Connect with us

Metro

Saddan Marulitua Sitorus, SH Kuasa Hukum Menolak Pailit Debiturnya PT Indonesia Media Televisi

Published

on

jakarta – Saddan Marulitua Sitorus, SH selaku Kuasa Hukum dari 43 Kreditor dengan jumlah total tagihan yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor sebesar Rp. 22.678.097.647 dari masing-masing Debitor yakni PT Froggy Edutography dan Fernando Iskandar dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 157/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JkT.Pst , mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Moehammad Djoenaidi, S.H.,M.H., karena berhasil mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan berkeadilan dalam proses Rapat PKPU hari Selasa (3/11/2020) dimana agenda rapat yang sempat diwarnai intrupsi dan protes serta keberatan ini pada akhirnya dapat dikelola dan diselesaikan secara bijak oleh Hakim Pengawas.
Hakim Djoenaidi mampu mengambil tindakan yang terbaik bagi semua pihak, baik Kreditor dan Debitor dalam persidangan PKPU tersebut.

“Langkah Hakim dalam melakukan pengawasan pada Proses PKPU ini sudah tepat dan patut diajungi jempol karena telah menjunjung tinggi nilai keadilan dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Ini menjadi panutan dan patut diapresiasi. Untuk itu saran Kami kepada Tim Pengurus harusnya lebih sadar bahwa kita ini adalah bagian dari penegak hukum maka juga harus bersikap dan bertindak patuh dan tunduk demi supremasi hukum. Langkah Hakim Pengawas sudah on the right track dalam mengakomodir seluruh Kreditor yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor secara sah pada rapat-rapat sebelumnya. Sehingga tidak perlu dicari lagi alasan untuk bertindak di luar kewenangannya. Itu karena semua sudah ada rulenya dan ini atas instruksi UU, jadi harus dilaksanakan,” ujar Saddan Marulitua Sitorus di PN JakPus, Selasa (3/11/2020).

Sesuai dengan jadwal PKPU, Rapat Selasa tersebut adalah agenda pengambilan voting, penentuan Hak dan Kewajiban Kreditor berdasarkan jumlah tagihan yang sudah diverifikasi. Namun setelah Hakim Pengawas meminta agar Tim Pengurus membacakan working progress selama Proses PKPU berjalan, kata Saddan, ternyata didapati bahwa ada penjelasan dimana tagihan beberapa Kreditor yang jelas-jelas sudah diakui oleh Debitor saat dilakukan verifikasi tertanggal 14 Agustus 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga disaksikan Tim Pengurus, Ferry Iman Halim, S.H., dan Marulitua Silaban,S.H., malah dicoret dan tidak memilik hak untuk voting. Sungguh ini sangat memalukan karena Tim Pengurus menurut pihaknya bertindak diluar batas kewenangan (Ultra Vires).

“Kalau dijelaskan secara Rule UU Kepailitan dan PKPU, Tim Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas tidak berhak untuk membantah tagihan Kreditor apalagi mencoret hak voting. Jika terjadi, artinya ada tindakan inkonsistensi terhadap UU, dalil yang dibuat harus dibuktikan dengan dasar hukum, cara seperti ini cacat hukum, dan tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggunjawabkan nanti dan tentu ini berdampak kepada Kreditor,“Ujar Saddan.

Dari awal proses PKPU berjalan, dia sudah meminta kepada Hakim Pengawas untuk memberikan perhatian khusus kepada Tim Pengurus, karena ada beberapa tindakan dan kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU No. 37 Tahun 2004, dan tepat hari Selasa tersebut permohonan pihaknya didengarkan oleh Hakim Pengawas, dimana Hakim Pengawas bertindak dengan tegas dalam menegakkan hukum berdasarkan UU tersebut, menganulir bahwa Kreditor yang sempat dihilangkan hak votingnya oleh pengurus, namun kini dianulir setelah Hakim Pengawas mempertanyakan kepada Debitor perihal tentang daftar piutang yang dimaksud oleh Kreditor. Begitu pun Debitor mengakui secara tegas hutang-hutangnya.

“Kami melihat ada sesuatu yang dipaksakan oleh Tim Pengurus dalam proses PKPU ini, menimpali apa yang dijelaskan oleh Hakim Pengawas bahwa sejak awal dimulai rapat Kreditor, roh dari berjalannya Rapat Kreditor dalam PKPU ini adalah Perdamaian. Oleh karena itu seharusnya Tim Pengurus bisa paham, bahwa satu sama lain harus memberikan dukungan yang terbaik untuk mewujudkan pesan Hakim Pengawas,” jelasnya.

Selama Proses PKPU berjalan Saddan menyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Pengurus tidak profesional, terbukti masih ditemukan tindakan yang dilakukan oleh Tim Pengurus tanpa ada landasan hukum, seperti dokumen penting menjadi hak Kami sebagai Kreditor sesuai dengan pasal 276 UU No. 37 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa daftar piutang menjadi kewenangan Kreditor dan instruksi pasal tersebut menjelaskan bahwa daftar diberikan secara cuma-cuma. Yang terjadi justru sebaliknya, Tim Pengurus tidak pernah mengindahkan permintaan dan merespon Kami sebagai Kreditor baik secara lisan dan tulisan (berdasarkan surat no. 015/Merah Putih/S/X/2020). Kondisi suasana rapat sempat memanas, akibat Tim Pengurus mencoret beberapa hak voting Kreditor dari kuasa hukum Saddan, dan kejadian itu nyata bahwa ada perdebatan sengit, karena memang sejak awal tindakan Tim Pengurus selama proses PKPU tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga atas kebijaksanaan dari Hakim Pengawas, jadwal voting hari Selasa kemarin akan dilanjutkan pada hari Kamis, 4 November 2020, dengan catatan atas instruksi Hakim Pengawas bahwa tagihan Kreditor yang diverifikasi tanggal 14 Agustus 2020 telah diakomodir secara keseluruhan dan diakui oleh Debitor, sehingga berhak untuk ikut voting demi mewujudkan roh PKPU yakni sebuah perdamaian.

“Instruksi Hakim Pengawas bahwa setiap piutang yang sudah diakui oleh Debitor dibenarkan dan memiliki hak untuk mengikuti voting, selanjutnya Homologasi atau pailit digelar di hari kamis adalah waktu yang menentukan, karena Kami masih meminta pertanggunjawaban Debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Jika Debitor tidak kooperatif maka konsekuensi hukum tetap berlanjut, karena hukum adalah panglima tertinggi bagi negara ini, jadi harus ditegakkan,” tutur Saddan.

Continue Reading

Metro

DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM Mendirikan Wadah Pengusaha Kecil Menengah Indonesia Dengan tujuan Merangkul Seluruh Pedagang Kecil

Published

on

By

Jakarta – DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM mendirikan wadah tempat berkumpulnya para pengusaha kecil menengah Indonesia dengan tujuan merangkul seluruh pedagang kecil seperti pedagang kaki lima dan lainnya di tanah air.

“Alhamdulillah dengan izin Allah Yang Maha Kuasa Himpunan Pengusaha Kecil Menengah baru berada di 25 Provinsi ia yakin dalam waktu dekat bersama kawan-kawan perwakilan di setiap provinsi akan mengadakan deklarasi himpunan pengusaha kecil menengah Indonesia berdiri di seluruh Provinsi di Indonesia. Rabu, (1/1/2023)

DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM menegaskan berdirinya Himpunan Pengusaha Kecil Menengah ini adalah sebagai bentuk kecintaan dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara.

“Kita sebagai generasi penerus anak bangsa, ikut andil dalam mengisi pembangunan. Bagaimana membantu pemerintah terutama di bidang usaha kecil menengah.” Papar Tubagus.

Beberapa tokoh yang turut bergabung dalam struktur kepengurusan di Himpunan Pengusaha Kecil Menengah, diantaranya Irjen Pol purnawirawan Islam Nur, purnawirawan Haji Asep Khairudin, Mayjen Purnawirawan Haji Samsul Jalal, dan dari sisi tokoh ulama seperti Kiyai Nafi Hasan Al bashri.

“ Insya Allah acara deklarasi akan dilaksanakan di Hotel Puri Jaya, jalan Percetakan Negara pada hari Rabu pekan depan dan dihadiri oleh seluruh perwakilan di Indonesia.” Ungkapnya

Continue Reading

Metro

Demi Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Pimpin Apel Pengukuhan Satopspatnal PAS Di Rutan Cipinang

Published

on

By

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun memimpin Apel Pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satopspatnal) Tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang dengan tema “Kinerja Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK”, Jumat (30/1).

Kegiatan Pengukuhan Satopspatnal ini diikuti oleh seluruh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Apel pagi serta pengukuhan Satopspatnalpas merupakan implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor : pas- 1052.pk.02.10.02 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan.

Pengukuhan Tim Satops Patnal ditandai dengan penandatangan serta penyematan tanda handbadge Satops Patnal Pas oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan didampingi oleh Kepala Divisi Pemasayarakatan, Marselina Budiningsih kepada perwakilan anggota Satops Patnal.

Dalam amanatnya, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan tujuan dari Satopspatnalpas ini yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi Pemasyarakatan ditingkat pusat, wilayah dan UPT Pemasyarakatan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi fungsi pengawasan Internal terhadap kepatuhan pelaksanaan aturan bidang Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Kakanwil menambahkan perlu kita pahami bersama, bahwa pelaksanaan back to basics ini harus kita terapkan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dukungan Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah diharapkan dapat memberikan pembinaan, monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan back to basic di UPT.

“Semoga Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan ini dapat bekerja maksimal terutama dibidang keamanan dan ketertiban di seluruh satuan kerja agar seluruh potensi permasalahan bisa dideteksi, diatasi dan ditangani terutama dalam tekad memberantas peredaran narkoba dan menjadikan Lapas Rutan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta “Bersinar” (Bersih dari Narkoba),” tandasnya.

Diakhir amanat, Kakanwil menginstruksikan kepada seluruh jajaran pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan test urine sebagai bukti nyata Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen untuk mendukung penuh P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).

Continue Reading

Metro

Pelantikan Serentak RT dan RW di Kelurahan Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – Kelurahan Karet Tengsin menggelar pelantikan RT dan RW masa bakti 2023 – 2028 secara serentak di Aula Kantor Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan sebelum nya bersama – sama menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya.

Wilayah Kelurahan Karet Tengsin memiliki luas 153,43 Ha, terdiri atas 8 Rukun Warga (RW) dan 67 Rukun Tetangga (RT) dengan memiliki topografi yang relatif datar dan berbatasan dengan dua aliran sungai yaitu Kanal Banjir Barat dan Kali Krukut. Jumat, (27/01)

Hadir dalam acara ini Bimaspol, Babinsa, FKPDM dan LMK Kelurahan Karet Tengsin. Dalam sambutannya Lurah Karet Tengsin Hari Ananda berterima kasih kepada para RT dan RW yang baru agar dalam menjalankan tugasnya dengan ikhlas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat bersinergi dengan masyarakat maupun Kelurahan.

“Saya ucapan terima kasih kepada pengurus RT dan RW sebelumnya atas pengabdiannya selama menjabat dalam melayani warganya. Dan saya ucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Ketua RT dan RW yang baru masa bakti 2023 – 2028, semoga dapat menjalankan tugas ini dengan adil, bijaksana dan bisa mengemban amanah ini dengan sebaik – baiknya dan tanggung jawab,” ujar Lurah Hari semangat.

Di sela – sela waktu istirahat Ketua RW 06 Zulharman berharap bisa mensukseskan program pemerintah maupun melakukan pelayanan kepada warga secara langsung dan selalu menciptakan suasana yang harmonis, bersinergi dan gotong royong agar lebih baik lagi kedepannya.*Ag

Continue Reading

Trending