Connect with us

Metro

Kuasa Hukum Jerry Lawalata Mengajukan Eksepsi Lantaran keberatan Atas Dakwaan

Published

on

Jakarta — Sidang kasus penyalahgunaan narkoba, yang menjerat artis Jerry Lawalata, kembali digelar dengan No. Perkara PDM 547/Jaktut/2020 yang digelar hari ini, Senin, 02 November 2020, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan eksepsi.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis yaitu, Pasal 112 ayat (1) subsider dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun penjara.

Terkait hal ini tim kuasa hukum Jerry Lawalata dari Family Law Firms & Tidar Partners yakni, (1) Mifta Chatul Cholif, SH, Sip, (2) Lucky Sunarya, SH, (3) Indra Setiawan Sembiring, SH, dan (4) Ir. Burhanurdin, SH mengajukan eksepsi lantaran keberatan atas dakwaan tersebut.

Didalam persidangan Mifta Chatul Cholif SH, Sip selaku kuasa hukum Jerry Lawalata menyampaikan, bawasanya dakwaan jaksa penuntut umum dengan memberikan pasal 112 ayat I, adalah suatu kesalahan dalam pemeriksaan dan sangatlah tidak adil bagi terdakwa.

” Terdakwa adalah seorang pecandu, penguna, pemakai untuk diri sendiri, bahwa terdakwa adalah salah satu korban ketergantungan, dan atas ketergantungan terdakwa bukan Suatu perbuat criminal, tetapi melainkan perbuatan orang yang sedang sakit ketergantungan, yang mana terdakwa wajib di rehabilitasi dan mendapatkan pengobatan serta perawatan Ahli medis, Maka terdakwa tidak selayaknya dijadikan tersangka atau didakwakan,” ujar Mifta Chatul Cholif SH, Sip.

Ia menambahkan, mengenai surat dakwaan Reg.Perk: PDM-547/JAKTUT tanggal 19 Oktober 2020 tidak sah dan cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum, bahwa dakwaan terhadap terdakwa sangatlah di paksakan. Pertama, mengingat dalam hal tindakan penangkapan terdakwa tidak sesuai Prosedur.

“Kedua, menimbang dari hasil memeriksaan dalam hal masa/waktu saat penangkapan dan tindakan pemeriksaan dari penulisan tanggal penerbitan surat Sp.Kap dan Sp,Han tidak sesuai, dari tanggal dan tempat di mulai Asesment , dari tanggal pengiriman terdakwa ke RSKO, dari tanggal pemeriksaan tes Urine dan dari masa tanggal pemeriksaan alat bukti , banyak kesalahan dan kejangalan dan tidak Singkron,” sambungnya.

Selanjutnya, membebaskan terdakwa dari tahanan dan dakwaan, karena kondisi kesehatan terdakwa tidak stabil setelah di pindahkan di tahanan polres dan terdakwa sangat tertekan fisikis nya karena tidak mendapatkan pengobatan.

Kuasa hukum meminta, menetatapkan terdakwa untuk direhabilitasi sebagai korban ketergantungan dan kembali Menjanlakan pengobatan di RSKO atau di panti rehabilitasi swasta untuk mendapatkan penaganan medis dengan pengobatan , terapis dan menjalankan kembali progam IPWL di RSKO , berdasarkan data-data dari asesement dari BNNK dan data- data medis dari RSKO.

Continue Reading

Metro

Siap Meraih WBK Tahun 2023, Kepala Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Laksanakan Pengukuhan Tim Kerja Pembanguan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan Apel Pagi sekaligus Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lapangan Terbuka Rutan Cipinang, Rabu (8/2/2023)

Pengukuhan Tim Satgas WBK dan WBBM ini ditandai dengan penyematan handbadge oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali kepada Perwakilan Satgas WBK/WBBM. Tujuan utama dari pengukuhan satgas WBK dan WBBM yaitu semakin mempertegas komitmen di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang dalam membangun pelayanan publik yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Pengukuhan satgas WBK/WBBM ini adalah sebagai bentuk komitmen dan kesiapan seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK, Satgas ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi baik kepada petugas maupun kepada pengguna layanan dan memastikan seluruh layanan berjalan dengan maksimal, mencegah adanya penyimpangan, melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Penyematan handbadge ini juga menjadi salah satu rangkaian proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK Rutan Kelas I Cipinang yang sebelumnya telah dilaksanakan Deklarasi Janji Kinerja.

Penyematan handbadge juga memberikan semangat motivasi kepada seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam merealisasikan dan meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini.

Lebih lanjut, Sukarno Ali menegaskan untuk seluruh Tim Pokja yang telah dibentuk agar dapat berperan aktif selalu bersinergi, berkoordinasi serta meningkatkan komitmen yang tinggi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

“Saya juga meminta kepada seluruh pegawai yang tidak terlibat langsung dalam tim pokja agar tetap mendukung dan membantu rekan-rekan kita yang terlibat dalam tim Pokja pada setiap tahapan proses Pembangunan Zona Integritas, sehingga Rutan Kelas I Cipinang bisa meraih predikat WBK pada tahun 2023 ini”, tutup Sukarno Ali

Continue Reading

Metro

DKPP Akan Periksa Anggota KPU RI Terkait Verifikasi Partai Politik dan Dugaan Ancaman Kepada Penyelenggara

Published

on

By

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2/2023) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan Jeck Stephen Seba yang memberikan kuasa kepada Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.

Jeck Stephen Seba mengadukan sepuluh penyelenggara pemilu, antara lain Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu I sampai III. Serta Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu IV dan V.

Selain itu, diadukan juga Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai Teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai Teradu IX dan X.

Teradu I sampai IX diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November s.d 10 Desember 2022.

Sedangkan Teradu X diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya. [Rilis Humas DKPP].

Continue Reading

Metro

Siap Sukseskan Pemilu Tahun 2024, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Teken MoU Pemutakhiran Data Warga Binaan

Published

on

By

Jakarta – Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan pemberian layanan hak politik bagi warga binaan, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama Kepala Rumah Sakit Umum Pengayoman, dr. Ummu Salamah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin tentang Pendataan Dan Pemutakhiran Data Tahanan Dan Narapidana Serta Pelayanan Perekaman Biometrik Dan Dokumen Kependudukan Lainnya, di Gazebo Rutan Cipinang, Senin (6/2).

Penandatangan MoU disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih. Dalam sambutannya, KaKanwil menyampaikan pada tahun 2023 dan 2024 telah masuk tahun kampanye dan pemilu serentak, selain menjaga netralitas kita sebagai ASN, kita juga harus melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terkait dengan hak memilih pada pemilu 2024, yang tentu saja syarat dan ketentuannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Pelaksanaan kerjasama ini sangat penting untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanan tugas-tugas Pemerintah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang telah merespon dengan baik dan cepat, karena ini sesungguhnya kewajiban kita bersama dalam memberikan Pelayanan publik, khususnya kepada warga binaan di Rutan Kelas I Cipinang,” ucapnya.

Senada dengan Kakanwil, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin beserta jajarannya yang yang telah merespon dengan cepat untuk melakukan pendataan NIK warga binaan kami yang akan digunakan sebagai data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

“Diharapkan melalui penandatangan perjanjian kerjasama ini, warga binaan Rutan Kelas I Cipinang dapat memiliki identitas tunggal dan sah sesuai dengan undang-undang, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pidana sehingga mereka mempunyai hak pilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang,” pungkasnya

Continue Reading

Trending