri oleh Prof Dr.Ir. Rokhmin Dahuri Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong (2001-20004), Epi Sulandari S. Si ME Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Prof Anthony Budiawan Managing Director at Political, Economic and Policy Studies, Prof Dr. Jamhari, S.P., M.P Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Bagas Kurniawan Ketua Umum PB HMI , Ibnu Tokan Kabid Ekonomi Pembangunan PB HMI , Muhammad Nafi’i Fungsionaris PB HMI.

Seusai acara ditemui awak media Epi Sulandari S. Si ME mengatakan Bulog menjaga ketahanan pangan , Pangan yang tersedia dapat dijangkau mengutamakan pangan dalam negeri, produksi dan yang dikonsumsi sama malah harga semakin naik, maka kita harus produksi pangan sebanyak – banyaknya dalam negeri, pemerintah bekerjasama dengan Bulog harus menyediakan cadangan atau simpanan pangan,”paparnya Epi, Seusai acara ditemui awak media

Jadi kita tidak ada rencana untuk import pangan karena memang kita mengutamakan pangan dalam negeri, kalau seumpama kurang dalam negeri, kita boleh tambahkan dari luar negeri kalau ada penugasan Bulog dari pemerintah, tapi kalau kita tidak perlu import tidak apa- apa juga tapi itu menjadi kekuatan kita dan bisa menjadi kemampuan pemerintah bahwa stock food di dalam negeri sudah aman,”terang Epi.

Untuk ketahanan pangan/food itu sendiri yang pertama kita harus jaga stock pangan dulu namanya stock cadangan pemerintah, kita mendukung banget peningkatan produksi pangan jadi lebih mudah dan lebih banyak pangan yang akan kita beli dan tersedia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,”pungkasnya.

Continue Reading

Trending