Connect with us

nasional

GROUND BREAKING PEMBANGUNAN PIPA GAS RUAS TRANSMISI CIREBON – SEMARANG

Published

on

Semarang – Hari ini, Jumat 7 Februari 2020, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial bersama dengan Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa serta Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Yanuar Budinorman melakukan groundbreaking pembangunan pipa gas ruas transmisi Cirebon – Semarang yang bertempat di Rest Area Tol KM 379A , Ruas Tol Semarang – Batang.

Pembangunan pipa gas ruas transmisi Cirebon – Semarang ini adalah wujud nyata BPH Migas menindaklanjuti Visi Presiden Jokowi tahun 2019 – 2024 yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pipa Cirebon – Semarang ini merupakan infrastruktur strategis yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang akan menghubungkan pipa sepanjang Jawa (trans jawa) dari Banten hingga Jawa Timur dengan Panjang ±1.538 km. Selain itu pipa Cirebon – Semarang ini akan mendukung terintegrasinya pipa Trans Sumatera dan Trans Jawa sepanjang total diperkirakan mencapai 3.574 km dengan ruas yang belum di lelang adalah dari KEK Sei Mangke –Dumai dan memanfaatkan pipa dedicated hilir di Muara Bekasi – Tegalgede sepanjang 37 km sebagai pipa open access (3 rd party access).

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU no 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, bahwa salah satu fungsi Badan Pengatur adalah meningkatkan pemanfaatan gas Bumi di dalam negeri melalui penetapan dan pengaturan pengusahaan transmisi dan distribusi gas Bumi. GROUNDBREAKING pembangunan pipa gas ruas transmisi Cirebon –Semarang ini merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi di Indonesia dimana berdasarkan Rencana Induk pada tahun 2006 BPH Migas telah melelang ruas transmisi yang salah satunya adalah ruas Cirebon – Semarang dengan PT Rekayasa Industri (Rekind) ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan SK Kepala BPH Migas NOMOR 035/Kpts/PL/BPH Migas/Kom/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 dengan spesifikasi penawaran lelang adalah diameter 28”, panjang 255 Km, kapasitas desain 350-500 MMSCFD

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa BPH Migas menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha penangkutan Gas Bumi
melalui Pipa. Untuk mendukung terbangunnya Infrastruktur Gas Bumi, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang meliputi Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, dan fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan Gas Bumi.

Dalam pelaksanaannya pembangunan Ruas Pipa Gas Transmisi Cirebon –Semarang mengalami keterlambatan selama 13 tahun belum dibangun karena adanya kendala jaminan pasokan gas bumi yang bisa digunakan sebagai base line untuk pembangunan ruas pipa gas transmisi Cirebon – Semarang. Selain itu juga terjadinya perbedaan asumsi keekonomian yang berubah saat ini dibanding tahun 2006. Sejak September 2017 secara aktif BPH Migas melakukan koordinasi dengan PT Rekayasa Industri, Ditjen Migas, SKK Migas dan pihak terkait untuk mendorong agar pembangunan ruas Cirebon – Semarang dapat terlaksana. Saat ini PT Rekayasa
Industri telah melakukan MoU dan HoA dengan beberapa perusahaan di bidang Gas Bumi selaku calon Shipper yang diharapkan dapat mengatasi kendala pasokan gas bumi tersebut.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa dengan terlaksananya Pembangunan Ruas Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang diharapkan dapat mendorong terbangunnya Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) di sepanjang ruas pipa ini yang akan mendukung pengembangan Kawasan-kawan industri baru di sepanjang jalur pipa Cirebon – Semarang yang akan menggunakan gas bumi sebagai energi yang bersih dan lebih murah dari Bahan bakar Minyak. Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Tengah diantaranya adalah quick win pengembangan Kawasan Industri Kendal dan quick win Kawasan Industri Brebes. Pembangunan Ruas Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi tantangan belum optimalnya pengembangan Kawasan
industri yang disebabkan terhambatnya infrastruktur energi sehingga belum dapat menjamin ketersediaan pasokan dan kontinuitas energi khususnya Gas Bumi sebagai bahan bakar maupun bahan baku Industri di Jawa Tengah.

Selain itu di sepanjang ruas pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang, BPH Migas telah mengusulkan kepada Menteri ESDM berdasarkan usulan dari Badan Usaha untuk memasukkan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi (WJD) yaitu Kabupaten Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Cirebon untuk masuk kedalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), disepanjang ruas transmisi ini terdapat 2.632.668 Rumah Tangga yang potensial menjadi konsumen Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) yang harganya sesuai dengan amanat Undang-Undang ditetapkan oleh BPH Migas.

“Selain itu berkaitan dengan ekspor gas bumi ke Singapura yang tidak akan
diperpanjang pada tahun 2023 dan akan dialihkan untuk pemanfaatan gas di dalam negeri, maka pembangunan pipa Cirebon- Semarang ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung terintegrasinya pipa gas bumi trans Sumatera dan Jawa. Dan kedepan BPH Migas akan melaksanakan lelang ruas pipa transmisi seperti Ruas Dumai – KEK Seimangke serta Lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) yang telah diusulkan oleh Badan Usaha sejumlah 193 wilayah untuk peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia” tambah Ifan.

Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Yanuar Budinorman mengatakan “Dengan dilaksanakannya groundbreaking ini menyiratkan bukti akan besarnya komitmen Rekind untuk merealisasikan proyek integrasi pipa gas trans – Jawa ini. Langkah ini menjadi penting dan strategis bagi Rekind, karena hadirnya ruas pipa transmisi gas ini dinilai mampu menjadi solusi pasokan energi gas yang berkelanjutan guna menyokong daya
saing industri di Pulau Jawa. Apalagi, konsumen industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah sangat besar dan berpotensi sekali dalam mengerakkan sektor ekonomi di wilayah tersebut.”

Mengingat penting dan strategisnya proyek ini, Rekind juga berkomitmen untuk bisa menyelesaikan pelaksanaan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang ini sesuai dengan waktu yang disepakati.

“Hadirnya ruas pipa gas Cisem juga merupakan wujud terbangunnya ketahanan energi sebagai penggerak dan bagian integral dari peningkatan pembangunan ekonomi. Untuk itu kami berharap semua pihak yang terlibat dapat lebih kooperatif sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tambah Yanuar Budinorman.

Continue Reading

nasional

Staf Khusus Menkumham Bidang Keamanan dan Intelijen Berikan Penguatan Tusi Kepada Jajaran Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menerima kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Keamanan dan Intelijen, Krismono dan disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali. Kunjungan ini dalam rangka memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (8/6).

Dalam arahannya, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM mengajak semua jajaran Pemasyarakatan untuk terus melaksanakan Instruksi Dirjenpas tentang 3+1, yaitu Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba, Sinergitas dengan APH dan Back To Basic.

Beliau juga mengingatkan, bahwa dalam berproses membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Mitigasi Resiko merupakan hal utama yang harus dilakukan. Karena dari situlah kita bisa meminimalisir terjadinya masalah maupun penyimpangan.

Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang untuk terus memberikan kinerja yang terbaik demi menjaga marwah Kementerian Hukum dan HAM. Kunci Reformasi Birokrasi adalah, mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan warga binaan.

Dalam kesempatan ini, Krismono melakukan pengecekan menyeluruh di lingkungan Rutan Cipinang terutama dibeberapa tempat seperti Ruang Pelayanan Kunjungan, Poliklinik Rutan Cipinang dan Dapur Sehati Rutan Cipinang.

Dalam moment tersebut juga, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM menyapa keluarga dan warga binaan yang sedang berkunjung untuk menanyakan berbagai pelayanan yang ada di Rutan Kelas I Cipinang.

“Saya sudah menanyakan langsung beberapa pengunjung dan warga binaan, ternyata pelayanan yang ada di Rutan Cipinang sudah sangat baik. Saya sangat mengapresiasi atas pelayanan yang ada di Rutan Cipinang ini. Saya juga melihat para Petugas yang bertugas disini sangat ramah melayani keluarga dan warga binaan dengan baik dan murah senyum,” Ucap Krismono saat di temui Tim Humas Rutan Cipinang.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Keamanan dan Intelijen atas kunjungan kerjanya. “Saya berharap dengan penguatan tusi yang disampaikan oleh Stafsus ini dapat menjadi masukan dan semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi serta memantapkan tujuan kita bersama dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tandasnya.

Continue Reading

nasional

Cara Kemenkumham Bangun Mind Set SDM Sebagai Pelayan Masyarakat

Published

on

By

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya terus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDM. Sasaran pengelolaan SDM Kemenkumham agar memiliki pola pikir sebagai pelayan masyarakat.

“Diharapkan semua Pegawai Kemenkumham dapat mengubah mind set sehingga lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam pembukaan Raker Kepegawaian Tahun 2023, Rabu (07/06/2023).

Setidaknya terdapat dua strategi yang dijalankan Kemenkumham. Strategi pertama adalah pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi. Kemenkumham memanfaatkan teknologi informasi mulai dari proses rekrutmen Pegawai, penilaian kinerja Pegawai, perhitungan tunjangan kinerja, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan pangkat dan jabatan, termasuk disiplin hingga pemberhentian dan pensiun Pegawai.

Selanjutnya, strategi kedua adalah implementasi manajemen talenta yaitu mulai penempatan, pembinaan dan pengembangan karir sesuai kompetensinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Strategi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sekaligus melindungi karir Pegawai dari diskriminasi.

“Kedua strategi ini agar dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan SDM,” ujar Yasonna di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Yasonna mengatakan perbaikan tata kelola kepegawaian yang dilakukan Kemenkumham sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yakni pembangunan SDM melalui pembangunan talenta Indonesia, serta reformasi struktural dengan tujuan agar organisasi semakin sederhana, simpel, dan semakin lincah.

Raker Kepegawaian tahun 2023, lanjut Yasonna, merupakan respon Kemenkumham dalam menyikapi kebijakan Bapak Presiden serta tantangan tugas dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Ia ingin setiap peserta mengimplementasikan hasil Raker menuju Kemenkumham semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif, dan BerAKHLAK.

Sejalan dengan Menteri Yasonna, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menyebutkan tata kelola kepegawaian di Kemenkumham telah semakin baik dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan penghargaan yang diperoleh secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir dari Komisi ASN dan BKN.

Terkini, Kemenkumham meraih penghargaan pada BKN Award 2023 dalam tiga kategori yaitu kategori utama Implementasi Norma Standar Prosedur Kriteria Manajemen ASN; kategori Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT; dan kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.

“Setiap capaian penghargaan memicu semangat Kemenkumham dalam membangun kualitas SDM untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat,” tutur Andap saat mendampingi Menteri Yasonna dalam Raker Kepegawaian.

Ibnu Chuldun Kakanwil Kumham DKI Jakarta dan Mutia Farida Kadiv Administrasi mengikuti Rapak Kerja ini bersama dengan Kakanwil dan Kadivmin seluruh Indonesia.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja dan PM Kolaborasi Menggelar Pelatihan Safety Riding untuk AO PNM

Published

on

By

Makassar – Jasa Raharja bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggandeng PT Astra Motor Sulseltrabon, menggelar pelatihan safety riding kepada Account Officer (A) PNM. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Gammara Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (06/06/2023).

Dalam kegiatan tersebut, para AO PNM diberikan berbagai materi pelatihan, baik secara teori maupun praktik. Diantaranya tentang cara berkendara yang baik dan aman bagi pengendara sepeda motor, sosialisasi produk dan prosedur santunan Jasa Raharja.

Kegiatan Safety Riding untuk AO PM, dibuka oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, bersama Direktur Operasional PT PM, Sunar Basuki.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami dalam memberikan edukasi untuk menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Skill dan attitude di jalan juga sangat penting, sehingga kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain,” ujar Dewi, dalam sambutannya.

Dewi berharap, pelatihan yang dikuti 100 orang AO PM ini memberikan dampak positif terhadap perilaku berkendara dan berlalu lintas. “Terlebih, AO PM ini sebagian besar melakukan aktivitas pekerjaannya menggunakan sepeda motor,” ucapnya.

Lebih lanjut Dewi menyampaikan, bahwa sampai dengan Mei 2023, Jasa Raharja telah menyerahkan santunan sebesar Rp1,21 triliun kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas.

“Wilayah Sulawesi Selatan merupakan top 10 pareto santunan tertinggi, dengan realisasi sebesar Rp46,8 miliar. Di wilayah ini juga terdapat beberapa titik rawan kecelakaan yang menjadi perhatian Jasa Raharja bersama dengan stakeholder,” terang Dewi.

Dewi memaparkan, secara demografi, korban santunan Jasa Raharja sebanyak 65 persen adalah laki-laki dan 35 persen perempuan. “40,26 persen mayoritas berusia 26-55 tahun, 33 persen berprofesi sebagai wiraswasta, dan sebesar 55 persen korban kecelakaan adalah pengendara sepeda motor,” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, Dewi menilai bahwa mayoritas korban laka lantas adalah berusia produktif dan tulang punggung keluarga, sehingga juga berpotensi buruk terhadap perekonomian keluarganya. “Hal inilah yang mendorong Jasa Raharja untuk melaksanakan kegiatan Safety Riding kepada AO PM yang berada di Makassar,” ungkap Dewi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Direktur Utama PT Micro Madani
Institute Mariatin Sri Widowati, Wadirlantas Polda Sulawesi Selatan AKBP Satya Widhy Widharyadi, S.I.K, Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Selatan Arham Safti, ST., MM.Tr, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Sclatan Mansur Yahya ST, MT, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H Reza Faisal Saleh, S.STP,M.Si, Kepala Cabang PT. PM Makassar Maimun Bakri, serta Kepala Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan, Hendriawanto.

Continue Reading

Trending