Connect with us

Politik

KONFERENSI PERS TIM PENGGALANGAN OPINI DAN MEDIA BAMSOET (TIM 9)

Published

on

Jakarta – Melawan Politik Suka-Suka Rezim Airlangga dan Testimoni mengenai Akal-Akalan Materi Rapat Pleno Persiapan Munas.

Rencana Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR di Jakarta tanggal 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai oleh intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga calon ketua umum incumbent. Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar.
Peristiwa terkini, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto, yang berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Menyikapi jurus politik akal-akalan dari rezim politik Airlangga selama ini, dan yang teraktual peristiwa Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 November 2019, yang sarat anomali (keanehan), maka Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet menyampaikan PERNYATAAN SIKAP, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno tersebut.

1. Intrik dan jurus akal-akalan politik dari rezim Airlangga untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar.

Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.

2. Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga.

Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.

3. Politik akal-akalan rezim Airlangga juga terlihat selama proses rekruitmen dan penetapan Caleg pada Pemilu Legislatif 2019, di mana seharusnya mekanisme rekruitmen itu mutlak ditempuh melalui mekanisme organisasi, tetapi malah diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.

4. Rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II). Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan

4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai. Sebagaimana ketentuan Peraturan Organisasi (PO) menyatakan Plt. Ketua sebagai karateker wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi konyolnya ada Plt. Ketua yang sudah ‘berusia’ lebih dari satu tahun, yakni DPD I DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2018. Begitupun dengan DPD I Bali berdasarkan SK tanggal 4 Desember 2018, serta DPD I Jambi pada tanggal 31 Mei 2018. Plt. Ketua DPD I DKI Jakarta dan Jambi bahkan telah berganti masing-masing satu kali.

5. Rezim Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II. Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.

6. Rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP.

Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup. Rezim Airlangga sangat mungkin telah terkena sindrom paranoid, dihantui bayangan ketakutan yang berlebihan, sehingga mengizinkan para petugas berloreng itu berada dalam ruangan rapat pleno.

Atas kondisi ruangan sidang yang tidak nyaman akibat kehadiran para petugas berloreng, protes sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sdr Airlangga selaku pimpinan rapat.

7. Pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat sumir dan penuh dengan akal-akalan. Draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tersebut seperti peristiwa mendongeng.

8. Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno tersebut tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya, termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan Partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik.

Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah ‘diputuskan’ secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Pembahasan dan penetapan materi Munas, termasuk Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas.

Continue Reading
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Politik

Relawan Republik Deklarasi Dukung Puan Maharani Jadi Capres

Published

on

By

Jakarta – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Relawan Puan Bersama Wong Cilik (Republik) mendeklarasikan Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai Capres 2024. Deklarasi digelar di Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Ketua Umum Republik, Harda Belly menyampaikan deklarasi yang digelar bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 ini karena Puan merupakan sosok nasionalis sejati yang dinanti rakyat.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ibu Puan memiliki semangat yang kuat untuk tetap menjamin tegaknya NKRI, UU dan Pancasila. Beliau nasionalis sejati, darah para pendiri bangsa tertanam dalam jiwa dan tindakannya. Ia sosok patriot dan nasionalis sejati,” ujar Harda saat memberikan sambutan pada deklarasi.

Menurut Harda, pihaknya akan keliling Indonesia untuk mensosialisasikan sosok dan perjuangan keberhasilan Puan dalam membela rakyat kecil. Hal itu dilakukan karena Puan ingin Indonesia menjadi Indonesia menjadi negara maju.

“Setelah deklarasi ini kita turun ke bawah. Kita temui rakyat kecil wong cilik. Ada nelayan, petani dan pedagang. Kita kabarkan kepada mereka bahwa ibu Puan siap memperjuangkan nasib rakyat kecil,” tuturnya.

Relawan Republik ini ditargetkan akan terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten dan kota, mulai dari Aceh sampai Papua. Semua pengurus relawan adalah anak-anak muda yang memiliki semangat memenangkan Puan sebagai kelapa negara Indonesia.

“Kita sebagai pengurus pusat harus terus semangat jangan pernah lelah dan menyerah. Kita perjuangan ibu Puan sampai menjadi Presiden,” papar Harda.

Alasan Harda membentuk Republik karena dia melihat Puan selama ini memperjuangkan dan membela nasib rakyat kecil atau wong cilik.

Itu dilakukan agar rakyat kecil sejahtera dan Indonesia semakin makmur. Apalagi, lanjutnya, Puan menjadi representasi perempuan Indonesia.

Harda menyebut Puan role model bagi perempuan dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kancah politik. Karena itu, wajar jika cucu proklamator Bung Karno ini menginspirasi perempuan Indonesia.

Continue Reading

Politik

Sosialisasi Peraturan Daerah / Dalam Rangka Penyeberaluasan Peraturan Daerah Periode Tahun 2022

Published

on

By

Jakarta – Rapat koordinasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD memutuskan, sosialisasi perda akan digelar sebanyak dua kali yaitu Agustus 2022

Hj Yuke Yurike , ST, MM, menjelaskan, dalam kegiatan tersebut tidak ada ketetapan perda tertentu untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Selama perda tersebut berlaku maka setiap pimpinan dan anggota DPRD punya hak untuk menyebarluaskannya.

Pihaknya, DPRD Fraksi PDI P, juga berharap agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi perda dapat tepat sasaran dalam pelakasanaannya dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ingin masyarakat tahu dan mematuhi serta tepat sasaran soal penyebarluasan perda ini, karena itu haknya anggota Dewan untuk menyampaikan dan dukungan administrasi yang baik, akuntabel dan tepat waktu,” tandasnya. Minggu (14/8/2022)

Ia juga berharap melalui kegiatan Sosperda warga Ibukota bisa lebih memahami peraturan-peraturan yang ada dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya harap dengan sosialisasi perda masyarakat tidak buta terhadap produk hukum yang dikeluarkan, juga agar masyarakat tahu Perda apa saja yang sudah ada dan bisa digunakan dalam keseharian,” ujarnya.

Acara ini di hadiri oleh warga dari RT01-07 / RW08, Lurah manggarai Arafat, Sekcam Tebet Rudi Cahyadii, PKK, FKDM, Jumantik, Jaya dasa wisma dan lain lain

Continue Reading

Politik

Plt Wali Kota Menghadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Kota Bekasi

Published

on

By

Kota Bekasi – Eni Widiastuti diambil sumpah jabatan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam agama Katolik. Paripurna PAW anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut hanya terlihat dihadiri oleh 9 anggota dewan.

Eni Widiastuti, mengaku sebagai kader PDI Perjuangan siap menjalankan amanah partai di DPRD Kota Bekasi. Soal penempatan Eni mengakui mengikuti perintah Fraksi baik di tingkat AKD maupun di komisi.Senin (4/7/2022)

Ketua DPRD Kota Bekasi HM. Saifudaulah mengatakan bahwa proses PAW Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Wasimin yang diganti oleh Ibu Enie Widiastuti sudah sesuai tata tertib yang berlaku

“Perlu saya jelaskan secara garis besar, bahwa pergantian antar waktu (PAW) sudah sesuai tata tertib yang berlaku, karena kami sebagai DPRD hanya ikut instruksi SK Gubernur yang sudah ditandatangani per tanggal 6 Juni 2022,” ucap HM. Saifudaulah diruang kerjanya.

Kita sudah laksanakan amanah yang sudah ditetapkan SK Gubernur Jawa Barat dengan mekanisme melakukan Rapat pimpinan terus berlanjut ke Bamus dan langsung mengadakan rapat paripurna PAW, karena prosedur sudah sesuai,” Ucapnya

Dirinya juga mengucapkan selamat kepada Enie Widiastuti yang sudah menjadi anggota DPRD Kota Bekasi sisa masa periode 2019-2024.

“Selamat bergabung dan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi masa jabatan 2019-2024. Saya berharap agar secepatnya dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri pada lingkungan kerja yang baru,” Harap Saifudaulah.

Eni Widiastuti kader PDI Perjuangan dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat menggantikan posisi Warsimin dari daerah pemilihan Bekasi Utara.

Continue Reading

Trending