Connect with us

Metro

Tender Pengadaan Sarana Rumah Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Pengamat: Laporkan ke KPK!!

Published

on

Jakarta, – Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN masih membudaya di lingkungan proyek yang digelar pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Utamanya dalam pengadaan barang dan jasa.

Dari sumber informasi yang diperoleh Lapan6online disebutkan, terjadi Indikasi dugaan KKN atau Korupsi dalam pengadaan lelang mebeleur dan elektronik untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020 di Setjen DPR RI.

Indikasi dugaan tersebut dilakukan dengan cara:

Pertama, (dugaan) Mempersulit bahkan tidak diberikannya surat dukungan kepada beberapa perusahaan yang akan mengikuti proses lelang tersebut oleh pihak principal barang elektronik. Hal tersebut dilakukan karena pihak Kesetjenan DPR RI diduga sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak principal barang elektronik dan mengarah kepada 1 merek barang untuk 4 jenis barang elektronik.

Kedua, memenangkan peserta lelang dengan harga penawaran yang tinggi dengan menggagalkan peserta lelang yang jauh lebih rendah harga penawarannya hanya karena alasan kesalahan penulisan nama di dalam surat dukungan yang dikeluarkan oleh prinsipal barang elektronik, sementara pihak principal sudah mengakui kesalahannya dan merevisi ulang surat dukungan tersebut.

Dalam hal ini, menurut aturan LKPP bukan merupakan kesalahan yang substansial dan seharusnya dilakukan proses verifikasi kepada peserta lelang tersebut.

Tiga, memuluskan dan menetapkan sebagai pemenang kepada salah satu peserta lelang yang tidak memenuhi syarat pada saat pembuktian verifikasi dokumen penawaran.

Empat, tidak adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pihak Setjen DPR RI dalam melaksanakan proses lelang tersebut terbukti dengan segala cara memenangkan peserta lelang dengan harha penawaran tertinggi di setiap paket lelang.

Lima, terjadi monopoli barang dalam bentuk barang elektronik dan spring bed dengan hanya mengarah kepada satu merek produk tanpa mempertimbangkan produk lokal dalam negeri sendiri.

Merespon hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dan Kelembagaan Negara, Andi Iskandar mengatakan, persoalan lelang pengadaan di lingkungan DPR yang diduga sarat KKN dan pemborosan anggaran bukanlah hal baru.

Dalam pengamatannya, Andi menilai banyak proyek di DPR selalu disertai dengan permainan, baik panitia lelang maupun pejabat setingkat sekjen dan hal itu bukan barang baru bagi lingkungan DPR, karena selalu seperti itu.

“Karena Itu KPK harus supervisi Itu Kesekjenan dan Panitia Pengadaan di DPR RI. Jadi jangan anggota DPR-nya saja yang dipantau, KPK juga harus memantau dan monitor kelembagaan kesekjenan DPR dan MPR,” kata Andi dalam keterangannya, Jumat (5/6/2020).

Menurut dia, pengawasan diperlukan karena banyak “Permainan” yang merugikan negara.

“Karena disitu banyak permainan. Anda boleh Cek itu dimana setiap kegiatan Pekerjaan selalu begitu, (diduga) jadi sarang penyamun. Anehnya anggota DPR-nya banyak yang nggak tau kelakuan staf di situ. Karena itu segera laporkan ke KPK!!” tandasnya.

Continue Reading

Metro

BPSKL Wilayah Kalimantan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tugas negara karena sudah di atur oleh undang undang, maka Kementerian Lingkungan Hidup melalui tupoksinya dan Bahwa hutan sosial guna membantu kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Agus Karyono (Staf BPSKL Kalimantan) yang mewakili Ir. Nurhasnih, MM mengatakan bahwa dalam event ini membawa kelompok masyarakat Wilayah Kalimantan.

“Acara ini membawa kelompok masyarakat Wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Barat yang terkenal dengan Kopi Libericanya, demikian juga dengan Kalimantan tengah kopinya di mix dengan rempah-rempah atau pinang.

Variasi ini merupakan inisitiatif kelompok-kelompok dengan kearifan lokal masyarakat,” katanya dengan semangat.

“Sesuai dengan budaya masing-masing Kalimantan Selatan juga ada kopi di mix (campur) juga. Acara ini atau pertemuan sebagai ajang promosi dan pelatihan, nantinya di hari terakhir 27/01/2022 jumpa dengan pembeli (Harika Trip),” tuturnya.

“Pameran kopi ini skala nasional walaupun sudah di pameran secara lokal. KLH terus bersinergi dan mendukung usaha masing-masing kelompok, KLH sebagai akses pengelola kelompok pengusaha agar legal di hutan,” bebernya.

“Sebagai pintu awal bagi mereka yang berusaha kopi di lahan kehutanan. Selanjutnya untuk produk kopi perijinannya sesuai standar. Contoh : Kemenkes, Kemenperin, UI dan SNI.Sementara bibit pohon dari Kementan. Kementrian selalu mendukung sesuai tupoksi masing masing,” pungkas Agus Karyono.

Harapannya agar masyarakat makin sejahtera (ekonomi) dan turut menjaga kelestarian hutan .

Continue Reading

Metro

Mukerda Gapensi DKI Jakarta Resmi di Buka Kadis Perumahan dan Pemukiman Wilayah

Published

on

By

Continue Reading

Metro

H Dian Rahadian Terpilih Jadi Ketua Di Muswil XI Jabar Pemuda Pancasila

Published

on

By

Continue Reading

Trending