Connect with us

Metro

Saddan Marulitua Sitorus, SH Kuasa Hukum Menolak Pailit Debiturnya PT Indonesia Media Televisi

Published

on

jakarta – Saddan Marulitua Sitorus, SH selaku Kuasa Hukum dari 43 Kreditor dengan jumlah total tagihan yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor sebesar Rp. 22.678.097.647 dari masing-masing Debitor yakni PT Froggy Edutography dan Fernando Iskandar dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 157/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JkT.Pst , mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Moehammad Djoenaidi, S.H.,M.H., karena berhasil mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan berkeadilan dalam proses Rapat PKPU hari Selasa (3/11/2020) dimana agenda rapat yang sempat diwarnai intrupsi dan protes serta keberatan ini pada akhirnya dapat dikelola dan diselesaikan secara bijak oleh Hakim Pengawas.
Hakim Djoenaidi mampu mengambil tindakan yang terbaik bagi semua pihak, baik Kreditor dan Debitor dalam persidangan PKPU tersebut.

“Langkah Hakim dalam melakukan pengawasan pada Proses PKPU ini sudah tepat dan patut diajungi jempol karena telah menjunjung tinggi nilai keadilan dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Ini menjadi panutan dan patut diapresiasi. Untuk itu saran Kami kepada Tim Pengurus harusnya lebih sadar bahwa kita ini adalah bagian dari penegak hukum maka juga harus bersikap dan bertindak patuh dan tunduk demi supremasi hukum. Langkah Hakim Pengawas sudah on the right track dalam mengakomodir seluruh Kreditor yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor secara sah pada rapat-rapat sebelumnya. Sehingga tidak perlu dicari lagi alasan untuk bertindak di luar kewenangannya. Itu karena semua sudah ada rulenya dan ini atas instruksi UU, jadi harus dilaksanakan,” ujar Saddan Marulitua Sitorus di PN JakPus, Selasa (3/11/2020).

Sesuai dengan jadwal PKPU, Rapat Selasa tersebut adalah agenda pengambilan voting, penentuan Hak dan Kewajiban Kreditor berdasarkan jumlah tagihan yang sudah diverifikasi. Namun setelah Hakim Pengawas meminta agar Tim Pengurus membacakan working progress selama Proses PKPU berjalan, kata Saddan, ternyata didapati bahwa ada penjelasan dimana tagihan beberapa Kreditor yang jelas-jelas sudah diakui oleh Debitor saat dilakukan verifikasi tertanggal 14 Agustus 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga disaksikan Tim Pengurus, Ferry Iman Halim, S.H., dan Marulitua Silaban,S.H., malah dicoret dan tidak memilik hak untuk voting. Sungguh ini sangat memalukan karena Tim Pengurus menurut pihaknya bertindak diluar batas kewenangan (Ultra Vires).

“Kalau dijelaskan secara Rule UU Kepailitan dan PKPU, Tim Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas tidak berhak untuk membantah tagihan Kreditor apalagi mencoret hak voting. Jika terjadi, artinya ada tindakan inkonsistensi terhadap UU, dalil yang dibuat harus dibuktikan dengan dasar hukum, cara seperti ini cacat hukum, dan tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggunjawabkan nanti dan tentu ini berdampak kepada Kreditor,“Ujar Saddan.

Dari awal proses PKPU berjalan, dia sudah meminta kepada Hakim Pengawas untuk memberikan perhatian khusus kepada Tim Pengurus, karena ada beberapa tindakan dan kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU No. 37 Tahun 2004, dan tepat hari Selasa tersebut permohonan pihaknya didengarkan oleh Hakim Pengawas, dimana Hakim Pengawas bertindak dengan tegas dalam menegakkan hukum berdasarkan UU tersebut, menganulir bahwa Kreditor yang sempat dihilangkan hak votingnya oleh pengurus, namun kini dianulir setelah Hakim Pengawas mempertanyakan kepada Debitor perihal tentang daftar piutang yang dimaksud oleh Kreditor. Begitu pun Debitor mengakui secara tegas hutang-hutangnya.

“Kami melihat ada sesuatu yang dipaksakan oleh Tim Pengurus dalam proses PKPU ini, menimpali apa yang dijelaskan oleh Hakim Pengawas bahwa sejak awal dimulai rapat Kreditor, roh dari berjalannya Rapat Kreditor dalam PKPU ini adalah Perdamaian. Oleh karena itu seharusnya Tim Pengurus bisa paham, bahwa satu sama lain harus memberikan dukungan yang terbaik untuk mewujudkan pesan Hakim Pengawas,” jelasnya.

Selama Proses PKPU berjalan Saddan menyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Pengurus tidak profesional, terbukti masih ditemukan tindakan yang dilakukan oleh Tim Pengurus tanpa ada landasan hukum, seperti dokumen penting menjadi hak Kami sebagai Kreditor sesuai dengan pasal 276 UU No. 37 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa daftar piutang menjadi kewenangan Kreditor dan instruksi pasal tersebut menjelaskan bahwa daftar diberikan secara cuma-cuma. Yang terjadi justru sebaliknya, Tim Pengurus tidak pernah mengindahkan permintaan dan merespon Kami sebagai Kreditor baik secara lisan dan tulisan (berdasarkan surat no. 015/Merah Putih/S/X/2020). Kondisi suasana rapat sempat memanas, akibat Tim Pengurus mencoret beberapa hak voting Kreditor dari kuasa hukum Saddan, dan kejadian itu nyata bahwa ada perdebatan sengit, karena memang sejak awal tindakan Tim Pengurus selama proses PKPU tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga atas kebijaksanaan dari Hakim Pengawas, jadwal voting hari Selasa kemarin akan dilanjutkan pada hari Kamis, 4 November 2020, dengan catatan atas instruksi Hakim Pengawas bahwa tagihan Kreditor yang diverifikasi tanggal 14 Agustus 2020 telah diakomodir secara keseluruhan dan diakui oleh Debitor, sehingga berhak untuk ikut voting demi mewujudkan roh PKPU yakni sebuah perdamaian.

“Instruksi Hakim Pengawas bahwa setiap piutang yang sudah diakui oleh Debitor dibenarkan dan memiliki hak untuk mengikuti voting, selanjutnya Homologasi atau pailit digelar di hari kamis adalah waktu yang menentukan, karena Kami masih meminta pertanggunjawaban Debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Jika Debitor tidak kooperatif maka konsekuensi hukum tetap berlanjut, karena hukum adalah panglima tertinggi bagi negara ini, jadi harus ditegakkan,” tutur Saddan.

Continue Reading

Metro

Pelantikan Perwira Transpotasi Lulusan Pelaut Tingkat II dan Tingkat III Periode 1 Gelombang 3 dan 4 Tahun 2021

Published

on

By

Continue Reading

Metro

PT Jasa Raharja Berikan Santunan Korban Kecelakaan Transjakarta

Published

on

By

Jakarta – PT Jasa Raharja Kantor Cabang DKI Jakarta memberikan santunan untuk korban kecelakaan Transjakarta atau busway. Kecelakaan tragis yang merenggut 2 orang meninggal yaitu 1 supir dan 1 penumpang. 29 orang yang mengalami luka-luka, 14 orang dirawat di RS Budi Asih, 14 orang dirawat di RS Polri dan 1 orang dirawat di MMC. Kecelakaan terjadi diduga sopir yang menabrak busway di depannya itu kurang konsentrasi.

Kecelakaan beruntun antara Bus Transjakarta nomor B 7477 TK dan Bus Transjakarta nomor B 7113 TGB terjadi pada pukul 08.45 WIB di halte Cawang Ciliwung arah Pinang Ranti.
Senin (25 /10 / 2021)

Akibat dari kecelakaan beruntun ini menyelesaikan pengurusan santunan akibat laka lantas tabrakan beruntun Trans Jakarta BMP 240 dengan BMP 211 dihalte Cawang Ciliwung arah Pinang Ranti.

Untuk itu, PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melalui Kepala Bagian Pelayanan Nur Akbar dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Rhesa Amaldo H Sitompul memberikan santunan untuk korban yang meninggal dan dirawat.

Untuk dapat diketahui, korban meninggal dunia pengurusan santunannya telah dilimpahkan ke luar Jakarta karena Ahli Waris berada di luar Jakarta sedangkan untuk korban luka-luka pihak PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta memberikan Jaminan untuk korban kecelakaan tabrakan senilai maksimal Rp 20 Juta untuk korban luka-luka dan untuk korban meninggal dunia senilai Rp 50 Juta, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.010/2017 tahun 2017.

Untuk dapat diketahui bahwa korban meninggal dunia ada dua orang yaitu:
1.Jaenuri (Pramudi 810)
2.Dadang Suhendar (Penumpang)

Continue Reading

Metro

Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan Hadiri Pelatakan Batu Pertama & Penandatanganan Prasasti Gereja Batak Karo Protestan Majelis Tugu

Published

on

By

Jakarta – Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Majelis Tugu, Jakarta Utara, Selasa (26/10/2021)

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan terima kasih karena GBKP amat terbuka untuk lintas etnis dan suku.

“Keberadaan dari GBKP jadi kebaikan bagi berbagai unsur masyarakat di Indonesia,” kata Anies seperti dikutip redaksi.

Lebih lanjut orang nomor satu di ibu kota itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya kaya akan keberagaman namun juga persatuan.

“Kalau bicara beragam, masih banyak yang lebih beragam. Yang hebat dari Indonesia adalah di sini ada persatuan di sini ada kebersamaan,” kata Anies.

Anies Baswedan berharap pengerjaan pembangunan Gereja ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga bisa digunakan pada Natal tahun depan.

“Kami harap setiap tempat ibadah hadir dia memayungi, bukan saja jemaatnya yang berada di dalam rumah ibadah, tapi juga masyarakat yang berada di lingkungan tempat ibadah karena itu adalah satu kesatuan yang akan terus berinteraksi secara dekat,” ungkapnya.

Continue Reading

Trending