Connect with us

Metro

Saddan Marulitua Sitorus, SH Kuasa Hukum Menolak Pailit Debiturnya PT Indonesia Media Televisi

Published

on

jakarta – Saddan Marulitua Sitorus, SH selaku Kuasa Hukum dari 43 Kreditor dengan jumlah total tagihan yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor sebesar Rp. 22.678.097.647 dari masing-masing Debitor yakni PT Froggy Edutography dan Fernando Iskandar dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 157/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JkT.Pst , mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Moehammad Djoenaidi, S.H.,M.H., karena berhasil mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan berkeadilan dalam proses Rapat PKPU hari Selasa (3/11/2020) dimana agenda rapat yang sempat diwarnai intrupsi dan protes serta keberatan ini pada akhirnya dapat dikelola dan diselesaikan secara bijak oleh Hakim Pengawas.
Hakim Djoenaidi mampu mengambil tindakan yang terbaik bagi semua pihak, baik Kreditor dan Debitor dalam persidangan PKPU tersebut.

“Langkah Hakim dalam melakukan pengawasan pada Proses PKPU ini sudah tepat dan patut diajungi jempol karena telah menjunjung tinggi nilai keadilan dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Ini menjadi panutan dan patut diapresiasi. Untuk itu saran Kami kepada Tim Pengurus harusnya lebih sadar bahwa kita ini adalah bagian dari penegak hukum maka juga harus bersikap dan bertindak patuh dan tunduk demi supremasi hukum. Langkah Hakim Pengawas sudah on the right track dalam mengakomodir seluruh Kreditor yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor secara sah pada rapat-rapat sebelumnya. Sehingga tidak perlu dicari lagi alasan untuk bertindak di luar kewenangannya. Itu karena semua sudah ada rulenya dan ini atas instruksi UU, jadi harus dilaksanakan,” ujar Saddan Marulitua Sitorus di PN JakPus, Selasa (3/11/2020).

Sesuai dengan jadwal PKPU, Rapat Selasa tersebut adalah agenda pengambilan voting, penentuan Hak dan Kewajiban Kreditor berdasarkan jumlah tagihan yang sudah diverifikasi. Namun setelah Hakim Pengawas meminta agar Tim Pengurus membacakan working progress selama Proses PKPU berjalan, kata Saddan, ternyata didapati bahwa ada penjelasan dimana tagihan beberapa Kreditor yang jelas-jelas sudah diakui oleh Debitor saat dilakukan verifikasi tertanggal 14 Agustus 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga disaksikan Tim Pengurus, Ferry Iman Halim, S.H., dan Marulitua Silaban,S.H., malah dicoret dan tidak memilik hak untuk voting. Sungguh ini sangat memalukan karena Tim Pengurus menurut pihaknya bertindak diluar batas kewenangan (Ultra Vires).

“Kalau dijelaskan secara Rule UU Kepailitan dan PKPU, Tim Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas tidak berhak untuk membantah tagihan Kreditor apalagi mencoret hak voting. Jika terjadi, artinya ada tindakan inkonsistensi terhadap UU, dalil yang dibuat harus dibuktikan dengan dasar hukum, cara seperti ini cacat hukum, dan tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggunjawabkan nanti dan tentu ini berdampak kepada Kreditor,“Ujar Saddan.

Dari awal proses PKPU berjalan, dia sudah meminta kepada Hakim Pengawas untuk memberikan perhatian khusus kepada Tim Pengurus, karena ada beberapa tindakan dan kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU No. 37 Tahun 2004, dan tepat hari Selasa tersebut permohonan pihaknya didengarkan oleh Hakim Pengawas, dimana Hakim Pengawas bertindak dengan tegas dalam menegakkan hukum berdasarkan UU tersebut, menganulir bahwa Kreditor yang sempat dihilangkan hak votingnya oleh pengurus, namun kini dianulir setelah Hakim Pengawas mempertanyakan kepada Debitor perihal tentang daftar piutang yang dimaksud oleh Kreditor. Begitu pun Debitor mengakui secara tegas hutang-hutangnya.

“Kami melihat ada sesuatu yang dipaksakan oleh Tim Pengurus dalam proses PKPU ini, menimpali apa yang dijelaskan oleh Hakim Pengawas bahwa sejak awal dimulai rapat Kreditor, roh dari berjalannya Rapat Kreditor dalam PKPU ini adalah Perdamaian. Oleh karena itu seharusnya Tim Pengurus bisa paham, bahwa satu sama lain harus memberikan dukungan yang terbaik untuk mewujudkan pesan Hakim Pengawas,” jelasnya.

Selama Proses PKPU berjalan Saddan menyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Pengurus tidak profesional, terbukti masih ditemukan tindakan yang dilakukan oleh Tim Pengurus tanpa ada landasan hukum, seperti dokumen penting menjadi hak Kami sebagai Kreditor sesuai dengan pasal 276 UU No. 37 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa daftar piutang menjadi kewenangan Kreditor dan instruksi pasal tersebut menjelaskan bahwa daftar diberikan secara cuma-cuma. Yang terjadi justru sebaliknya, Tim Pengurus tidak pernah mengindahkan permintaan dan merespon Kami sebagai Kreditor baik secara lisan dan tulisan (berdasarkan surat no. 015/Merah Putih/S/X/2020). Kondisi suasana rapat sempat memanas, akibat Tim Pengurus mencoret beberapa hak voting Kreditor dari kuasa hukum Saddan, dan kejadian itu nyata bahwa ada perdebatan sengit, karena memang sejak awal tindakan Tim Pengurus selama proses PKPU tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga atas kebijaksanaan dari Hakim Pengawas, jadwal voting hari Selasa kemarin akan dilanjutkan pada hari Kamis, 4 November 2020, dengan catatan atas instruksi Hakim Pengawas bahwa tagihan Kreditor yang diverifikasi tanggal 14 Agustus 2020 telah diakomodir secara keseluruhan dan diakui oleh Debitor, sehingga berhak untuk ikut voting demi mewujudkan roh PKPU yakni sebuah perdamaian.

“Instruksi Hakim Pengawas bahwa setiap piutang yang sudah diakui oleh Debitor dibenarkan dan memiliki hak untuk mengikuti voting, selanjutnya Homologasi atau pailit digelar di hari kamis adalah waktu yang menentukan, karena Kami masih meminta pertanggunjawaban Debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Jika Debitor tidak kooperatif maka konsekuensi hukum tetap berlanjut, karena hukum adalah panglima tertinggi bagi negara ini, jadi harus ditegakkan,” tutur Saddan.

Continue Reading

Metro

Peresmian Rumah Makan Bebek Bumbu Desa dan Santunan Anak Yatim

Published

on

By

KOTA BEKASI – Bisnis kuliner di Kota Bekasi terus berkembang, setelah banyak rumah usaha berdiri, kini telah dibuka Rumah makan Bebek Bumbu Desa di Jl Ahmad Yani, Kranji, Kota Bekasi, Sabtu (1/102022).

Tak tanggung, peresmian rumah makan tersebut sekaligus digelar Bhakti Sosial (baksos) santunan kepada 15 anak yatim piatu dari pondok pesantren Cilincing Jakarta Utara.

Pemilik (Owner) Ir. Efriyaldi saat dijumpai awak media mengatakan bahwa rumah makan Bebek Bumbu Desa ini merupakan cabang ke-2. “Ini adalah cabang ke-2 cabang yang pertama di Penggilingan Jakarta milik H Marsumin (asli Madura).

Berjumpa dan ngobrol-ngobrol hingga saat makan di rumah makannya terasa berbeda ya disini, seperti rica rica. Pernah makan bebek Madura rasa tidak mantap (hitam). Sama-sama jamaah luar batang sehingga klop. Minta ijin buka cabang dengan H. Musni, setelah berkordinasi dengan keluarga (istri) karena racikan bumbu darinya. Usaha ini mirip frenchise (kemitraan), jumlah tenaga kerja ada dari Cianjur dan warga sekitar,” katanya dengan ramah.

Ir. Efriyaldi berharap agar usahanya dapat berkembang. “Harapannya usaha ini bisa berkembang, semoga ekonomi tumbuh ( situasi tetap kondusif tidak terjadi huru-hara) apalagi menjelang tahun politik 2024,” tuturnya.

Ir. Efriyaldi adalah pengusaha kontraktor bidang mekanikal elektrikal bergabung di Gapensi dan property (perumahan Taman Nuansa Indah Kota Serang Banten), importir sapu dari China.

Satu lagi yang membuat Bumbu Desa ini rasanya sangat enak karena dibuat tanpa pengawet serta tahan 3 atau 4 hari.

Continue Reading

Metro

PPWI dan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Pelatihan Jurnalistik

Published

on

By

Jakarta – Dalam Rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang kehumasan, Tim Humas Jasa Raharja Cabang Utama mengadakan Pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah memberikan motivasi baru, semangat baru, re-charger dan refresh ilmu yang berkaitan dengan pembuatan konten media sosial, kehumasan, dan media lini masa lainnya.

Training tersebut diikuti 20 orang dari berbagai satuan kerja Jasa Raharja seluruh DKI Jakarta, Sabtu (01/10/22), di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Jl. Jatinegara Timur No. 123 Jakarta Timur. Hadir sebagai narasumber seorang Tokoh Pers Nasional yang juga Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., dan Mung Pujanarko, S.Sos., S.I.Kom., Dosen Universitas Jayabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua I DPN PPWI.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Cabang Jasa Raharja DKI Jakarta, Suhadi. Beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan pegawai dalam membuat berita kegiatan Jasa Raharja.

“Melalui kegiatan training kehumasan ini diharapkan pegawai dapat membuat berita yang bisa mendongkrak nama Jasa Raharja agar lebih dikenal oleh masyarakat luas,” kata Suhadi.

Dalam materinya, Wilson Lalengke menyampaikan tujuan training ini agar humas ke depan dapat menampilkan performa yang lebih prima dan menghasilkan produk kehumasan yang lebih inovatif, kreatif, dan berkualitas, sesuai dengan standar dan tata cara penulisan karya jurnalistik yang memuat unsur 5W+1H yang baik dan benar. “Tantangan di era digitalisasi, humas harus dapat menyesuaikan dengan era saat ini, terutama di bidang informasi publik. Dengan dilakukannya training ini bidang kehumasan dapat mengemas informasi secara cepat dan sesuai standar 5W+1H,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, para peserta yang notabene adalah bagian humas di masing-masing unit kerjanya terlihat sangat antusias dalam mengikuti alur materi yang disampaikan oleh kedua pemateri/narasumber. Dalam memberikan materi terlihat, baik pemateri atau pun para peserta, sangat serius untuk memahami teknis-teknis di dalam kehumasan, khususnya pada sesi pembuatan berita atau laporan kejadian, dan cara cepat menyampaikan berita yang berstandar 5W+1H.

Sementara itu, Kasubag Humas Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Lousiana Margareth Salaki, S.H., A.WP, berharap melalui pelatihan itu, bagian humas Jasa Raharja akan terlihat semakin bagus dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik sehingga menentukan kebijakan dalam membangun reputasi lembaga. “Dalam konteks manajemen risiko, ada risiko reputasi yang harus dikelola agar bernilai positif,” ungkap Lousiana.

Untuk itu, tambah dia, Humas di setiap Kementerian atau Lembaga harus melakukan media monitoring secara aktif dengan memperhatikan isu publik yang terkait kementerian atau lembaga. “Kegiatan humas atau public relation saat ini menjadi hal penting yang harus dibangun oleh pemerintah kepada publik sebagai cara memberikan edukasi serta membangun kepercayaan institusi di mata publik, bahwa pemerintah melakukan kerja nyata untuk pembangunan Indonesia demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Lousiana.

Usai training yang berlangsung satu hari itu, setiap peserta yang diwajibkan membuat berita dengan jumlah 150 kata dalam 5-10 menit ini, mendapatkan sertifikat pelatihan jurnalistik dari PPWI Nasional. (ADI/NJK/Red)

Continue Reading

Metro

Penghargaan Best TJSL 2022 Jadi Penyemangat Jasa Raharja untuk Konsisten Implementasikan Program TJSL

Published

on

By

JAKARTA– Jasa Raharja berhasil menyabet penghargaan sebagai Best TJSL 2022 With Outstanding Community Basic Needs Suport, kategori Insurance and Pension Fund Services. Apresiasi tersebut, diraih Jasa Raharja dalam ajang Warta Ekonomi.co.id Indonesia Best TJSL Awards 2022: Establishing Business Responsibility based on Sustainable Development Goals, yang digelar secara daring/online pada Kamis, (29/09/2022).

Penghargaan tersebut diterima secara simbolis oleh Khawarid Pasaribu, selaku Kepala Urusan TJSL Jasa Raharja, yang mewakili Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Munadi Herlambang. “Semoga penghargaan ini bisa lebih meningkatkan semangat Jasa Raharja dalam mengembangkan program- program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi kebermanfaatan perusahaan,” ujar Munadi di Jakarta.

Munadi menyampaikan, Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertugas memberikan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan lalu lintas, tidak hanya concern dalam menjalankan tugas pokok.

“Kami juga terus berkomitmen untuk turut berkontribusi terhadap permasalahan sosial dan lingkungan, sesuai dengan instuksi Kementerian BUMN, serta kedepannya TJSL Jasa Raharja akan semakin berkontribusi mendukung program berkelanjutan pemerintah dalam upaya memperkecil angka kecelakaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban kecelakaan lalu lintas” ujarnya.

Direktur Bisnis Wartaekonomi.co.id, Edy nurmansyah, menyampaikan, penghargaan yang diberikan kepada Jasa Raharja merupakan hasil seleksi dan penilaian yang telah dilakukan terhadap berbagai program TJSL.

Dari penilaian tersebut, lanjut Edy, pihaknya mendapatkan beberapa program TJSL Jasa Raharja yang berdampak langsung terhadap lingkungan, sosial, serta peningkatan ekonomi masyarakat bawah.

Antara lain program dukungan traffic hero atau masyarakat baik itu individu maupun komunitas yang peduli keselamatan berlalu lintas, pengembangan ekowisata Desa Kulati di Wakatobi berupa pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar serta pemberdayaan wanita pesisir yang telah menghasilkan produk kerupuk ikan dan berbagai program lainnya.

“Dengan berbagai dukungan dari Jasa Raharja, semoga bisa memberikan kontribusi terbaik dalam membantu pemerintah melakukan percepatan pemulihan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan berbagai dampak positif lainnya,” ujar Edy.

Continue Reading

Trending