Connect with us

Politik

KONFERENSI PERS TIM PENGGALANGAN OPINI DAN MEDIA BAMSOET (TIM 9)

Published

on

Jakarta – Melawan Politik Suka-Suka Rezim Airlangga dan Testimoni mengenai Akal-Akalan Materi Rapat Pleno Persiapan Munas.

Rencana Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR di Jakarta tanggal 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai oleh intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga calon ketua umum incumbent. Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar.
Peristiwa terkini, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto, yang berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Menyikapi jurus politik akal-akalan dari rezim politik Airlangga selama ini, dan yang teraktual peristiwa Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 November 2019, yang sarat anomali (keanehan), maka Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet menyampaikan PERNYATAAN SIKAP, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno tersebut.

1. Intrik dan jurus akal-akalan politik dari rezim Airlangga untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar.

Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.

2. Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga.

Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.

3. Politik akal-akalan rezim Airlangga juga terlihat selama proses rekruitmen dan penetapan Caleg pada Pemilu Legislatif 2019, di mana seharusnya mekanisme rekruitmen itu mutlak ditempuh melalui mekanisme organisasi, tetapi malah diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.

4. Rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II). Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan

4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai. Sebagaimana ketentuan Peraturan Organisasi (PO) menyatakan Plt. Ketua sebagai karateker wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi konyolnya ada Plt. Ketua yang sudah ‘berusia’ lebih dari satu tahun, yakni DPD I DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2018. Begitupun dengan DPD I Bali berdasarkan SK tanggal 4 Desember 2018, serta DPD I Jambi pada tanggal 31 Mei 2018. Plt. Ketua DPD I DKI Jakarta dan Jambi bahkan telah berganti masing-masing satu kali.

5. Rezim Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II. Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.

6. Rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP.

Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup. Rezim Airlangga sangat mungkin telah terkena sindrom paranoid, dihantui bayangan ketakutan yang berlebihan, sehingga mengizinkan para petugas berloreng itu berada dalam ruangan rapat pleno.

Atas kondisi ruangan sidang yang tidak nyaman akibat kehadiran para petugas berloreng, protes sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sdr Airlangga selaku pimpinan rapat.

7. Pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat sumir dan penuh dengan akal-akalan. Draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tersebut seperti peristiwa mendongeng.

8. Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno tersebut tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya, termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan Partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik.

Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah ‘diputuskan’ secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Pembahasan dan penetapan materi Munas, termasuk Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Politik

Partai Demokrat DKI Jakarta Gelar Musda ke V

Published

on

By

Jakarta,- Partai Demokrat DKI Jakarta menggelar acara Musda ke V untuk mencari nahkoda baru periode 2021-2025.

” Musda Demokrat DKI Jakarta ini sebagai ajang konsolidasi, harmonisasi dan rekonsialisasi bukan sebagai ajang kompetisi.” Ucap Santoso usai membuka acara Musda ke-V di Hotel Santika Jakarta timur. Rabu, (1/12/2021)

“Ada tiga calon yang telah terveripikasi dan siap maju dalam Musda ini, mereka yakni, Santiso, Mujiyono dan Nur Afni.”

Continue Reading

Politik

DPD Nasdem Kota Bekasi dan DPC Nasdem Bekasi Utara Adakan Bakti Sosial

Published

on

By

Kota Bekasi – DPD Partai Nasdem Kota Bekasi bersama DPC Bekasi Utara mengadakan bakti sosial pengobatan gratis di RT. 04, RW. 01, Marga Mulya, Pintu Air Bekasi Utara, Minggu 20 November 2021.

Hadir pada acara tersebut Aji Ali Sabana ketua Partai Nasdem DPD Kota Bekasi, M. Aldo Sirait SH, MH ketua DPC Partai Nasdem Bekasi Utara dan sekretarisnya Gugah Indra, Tim kesehatan Nasdem kota Bekasi dr Yulia bersama Nakes, Ketua DPC partai Nasdem Bekasi Selatan serta warga yang mau berobat.

“Kegiatan pengobatan gratis ini kami laksanakan yaitu menyambut HUT Partai Nasdem yang Ke 10 tahun atau satu dekade. Kegiatan pengobatan gratis akan kami laksanakan maraton di DPRT lainnya, DPRT sekelas Kelurahan dan tujuan kami bukan dalam rangka kampanye, ini semua agar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat khususnya di RT. 04, RW. 01, Marga Mulya Bekasi Utara,” tutur M. Aldo Sirait.

Aldo Sirait menjelaskan bahwa kegiatan ini berkesinambungan.

“Kegiatan ini berkesinambungan sesuai dengan arahan ketua kami bahwa kami di jajaran bawah harus hadir di tengah – tengah masyarakat membuat yang terbaik, kami tidak menghimbau bahwa masyarakat memilih kami, kami hanya berprinsip akan membuat atau memposisikan Partai Nasdem ini ada di tengah tengah masyarakat,” tuturnya.

“Terimakasih kepada masyarakat yang menghadiri undangan kami, ada sekitar 100 orang yang hadir, disamping kami mengadakan pengobatan gratis, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya,”pungkasnya.

“Tujuan kita megadakan kegiatan tersebut, hanya ingin menunjukan eksistasi kita bahwa partai nasdem ada di tengah-tengah masyarakat khususnya di RW. 01,” imbuhnya.

Aldo juga menyampaikan, seperti arahan ketua kami, kami akan melaksakan rutinitas ini, mungkin di RW-RW lain dan juga wilayah lain khususnya Bekasi Utara dan Kota Bekasi serta Republik indonesia ini.

“Himbauan kami kepada masyarakat, dimasa pandemi ini tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M seperti anjuran pemerintah, kami siap membantu masyarakat 24 jam. Kita juga meningkatkan kepada pelayanan masyarakat berbentuk kesehatan maupun kegiatan sosial lainnya seperti umkm dan koperasi,” tandasnya.

Sementara itu Aji Ali Sabana menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan strategi Nasdem.

“Jadi kegiatan ini merupakan strategi Partai Nasdem dengan mengajak masyarakat untuk cek kesehatan dan pengobatan gratis, kegiatan ini berkesinambungan dengan adanya pengobatan gratis, membuat Partai Nasdem hadir dan bermanfaat.

“Ini merupakan kegiatan yang ke-2 setelah yang pertama diadakan di bulan ini juga dengan lokasi di Marga Jaya, RT. 04, RW. 01 Bekasi Selatan. Tentunya kegiatan kedepan akan berlangsung keliling Kota Bekasi,” ucapnya.

Continue Reading

Politik

HUT Satu Dekade Partai NasDem Kota Bekasi Gelar Baksos

Published

on

By

BEKASI – DPD NasDem Kota Bekasi sangat peduli dengan kondisi saat ini, perubahaan iklim El Nina, maka perlu adanya tindakan nyata .

Wilayah Indonesia khususnya Kota Bekasi sudah memasuki musim penghujan, kondisi cuaca ini tentu sudah pasti berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh kita semuanya. Bila daya tahan tubuh sedang menurun, tidak menutup kemungkinan akan terserang penyakit.

Aji Ali Sabana, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi,menegaskan bahwa kondisi ini rentan, maka melalui kegiatan Nasdem Peduli dalam rangka HUT ke-10 Partai Nasdem, diadakan program cek kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga umum khususnya lansia, yang berlangsung di kantor RW 01 kelurahan margajaya, tanggal 14 November 2021.

“Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama tim medis DPD partai Nasdem Dokter Yulia dengan DPC Bekasi Selatan, tentunya dengan dukungan RW 01 beserta 6 RT di wilayah Margajaya. Yang hadir lebih dari 100 warga, juga dihadiri Ketua DPC Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Jatiasih dan kader Nasdem Jatikramat. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat sadar betul pentingnya kesehatan,” ujar Aji Ali Sabana .

“DPD Partai Nasdem Kota Bekasi hadir ditengah masyarakat dengan berbagai program kegiatan khususnya dibidang kesehatan. Program ini akan terus bergulir di kelurahan lainnya di Kota Bekasi,” tutup Aji Ali Sabana .

Pada kesempatan yang sama, Ratu Astried sebagai ketua DPC Bekasi Selatan, menjelaskan bahwa kegiatan DPD partai Nasdem dengan DPC Bekasi Selatan menyelenggarakan Pengecekan dan pengobatan gratis bagi warga umum khususnya lansia.

Nasdem terus berusaha meraih simpati dari masyarakat dengan berbagai kegiatan, sebagai partai no 4 perolehan suaranya secara nasional.

Continue Reading

Trending