Connect with us

Politik

KONFERENSI PERS TIM PENGGALANGAN OPINI DAN MEDIA BAMSOET (TIM 9)

Published

on

Jakarta – Melawan Politik Suka-Suka Rezim Airlangga dan Testimoni mengenai Akal-Akalan Materi Rapat Pleno Persiapan Munas.

Rencana Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR di Jakarta tanggal 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai oleh intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga calon ketua umum incumbent. Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar.
Peristiwa terkini, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto, yang berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Menyikapi jurus politik akal-akalan dari rezim politik Airlangga selama ini, dan yang teraktual peristiwa Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 November 2019, yang sarat anomali (keanehan), maka Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet menyampaikan PERNYATAAN SIKAP, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno tersebut.

1. Intrik dan jurus akal-akalan politik dari rezim Airlangga untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar.

Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.

2. Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga.

Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.

3. Politik akal-akalan rezim Airlangga juga terlihat selama proses rekruitmen dan penetapan Caleg pada Pemilu Legislatif 2019, di mana seharusnya mekanisme rekruitmen itu mutlak ditempuh melalui mekanisme organisasi, tetapi malah diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.

4. Rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II). Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan

4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai. Sebagaimana ketentuan Peraturan Organisasi (PO) menyatakan Plt. Ketua sebagai karateker wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi konyolnya ada Plt. Ketua yang sudah ‘berusia’ lebih dari satu tahun, yakni DPD I DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2018. Begitupun dengan DPD I Bali berdasarkan SK tanggal 4 Desember 2018, serta DPD I Jambi pada tanggal 31 Mei 2018. Plt. Ketua DPD I DKI Jakarta dan Jambi bahkan telah berganti masing-masing satu kali.

5. Rezim Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II. Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.

6. Rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP.

Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup. Rezim Airlangga sangat mungkin telah terkena sindrom paranoid, dihantui bayangan ketakutan yang berlebihan, sehingga mengizinkan para petugas berloreng itu berada dalam ruangan rapat pleno.

Atas kondisi ruangan sidang yang tidak nyaman akibat kehadiran para petugas berloreng, protes sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sdr Airlangga selaku pimpinan rapat.

7. Pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat sumir dan penuh dengan akal-akalan. Draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tersebut seperti peristiwa mendongeng.

8. Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno tersebut tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya, termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan Partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik.

Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah ‘diputuskan’ secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Pembahasan dan penetapan materi Munas, termasuk Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas.

Continue Reading
5 Comments

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Politik

Deklarasi Relawan Poros Prabowo Presiden

Published

on

By

Jakarta, – Kami Relawan Poros Prabowo Puan hari Ini Selasa, tanggal 6 Juni 2023 menyatakan membubarkan diri. Dan untuk selanjutnya, kami bersama dengan Relawan Jokowi bersepakat dan bertekad bulat mendeklarasikan Relawan baru, dengan Nama Relawan Poros Prabowo Presiden di Hotel Gren Alia Jakarta, Selasa (6/6/23).

Koordinator Poros Prabowo Presiden Andianto mengatakan Pemimpin Negara yang dibutuhkan dimasa depan, adalah pemimpin yang mampu meneruskan program pemerintahan saat ini, yaitu ada pada sosok Prabowo Subianto.

Sosok Prabowo, kami nilai berhasil menunjukkan kepemimpinannya, sehingga sangat pantas didukung menjadi pemimpin negara pada periode kepemimpinan nasional 2024-2029, ungkapnya.

Lanjut Andianto Indonesia kedepan membutuhkan pemimpin yang memahami tentang konsep kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, kedaulatan bangsa, dan pemimpin yang berpihak kepada rakyat indonesia, imbuhnya.

Brigjend TNI Purn Jamaludin mewakili ketua Dewan Pembina mengatakan
Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang tangguh. Di kawasan dunia ada yang tidak damai bisa berpengaruh ke Indonesia dan kehidupan sosialnya.
Pemimpin nasional diperlukan untuk kesinambungan yang berkelanjutan. Diperlukan pemimpin demokratis bisa merangkul semua golongan. Mempunyai pengalaman yang luas. Tujuan nasional kita keamanan dan kesejahteraan bisa tercapai.

Kepada poros Prabowo di lapangan bertindak damai dan kondusif. Kawan seribu kurang dibandingkan satu orang musuh, paparnya.

Mantan KABAIS Soleman B. Ponto mengatakan tantangan berat Indonesia masalah keamanan harus mendapat perhatian besar. Papua sudah bergolak dan Aceh sendiri sudah ada tanda-tanda bergolak. Situasi keamanan kita tidak baik-baik aja. Jangan sampai pesta demokrasi kita tertunda. Perkembangan menjelang pilpres dan perkembangan setelah pilpres harus kita perhatikan. Kalau tidak bisa diatasi bisa bubar negara Kita.

Pemimpin kedepan harus benar benar bisa memimpin. Kalau di TNI ada diserahkan tongkat komando untuk memimpin. Pemimpin harus berdiri disemua golongan, beber Soleman.

Masalah Laut Cina Selatan adalah poros pelayaran Eropa sampai ke Asia. Dunia akan tergoncang kalau ada gangguan di laut cina selatan dan efek dominonya akan sampai ke Indonesia, pungkasnya.

Deklarator Poros Prabowo Presiden

1. Andianto
2. AJ. Sibagarian
3. Andry Kuniawan
4. Maulana Adam
5. dr. Ricky Saksono
6. Jhonson Silitonga
7. Satria Tunggara
8. Wahyudi Ramadhan Putra
9. Dedy Nazaruddin
10. Rifky Alief R
11. Guntur Wijaya
12. Melia Wattimena
13. Ryadi Umar
14. Ade Leo Pratama

Continue Reading

Politik

DEKLARASI NASIONAL Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo

Published

on

By

Jakarta – Dalam dua periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah berhasi untuk Indonesia. Presiden Joko Widodo telah meletakkan fondasi Indonesia Sejahtera dan berkeadilan sosial.

Keberhasilan ini harus terus dilanjutkan dan dijaga keberlangsungan dan kesinambungannya, oleh sosok pemimpin yang memiliki visi, misi dan prinsip yang sama dengan Presiden Joko Widodo.

Untuk melanjutkan warisan baik dari Presiden Jokowi, diperlukan sook pemimpin yang mem ideologis untuk menegakkan Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ika. Seorang Presiden yang memiliki komitmen dan keyakinan ideologi yang kokoh terhadap prinsip-prinsip bernegara yang demokratik dan toleran terhadap keberagaman dalam rangka membangun kesejahteraan bersama untuk seluruh rakyat, yang telah dicerminkan ole Presiden Jokowi dalam memerin selama hampir satu dekade in mensejahterakan. Yang pada pokoknya, bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya, memihak dan avani rakval dengan sepenuh hati.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut serta penilaian atas fakta-fakta konkrit, kami gabungan dar organ-organ Relawan pendukung Jokowi memandang bahwa mendukung GANJAR PRANOWO sebagai penerus PRESIDEN JOKO WIDODO adalah sebuah pilian logis dan rasional.

Rekam jejak Ganjar Pranowo sebagal anggota DPR, dan menjadi gubernur selama dua periode TERBUKTI bertanggungjawab, kerja keras, loyalitas serta komitmennya terhadap masalah-masalah kebangsaan Pemimpin yang hadir dan mendengar permasalahan rakyat, tak berjarak dengan rakyatnya, tulus, hangat, terbuka dan berprinsip kuat.

atau SARA tahun 2014, 2017 dan 2019. Ganjar Pranowo selalu berkomitmen menjaga keragaman dan
Caniar Pranowo adalah sosok pemimpin yang tidak teribat, m enegunakan at au mengamini poitik identitas
toleransi.

Berdasarkan pemikiran dan rekam jejak di atas, kami RELAWAN JOKOWI sejak 2014 memutuskan dan bersikap:

1. Mendukung Ganjar Pranowo sebagal Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.
2. siap memenangkan Ganlar Pranowo men adi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029
Ketua Pelaksana
Teddy Wibisana

Steering Committee
Bambang I Pramono
Rambun Tiajo
Eko Sulistyo
Sihol Manulang
Pirvadi Kartodihardio
Teguh Indrayana
Budi Linggo
Aidil Fitri

Continue Reading

Politik

Rebeka Natalia Sitanggang sebagai Ketua Barisan Cinta Ganjar Hadiri Peresmian Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo

Published

on

By

Jakarta, 1 Juni 2023 – DPP PDIP Perjuangan melalui tim koordinasi relawan pemenang pilpres 2023 meresmikan Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo yang berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro No. 72, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Kamis 1 Juni 2023 yang dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo (Capres 2024), Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI Perjuangan), Ahmad Basarah (Ketua Tim Relawan Pemenang Ganjar Pranowo), Muhamad Mardiono (Plt Ketum PPP), Ahmad Muqowam (Waketum Partai Hanura), dan perwakilan Ketua-ketua relawan Ganjar Pranowo.

Rebeka Natalia Sitanggang sebagai Ketua Barisan Cinta Ganjar dari Jakarta Timur seusai menghadiri peresmian Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers kepada media elektronik bahwa “Kita diubah dari awalnya Cinta Puan Ria, tapi karena kita konsep adalah masyarakat dengan masyarakat yang baik jadi kayak kita politiknya santai.

Ruang lingkup kita lebih ke masyarakat menengah kebawah lebih tepatnya seperti itu. Jadi kita merangkul orang-orang yang ada disekeliling kita. Jadi kita itu konsepnya lebih mendekat kepada pendidikan dan olahraga. Jadi kader-kader kita itu Barisan Cinta Ganjar saat ini lebih banyak yang ke atletik terutama ke masyarakat sosial. Pada saat ini jumlah anggotanya yang di Jakarta Timur sekitar 650 sekian kurang lebih. Yang ini untuk Jakarta semuanya yang DKI Jakarta, kita tidak curi start.

Kita baru mulainya ini pada saat memang dideklarasikan. Jadi pas mulainya ini kenapa segitu jumlahnya karena kita tidak curi start. Acara ini bagus seperti kita mau menampung semua aspirasi dari masyarakat. Jadi kita seperti punya rumah aspirasi, kalau kita punya aspirasi tinggal datang kesini. Jelas tempatnya seperti itu lokasinya. Kita kalangan Milenial Gen Z jadi lebih ke sharing tentang kebaikan, jadi kita tidak sharing tentang kejelekan satu partai dan lainnya. Kita menonjolkan yang mana kebaikan. Jadi kita tau netizen kita ini zaman sekarang maunya yang nakal pasti akan cepat ngangkat dibandingkan yang baik. Jadi dengan Barisan Cinta Ganjar ini kita pelan-pelan menggerus yang tidak perlu viral maksudnya yang jelek-jelek tidak perlu viral kita tidak usah viralkan. Jadi yang benar-benar berbobot kita sedang mengajarkan itu, caranya dengan ruang lingkup sendiri. Contohnya dari Kelurahan kita sendiri, dari Kecamatan kita sendiri atau ruang lingkup yang kita bentuk.

Organisasi kita ini langsung berdiri sendiri, jadi kita lebih tepatnya Barisan Relawan yang memang masih berdiri sendiri. Jadi anggota-anggota kita tidak ada yang dari Partai. Jadi memang murni dari kita sendiri. Kalau ini baru DKI yang kita lihat, yang didaerah belum semua karena kita tidak curi start.

Kita mulainya dari DKI dulu, kalau yang daerah juga baru dari Semarang wajar karena Bapak Ganjar dari Semarang. Jadi kita pusatnya di DKI Jakarta, kalau yang dari daerah lain belum ada saat ini. Posko kita ada di Duren Sawit. Untuk gabung di organisasi BCG tidak ada syarat, yang penting suka dan cinta sama Pak Ganjar. Maksudnya tulus karena memang kita murni dari Cinta Ganjar dari pribadinya.

Kita sudah pernah lihat kenapa kita Cinta Ganjar karena kita sudah tau seluk-seluk dari belakangnya dan kinerja beliau. Pasti kita suka secara naluri. Visi misinya itu fokusnya memajukan masyarakat Indonesia yang bebas. Kita tahu sekarang ini banyak yang maunya yang murni dan tulus seperti itu maunya kita,” tutupnya.

Continue Reading

Trending