Connect with us

nasional

Menteri Basuki : Pekerjaan Konstruksi Yang Ditunda Sebesar Rp 44,58 Triliun Prioritas di Tahun 2021

Published

on

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp 120,2 triliun, mengalami realokasi anggaran sebesar Rp 44,58 triliun sehingga DIPA Kementerian PUPR menjadi Rp 75,63 triliun.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan tersebut juga telah disepakati pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal14 April 2020 yang ditindaklanjuti Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, realokasi anggaran tersebut bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020. Selain itu, realokasi anggaran juga berasal dari penundaan terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang dan pelaksanaannya secara teknis dapat
ditunda ke tahun depan.

“Program kerja yang tertunda pada TA. 2020 akibat Pandemi COVID-19 nantinya akan menjadi prioritas kegiatan di TA. 2021 yang akan dilelang dini pada bulan Oktober 2020,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Virtual yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Turut mengikuti Raker dimaksud Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Perhubungan Ad- Interim Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (21/4/2020).

Selain itu ditambahkan Menteri Basuki, realokasi anggaran juga bersumber dari rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak (MYC) sehingga pelaksanaannya dapat lebih diperpanjang, antara lain seperti pada pembangunan beberapa bendungan, pembangunan jalan dan jembatan baru.

Realokasi anggaran dikatakan Menteri Basuki juga dilakukan dengan merubah paket-paket Single Years (SYC) tahun 2020 menjadi paket-paket Tahun Jamak (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang nilainya di bawah Rp. 100 miliar. “Terakhir, realokasi bersumber optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda/dihemat, seperti pekerjaan survey dan Detail Engineering Design,” ujar Menteri Basuki.

Untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, Kementerian PUPR juga melakukan refocussing kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1,829 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan Fasilitas Penampungan/Observasi/Karantina di Pulau Galang, Kota Batam, renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, penyelesaian Rumah Sakit Akademi UGM sebagai RS Rujukan Penanganan COVID-19 di Yogyakarta, dan untuk kebutuhan internal mendesak mengatasi Pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia, baik untuk peningkatan daya tahan tubuh seluruh staf PUPR (44.000 orang) dan sterilisasi Kantor-Kantor PUPR, termasuk seluruh Balai Besar/Balai Wilayah.

Selanjutnya untuk mitigasi dampak COVID-19, Komisi V DPR sepakat dengan Kementerian PUPR untuk memprioritaskan dan mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai/Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Tahun 2020, anggaran Program Padat Karya Tunai dialokasikan sebesar Rp 10,22 triliun untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran, khususnya di kawasan perdesaan. Program PKT mencakup Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), percepatan pengembangan tata guna air irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

“Dalam refocussing kegiatan untuk mitigasi dampak COVID-19, Kementerian PUPR juga melaksanakan pembelian resin produksi Perhutani sebesar 800 ton untuk pengecatan marka jalan, pembelian karet langsung dari petani sebagai bahan campuran aspal karet di sejumlah wilayah produsen karet, seperti Lampung, Sumsel, Jambi, Kaltim, Kalsel dan Kalbar. Selain itu juga dengan stimulus fiskal di sektor perumahan, juga terdapat Subsidi Perumahan berupa Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka dengan target sasaran 175.000 unit sebesar Rp. 1,5 triliun. Seluruh substansi realokasi program dan anggaran, serta refocussing kegiatan, termasuk program padat karya tunai akan dikonsultasikan kembali ke Pimpinan Komisi V DPR RI,” kata Menteri Basuki.

Dalam Raker Komisi V DPR RI dengan video conference yang berlangsung 5 jam, Menteri Basuki didampingi Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi A.H, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heriepoerwanto, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono, Kepala BPSDM Sugiyartanto, serta Para Staf Ahli Menteri PUPR

Continue Reading

nasional

Nono Sudewo Berharap IMI Tambah Maju dan Berkembang

Published

on

By

Jakarta – Dalam suasana PPKM Level 3 Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat menggelar peresmian kantor pusat dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan pecinta otomotif antara lain Menteri BUMN Erik Tohir, Presiden Direktur Prestige Image Motorcars Rudi Salim, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Prasetyo, Komjen Pol (P) Nanan Soekarna, Kepala Bulog Komjen Polisi (P) Budi Waseso, Dirut BNI Royke Tumilaar dan Ketua KADIN Arsjad Rasyid, Jumat (10/09/2021)

Pewarta media ini berkesempatan mewawancarai Nono Sudewo seorang pecinta otomotif yang turut hadir dalam acara ini. Nono mengatakan harapannya agar IMI berkembang.

“IMI Indonesia di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Achmat Syahroni menjadi tempat dan wadah kita untuk mengembangkan hobi-hobi otomotif yang lebih bermutu dan tersalurkan dengan baik, roda dua maupun roda empat. Banyak teman-teman kita yang butuh sekali panutan seperti beliau ini,” urainya dengan penuh harap.

Kantor IMI pusat yang baru bertempat di Gedung Elevated Parkir A Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Selatan. Nantinya di bulan Nopember IMI akan meluncurkan IMI Super Apps.

Continue Reading

nasional

Presiden Jokowi Tinjau Perkembangan Pembangunan LRT Jabodebek

Published

on

By

Jakarta – Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek pada Rabu, 9 Juni 2021. Proyek LRT tersebut diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2022 mendatang.

“Pagi hari ini saya berkunjung untuk melihat perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84,7 persen dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai diuji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022,” ujar Presiden dalam keterangannya di Stasiun LRT TMII, Jakarta Timur, selepas peninjauan.

Tiba sekira pukul 08.15 WIB di Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo langsung meninjau perkembangan proyek dengan dipandu oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara beserta rombongan terbatas juga sempat menjajal jalur lintas pelayanan 1 LRT yang membentang dari Stasiun TMII (Jakarta Timur) hingga Stasiun Harjamukti (Cibubur).

“Tadi kita mencoba keretanya. Halus, nyaman, kecepatannya baik, dapat dikatakan tanpa suara. Nyaman sekali,” tuturnya.

Pembangunan LRT Jabodebek dilakukan dalam dua fase di mana saat ini pemerintah tengah merampungkan fase pertama sepanjang 44,43 kilometer. Fase pertama ini akan melayani total 18 titik pemberhentian serta terdiri atas tiga lintas pelayanan, yakni Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur.

LRT juga akan beroperasi di dua rute perjalanan, yakni Cibubur Line dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas dan Bekasi Line dari Stasiun Jatimulya ke Dukuh Atas.

Sejumlah stasiun LRT Jabodebek nantinya akan terintegrasi dengan moda angkutan transportasi umum lainnya seperti trans-Jakarta, _commuter line_, MRT, hingga yang terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung. Integrasi antarmoda transportasi itu diharapkan dapat mengefisiensikan waktu mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

“Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi MRT, LRT, kereta bandara, bus trans-Jakarta, semua terintegrasi sehingga terjadi efisiensi mobilitas orang dari satu titik ke titik yang lain,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pengalaman dalam pembangunan moda transportasi seperti LRT ini nantinya akan sangat bermanfaat dalam memajukan industri lokal.

Kereta LRT yang digunakan dalam proyek ini diketahui dibangun oleh PT INKA, di mana konstruksi jalur dilakukan oleh PT Adhi Karya, dan pengoperasiannya oleh PT Kereta Api Indonesia yang semuanya merupakan tenaga dan perusahaan dalam negeri sehingga dapat menjadi sebuah modal dan fondasi apabila nantinya kita akan membangun LRT atau bahkan moda transportasi lainnya di negara-negara lain.

“Sekarang kan kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh, Filipina, dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara peninjauan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Selain itu, hadir pula Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dan Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro.

Jakarta, 9 Juni 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Continue Reading

nasional

HIPMI Sulteng Menghadiri Dalam Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Published

on

By

Jakarta – Sebagai wadah pengusaha muda, HIPMI Sulawesi Tengah mendorong percepatan investasi dan kemudahan dalam membuka usaha baru

Pengurus HIPMI Sulteng hadir dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di hotel Adyana..Kamis.(27/5/2021)

HIPMI Sulteng untuk mendukung kegiatan perizinan, kemudahan dan percepatan izin untuk UMKM secara kolektif.

Selain itu keterlibaran pengusaha lokal dakam hal ini UMKM yang di wakili oleh HIPMI sehingga pengusaha lokak dapat terlubat dan ikut serta dalam pembangunan Sulteng yang juga bersama PMA PMDN dan pemerintah daerah maupun pusat

ketua HIPMI Sulteng Iskhak Bashir mengatakan, mendukung adanya percepatan investasi di Sulteng dan berharap bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat tentunya.

“Adanya investor yang masuk propinsi Sulawesi Tengah harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal atau UMKM setempat, dan mampu menyerap tenaga kerja dari lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus bisa membawa dampak positif,” katanya

Menurutnya, dengan makin banyak UMKM yang memiliki legalitas usahanya dan pelaku usaha.

Pengelolaan Pelayanan Perizinan , investasi Sulteng pada tahun 2021 investor dengan capaian investasi sebesar Rp 32 triliun sudah setengah dari target

Continue Reading

Trending