Connect with us

Metro

Ciptakan Generasi Muda Tanggap Bencana ,Dan Pentingnya Penangulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Published

on

JAKARTA, 9 November 2019 — Tak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Secara geografis, selain diapit tiga lempeng tektonik dunia (Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik), Indonesia juga merupakan jalur The Pasicif Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Oleh karena itu, Indonesia diintai risiko terjadinya bencana sewaktu-waktu, dari mulai gempa bumi, tsunami, hingga gunung meletus, juga berbagai bencana lainnya seperti banjir, longsor, kekeringan, berbagai wabah penyakit, dan lainnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama tahun 2018 tercatat 4231 korban meninggal dunia dan hingga tiga juta penduduk terpaksa mengungsi, menyusul 2426 bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun. Namun demikian, belum semua komponen bangsa sadar atas tingginya indeks risiko bencana dan kompleksnya manajemen kedaruratan.

Akibatnya, kerap ada kesenjangan koordinasi, informasi dan kebijakan antar berbagai sektor pada saat bencana. Perlu edukasi dan sosialisasi lebih jauh terkait penanganan bencana, yang tidak hanya fokus pada respon darurat, namun lebih pada penanganan bencana menyeluruh. Meliputi sebelum terjadi bencana, pada saat bencana, dan setelah terjadi bencana. Termasuk juga melibatkan peran masyarakat luas, alias penanganan bencana berbasis masyarakat.

Agar perspektif bencana menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, dan meminimalisir risiko bencana dengan partisipasi aktif masyarakat, itulah alasan digelarnya acara bincang-bincang “Post-Disaster Management: Rehab, Recovery, Reconstruct (Aksi Tanggap Siswa Terhadap Bencana Alam)”, di @America, Jakarta, Sabtu (9/11/2019), yang digagas oleh Michael Mulianto, siswa SMA Jakarta Intercultural School (JIS) Jakarta, dan kreator aplikasi BAPAT untuk penanganan bencana. Acara ini dihadiri kalangan umum dan pelajar, dan dirancang untuk menggugah kesadaran risiko bencana, bagaimana dapat berpartisipasi melayani masyarakat saat bencana, juga membantu kala keadaan darurat nasional.

Michael menggelar acara ini, dengan tujuan agar masyarakat bisa terlibat lebih aktif dalam penganggulangan bencana alam. Siswa kelas 3 SMA ini menilai proses pemulihan yang terjadi di wilayah bencana, umumnya berlangsung cukup lama pasca terjadinya bencana. “Pembelajaran dari bencana-bencana yang terjadi sebelumnya, proses pemulihannya itu cukup lama. Jadi kita bisa bicara, mempromosikan, dan bergerak bersama-sama, agar ada orang lebih banyak terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Dan khususnya siswa atau pelajar juga bisa berkontribusi cepat tanggap pada bencana alam, dan membuat perubahan,” ucap Michael.

Pada kesempatan tersebut, Micheal juga memperkenalkan aplikasi BAPAT yang diciptakannya, yaitu aplikasi penanggulangan bencana berbasis Android dan iOS. Adapun selain Michael Mulianto, para pembicara lainnya adalah Profesor Dr. Ir. Kazan Gunawan (Guru Besar Tetap Universitas Esa Unggul) sebagai keynote speaker, Profesor Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara (Guru Besar Tetap Program Studi Akuntansi STIE Kesatuan Bogor, Ketua BPK RI periode 31 Maret 2017-4 Januari 2018), Mayor Jenderal Komaruddin Simanjuntak (Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-AD, Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana periode 31 Maret 2017-4 Januari 2018), Kolonel Farid Maruf (Komandan SATGASGAB, Komandan Korem 162/WB 2016-2018), Jason Sudirdjo (Siswa SMA ACS Jakarta, Founder of Heart For Lombok Foundation).

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Pembelajaran dari berbagai bencana di Indonesia, termasuk dahsyatnya bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Lombok pada tahun 2018 lalu yang menewaskan ribuan orang dan bahkan dampaknya masih terasa sampai sekarang, adalah semakin membuka kesadaran betapa pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan, dari mulai pemerintah, swasta, dan juga masyarakat luas, dan melibatkan banyak komponen, meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Adapun para pembicara membahas berbagai topik, di antaranya Profesor Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara, membahas bagaimana mengelola akuntabilitas dukungan logistik saat bencana alam datang, menyoroti pentingnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga kontribusi BPK ketika ada bencana alam. Sementara, Mayor Jenderal Komaruddin Simanjuntak, membahas mengenai peran BNPB dalam menangani becana alam di Indonesia, hingga solusi peran serta masyarakat yang mengatasi bencana di Indonesia.

Sedangkan Kolonel Farid Maruf membahas tentang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan bencana, termasuk juga pemulihan Pulau Lombok pasca bencana tahun lalu, dan pembahasan tentang sistem yang diciptakan untuk menolong orang (contoh: program rumah murah).

Secara umum para pembicara memberi pandangan dari berbagai perspektif tentang bagaimana sesungguhnya setiap orang dapat terlibat dalam meminimalisir dampak bencana alam, bahwa tindakan setiap orang bisa membuat perubahan, dan kita dapat melibatkan sebanyak mungkin orang dalam membantu memulihkan daerah yang terkena dampak bencana alam.

Di sinilah pentingnya penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat (community-based disaster management) dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pengurangan risiko bencana, sebab masyarakat merupakan kelompok yang rentan atas risiko bencana. Ketika masyarakat sudah dan semakin memahami, maka risiko bencana pun bisa dikurangi.

Peran aktif generasi muda
Yang patut disoroti adalah keterlibatan generasi muda atau kaum pelajar, yang juga krusial dalam upaya manajemen risiko bencana, sebab anak muda pun memiliki kapasitas untuk bertindak, dan terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Seperti yang dicontohkan oleh Michael Mulianto, penggagas acara ini, siswa kelas 3 SMA dari Jakarta Intercultural School High School (JIS), yang juga kreator aplikasi BAPAT.

Michael sangat antusias untuk turut mengedukasi bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam meminimalisir dampak bencana alam. Michael adalah kreator aplikasi BAPAT, yang merupakan singkatan dari Bantuan Cepat atau Fast Relief dalam bahasa Inggris, yang berfungsi untuk memberikan langkah-langkah panduan kepada penggunanya, tentang cara bertindak mengatasi beberapa jenis bencana. Termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, banjir, hingga topan.

Selain itu, BAPAT memiliki bot obrolan (semacam robot) yang dapat memberikan saran untuk lebih dari 50 penyakit, serta menemukan rumah sakit terdekat bila diperlukan, dan ada juga tombol panggilan darurat yang dapat digunakan pengguna saat mengalami masalah serius. Michael menjadi contoh kaum pelajar atau generasi Z yang berprestasi dan inspiratif, serta peduli pada penanggulangan bencana di Indonesia sejak usia muda.

Ada juga pelajar inspiratif lainnya yang menjadi pembicara, yakni Jason Sudirdjo, siswa kelas 2 SMA ACS Jakarta, dan Founder of Heart For Lombok Foundation, yang menggagas pengembangan industri minyak alpukat. Ia membahas tentang organisasi yang ia bangun, Avoil, untuk membantu mengurangi gejolak ekonomi akibat gempa.

Para pelajar yang hadir di acara kemudian diinformasikan tentang bagaimana mereka dapat membantu selama keadaan darurat nasional dengan seefisien mungkin. Juga bagaimana penanganan bencana, bukan urusan pemerintah semata, namun juga butuh patisipasi aktif generasi muda untuk membantu sesama warga negara Indonesia.

Pada akhirnya, peran aktif semua pihak, dalam membangun kapasitas kesiapsiagaan bencana, termasuk di kalangan generasi muda atau para pelajar, bisa jadi salah satu solusi dalam mengelola sistem penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia. Generasi muda atau para pelajar sebagai golongan yang cerdas dan kreatif, bisa dan perlu berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana, bukan hanya agar mereka bisa menyelamatkan diri sendiri ketika bencana datang, melainkan juga bisa turut berkontribusi menyelamatkan warga sekitar

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metro

Kejelasan Hukum DiPerlukan Dalam Kasus Bonie Laksmana

Published

on

By

Surabaya– Sengketa perdata atas sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 800 meter persegi di Jalan Kertajaya Indah Nomor 82, Kota Surabaya, kembali menjadi sorotan. Meski perkara telah diputus hingga tingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), munculnya undangan klarifikasi dari kepolisian memantik tanda tanya soal konsistensi penegakan hukum.

Perkara tersebut terdaftar dalam Register Nomor 1151/Pdt.Bth/2024/PN Sby, terkait objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1292. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, gugatan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ditolak, dan objek sengketa dinyatakan dimenangkan oleh Ir. Bonie Laksmana, MBA.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, melalui kuasa hukumnya Zaenal Fandi, S.H., M.H., mengajukan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/EKS/2024/PN.Sby juncto Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby, juncto Nomor 527/PDT/2018/PT.SBY, juncto Nomor 2968 K/PDT/2020 tertanggal 29 Agustus 2024.

Setelah memeriksa seluruh berkas perkara dan alat bukti, majelis hakim menyatakan menolak gugatan perlawanan tersebut. Dengan demikian, proses eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan tersebut juga selaras dengan amar putusan sebelumnya yang telah inkrah hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 5536 K/Pdt/2025 yang memenangkan Bonie Laksmana.

Namun demikian, di tengah proses menuju eksekusi, muncul undangan klarifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur dengan Nomor: B/3227/XII/RES.1.11./2025.

Bonie Laksmana mengaku kecewa atas langkah tersebut. Menurutnya, perkara yang dipersoalkan telah melalui proses hukum panjang dan bahkan pernah dihentikan melalui SP3.

“Ini sudah tahap akhir untuk eksekusi. Seharusnya pihak yang kalah menyerahkan secara sukarela atau mengakui putusan tersebut. Tapi justru muncul laporan baru. Padahal di Mahkamah Agung sudah jelas kalah,” ujar Bonie, Selasa (24/2/2025), melalui sambungan WhatsApp kepada media.

Ia menilai munculnya laporan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi. Bonie menduga ada upaya mengalihkan sengketa perdata yang telah inkrah ke ranah pidana.

“Ini seperti ada upaya menggunakan kekuasaan untuk mengambil alih. Padahal tidak memiliki bukti autentik. Putusan sudah jelas dan sah,” tegasnya.

Secara prinsip, dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati dan dilaksanakan. Pengalihan sengketa yang telah diputus secara perdata ke jalur pidana kerap menjadi perdebatan, terutama jika substansi pokok perkara telah diuji dan diputus oleh pengadilan hingga tingkat tertinggi.

Bonie pun meminta perhatian Kapolri agar menindak tegas apabila terdapat oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan.

“Saya memohon kepada Kapolri untuk menindak tegas jika ada oknum yang berupaya mengkriminalisasi hak kepemilikan yang telah sah berdasarkan putusan pengadilan dan Mahkamah Agung dan Polda Jatim seharusnya melihat keputusan MA,  jangan mengkriminalisasi,” ujarnya

Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa putusan inkrah tidak dilemahkan oleh langkah-langkah hukum lain yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Publik pun menantikan kejelasan dan profesionalitas aparat dalam menangani perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Continue Reading

Metro

Ali NurdinKetua Umum Pimpinan Pusat F-Buminu dan Sarbumusi : Maraknya Kasus Perdagangan Orang dan Scamm Online di Kamboja Merupakan Dampak Lemahnya Implementasi Regulasi Serta Minimnya Penguatan Perlindungan Dihulu

Published

on

By

Jakarta, 24 Februari 2026 – Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Ali Nurdin, menegaskan bahwa maraknya kasus perdagangan orang dan scamm online di Kamboja merupakan dampak lemahnya implementasi regulasi serta minimnya penguatan perlindungan di hulu.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik bertema “Perdagangan Orang dan Maraknya Kasus Scamm Online Kamboja: Perlindungan Korban, Penguatan Hukum dan Kebijakan” yang digelar di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (24/02/26) oleh Pimpinan Pusat F-BUMINU Sarbumusi.

Menurut Ali Nurdin, akar persoalan terletak pada tidak maksimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 42 yang mengatur penguatan perlindungan sejak tahap awal (hulu).

“Korban-korban yang berjatuhan hari ini adalah dampak dari tidak maksimalnya implementasi regulasi. Kalau di hulu tidak diperkuat, maka korban berikutnya akan terus berlanjut,” tegas Ali.

Ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar menambah alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga terkait perlindungan pekerja migran, terutama untuk program sosialisasi dan pencegahan di daerah-daerah kantong migran.

“Sosialisasi justru harus diperbesar. Ini adalah puncak perlindungan. Regulasi kita sudah baik, tetapi implementasi dan anggarannya harus diperkuat,” ujarnya.

Ali juga menyoroti peran desa sebagai garda terdepan pencegahan. Ia menyayangkan apabila masih ada perangkat desa yang tidak memahami regulasi atau bahkan terlibat dalam praktik pengiriman ilegal.

“Ini tugas negara, tugas desa, tugas seluruh perangkat perlindungan. Sangat memprihatinkan jika ada aparat desa yang tidak memahami undang-undang atau bahkan menjadi bagian dari persoalan,” katanya.

F-BUMINU Sarbumusi, lanjut Ali, siap bekerja sama dengan DPR RI, khususnya Komisi IX, dalam mendorong penguatan anggaran perlindungan pekerja migran. Ia menyebut pihaknya telah melakukan audiensi dengan anggota Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan urgensi tersebut.

Selain advokasi kebijakan, F-BUMINU juga aktif mendampingi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mulai dari pelaporan ke kementerian terkait hingga koordinasi dengan Bareskrim Polri.

Ali mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena korban yang dalam praktik hukum kerap diposisikan sebagai pelaku, sementara pelaku utama justru berlindung sebagai korban.

“Kami agak ragu ketika korban bisa menjadi pelaku, dan pelaku berlindung menjadi korban. Ini yang perlu didalami secara serius,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa banyak korban berangkat ke luar negeri karena tekanan kemiskinan struktural. Dalam kondisi sulit, mereka dihadapkan pada dua pilihan berat: menganggur dan kelaparan, atau mengambil risiko bekerja ke luar negeri dengan segala konsekuensinya.

“Negara belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan di daerah asal. Ini yang membuat mereka rentan direkrut dengan janji-janji manis,” jelasnya.

Sebagai penutup, Ali mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri, terutama dari sponsor tidak resmi yang menjanjikan gaji besar dengan uang muka cepat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi sepihak. Pastikan melalui desa, dinas tenaga kerja, dan jalur resmi. Jangan tergiur janji manis,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

PENGURUS DPC IP-KI / IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA KABUPATEN KULON PROGO MENYERAHKAN SUSULAN BUKU SEJARAH KEPAHLAWANAN RM BAGUS SINGLON ATAU KI SADEWA DI DPRD KULON PROGO.

Published

on

By

Kulon Progo, – 23/2/2026, Perwakilan Pengurus DPC IP-KI Kabupaten kulon progo Sulistyo dari desa kebonrejo, kecamatan Temon kabupaten kulon Progo, Yogyakarta pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 mendatangi gedung DPRD kabupaten kulon Progo untuk menyampaikan susulan buku sejarah kepahlawanan RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa untuk di sampaikan kepada Ketua DPRD kabupaten kulon Progo Aris Syarifuddin kemudian diterima oleh ajudannya, tujuan dari penyerahan susulan buku sejarah perlawanan dari Ki Sadewa atau RM Bagus Singlon di wilayah kabupaten kulon Progo terkait dengan kegiatan kemarin yang sudah melaksanakan jadwal audensi diterima oleh ketua DPRD kabupaten kulon Progo bersama ketua Komisi IV DRPD Kulon Progo Edi Priyono terkait aspirasi dari Paguyuban Trah HB III Dewa Daru Kabupaten kulon Progo dari silsilah keturunan putra kandung Pangeran Diponegoro yaitu RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa dalam orientasi usulkan pahlawan Nasional dari kabupaten kulon Progo Yogyakarta.

Sulistyo dari pengurus   DPC IP-KI Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia  Kabupaten kulon Progo menyampaikan kepada  awak media ketika audensi dengan Ketua DPRD kabupaten kulon Progo buku tersebut tidak terbawa maka pada kesempatan hari ini mewakili ketua dan sekretaris DPC IP-KI kabupaten kulon Progo buku  tersebut sudah bisa kami serahkan kemudian menghaturkan terimkasih kepada Ketua DPRD  kabupaten kulon Progo Aris Syarifuddin dan ketua komisi IV DRPD Kulon Progo Edi Priyono atas perhatiannya yang luar biasa dalam merespon cepat serta menampung aspirasi masyarakat khususnya Paguyuban Trah HB III Dewa Daru Kabupaten kulon Progo termasuk usulan dari perwakilan ormas yang ada di kabupaten kulon Progo tentunya kami juga apresiasi kehadiran RM Kukuh Hertriasning wayah dalem Sri Sultan HB VIII yang berkenan hadir di acara audensi pada tanggal 18 Februari 2026 di Pemda kulon Progo dan DPRD kulon Progo untuk mendampingi usulan Pahlawan Nasional RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa putra kandung Pangeran Diponegoro.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending