Connect with us

Metro

KSPI Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Published

on

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas antara DPR dengan pemerintah.

Sebab, selain tidak melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunannya, ada faktor yang merugikan buruh bila RUU ini dibahas dan disahkan.

Sikap KSPI terkait dengan draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah masuk ke DPR RI, yang berakibat hilangnya :

uang pesangon dan upah minimum serta penjelasan tentang hilangnya jaminan sosial buruh, penggunaan TKA buruh kasar yang dipermudah, penggunaan outsourcing dan kontrak yg masiv dan tanpa batas, dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha nakal dalam RUU cipta kerja yang sudah diterima DPR RI
Dan sikap KSPI yang menolak masuk dalam tim yang dibentuk oleh Menko Perekonomian dalam SK Menko perekonomian No 121/2020…Di Hotel Mega Matra Tugu Proklamasi/ Jalan Proklamasi No.6 (16/02/20/0)

Pemerintah tiga hari yang lalu mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Draft RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampingkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah menargetkan draft Omnibus Law RUU Cilaka bisa dibahas dan disahkan oleh DPR dalam waktu 100 hari.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sejak lama diprioritaskan pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi untuk menggenjot investasi. Karena itu, pasal-pasal di sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat investasi, akan disederhanakan bahkan dihapus. Setidaknya ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang sedang digodok dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Continue Reading

Metro

BPSKL Wilayah Kalimantan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tugas negara karena sudah di atur oleh undang undang, maka Kementerian Lingkungan Hidup melalui tupoksinya dan Bahwa hutan sosial guna membantu kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Agus Karyono (Staf BPSKL Kalimantan) yang mewakili Ir. Nurhasnih, MM mengatakan bahwa dalam event ini membawa kelompok masyarakat Wilayah Kalimantan.

“Acara ini membawa kelompok masyarakat Wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Barat yang terkenal dengan Kopi Libericanya, demikian juga dengan Kalimantan tengah kopinya di mix dengan rempah-rempah atau pinang.

Variasi ini merupakan inisitiatif kelompok-kelompok dengan kearifan lokal masyarakat,” katanya dengan semangat.

“Sesuai dengan budaya masing-masing Kalimantan Selatan juga ada kopi di mix (campur) juga. Acara ini atau pertemuan sebagai ajang promosi dan pelatihan, nantinya di hari terakhir 27/01/2022 jumpa dengan pembeli (Harika Trip),” tuturnya.

“Pameran kopi ini skala nasional walaupun sudah di pameran secara lokal. KLH terus bersinergi dan mendukung usaha masing-masing kelompok, KLH sebagai akses pengelola kelompok pengusaha agar legal di hutan,” bebernya.

“Sebagai pintu awal bagi mereka yang berusaha kopi di lahan kehutanan. Selanjutnya untuk produk kopi perijinannya sesuai standar. Contoh : Kemenkes, Kemenperin, UI dan SNI.Sementara bibit pohon dari Kementan. Kementrian selalu mendukung sesuai tupoksi masing masing,” pungkas Agus Karyono.

Harapannya agar masyarakat makin sejahtera (ekonomi) dan turut menjaga kelestarian hutan .

Continue Reading

Metro

Mukerda Gapensi DKI Jakarta Resmi di Buka Kadis Perumahan dan Pemukiman Wilayah

Published

on

By

Continue Reading

Metro

H Dian Rahadian Terpilih Jadi Ketua Di Muswil XI Jabar Pemuda Pancasila

Published

on

By

Continue Reading

Trending