Connect with us

Metro

Menimbang Keterlibatan TNI Dalam Ranah Pencegahan Bersama BNPT

Published

on

Jakarta – Webinar RPerpres Peran TNI Dalam Menangani Aksi Terorisme gelar atas kerjasama Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Analisa Demokrasi Institute (ADI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syahkuala, Banda Aceh, pada Rabu 21 Oktober 2020.

Sosiolog Dr. Otto Syamsuddin Ishak yang juga Ketua Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala dalam paparannya mendukung peran TNI dalam aspek pencegahan

“TNI tidak perlu berada di garis depan, tetapi memberikan dukungan untuk upaya preventif, yang tidak akan berbenturan dengan masalah hukum di masyarakat dan HAM,” ungkapnya.

Otto juga melihat kemungkinan peran TNI ketika terjadi pengingkatan eskalasi ancaman dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan

Menurutnya, karena isu terorisme merupakan isu yang berkelanjutan dan bisa meningkat atau menurut dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan dan sebaliknya.

“Yang penting jelas siapa yang menentukan status tersebut dan siapa yang berwenang menangani, bukan ditentukan oleh instansi TNI sendiri,” pungkas Otto.

Sementara menurut Nara Sumber lain, Dr. M. Gaussyah, SH., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Banda Aceh menjelaskan bahwa di Indonesia, penanganan terorisme masuk dalam kategori tindak pidana

“Yang ditangani oleh sistem penegakan hukum pidana terintegrasi (integrated criminal justice system), sehingga TNI tidak mungkin masuk dalam ranah ini,” ujarnya.

Gaussyah setuju TNI perlu dilibatkan dalam pencegahan bersama BNPT, sehingga tidak menjadi masalah hukum dan profesionalitas TNI.

Demikian pernyataan ini disampaikan dalam Webinar yang bertema ‘Menimbang Keterlibatan TNI dalam Penindakan Terorisme di Indonesia, pada 21 Oktober 2020.

Menambahkan Gaussyah menyebutkan bahwa doktrin pertahanan dan keamanan berbeda, sehingga tidak perlu memaksakan TNI untuk masuk dalam ranah penegakan hukum.

Jika Rancangan Peraturan Presiden ingin TNI dilibatkan dalam ranah pencegahan dengan bekerjasama dengan BNPT, maka tidak akan ada pertentangan

Dalam hal terjadi pelibatan TNI, Gaussyah mengingatkan agar tidak tumpang tindih dengan instansi lain, tidak terjadi dualisme komando dan harus dilakukan pengawasan.

Berbeda dengan kedua pembicara di atas, Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie menyatakan bahwa TNI sepatutnya hanya dilibatkan untuk penindakan sebagai pilihan terakhir (last resort)

Dan juga ketika ancaman atau aksi yang dihadapi melampaui kapasitas aparat kepolisian (beyond police capacity).

“Pilihan ini mengingat pada ranah pencegahan banyak pihak lain yang relevan yang berada di pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Ikhsan, saat ini Rancangan Perpres masih memiliki sejumlah masalah, antara lain substansi yang bertentangan dengan Undang-undang, adanya fungsi penangkalan yang tidak diatur dalam UU No 5/1018.

“Selain itu, juga tidak jelasnya pengaturan tentang keputusan dan kebijakan politik negara dalam pengerahan TNI, pengaturan tentang eskalasi ancaman dan adanya sumber anggaran di luar APBN,” jelasnya.

Ikhsan juga menyoroti beragam pandangan negatif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden. “Perhatian masyarakat tidak bisa disimplifikasi menjadi isu sikap atau sentimen anti pelibatan TNI atau isu ego sektoral antar instansi semata

“Masyarakat hanya mengkritisi RPerpres yang kurang jelas mengatur kapan TNI dapat dilibatkan dalam menangani terorisme sehingga ada potensi bertentangan dengan Undang-undang dan kepentingan untuk menjaga reformasi TNI,” tutup Ikhsan.

Continue Reading

Metro

Pelantikan Ketua Dan Pengurus IKTASS Jabodetabekban

Published

on

By

Continue Reading

Metro

Maesa Soccer School Gelar Turnamen Piala Wali Kota Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – Selama vakum 2 tahun lebih akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Sekolah Sepak Bola (SBB) Maesa Soccer School mengadakan turnamen dengan memperebutkan piala Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Budi susastro ketua Pelaksana Turnamen Sepak Bola mengatakan, pagelaran turnamen sepak bola anak dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2022.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan olahraga melalui turnamen sepak bola yang pesertanya dari usia dini,” kata Budi Susastro

“Pelaksanaan turnamen digelar 30 Oktober 2022 di lapangan utama Bumi Perkemahan Cibubur.

Budi susastro menjelaskan, turnamen ini digelar guna mencari bibit-bibit unggul pesepakbola usia dini dalam rangka prestasi untuk sekolah di DKI Jakarta.

“Turnamen ini ada empat katagori, mulai usia 9 sampai dengan 12 tahun. Setiap kategori ada 16 tim, sehingga total peserta ada 64 tim,” ungkap Budi Susastro

Budi Susastro berharap, kegiatan turnamen ini bisa menjadi agenda tahunan dalam membangun anak-anak agar lebih berprestasi.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mengapreasi dan merespon positif serta mendukung aktivitas kegiatan turnamen sepak bola yang bertujuan untuk melakukan pembinaan olahraga sepak bola. Serta memberikan ruang kepada para peserta untuk bisa masuk jalur prestasi.

“Kenapa mengajak wali kota untuk ikut mengambil bagian, tujuannya minimal memberikan lisensi bahwa ini layak untuk dijadikan sebagai jalur prestasi, meskipun ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Tapi ini menjadi daya dukung bagi siswa-siswi yang memang memiliki bakat olahraga sepak bola,” ungkapnya

Continue Reading

Metro

M.Mariadi Anwar Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat Reses ke 3 Tahun 2022

Published

on

By

Continue Reading

Trending