Connect with us

Metro

Kritik Membangun Dan Membangun Sinergitas Jakarta

Published

1 year ago

on

Jakarta – merupakan sentrum peradaban Indonesia, jejak sejarah Jakarta sebagai system pusat pemerintahan menjadikan masyarakat inti dan sekitarnya terbangun kesadaran untuk menjaga, melestarikan dan memajukan kebudayaan dan peradaban Jakarta sebagai miniature Indonesia.

Kritik membangun warganya atas tiap kepemimpinan di eranya, menjadikan Jakarta sebagai surga dunia bagi atase maupun duta besar Negara lain menetap dan menjalani tugas di Jakarta. Kesadaran kritik membangun warga-nya diarahkan kepada kebutuhan inti, fasilitas dan public service agar Jakarta terus memajukan kotanya. Maka kritik personal privilege dan lebih kearah black campaign atas kinerja seseorang yang bawa ke public menjadi kemunduran budaya.

Terlebih dalam dunia kebetawian sebagai suku inti Jakarta yang memiliki norma dan tata krama dalam membangun sinergitas hubungan budaya dan pemerintahan tidak hanya meletakkan politik sebagai panglima, namun adab dan keharmonisan anak bangsa untuk menjaga Jakarta sebagai sentrum NKRI.

Hal diatas disampaikan oleh Subhan Ansori sebagai sekertaris Lembaga Peradaban Luhur menyikapi mundurnya kritik membangun jakarta dan penyerangan personal privilege terhadap salah satu pejabat tinggi Jakarta.
Hal senada juga disampaikan oleh Matadi dalam menyikapi Pernyataan Bambang Syukur yang Mengaku Sebagai Sekretaris Majelis Adat Bamus Betawi Agar Memecat Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Bapak M Taufan adalah tindakan yang tidak sesuai Adat Betawi.

Sebagai Orang Tua di Betawi semestinya menasehati atau membimbing bila ada anaknya yang salah. Bukannya Arogan Congkak atau Gede pala mengatasi kekurangan yang ada, tapi wajar aja kok karena mereka kumpulan bukan Anak Suku Betawi Asli, tapi kumpulan berbagai suku di Indonesia, ada China Banten, NTT, Padang, Sunda, Jawa, dan orang daerah lainnya diluar Betawi ini, dan nggak pantes mereka Ngaku Kumpulan Anak Betawi yang tergabung dalam Badan Musyawarah Masyarakat Betawi dan ngaku ngaku majelis adatnya.

Selama Bapak Taufan sangat Banyak Mengayomi dan membimbing Ormas Ormas Betawi, dengan kepemimpinan die kite ormas Betawi makin Dewasa dalam aktifitas organisasi, kite di ajak hidup rukun dan selalu menjaga Betawi ini makin di segani, Bapak Gubernur Anies Bilang kalau nggak kerjasama warga Jakarta nggak mungkin Jakarta banyak Prestasinya, naach disitu deech peran Kite Ormas menjaga Jakarta

Menjadi Banyak Prestasi, itu semua kalau bukan Bimbingan serta Kerjasama yang baik Bapak Taufan Selaku Kaban Kesbangpol Coba kalau die kaga bener pasti Ormas Ormas Betawi bakal ngambek dan bikin masalah serta Jakarta jadi kaga tertib.

Saya selaku Ketum Ormas POB (Perkumpulan Orang Betawi) merasa lucu denger ngaku Pengurus Bamus Betawi terus minta dipecat Orang, ternyata dibalik itu semua karena persoalan duit.

Malu saya sebagai Putra Betawi…MATADI / ALIAS ADONG KETUA UMUM POB (Perkumpulan Orang Betawi)

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Kepala Badan Pelayanan Transportasi Lanjutan Kemenhub Hadiri Hari Disabiltas Nasional

Published

16 hours ago

on

December 2, 2021

By

Jakarta – Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Marwanto Heru Santoso menghadiri peringatan hari disabilitas nasional yang diadakan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 1/12/2021.

Marwanto Heru mengatakan kepada awak media sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bagus dan sangat luar biasa. PPTB belum lama juga melakukan kegiatan di Puncak, Jawa Barat, yaitu pelatihan untuk disabilitas selama dua hari dengan pembawa materi/pengajar yang baik,” tuturnya dengan ramah.

Kemenhub adalah salah satu Kementrian yang sudah mempekerjakan disabilitas, sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah.

Continue Reading

Metro

Raden Andreas Nandiwardhana Dilantik Sebagai Ketua Umum KNPI

Published

21 hours ago

on

December 2, 2021

By

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Fahd El Fouz A. Rafiq , melantik Raden Andreas Nandiwardhana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres XVI Mandalika Lombok NTB.

Ketua Umum KNPI Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan komitmennya untuk menyatukan organisasi yang terbelah.

“KNPI terbuka untuk menerima pihak lain karena legalitasnya (SK) paling lengkap. Kini pemuda Indonesia kembali bergairah dalam eksistensi dan pergerakannya,” saat ditemui media di hotel Aston TB Simatupang.Rabu (1/12/2021)

Andreas menambahkan akan menyatukan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah panji KNPI, DPP KNPI kembali menemukan jati dirinya sebagai organisasi besar dalam pemuda dalam mengawal NKRI.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional, berbagai organisasi kepemudaan dan pengurus KNPI dari seluruh Indonesia. Acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Jaringan Kawal Jawa Timur Lakukan Demo Menuntut PLH Sekda Jawa Timur untuk Mundur

Published

1 day ago

on

December 2, 2021

By

Jakarta – Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) melakukan aksi demo di Kemenpan RB Jalan Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, Rabu, (1/12/2021)

JAKA JATIM Melihat banyaknya persoalan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari status Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim yang masih dijabat oleh Pelaksana Harian (PLH) yaitu Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Gubernur Jawa Timur, sedangkan dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, PLH tidak bisa mengambil kebijakan strategis termasuk ikut mengesahkan APBD Jawa Timur T.A 2021 Perubahan dan APBD Jawa Timur T.A 2022 ini.

Hemat kami, reformasi birokrasi di Pemprov Jatim “GAGAL” total karena juga banyak OPD di Jawa Timur yang masih dijabat oleh PLT.

Selain persoalan diatas, tata kelola Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat amburadul dan tidak transparan. Terbukti pada tahun anggaran 2019 Dana Hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2.9 Triliun tidak ter-SPJ-kan sebagaimana temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Persoalan Dana Hibah Jawa Timur ini kembali terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana BPK RI Perwakilan Jawa Timur menemukan penggunaan Dana Hibah sebesar 1.6 Triliun yang tidak ter-SPJ-kan. Ini menjadi tren negatif terkait dengan tata kelola Dana Hibah Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) harus ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini, karena menurut analisa kami, Jawa Timur sedang masuk Zona Hitam tata kelola keuangannya.

Tuntutan JAKA JATIM antara lain:
1. PLH Sekda Jawa Timur yang sudah ditunjuk kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tidak juga menunjuk Sekda difinitif sebagai gantinya.

2. Sebagai PLH Heru Tjahjono ternyata sudah memasuki masa pensiun, jangan-jangan ada motif lain yang sebenarnya disusun secara sistematis demi mencapai kepentingan “tertentu”.
3. Ternyata Heru Tjahjono sebagai PLH masih ikut serta dalam memutuskan dan menentukan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengesahan APBD. Hal ini melanggar UU No 30 2014.

Saat dijumpai oleh awak media di kantor Kemenpan RB, Rabu, 1/12/2021. Koordinator aksi Ahmad S.Sos beraudiensi dengan Kepala Biro Humas Kemenpan RB; Elvan dan diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasinya.

Continue Reading

Trending