Connect with us

Metro

Rumah Pahlawan Nasional RI, Prof. Muhammad Yamin di Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Published

on

Jakarta – Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berencana mengeksekusi Rumah Pahlawan Nasional RI, Prof. Muhammad Yamin di Jalan Diponegoro No 10 Jakarta Pusat, pada Kamis (2/7/2020). Rumah diambil alih oleh Bank BJB setelah penghuni rumah menunggak pembayaran cicilan sebesar Rp 148 Milyar, yaitu pembangunan internet ke desa yang diinisiasi Kementerian Informatika dan Telekomunikasi yang saat itu menterinya dijabat Tifatul Sembiring.

Penasihat Hukum Keluarga Prof Muhammad Yamin, Martina, menerangkan perkara utang piutang terjadi pada 29 Juni 2011. Penghuni dengan mengatasnamakan PT Rahajasa Media Internet (PT Radnet), memanfaatkan fasilitas pinjaman khusus dari Bank BJB untuk biaya pengerjaan proyek KPU/USO di Keminfo RI.

Ketika mengajukan pinjaman, PT Radnet menjaminkan rumah di Jalan Diponegoro No 10, Menteng, Jakarta Pusat.

“Keluarga ini menjaminkan sertifikat untuk mengerjakan proyek pemerintah,” kata Martina saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Martina menerangkan, proyek yang dikerjakan oleh PT Radnet rampung pada 2014. Namun, upah belum juga dicairkan.

“Kita sudah menagih-nagih. Sampai kita gugat juga perusahaan yang memberikan proyek. Kami menang dan perusahaan itu harus bayar ke PT Radnet sebesar Rp 205 Miliar,” ucap dia.

Martina menerangkan, Bank BJB saat itu sebetulnya telah memahami masalah yang sedang dihadapi oleh PT Radnet. Tapi, pihak perbankan justru malah mendaftarkan PKPU dan keluarkan keputusan mempailitkan PT Radnet pada tanggal 20 Agustus 2019.

Martina menerangkan, kini keluarga Alm. Muhammad Yamin sedang harap-harap cemas karena dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri. Keluarga diberikan waktu tiga hari untuk mengosongkan rumah terhitung mulai 29 Juni 2020.

Padahal, berdasarkan Keputusan Gubernur No 72 Tahun 2014 yang dikeluarkan pada 15 Januari 2014 Rumah Jalan Diponegoro no 10 Jakarta Pusat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya yang harus dilindungi dan dijaga.

“Rencananya eksekusi dilakukan besok. Kami sudah sampaikan bahwa obyek yang akan dieksekusi ini adalah cagar budaya. Kita juga sudah melakukan perlawanan. Tapi kok kemarin setelah mediasi deadlock sudah muncul surat ekskusi,” ucap dia.

Berikut perjalanan sengketa yang berakhir dengan eksekusi rumah Pahlawan Nasional Mohammad Yamin di Menteng, versi keluarga berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Media

1. Bahwa Pada Tanggal 29 Juni 2011 Telah Terjadi Perjanjian Kredit antaraPT Rahajasa Media Internet (PT Radnet) dengan Bank BJB dimanaFasilitas Pinjaman khusus untuk Pekerjaan KPU/ USO di Keminfo RI (BAKTI)

2. Bahwa Sebagai Jaminan diberikan Sebuah Rumah di jalan Diponegoro No10 jakarta Pusat beserta dengan Tambahan Jaminan Lain yang Jumlahnya mencapai 2 kali Lipat Dari Nilai Pinjaman.

3. Bahwa Pada tanggal 27 Desember 2013 secara tidak diduga rumah JalanDiponegoro No 10 Jakarta Pusat telah terpilih Menjadi Bangunan CagarBudaya dimana selain Bentuk Bangunan Tersebut sudah lebih dari 50tahun ( UU Cagar Budaya), Rumah Tersebut adalah Tempat Tinggal dari Pahlawan Nasional RI yaitu Prof. Muhammad Yamin yang tentunyamemiliki Nilai sejarah untuk Bangsa Indonesia.

4. Bahwa tanggal 15 januari 2014 Telah ditetapkan dengan KeputusanGubernur No 72 Tahun 2014 Bahwa Rumah Jalan Diponegoro no 10 Jakarta Pusat adalah Bangunan Cagar Budaya yang harus dilindungi dan Dijaga.

5. Bahwa Rumah Jalan Diponegoro No 10 Jakarta Pusat Juga Menjadi Rumah Singgah Alm. Sri Paduka Mangkoenagoro VIII jika Berkunjung KeJakarta.

6. Bahwa Pada 2014 Pekerjaan PT Radned telah selesai/ Rampung namun Pihak Menkoinfo ( BAKTI) belum Juga bersedia membayar Pekerjaan Tersebut.

7. Bahwa akibat tidak ada Kepastian dari BAKTI maka PT Radnet mendaftarkan ke Pengadilan BANI dan pada tanggal 27 Juli 2017 telah diputuskan secara inkraagh dengan No. 30/ARB/BANI-SBY/III/2017bahwa BAKTI Wanprestasi dan harus Membayar Ganti Rugi kepada PT Radnet Sejumlah Rp. 205 Milyar. Untuk diketahui Jumlah Kredit Pinjaman Dengan Bank BJB sejumlah Rp 148 Milyar maka Jelas masih ada kemampuan Bayar dari PT Radnet.

8. Bahwa hingga Tahun 2019 BAKTI dengan Kementerian Keuangan Belum juga Menjalankan Putusan BANI sehingga Pemberi Kredit Pekerjaan yaituBank BJB pada tanggal 20 Agustus 2019 telah mendaftarkan PKPU dan Mempailitkan PT Radnet.

9. Bahwa Tindakan Bank BJB yang melakukan PKPU dan Mempailitkan PT Radnet dianggap sama saja tidak mempercayai Terhadap Kemampuan membayar Pemerintah Republik Indonesia, karena Bank BJB telah Tahu bahwa pekerjaan ini bersumber dari pemerintah dan Pembiayaan Bank BJB khusus untuk Pekerjaan Pemerintah ini. Dan Bank BJB juga mengikuti dari proses Pekerjaan, Penagihan Hingga Keputusan BANI. Namun Bank BJB mengambil tindakan Seolah-olah PT Radnet yang tidak mau membayar Pinjaman Kreditnya.

10. Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2020 diterbitkannya Surat Permohonanlelang kepada Balai lelang/ KPKNL dari Bank Jabar (BJB) yang ditujukan kepada Balai lelang/ KPKNL namun dengan tidak memberikanInformasi Sebenarnya mengenai Keputusan Gubernur DKI Nomor 72Tahun 2014 Tentang status Bangunan Cagar Budaya (BCB) atas rumah Jl.Diponegoro No.10 Jakarta Pusat, sedangkan Pihak Balai lelang wajib memberikan Informasi seutuhnya mengenai keadaaan,Kondisi dan Statusasset yang akan dilelang

11. Bahwa pada tanggal 12 Febuari 2020 Lelang telah diputuskan tanpa pertimbangan BCB dengan melanggar UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 17 Ayat 1 yang menyebutkan “Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya”.

12. Pada tanggal 13 Maret 2020 Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Jakarta Pusat

13. Penerbitan Surat tertanggal 23 Juni 2020 tentang Pemberitahuan Pelaksaan Eksekusi Pengosongan Rumah Jl. Diponegoro pada tanggal 2Juli 2020, Sedangkan surat tersebut dikirim dan diterima pada tanggal 29 Juni 2020 Siang hari

14. Pada tanggal 25 Juni 2020 kami bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Perlawanan Eksekusi pada surat Tanggal 23 Juni 2020

15. Tanggal 29 Juni 2020 diterimanya Surat pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Rumah Jl. Diponegoro No.10 pada siang hari, Sedangkan Surat Pemberitahuan tersebut tidak disampaikan pada saat pertemuan sidang dipengadilan Negri Jakarta Pusat pada Tanggal 25 Juni 2020

16. Bahwa Surat Pemberitahuan eksekusi yang diberikan sejak tanggal 29Juni 2020 dan harus dilakukan Pengosongan pada tanggal 2 Juli 2020(Jarak waktu 3 hari) tidak memiliki Rasa Kemanusiaan, dimana Keluarga Alm. Muhammad Yamin sudah tinggal di rumah tersebut lebih dari 55 Tahun dan anak Tertua Almarhum sekarang sudah berumur 76 Tahun. Serta di saat Pandemi Covid 19 ini seorang Keluarga harus dipaksa Keluar tanpa memberikan Waktu yang cukup. (red)

Continue Reading

Metro

Olla Shopping Depok Gelar Vaksin Massal

Published

on

By

Depok – Pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 di Kota Depok hingga kini masih terus berlangsung. Berdasarkan realisasi program tersebut, di Kota Depok.

Ibu Olla selaku tuan rumah mengatakan bila belum di vaksin ribet mau kemana mama seperti mall, ke luar kota bahkan hingga berpergian ke luar negri ujarnya saat di temui media di Lokasi Grand Depok City Ruko De Valerian Blok.A 29.Kota Depok. kamis (23/9/2021)

Kegiatan ini berlangsung selama seminggu 23 – 30 September untuk dosis tahap I dan Ii dengan Vaksin Sinopach dan tenaga kesehatan dari Dokkes Polda Metro Jaya, taget 3000 orang ungkapnya,

Brharap, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan vaksinasi dengan maksimal. Dengan begitu, target percepatan vaksinasi dapat segera tercapai di Kota Depok.

Semoga tujuan membentuk herd immunity dapat segera terwujud,”tandasnya

Continue Reading

Metro

LDII Gelar Vaksin Massal Bekerja Sama Dengan Pemkot Kota Bekasi dan Yayasan Baitul Mukmin

Published

on

By

Kota Bekasi – Lembaga Dakwah Islam Indonesia bekerja-sama dengan Pemkot Kota Bekasi, Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Yayasan Baitul Mukmin dan Senkom Kota Bekasi mengadakan vaksinasi di halaman mesjid Baitul Mukmin, Pondok Aren, Kota Bekasi, Sabtu, (11/09/2021)

Ketua PC LDII Bekasi Timur H.Oji Fahruji mengatakan kepada awak media bahwa vaksinasi yang diberikan adalah vaksinasi ke-2.

“Vaksinasi ini adalah vaksinasi yang kedua dengan vaksin Sinovach dan Phizer dosis pertama. Sinovach dosis pertama sudah diberikan pada 18 Agustus yang lalu,”urainya dengan ramah.

Vaksinasi ini, sambungnya bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi dan Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya, dan Yayasan Bani Baitul Mukmin.
“Vaksinasi ini diadakan bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya dan yayasan Bani Baitul Mukmin,”tuturnya.

Terlihat warga yang sangat antusias mengikuti vaksinasi tahap kedua, terbukti dengan target vaksinasi yang tercapai. Para peserta vaksin juga dapat menikmati bakso gratis yang disediakan panitia.

Turut hadir dalam kegiatan ini untuk melakukan pengamanan kegiatan vaksinasi Ketua Senkom Kota Bekasi H. Suyono.

Continue Reading

Metro

Polda Metro Jaya Meminta Percepatan Stok Vaksin

Published

on

By

Jakarta – Dampak dari program vaksinasi yang gencar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia, sementara ketersediaan vaksin kurang, maka berpengaruh pada program Presisi Polri.

Awak media yang menemui Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan Polda Metro Jaya Kombes Didiet Setioboedi mengutarakan bahwa stok vaksin Covid-19 di Jakarta semakin menipis.Hal itu diungkapkan saat hadir meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMKN 29 Jakarta Selatan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya turut membantu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya. Dalam melakukan vaksinasi tersebut, Didiet menerangkan belakangan ini stok vaksin berkejaran dengan jumlah masyarakat yang mengikuti program vaksin.

“Jadi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Pak Wagub. Bahwa jumlah vaksin kita sekarang ini sering datangnya terlambat Pak. Jadi kecepatan dari bekerjanya teman-teman di lapangan itu jauh lebih cepat daripada kedatangan vaksinnya,” urai Didiet, Sabtu (11/9/2021).

Ia pun berharap Wagub DKI dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun BUMN Bio Farma sebagai BUMN yang melakukan distribusi vaksin Covid-19.”Mungkin itu yang kami minta kepada Pak Wagub mungkin bisa meminta kepada Bio Farma supaya mempercepat,” tuturnya lagi.

sisi lain, kolaborasi antara Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 di Ibukota sudah terjalin dengan sangat baik. Kolaborasi penyelenggaraan vaksin ini ditujukan agar Jakarta cepat mencapai target vaksinasi dan mencapai kekebalan imunitas atau ‘Herd Imunity’.

Vaksin merdeka menargetkan 70 persen/100 juta penduduk Indonesia sudah divaksin dosis tahap kesatu dan kedua. Jenis vaksin Sinovac, AstraZeneka, Moderna, Phizer, dan akan segera datang Johnson dan Casino dari Belanda.

Continue Reading

Trending