Connect with us

nasional

Dalam Rangka Bantu Warga Hadapi Pandemi Covid 19 pembagian Beras untuk warga di wilayah Binaan Kodim 0503/JB

Published

on

Jakarta – Menteri Pertanian RI mengandeng TNI dalam rangka bantu warga hadapi Pandemi Covid 19 dengan melakukan pembagian Beras untuk warga yang membutuhkan di wilayah Binaan Kodim 0503/JB. Senin, 27 April 2020.

Sebelum pelaksanaan pembagian Beras, pagi tadi sekitar pukul 07.00 Wib seluruh personil Kodim 0503/JB dibawah pimpinan Kolonel Kav. Valian Wicaksono Magdi juga laksanakan apel untuk memberikan petunjuk serta arahan kepada seluruh personil mengenai Kesiapan Operasional mesin ATM Si Komandan.

Dalam apel tersebut Komandan Kodim 0503/JB juga menekankan kepada personilnya untuk selalu memperhatikan Faktor Physical Distancing dalam pelaksanaannya.

Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai. Warga Jakarta Barat silih berganti sudah mulai mengantri Lapangan apel Makodim 0503/JB yang beralamatkan di Jl. S Parman No. 3 Tomang Jakarta Barat.

Ditemui di lokasi, bapak Dandim 0503/JB Kolonel Kav. Valian Wicaksono mengatakan kepada awak media bahwa Mesin ATM ini sudah di operasikan sejak Rabu, tanggal 23 April 2020 sampai dengan hari ini.

Sesuai rencana yang sudah kita sepakati setiap Jamnya secara bergantian setiap Jajaran Koramil se Kodim 0503/JB akan mengirimkan 125 orang warga binaanya masing-masing yang benar-benar membutuhkan, “ATM Si Komandan mampu beroperasional sekali tekan mengeluarkan 1,5 Kg Beras untuk setiap warga dan hari ini juga kita akan bagikan +- 1 Ton Beras”. Tegas Dandim.

Sesuai arahan Menteri Pertanian RI bapak Syahrul Yasin Linpo, Kodim 0503/JB akan mengoptimalkan pendistribusian Beras ini untuk 1000 orang setiap harinya. “Program bantuan beras ini direncanakan untuk jangka waktu yang lama bagi masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya warga wajib pakai Masker dan lakukan pengecekan Suhu Tubuh, Registrasi, laksanakan Tertib Mengantri dan Cuci Tangan sebelum mengambil beras di ATM Si Komandan, “Personil Kodim yang ditugaskan sudah siap untuk mengarahkan dan buatkan jalur antrian/titik henti dengan memperhitungkan jarak aman dan tertib mengantri”. Tutup Kolonel Kav. Wicaksono Magdi (Dandim 0503/JB). Sumber Kodim 0503/JB

Continue Reading

nasional

PT Amarta Karya (AMKA) Penandatangan Untuk Pembangunan Mega Proyek Bukit Algoritma

Published

on

By

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan sekaligus pendiri Gerakan Inovator 4.0 Budiman Sudjatmiko memastikan pembangunan Bukit Algoritma tak menggunakan dana sepeser pun dari APBN. Ia menjelaskan, rencana proyek senilai 1 miliar euro atau setara hampir sama Rp. 18 triliun tersebut berasal dari investor baik dalam dan luar negeri.

PT Kiniku Bintang Raya, dalam hal ini, akan jadi pengembang kawasan Bukit Algoritma seluas 888 hektare di Cikadang dan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat tersebut.

Rencana Indonesia untuk memiliki ‘Silicon Valley’ Bukit Algoritma kian dekat, setelah tiga pihak melakukan penandatangan untuk pembangunan mega proyek tersebut. Salah satunya BUMN PT Amarta Karya (AMKA), mereka yang akan mengerjakan proyek bernilai Rp 18 triliun tersebut.

Nikolas Agung, Direktur Utama BUMN PT AMKA hari ini terlihat hadir di kawasan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bersama Budiman Sudjatmiko, Ketua Pelaksana KSO Kiniku Bintang Raya KSO dan pemilik lahan Dhanny Handoko yang juga Direktur Utama PT Bintang Raya Lokalestari (PT BRL).

“Ini mega proyek pertama, kami akan melaksanakan di tempat iini terutama untuk mendukung visi-misi mas Budiman (Budiman Sudjatmiko) untuk membantu negara kita menjadi negara yang kuat,” kata Nikolas kepada awak media, Minggu (18/4/2021).

Budiman, yang juga Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya berharap Bukit Bintang juga mendapatkan status sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) sehingga dapat memperoleh berbagai insentif fiskal dari pemerintah. “Kebetulan salah satu investor kami ada yang sudah ketemu Pak Bahlil (Kepala BKPM) dan akan mendapatkan insentif perpajakannya,” tandas Budiman.

Untuk rencana yang akan dibangun dengan nilai kontrak senilai Rp 18 triliun itu adalah infrastruktur, akses jalan mulai dari tol Sesi 2 Cibadak yang direncanakan akan selesai pada bulan Agustus mendatang.

Bukit algoritma sendiri akan dikembangkan menjadi ‘Silicon Valley’ di Indonesia, yaitu kawasan pengembangan riset dan sumber daya manusia yang berbasis industri 4.0. Harapannya, kawasan ini juga bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri secara berkelanjutan.

Continue Reading

nasional

Polisi Dapati Bukti, Pelaku DI Palsukan Dokumen Pilgub Kalsel Terancam di Bui

Published

on

By

KALSEL – Kasus dugaan pemalsuan dokumen manipulasi suara Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilakukan oleh kubu Denny Indrayana (DI) telah naik status penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalsel. Dokumen yang diduga dipalsukan tersebut diyakini berisi pernyataan dan tandatangan Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib, hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i kepada Wartawan, Kamis (8/4/2021).

“Setelah gelar hasil klarifikasi saksi-saksi, kami dapati ada unsur pidana dalam kasus tersebut, dan kasusnya ditetapkan naik status penyidikan. “kata Rifa’i.

Dengan berstatus penyidikan, kata ia Kepolisian secara otomatis akan kembali memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait adanya unsur tindakpidana dugaan pemalsuan dokumen tersebut.

Dalam keterangannya, ia merinci ada berapa saksi-saksi yang rencananya
akan dipanggil Ditreskrimum Polda Kalsel, “kami pastikan pihak akan memanggil saksi pelapor diantaranya Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib. “jelasnya.

Agenda pemanggilan pemeriksaan para saksi dijelaskan Rifa’i direncanakan akan dimulai minggu depan,”kita lihat nanti ya, jika alat-alat bukti terpenuhi, bukan tidak mungkin Kepolisian akan menetapkan terlapor menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen
ini.

Dikabarkan sebelumnya Kepolisian sudah memeriksa sejumlah pihak untuk
dimintai klarifikasi terkait kasus tersebut, diantaranya Abdul Muthalib, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji dan sejumlah pihak lainnya.

Menurutnya, dokumen yang diduga sengketa pemalsuan menjadi akar persoalan, dimana terdapat surat pernyataan yang menyebut adanya rekayasa perolehan suara pada Pilgub Kalsel Tahun 2020 di Kabupaten Banjar dengan mencantumkan nama Abdul Muthalib sebagai Komisioner KPU Kabupaten Banjar.

Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan H Denny Indrayana-H Difriadi sebagai Paslon nomor urut 2 dalam kontestan Pilgub Kalsel tahun 2020 lalu, dan sebelumnya kedua pelaku itu juga telah dilaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjar Abdul Muthalib ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukti dokumen surat yang dipalsukan tersebut diketahui berisi adanya
upaya penggelembungan suara di wilayah Kabupaten Banjar sebanyak 5000 suara yang ditandatangani oleh pelapor. Faktanya pelapor merasa tidak
pernah membuat pernyataan yang dimaksudkan oleh (H2D).

“Anehnya bukti tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim MK untuk mengabulkan permohonan Denny, padahal dalam persidangan sudah disampaikan bukti bantahan dari pelapor juga yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Paman Birinmu. “ungkap Muthalib ketika dihubungi wartawan, Jum’at (9/4/2021) malam.

Muthalib menyebut bukti yang digunakan oleh Denny Indrayana di MK masuk dalam daftar bukti dengan kode P-252 yang berarti telah disiapkan untuk diajukan sebagai bukti sejak semula. “kami sudah membantah ke MK dengan kode PT-965 bahwa saya tidak pernah membuat bukti surat yang diajukan oleh kubu Denny Indrayana. Kedua bukt tersebut sama-sama diserahkan ke MK pada saat sidang pembuktian bulan Februari lalu. “paparnya.

Dikatakan Muthalib, Hakim MK sendiri telah memutuskan akan digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh kecamatan pada tiga kabupaten dan kota di Kalsel yang rencanannya digelar KPU pada 9 Juni 2021.

“Dengan naiknya status hukum menjadi penyidikan di Polda Kalsel, saya memiliki dugaan kuat soal pemalsuan dokumen tersebut semakin nyata. Secara hukum pelaku dalam hal ini orang yang saya laporkan di duga dan diyakini telah sengaja membuat surat tersebut untuk kepentingan dirinya.Semoga ini akan cepat terkuak. Artinya, (DI) sebagai orang yang melakukan pemalsuan dokumen dapat di pidanakan. “pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Kritik Janji Anies, FWJ, FWPJ, KPJ, POB dan SKT Gelar Aksi di Balaikota

Published

on

By

JAKARTA – Lima (5) unsur organisasi yang mengatasnamakan ‘Jakarta – Kami Kompak’ terdiri dari Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Semangat Kebangkitan Tambora (SKT), dan Perkumpulan Orang Betawi (POB) menyuarakan aspirasinya di depan Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Rabu (31/3/2021) siang, terkait poin 8 janji dari 23 Janji Anies Baswedan saat kampanye.

Dalam orasinya, Ketua Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutahuruk menyinggung soal pemubajiran anggaran gaji TGUPP, “Anies kami anggap membuang-buang anggaran besar dengan menggaji para TGUPP yang tak memliki fungsional dalam kinerjanya. Sebaiknya TGUPP dibubarkan dan anggaran diperuntukan warga DKI ajah. “Jelas Amos.

Ketidaktegasan seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dikatakan Amos juga sebagai tindakan dugaan pelanggaran oknum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) baik tingkat Dinas, Sudin, maupun oknum penertiban Kecamatan.

Lanjut Amos, birokrasi pemerintahan jaman Anies, ia sampaikan terlalu berbelit belit. Hal itu menjadi perbandingan beda jauh dengan jaman Ahok. “Jaman Ahok sangat simple dan dia tak segan-segan langsung turun mencopot oknum jajarannya yang melanggar aturan. Birokrasi dijaman Ahok pun tak seribet di jaman Anies. Artinya warga bisa langsung mengadu apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga DKI. Tapi di jaman Anies warga seperti dihadapkan TGUPP yang dianggap tak berfungsi menjebatani suara warga DKI. “Bebernya.

Dalam tuntutan aksi tersebut, Amos menyebut hasil audit BPK DKI Jakarta mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E terkait penyelenggaraan acara tersebut senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp 983,31 miliar pada 2019-2020. “Terungkapkan bahww Anies sudah bayar hampir Rp 1 T demi Formula E. “Ketusnya.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini menyampaikan dalam konferensi Pers nya didepan Balaikota paska Aksinya bahwa ia menyayangkan ketidakjeliaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kontrol kinerja SKPD nya. Ia menyinggung birokrasi bobrok dalam pemerintahan Anies menjadi dasar rusaknya moral pejabat DKI.

“Asal Bapak Senang (ABS) mungkin ungkapan itu yang pas dilabelkan para pembantu-pembantu Anies di tingkat Dinas, Walikota, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga Anies kecolongan dengan adanya indikasi pembiaran nakal yang dilakukan jajarannya. Tentu hal itu menjadi sasaran empuk untuk menudingnya sebagai Gubernur yang melakukan tindakan Masif, dan itu patut diduga dilakukan dengan kesengajaan, karena tidak adanya tindakan tegas dari orang nomor 1 di DKI Jakarta ini. “Papar Opan.

Opan juga mengapresiasi respon positif Sekda DKI Marullah Matali atas aksi damai yang bertajuk ‘Kami Cinta DKI Jakarta’ di Balaikota. Dalam ucapannya kepada FWJ – Indonesia, ia menganggap perlu adanya kritik membangun untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sekda juga berjanji akan merangkul dan memberikan ruang diskusi terkait tuntutan aksi tadi.

Sebagai fungsi kontrol sosial yang melihat secara fakta dilapangan, Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ) Agus Supriyanto mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan harus bersedia mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk unsur wartawan terkait maraknya dugaan praktik nakal oknum di Dinas, Sudin Citata maupun oknum ditingkat Kecamatan.

“Ingat, salah satu dari 23 poin janji kampanye Pak Anies adalah menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi. Kita (FWPJ, FWJ, KPJ, POB) dan unsur-unsur lainnya yang ikut aksi ini menagih janji kampanye Pak Anies. Naah kita ingin mengingatkan Pak Anies untu menuntaskan janjinya. Saat ini masih banyak dugaan praktik penyimpangan birokrasi, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) para pejabat di DKI dalam hal ini di dinas maupun sudin citata. Kita minta Pak Anies membereskan anak buahnya yang nakal itu,” tandasnya.

Wartawan yang sudah 17 tahun mengabdi di Rakyat Merdeka Group/Holding Jawa Pos Group itu menegaskan, saat ini, inspektorat DKI masih lemah alias belum maksimal menjalankan fungsinya dalam mengawasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Harusnya, inspektorat lebih tajam lagi dalam melakukan pengawasan. Mendengar, menerima laporan dan menindak tegas pejabat yang nakal,” paparnya.

Jurnalis yang biasa disapa AGS ini pun mengapresiasi Sekda DKI, Marullah Matali yang langsung merespon aksi di balaikota tersebut. “FWPJ sangat mengapresiasi Pak Sekda Marullah yang dengan cepat merespon aksi teman-teman. Beliau akan menerima perwakilan teman-teman itu bagus. Artinya, Pak Sekda mendengar aspirasi masyarakat. Saya harap, Pak Sekda istiqomah untuk terus menyerap aspirasi warga Jakarta,” pinta wartawan yang  puluhan tahun telah meliput di DPRD DKI dan Pemprov DKI tersebut.

Pria lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) ini pun menegaskan, FWPJ bersama FWJ dan teman-teman lainnya akan konsisten mengkritisi Pemprov DKI secara konstruktif. “Karena, kita sangat peduli dan cinta Jakarta. Kita akan awasi, kawal dan kritisi Pak Anies dan jajarannya dengan konstruktif. Sebab, fungsi pers adalah kontrol sosial dan sebagai salah satu pilar demokrasi,. “Pungkasnya.

Continue Reading

Trending