Connect with us

Metro

Tender Pengadaan Sarana Rumah Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Pengamat: Laporkan ke KPK!!

Published

3 years ago

on

Jakarta, – Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN masih membudaya di lingkungan proyek yang digelar pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Utamanya dalam pengadaan barang dan jasa.

Dari sumber informasi yang diperoleh Lapan6online disebutkan, terjadi Indikasi dugaan KKN atau Korupsi dalam pengadaan lelang mebeleur dan elektronik untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020 di Setjen DPR RI.

Indikasi dugaan tersebut dilakukan dengan cara:

Pertama, (dugaan) Mempersulit bahkan tidak diberikannya surat dukungan kepada beberapa perusahaan yang akan mengikuti proses lelang tersebut oleh pihak principal barang elektronik. Hal tersebut dilakukan karena pihak Kesetjenan DPR RI diduga sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak principal barang elektronik dan mengarah kepada 1 merek barang untuk 4 jenis barang elektronik.

Kedua, memenangkan peserta lelang dengan harga penawaran yang tinggi dengan menggagalkan peserta lelang yang jauh lebih rendah harga penawarannya hanya karena alasan kesalahan penulisan nama di dalam surat dukungan yang dikeluarkan oleh prinsipal barang elektronik, sementara pihak principal sudah mengakui kesalahannya dan merevisi ulang surat dukungan tersebut.

Dalam hal ini, menurut aturan LKPP bukan merupakan kesalahan yang substansial dan seharusnya dilakukan proses verifikasi kepada peserta lelang tersebut.

Tiga, memuluskan dan menetapkan sebagai pemenang kepada salah satu peserta lelang yang tidak memenuhi syarat pada saat pembuktian verifikasi dokumen penawaran.

Empat, tidak adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pihak Setjen DPR RI dalam melaksanakan proses lelang tersebut terbukti dengan segala cara memenangkan peserta lelang dengan harha penawaran tertinggi di setiap paket lelang.

Lima, terjadi monopoli barang dalam bentuk barang elektronik dan spring bed dengan hanya mengarah kepada satu merek produk tanpa mempertimbangkan produk lokal dalam negeri sendiri.

Merespon hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dan Kelembagaan Negara, Andi Iskandar mengatakan, persoalan lelang pengadaan di lingkungan DPR yang diduga sarat KKN dan pemborosan anggaran bukanlah hal baru.

Dalam pengamatannya, Andi menilai banyak proyek di DPR selalu disertai dengan permainan, baik panitia lelang maupun pejabat setingkat sekjen dan hal itu bukan barang baru bagi lingkungan DPR, karena selalu seperti itu.

“Karena Itu KPK harus supervisi Itu Kesekjenan dan Panitia Pengadaan di DPR RI. Jadi jangan anggota DPR-nya saja yang dipantau, KPK juga harus memantau dan monitor kelembagaan kesekjenan DPR dan MPR,” kata Andi dalam keterangannya, Jumat (5/6/2020).

Menurut dia, pengawasan diperlukan karena banyak “Permainan” yang merugikan negara.

“Karena disitu banyak permainan. Anda boleh Cek itu dimana setiap kegiatan Pekerjaan selalu begitu, (diduga) jadi sarang penyamun. Anehnya anggota DPR-nya banyak yang nggak tau kelakuan staf di situ. Karena itu segera laporkan ke KPK!!” tandasnya.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Wilayah DGP8 DKI Jakarta,Pengurus Daerah DGP8 Kota Administrarif/Kabupaten Se-DKI Jakarta,dan Peluncuran Media Sosial DGP8

Published

1 day ago

on

May 27, 2023

By

Continue Reading

Metro

Penertiban Bangunan Liar di Karet Tengsin Berjalan Lancar

Published

3 days ago

on

May 26, 2023

By

Jakarta – Bangunan liar yang difungsikan sebagai tempat penampungan barang-barang bekas, seperti gelas ataupun botol plastik di Karet Pasar Baru Barat I, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dibongkar petugas Satpol PP bersama dibantu PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) karena bangunan tersebut berada diatas saluran air dan pipa air minum. Kamis (24/5/2023)

Pembongkaran dilakukan setelah sebelumnya memberikan surat peringatan, karena jangka waktu yang ditentukan tidak digubris, petugas Satpol PP Kelurahan Karet Tengsin melakukan eksekusi.

Dalam kegiatan ini hadir Sekretariat Kelurahan Ani Purnama bersama Bimaspol, Babinsa, LMK, FKDM serta staf pengurus RW 06 melakukan penertiban secara humanis. “Alhamdulilah kegiatan penertiban ini berjalan lancar tidak ada gesekan ataupun kendala satu pun, karena kita melakukan penertiban ini secara humanis, setelah itu kita langsung tanam pohon – pohon pelindung supaya terlihat asri dan tidak kumuh. “ujar Sekel Ani semangat.

Ditempat yg sama ketua RT 01/06 Babeh Ichat mengatakan, penertiban bangunan liar ini sangat baik dilaksanakan sehingga terlihat rapih dan tidak kumuh lagi, apalagi langsung ditanami pohon – pohon, menambah sejuk dan asri. “Saya sudah sering menghimbau kepada pemilik bangunan untuk tidak mendirikan bangunan tersebut, karena berada diatas saluran air dan pipa air minum, beruntung ada kegiatan penertiban ini.”pungkas RT Babeh.

Continue Reading

Metro

Alfatekelits Gelar Acara “Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)” Tema “Penguatan Nilai TKDN Terhadap Pembangunan Kapal di Indonesia”

Published

4 days ago

on

May 25, 2023

By

Jakarta – Pembangunan kapal di sektor industri maritim juga harus berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di dalam produk industri perkapalan di Indonesia harus secara berkesinambungan dapat ditingkatkan.

“Sehingga dapat membantu perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja produktif bangsa,” papar Gigih Retnowati, Ketua Umum Ikatan Alumni FTK ITS dalam sambutannya membuka FGD TKDN,di ruang Garuda Kemenperin, Gatot Subroto, Jakarta. Rabu (24/5/2023)

Retnowati menjelaskan, Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Alfatekelits) menyelenggarakan acara “Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)” dengan tema “Penguatan Nilai TKDN Terhadap Pembangunan Kapal di Indonesia”.

Kegiatan diskusi ini juga sebagai bagian perwujudan visi ALFATEKELITS untuk menjadi yang terdepan sebagai wadah dinamika dan aktifitas alumni Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) untuk meningkatkan peran ITS di dalam pembangunan maritim di Indonesia.

“Melalui kegiatan ini pula, pengurus wilayah Jabodetabek Alfatekelits berusaha untuk melaksanakan amanat 7 (tujuh) prinsip dasar program kerja yang lebih terkenal dengan sebutan SAPTA ANDHIKA SABDA SAMUDRA,” ungkapnya.

Retnowati menjelaskan, sebagaimana di ketahui bahwa SAPTA ANDIKA SABDA SAMUDRA terdiri dari tujuh prinsip dasar program kerja sebagai penterjemahan visi dan misi organisasi ini.

“Tujuh prinsip program kerja tersebut adalah kebersamaan (integralistic), digitalisasi (digitalization), profesionalisasi (professionalism), keselarasan (link and match), pengabdian (social devotion), inkubasi bisnis (business incubation), dan kajian keilmuan (think thank),” sebut Retnowati.

Tugas mulia telah di emban, tidak ada jalan lain untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia selain bersatu padu untuk mewujudkannya.

“Semoga peran serta kita ini tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia dan dapat di kenang oleh generasi penerus kita sebagai sebuah warisan (legacy),” pungkas Gigih Retnowati, Ketua Umum Ikatan Alumni FTK ITS.

Terkait di gagasnya Deklarasi Garuda, Heru Hermawan, Sekjen Ikatan Alumni FKT ITS mengungkapkan, bahwa Deklarasi ini dinamakan Deklarasi Garuda karena dilahirkan di dalam ruangan yang bernama Garuda di Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenparin)

Uraian lengkap Deklarasi Garuda adalah sebagaimana lampiran dalam pernyataan berikut, yakni:

Deklarasi Garuda..!!

Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2023 bertempat di ruangan rapat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bernama GARUDA, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarkan oleh Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebuah kesamaan pemahaman yang berisi pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

Bahwa, debagai negara kepulauan yang besar maka Industri Maritim di Indonesia harus menjadi penggerak perekonomian bangsa.

Penguatan ekosistem industri maritim harus selalu diperhatikan melalui usaha-usaha bersama untuk meningkatan kemampuan produk dalam negeri yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri maritim.

“Demikian kesamaan pemahaman bersama yang kami deklarasikan dan selanjutnya deklarasi ini kami namakan sebagai DEKLARASI GARUDA dan akan melandasi pola pikir dan pola sikap kami kedepannya secara bersama-sama,” tutup Heru Hermawan, Sekjen Ikatan Alumni FKT ITS.

Continue Reading

Trending