Connect with us

Metro

Ciptakan Generasi Muda Tanggap Bencana ,Dan Pentingnya Penangulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Published

on

JAKARTA, 9 November 2019 — Tak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Secara geografis, selain diapit tiga lempeng tektonik dunia (Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik), Indonesia juga merupakan jalur The Pasicif Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Oleh karena itu, Indonesia diintai risiko terjadinya bencana sewaktu-waktu, dari mulai gempa bumi, tsunami, hingga gunung meletus, juga berbagai bencana lainnya seperti banjir, longsor, kekeringan, berbagai wabah penyakit, dan lainnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama tahun 2018 tercatat 4231 korban meninggal dunia dan hingga tiga juta penduduk terpaksa mengungsi, menyusul 2426 bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun. Namun demikian, belum semua komponen bangsa sadar atas tingginya indeks risiko bencana dan kompleksnya manajemen kedaruratan.

Akibatnya, kerap ada kesenjangan koordinasi, informasi dan kebijakan antar berbagai sektor pada saat bencana. Perlu edukasi dan sosialisasi lebih jauh terkait penanganan bencana, yang tidak hanya fokus pada respon darurat, namun lebih pada penanganan bencana menyeluruh. Meliputi sebelum terjadi bencana, pada saat bencana, dan setelah terjadi bencana. Termasuk juga melibatkan peran masyarakat luas, alias penanganan bencana berbasis masyarakat.

Agar perspektif bencana menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, dan meminimalisir risiko bencana dengan partisipasi aktif masyarakat, itulah alasan digelarnya acara bincang-bincang “Post-Disaster Management: Rehab, Recovery, Reconstruct (Aksi Tanggap Siswa Terhadap Bencana Alam)”, di @America, Jakarta, Sabtu (9/11/2019), yang digagas oleh Michael Mulianto, siswa SMA Jakarta Intercultural School (JIS) Jakarta, dan kreator aplikasi BAPAT untuk penanganan bencana. Acara ini dihadiri kalangan umum dan pelajar, dan dirancang untuk menggugah kesadaran risiko bencana, bagaimana dapat berpartisipasi melayani masyarakat saat bencana, juga membantu kala keadaan darurat nasional.

Michael menggelar acara ini, dengan tujuan agar masyarakat bisa terlibat lebih aktif dalam penganggulangan bencana alam. Siswa kelas 3 SMA ini menilai proses pemulihan yang terjadi di wilayah bencana, umumnya berlangsung cukup lama pasca terjadinya bencana. “Pembelajaran dari bencana-bencana yang terjadi sebelumnya, proses pemulihannya itu cukup lama. Jadi kita bisa bicara, mempromosikan, dan bergerak bersama-sama, agar ada orang lebih banyak terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Dan khususnya siswa atau pelajar juga bisa berkontribusi cepat tanggap pada bencana alam, dan membuat perubahan,” ucap Michael.

Pada kesempatan tersebut, Micheal juga memperkenalkan aplikasi BAPAT yang diciptakannya, yaitu aplikasi penanggulangan bencana berbasis Android dan iOS. Adapun selain Michael Mulianto, para pembicara lainnya adalah Profesor Dr. Ir. Kazan Gunawan (Guru Besar Tetap Universitas Esa Unggul) sebagai keynote speaker, Profesor Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara (Guru Besar Tetap Program Studi Akuntansi STIE Kesatuan Bogor, Ketua BPK RI periode 31 Maret 2017-4 Januari 2018), Mayor Jenderal Komaruddin Simanjuntak (Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-AD, Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana periode 31 Maret 2017-4 Januari 2018), Kolonel Farid Maruf (Komandan SATGASGAB, Komandan Korem 162/WB 2016-2018), Jason Sudirdjo (Siswa SMA ACS Jakarta, Founder of Heart For Lombok Foundation).

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Pembelajaran dari berbagai bencana di Indonesia, termasuk dahsyatnya bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Lombok pada tahun 2018 lalu yang menewaskan ribuan orang dan bahkan dampaknya masih terasa sampai sekarang, adalah semakin membuka kesadaran betapa pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan, dari mulai pemerintah, swasta, dan juga masyarakat luas, dan melibatkan banyak komponen, meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Adapun para pembicara membahas berbagai topik, di antaranya Profesor Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara, membahas bagaimana mengelola akuntabilitas dukungan logistik saat bencana alam datang, menyoroti pentingnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga kontribusi BPK ketika ada bencana alam. Sementara, Mayor Jenderal Komaruddin Simanjuntak, membahas mengenai peran BNPB dalam menangani becana alam di Indonesia, hingga solusi peran serta masyarakat yang mengatasi bencana di Indonesia.

Sedangkan Kolonel Farid Maruf membahas tentang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan bencana, termasuk juga pemulihan Pulau Lombok pasca bencana tahun lalu, dan pembahasan tentang sistem yang diciptakan untuk menolong orang (contoh: program rumah murah).

Secara umum para pembicara memberi pandangan dari berbagai perspektif tentang bagaimana sesungguhnya setiap orang dapat terlibat dalam meminimalisir dampak bencana alam, bahwa tindakan setiap orang bisa membuat perubahan, dan kita dapat melibatkan sebanyak mungkin orang dalam membantu memulihkan daerah yang terkena dampak bencana alam.

Di sinilah pentingnya penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat (community-based disaster management) dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pengurangan risiko bencana, sebab masyarakat merupakan kelompok yang rentan atas risiko bencana. Ketika masyarakat sudah dan semakin memahami, maka risiko bencana pun bisa dikurangi.

Peran aktif generasi muda
Yang patut disoroti adalah keterlibatan generasi muda atau kaum pelajar, yang juga krusial dalam upaya manajemen risiko bencana, sebab anak muda pun memiliki kapasitas untuk bertindak, dan terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Seperti yang dicontohkan oleh Michael Mulianto, penggagas acara ini, siswa kelas 3 SMA dari Jakarta Intercultural School High School (JIS), yang juga kreator aplikasi BAPAT.

Michael sangat antusias untuk turut mengedukasi bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam meminimalisir dampak bencana alam. Michael adalah kreator aplikasi BAPAT, yang merupakan singkatan dari Bantuan Cepat atau Fast Relief dalam bahasa Inggris, yang berfungsi untuk memberikan langkah-langkah panduan kepada penggunanya, tentang cara bertindak mengatasi beberapa jenis bencana. Termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, banjir, hingga topan.

Selain itu, BAPAT memiliki bot obrolan (semacam robot) yang dapat memberikan saran untuk lebih dari 50 penyakit, serta menemukan rumah sakit terdekat bila diperlukan, dan ada juga tombol panggilan darurat yang dapat digunakan pengguna saat mengalami masalah serius. Michael menjadi contoh kaum pelajar atau generasi Z yang berprestasi dan inspiratif, serta peduli pada penanggulangan bencana di Indonesia sejak usia muda.

Ada juga pelajar inspiratif lainnya yang menjadi pembicara, yakni Jason Sudirdjo, siswa kelas 2 SMA ACS Jakarta, dan Founder of Heart For Lombok Foundation, yang menggagas pengembangan industri minyak alpukat. Ia membahas tentang organisasi yang ia bangun, Avoil, untuk membantu mengurangi gejolak ekonomi akibat gempa.

Para pelajar yang hadir di acara kemudian diinformasikan tentang bagaimana mereka dapat membantu selama keadaan darurat nasional dengan seefisien mungkin. Juga bagaimana penanganan bencana, bukan urusan pemerintah semata, namun juga butuh patisipasi aktif generasi muda untuk membantu sesama warga negara Indonesia.

Pada akhirnya, peran aktif semua pihak, dalam membangun kapasitas kesiapsiagaan bencana, termasuk di kalangan generasi muda atau para pelajar, bisa jadi salah satu solusi dalam mengelola sistem penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia. Generasi muda atau para pelajar sebagai golongan yang cerdas dan kreatif, bisa dan perlu berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana, bukan hanya agar mereka bisa menyelamatkan diri sendiri ketika bencana datang, melainkan juga bisa turut berkontribusi menyelamatkan warga sekitar

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

OPTIMALKAN POTENSI LOKAL LEWAT BRANDING MEDIA

Published

on

By

Kulon progo, 23 /4/2026 -Karyapost.com,LKAP Bersama PWMOI DIY dan Tuwanggana Gelar sarasehan Pembangunan di Galur,Kulon Progo dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah melalui kekuatan informasi, Lembaga Kajian Advokasi dan Pembangunan (LKAP) Kulon Progo bekerja sama dengan Pirukunan Tuwanggana Galur dan PWMOI DIY akan menggelar sarasehan pembangunan bertajuk “Media dan Potensi Lokal dalam Rangka Penguatan Akses dan Kemajuan Wilayah”.

Acara strategis ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Pendopo Kapanewon Galur.

Kegiatan ini bertujuan untuk membedah peran krusial media dalam mengangkat potensi lokal agar memiliki nilai tawar yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

Pimpinan LKAP Kulon Progo sekaligus penggiat media sosial Priyo Santoso SH menjelaskan bahwa akses informasi yang kuat adalah kunci bagi percepatan pembangunan di Kulon Progo, Kita memiliki potensi lokal yang luar biasa namun tanpa branding media yang tepat potensi tersebut sulit untuk berkembang maksimal.

Melalui sarasehan ini kita ingin membangun sinergi agar media menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi dan infrastruktur wilayah ujar Priyo Santoso SH kemudian sarasehan ini akan menghadirkan narasumber  berkompeten yakni dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo yang akan memaparkan kebijakan akses informasi publik serta praktisi dari Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) DIY yang akan berbagi strategi teknis mengenai pengemasan konten dan publikasi digital.

Acara ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara lembaga kajian, institusi pemberdayaan masyarakat tingkat kalurahan (Tuwanggana) serta organisasi profesi jurnalis.

Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berbasis data.

Undangan Terbuka bagi Masyarakat khususnya para pelaku media maupun jurnalis membuka kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut terutama bagi tokoh masyarakat yang ada di wilayah kabupaten kulon Progo kemudian penggerak ekonomi lokal maupun warga yang peduli terhadap kemajuan wilayah sebagai peserta acara sarasehan tersebut.

Mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan dan terbatasnya tempat masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran dan bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui LKAP Kulon Progo di nomor WhatsApp: 0858-7814-5556.

Priyo Santoso SH menyampaikan dengan semangat gotong royong dan literasi digital  mari kita wujudkan wilayah yang lebih maju, berdaya saing, dan melek informasi begitu di sampaikan kepada awak media Karyapost saat wawancara liputan di kecamatan Galur kabupaten kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnalis Budi Legowo Santoso (lebih…)

Continue Reading

Metro

10 Kota Raih Penghargaan IKT 2025, Setara Institute Dorong Kepemimpinan Pro-Toleransi

Published

on

By

Jakarta, – Setara Institute menyelenggarakan kegiatan Launching & Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 di Mangkuluhur Artotel.Rabu (22/04/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada 10 kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia.
Peluncuran IKT 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga bentuk penguatan komitmen terhadap pembangunan kota yang toleran, inklusif, setara, dan berkeadilan, serta menghargai keberagaman.

Ketua Badan Pengurus Harian Setara Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa indeks ini merupakan hasil kerja berkelanjutan yang telah memasuki tahun ke-9. Ia menekankan bahwa IKT bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur perkembangan, baik kemajuan maupun kemunduran, dalam praktik toleransi di berbagai daerah.

“Indeks Kota Toleran ini adalah bentuk konsistensi kami dalam memastikan pengukuran berkelanjutan untuk mencatat progres dan regresi kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta tokoh-tokoh lokal dalam menjaga toleransi,” ujarnya.

Menurut Ismail, capaian toleransi di sebuah kota bukan semata prestasi kepala daerah atau lembaga tertentu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen, termasuk pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil.

Ia memaparkan, terdapat tiga kunci utama dalam memajukan toleransi di tingkat kota.

Pertama, kepemimpinan politik yang memiliki komitmen kuat dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi. Peran wali kota dan wakil wali kota dinilai sangat menentukan dalam menciptakan arah kebijakan yang inklusif.

Kedua, kepemimpinan birokrasi yang berkelanjutan. Ismail menyoroti bahwa birokrasi memiliki peran strategis karena keberadaannya yang lebih permanen dibandingkan kepemimpinan politik yang bersifat periodik.

“Tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah. Birokrasi yang kuat dan berkomitmen menjadi kunci dalam memastikan praktik toleransi berjalan konsisten,” jelasnya.

Ketiga, kepemimpinan sosial dari masyarakat.
Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat sipil, upaya membangun toleransi tidak akan berjalan optimal meskipun didukung oleh kepemimpinan politik dan birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Setara Institute juga memberikan penghargaan kepada perwakilan masyarakat sipil yang dinilai berkontribusi dalam mempromosikan toleransi.

Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap peran penting masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni sosial.
Ismail juga mengingatkan bahwa dinamika sosial di daerah, termasuk peristiwa-peristiwa yang berpotensi memicu intoleransi, akan terus menjadi perhatian dalam penilaian indeks ke depan.

Meski di tengah tantangan efisiensi anggaran, ia mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut sebagai bukti bahwa isu toleransi bukan sekadar agenda pinggiran, melainkan bagian dari arus utama pembangunan.

“Promosi toleransi harus menjadi mainstream dalam pemerintahan. Kehadiran para kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen tersebut,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Ponsianus Monek: 9 DPC dan 2 Sekretaris DPC PPP Menyatakan Kepengurusan PPP NTT Belum Final

Published

on

By

Karyapost.com – Pasca Muktamar ke X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muncul konflik internal di tubuh partai berlambang Kabah hingga ke tingkat DWP yang berdampak dengan munculya istilah kubu Mardiono dan Gus Yasin, bahkan mirisnya konflik ini telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mengingat putusan pengadilan belum memberikan hasil, maka masing-masing pihak yang mengaku kubu Mardiono dan dan kubu Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin khususnya di Provinsi NTT hendaknya saling menahan diri hingga ada putusan pengadilan. Demikian dikatakan Ketua DPC PPP Kab Malaka Ponsianus Monek sekaligus pendukung Gus Yasin pada media, Rabu, (22/4/2026)

Ponsianus juga menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua OKK DPP PPP NTT Ramli Muda H MH,  didampingi Sekretaris DPW PPP NTT, Kasim Bapang, Sabtu 18 April 2026 dikutip dari zona linenews.com. yang mengaku  bahwa Muswil PPP NTT telah selesai dan memenuhi ketentuan organisasi dan dinyatakan sah secara hukum oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Atas pernyataan tersebut, Ponsianus Monek angkat bicara, ia mengaku heran dengan terlaksananya acara Muswil dan Muscab PPP NTT melalui surat dari DPP yang ditandatangani oleh Ketum dan Wasekjen. Menurutnya legalitas Wakil Sekjen untuk menandatangani surat pelaksanaan Muswil tersebut tidak sah karena semua telah diatur dalam UU Pemilu No 2 ayat 11 Pasal 32 ayat 1 yang mengatur tentang struktur dan kewenangan kepengurusan pusat juga dalam AD/ART jelas disebutkan pengurusan ditingkat pusat terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

“Kenapa pelaksanaan Muswil dan Muscab PPP di NTT di tandatangani oleh Wakil Sekjen, legalitas Wakil Sekjen itu tidak sah, ketika kita daftar ke KPUD tandatangan yang sah adalah Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP bukan Wakil Sekjen.” Tandasnya.

Ketua DPC Malaka meminta penjelasan kepada kubu Mardiono tentang pelaksanaan Muswil dan Muscab PPP NTT yang lalu menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muktamar keberapa yang digunakan? dan apakah PO lebih tinggi dari AD/ART partai?

“Untuk itu alangkah baiknya mari sama-sama kita menunggu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika hasil keputusan PN memenangkan kubu Mardiono maka silahkan lanjutkan.” Tegas Ponsianus Monek lagi.

Tidak hanya mempersoalkan pelaksanaan Miswil dan Muscab, Ketua DPC PPP Malaka juga mengkritik penyebutan untuk mantan ketua, menurutnya kerja-kerja politik hendaknya tidak seperti yang sedang terjadi saat ini yakni saling menuding sebagai mantan ketua, jika dicermati kata Ponsianus bahwa pak Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek pun telah menyandang predikat seorang mantan ketua terhitung sejak 10 Januari 2026 telah demisioner.

“Kami dari 9 DPC dan 2 Sekretaris DPC PPP NTT minta untuk Muscab NTT segera dibatalkan karena kita sedang menunggu  keputusan pengadilan.” Tandas Ponsianus.

Diketahui berikut nama-nama  DPC PPP Pendukung Gus Yasin:
1 DPC Manggarai
2 DPC Manggarai Timur
3 DPC Ngada
4 DPC Ende
5 DPC Nagekeo
6 DPC Lembata
7 DPC Malaka
8 DPC Sumba Barat
9 DPC Sumba Timur
10 Sekretaris DPC Sumba Tengah
11 Sekretaris DPC Sumba barat Daya.

Continue Reading

Trending