Connect with us

Metro

Benny Sujono Pemilik ‘I AM Geprek Bensu’ Menolak Putusan Dirjen HKI Terkait Penghapusan Merek

Published

3 years ago

on

Jakarta — Merek ‘I AM Geprek Bensu’ milik Benny Sujono yang sudah menang Inkrah dalam perkara di Mahkamah Agung (MA), tiba – tiba dikejutkan dengan adanya keputusan dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual bahwa telah menghapus merek ‘I Am Geprek Bensu’ milik Benny Sujono dan juga ‘Geprek Bensu’ milik Ruben Onsu, pada tanggal 6 Oktober 2020 .

Terkait hal tersebut Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (PPHKI), Petrus Loyani angkat bicara terkait penghapusan merek terdaftar ‘I AM Geprek Bensu’ yang didasari atas rekomendasi dari Komisi Banding.

“Saya mencoba menyimpulkan beberapa hal, sebagai suatu sikap organisasi Perkumpulan Pengacara Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (PPHKI), kasus ini sangat ekstrem dan menjadi contoh yang sangat baik karena bertepatan ditengah – tengah Pak Jokowi mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja , yang memang dalam transisi pengesahan undang – undang. Tapi saya yakin pasti digunakan karena Pak Jokowi sudah menetapkan akan hal itu,” kata Petrus Loyani dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

“Tapi ini (permasalahan penghapusan merek terdaftar) menjadi contoh yang baik, yang katanya semangat Omnibus Law justru untuk memangkas sikap- sikap birokrasi yang ngawur, korup dan tidak beres. Akan tetapi ternyata ada tamparan,” ujar Petrus Loyani.

Ia melanjutkan, Untuk pemerintahan Pak Jokowi ini sungguh harus diperhatikan karena ada perilaku dari pejabat tinggi hukum bahkan dari lingkungan kementrian hukum yang patut diduga keras telah melakukan abuse power atau perbuatan kesewenang -wenangan.

“Mengapa?, karena yang pertama alasannya bahwa soal merek I AM Geprek Bensu sudah menjadi sengketa hukum dan sudah ada keputusan Inkrah, dan pemenangnya sudah jelas I AM Geprek Bensu. Pemenangnya ini mestinya harus dilindungi apapun resikonya,” tegasnya.

“Disisi lain Dirjen Hak Kekayaan Intelektual tiba- tiba menghapus merek ini, datanya didapat dari Komisi Banding yang perannya hanya sebatas administratif,” ungkapnya.

Selanjutnya peran dari Dirjen KI disini supaya menjadi objektif. Dan Komisi Banding ini, yang menerbitkan keputusan yang administratif sifatnya dan itu harus dilakukan sebelum sengketa.

“Tapi ini kan sudah didaftarkan merek, dan sudah bersengketa, serta sudah putusan Inkrah dari Makamah Agung. Ini jelas perbuatan ngawur,dan patut diduga keras bukan hanya abuse power terhadap adminitrasi negara tapi juga diduga kuat adanya unsur pidana oleh karena jabatan,” jelasnya.

“Maka itu saya mendorong dan mendukung Pak Edi Kusuma selaku kuasa hukum Benny Sujono ( I AM Geprek Bensu) untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena bisa mengarah pada prilaku korup dan tentunya harus diselidiki dan dibuktikan, dan diduga ada juga tindakan khusus pidana terkait dengan jabatan,” ujarnya.

Selain itu bisa juga nantinya melakukan gugatan perdata ganti rugi, didasari atas tindakan kerugian asas kemanfaatan. Menurut Petrus Loyani apalagi dimasa pandemi ini banyak usaha UMKM yang harusnya mesti didorong, karena menampung banyak tenaga kerja ada efek ekonomis. Dengan terjadinya kesewenang wenang ini membawa nasib banyak orang menjadi terpuruk, dan itu pihak Ruben Onsu harus bertanggung jawab secara hukum maupun ekonomi.

Dikesempatan yanga sama Eddie Kusuma selaku Kuasa hukum Benny Sujono ( I AM Geprek Bensu), mengungkapkan akan melakukan serangkaian langkah- langkah hukum, dikarenakan putusan penghapusan merek kelas 43 yang sebenarnya Dirjen KI tidak berhak, dan yang berhak adalah menteri berdasarkan pasal 72 ayat (6) UU no.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

” Penghapusan ini jelas dan nyata sangat bertentangan atau melanggar hukum,” ujar Eddie Kusuma.

“Dengan penghapusan merek ini langkah langkah yang harus dilakukan menilik dari segi hukum bagi kita ranahnya tidak kesana. Tapi yang kita sesalkan adalah kita sudah punya putusan persengkataannya dari Makamah Agung sudah selesai, dan selanjutnya kami akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ungkapanya.

“Tapi disamping perbuatan ini harus saya dalami kalau perlu saya gugat ganti kerugian terhadap prilaku yang merugikan kita baik perdata maupun pidana kalau perlu ke KPK. Kenapa?, saya mencurigai apakah ini ada suatu kepentingan Dirjen KI untuk penghapusan merek,” tegasnya.

Lanjutnya, membuat untuk kepentingan siapa?.sampai getolnya dengan atas nama menteri menghapus merek klien saya. Dan ini tanda tanya.

” Igat putusan hukum tidak bisa dianulir oleh siapapun juga, itu azas prinsip hukum bernama Res Judicata Pro Veritate Habetur yang artinya, setiap putusan pebgadilan/hakim adalah sah, tidak bisa dibatalkan kecuali pengadilan yang lebih tinggi,” ujarnya.

:Kalau keberatan, silahkan maju kepengadilan hakim yang lebih tinggi. Dan ini sudah ditempuh waktu di Pengadilan Niaga dia tidak bisa menerima akhirnya mengajukan kasasi yang sudah diputuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono yang memenangkan,” pungkasnya

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Wilayah DGP8 DKI Jakarta,Pengurus Daerah DGP8 Kota Administrarif/Kabupaten Se-DKI Jakarta,dan Peluncuran Media Sosial DGP8

Published

1 day ago

on

May 27, 2023

By

Continue Reading

Metro

Penertiban Bangunan Liar di Karet Tengsin Berjalan Lancar

Published

3 days ago

on

May 26, 2023

By

Jakarta – Bangunan liar yang difungsikan sebagai tempat penampungan barang-barang bekas, seperti gelas ataupun botol plastik di Karet Pasar Baru Barat I, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dibongkar petugas Satpol PP bersama dibantu PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) karena bangunan tersebut berada diatas saluran air dan pipa air minum. Kamis (24/5/2023)

Pembongkaran dilakukan setelah sebelumnya memberikan surat peringatan, karena jangka waktu yang ditentukan tidak digubris, petugas Satpol PP Kelurahan Karet Tengsin melakukan eksekusi.

Dalam kegiatan ini hadir Sekretariat Kelurahan Ani Purnama bersama Bimaspol, Babinsa, LMK, FKDM serta staf pengurus RW 06 melakukan penertiban secara humanis. “Alhamdulilah kegiatan penertiban ini berjalan lancar tidak ada gesekan ataupun kendala satu pun, karena kita melakukan penertiban ini secara humanis, setelah itu kita langsung tanam pohon – pohon pelindung supaya terlihat asri dan tidak kumuh. “ujar Sekel Ani semangat.

Ditempat yg sama ketua RT 01/06 Babeh Ichat mengatakan, penertiban bangunan liar ini sangat baik dilaksanakan sehingga terlihat rapih dan tidak kumuh lagi, apalagi langsung ditanami pohon – pohon, menambah sejuk dan asri. “Saya sudah sering menghimbau kepada pemilik bangunan untuk tidak mendirikan bangunan tersebut, karena berada diatas saluran air dan pipa air minum, beruntung ada kegiatan penertiban ini.”pungkas RT Babeh.

Continue Reading

Metro

Alfatekelits Gelar Acara “Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)” Tema “Penguatan Nilai TKDN Terhadap Pembangunan Kapal di Indonesia”

Published

4 days ago

on

May 25, 2023

By

Jakarta – Pembangunan kapal di sektor industri maritim juga harus berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di dalam produk industri perkapalan di Indonesia harus secara berkesinambungan dapat ditingkatkan.

“Sehingga dapat membantu perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja produktif bangsa,” papar Gigih Retnowati, Ketua Umum Ikatan Alumni FTK ITS dalam sambutannya membuka FGD TKDN,di ruang Garuda Kemenperin, Gatot Subroto, Jakarta. Rabu (24/5/2023)

Retnowati menjelaskan, Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Alfatekelits) menyelenggarakan acara “Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)” dengan tema “Penguatan Nilai TKDN Terhadap Pembangunan Kapal di Indonesia”.

Kegiatan diskusi ini juga sebagai bagian perwujudan visi ALFATEKELITS untuk menjadi yang terdepan sebagai wadah dinamika dan aktifitas alumni Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) untuk meningkatkan peran ITS di dalam pembangunan maritim di Indonesia.

“Melalui kegiatan ini pula, pengurus wilayah Jabodetabek Alfatekelits berusaha untuk melaksanakan amanat 7 (tujuh) prinsip dasar program kerja yang lebih terkenal dengan sebutan SAPTA ANDHIKA SABDA SAMUDRA,” ungkapnya.

Retnowati menjelaskan, sebagaimana di ketahui bahwa SAPTA ANDIKA SABDA SAMUDRA terdiri dari tujuh prinsip dasar program kerja sebagai penterjemahan visi dan misi organisasi ini.

“Tujuh prinsip program kerja tersebut adalah kebersamaan (integralistic), digitalisasi (digitalization), profesionalisasi (professionalism), keselarasan (link and match), pengabdian (social devotion), inkubasi bisnis (business incubation), dan kajian keilmuan (think thank),” sebut Retnowati.

Tugas mulia telah di emban, tidak ada jalan lain untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia selain bersatu padu untuk mewujudkannya.

“Semoga peran serta kita ini tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia dan dapat di kenang oleh generasi penerus kita sebagai sebuah warisan (legacy),” pungkas Gigih Retnowati, Ketua Umum Ikatan Alumni FTK ITS.

Terkait di gagasnya Deklarasi Garuda, Heru Hermawan, Sekjen Ikatan Alumni FKT ITS mengungkapkan, bahwa Deklarasi ini dinamakan Deklarasi Garuda karena dilahirkan di dalam ruangan yang bernama Garuda di Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenparin)

Uraian lengkap Deklarasi Garuda adalah sebagaimana lampiran dalam pernyataan berikut, yakni:

Deklarasi Garuda..!!

Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2023 bertempat di ruangan rapat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bernama GARUDA, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarkan oleh Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebuah kesamaan pemahaman yang berisi pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

Bahwa, debagai negara kepulauan yang besar maka Industri Maritim di Indonesia harus menjadi penggerak perekonomian bangsa.

Penguatan ekosistem industri maritim harus selalu diperhatikan melalui usaha-usaha bersama untuk meningkatan kemampuan produk dalam negeri yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri maritim.

“Demikian kesamaan pemahaman bersama yang kami deklarasikan dan selanjutnya deklarasi ini kami namakan sebagai DEKLARASI GARUDA dan akan melandasi pola pikir dan pola sikap kami kedepannya secara bersama-sama,” tutup Heru Hermawan, Sekjen Ikatan Alumni FKT ITS.

Continue Reading

Trending