Connect with us

Metro

Saddan Marulitua Sitorus, SH Kuasa Hukum Menolak Pailit Debiturnya PT Indonesia Media Televisi

Published

on

jakarta – Saddan Marulitua Sitorus, SH selaku Kuasa Hukum dari 43 Kreditor dengan jumlah total tagihan yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor sebesar Rp. 22.678.097.647 dari masing-masing Debitor yakni PT Froggy Edutography dan Fernando Iskandar dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 157/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JkT.Pst , mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Moehammad Djoenaidi, S.H.,M.H., karena berhasil mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan berkeadilan dalam proses Rapat PKPU hari Selasa (3/11/2020) dimana agenda rapat yang sempat diwarnai intrupsi dan protes serta keberatan ini pada akhirnya dapat dikelola dan diselesaikan secara bijak oleh Hakim Pengawas.
Hakim Djoenaidi mampu mengambil tindakan yang terbaik bagi semua pihak, baik Kreditor dan Debitor dalam persidangan PKPU tersebut.

“Langkah Hakim dalam melakukan pengawasan pada Proses PKPU ini sudah tepat dan patut diajungi jempol karena telah menjunjung tinggi nilai keadilan dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Ini menjadi panutan dan patut diapresiasi. Untuk itu saran Kami kepada Tim Pengurus harusnya lebih sadar bahwa kita ini adalah bagian dari penegak hukum maka juga harus bersikap dan bertindak patuh dan tunduk demi supremasi hukum. Langkah Hakim Pengawas sudah on the right track dalam mengakomodir seluruh Kreditor yang sudah diverifikasi dan diakui oleh Debitor secara sah pada rapat-rapat sebelumnya. Sehingga tidak perlu dicari lagi alasan untuk bertindak di luar kewenangannya. Itu karena semua sudah ada rulenya dan ini atas instruksi UU, jadi harus dilaksanakan,” ujar Saddan Marulitua Sitorus di PN JakPus, Selasa (3/11/2020).

Sesuai dengan jadwal PKPU, Rapat Selasa tersebut adalah agenda pengambilan voting, penentuan Hak dan Kewajiban Kreditor berdasarkan jumlah tagihan yang sudah diverifikasi. Namun setelah Hakim Pengawas meminta agar Tim Pengurus membacakan working progress selama Proses PKPU berjalan, kata Saddan, ternyata didapati bahwa ada penjelasan dimana tagihan beberapa Kreditor yang jelas-jelas sudah diakui oleh Debitor saat dilakukan verifikasi tertanggal 14 Agustus 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga disaksikan Tim Pengurus, Ferry Iman Halim, S.H., dan Marulitua Silaban,S.H., malah dicoret dan tidak memilik hak untuk voting. Sungguh ini sangat memalukan karena Tim Pengurus menurut pihaknya bertindak diluar batas kewenangan (Ultra Vires).

“Kalau dijelaskan secara Rule UU Kepailitan dan PKPU, Tim Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas tidak berhak untuk membantah tagihan Kreditor apalagi mencoret hak voting. Jika terjadi, artinya ada tindakan inkonsistensi terhadap UU, dalil yang dibuat harus dibuktikan dengan dasar hukum, cara seperti ini cacat hukum, dan tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggunjawabkan nanti dan tentu ini berdampak kepada Kreditor,“Ujar Saddan.

Dari awal proses PKPU berjalan, dia sudah meminta kepada Hakim Pengawas untuk memberikan perhatian khusus kepada Tim Pengurus, karena ada beberapa tindakan dan kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU No. 37 Tahun 2004, dan tepat hari Selasa tersebut permohonan pihaknya didengarkan oleh Hakim Pengawas, dimana Hakim Pengawas bertindak dengan tegas dalam menegakkan hukum berdasarkan UU tersebut, menganulir bahwa Kreditor yang sempat dihilangkan hak votingnya oleh pengurus, namun kini dianulir setelah Hakim Pengawas mempertanyakan kepada Debitor perihal tentang daftar piutang yang dimaksud oleh Kreditor. Begitu pun Debitor mengakui secara tegas hutang-hutangnya.

“Kami melihat ada sesuatu yang dipaksakan oleh Tim Pengurus dalam proses PKPU ini, menimpali apa yang dijelaskan oleh Hakim Pengawas bahwa sejak awal dimulai rapat Kreditor, roh dari berjalannya Rapat Kreditor dalam PKPU ini adalah Perdamaian. Oleh karena itu seharusnya Tim Pengurus bisa paham, bahwa satu sama lain harus memberikan dukungan yang terbaik untuk mewujudkan pesan Hakim Pengawas,” jelasnya.

Selama Proses PKPU berjalan Saddan menyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Pengurus tidak profesional, terbukti masih ditemukan tindakan yang dilakukan oleh Tim Pengurus tanpa ada landasan hukum, seperti dokumen penting menjadi hak Kami sebagai Kreditor sesuai dengan pasal 276 UU No. 37 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa daftar piutang menjadi kewenangan Kreditor dan instruksi pasal tersebut menjelaskan bahwa daftar diberikan secara cuma-cuma. Yang terjadi justru sebaliknya, Tim Pengurus tidak pernah mengindahkan permintaan dan merespon Kami sebagai Kreditor baik secara lisan dan tulisan (berdasarkan surat no. 015/Merah Putih/S/X/2020). Kondisi suasana rapat sempat memanas, akibat Tim Pengurus mencoret beberapa hak voting Kreditor dari kuasa hukum Saddan, dan kejadian itu nyata bahwa ada perdebatan sengit, karena memang sejak awal tindakan Tim Pengurus selama proses PKPU tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga atas kebijaksanaan dari Hakim Pengawas, jadwal voting hari Selasa kemarin akan dilanjutkan pada hari Kamis, 4 November 2020, dengan catatan atas instruksi Hakim Pengawas bahwa tagihan Kreditor yang diverifikasi tanggal 14 Agustus 2020 telah diakomodir secara keseluruhan dan diakui oleh Debitor, sehingga berhak untuk ikut voting demi mewujudkan roh PKPU yakni sebuah perdamaian.

“Instruksi Hakim Pengawas bahwa setiap piutang yang sudah diakui oleh Debitor dibenarkan dan memiliki hak untuk mengikuti voting, selanjutnya Homologasi atau pailit digelar di hari kamis adalah waktu yang menentukan, karena Kami masih meminta pertanggunjawaban Debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Jika Debitor tidak kooperatif maka konsekuensi hukum tetap berlanjut, karena hukum adalah panglima tertinggi bagi negara ini, jadi harus ditegakkan,” tutur Saddan.

Continue Reading

Metro

Kaukus Muda Indonesia (KMI) Gelar Diskusi Publik Tema “Revisi UU Polri Dalam Persepektif Kaum Muda”

Published

on

By

Jakarta – Kaukus Muda Indonesia memandang strategis mengadakan Public hearing dalam rangka mencermati dan menemukan urgensi dilakukannya revisi UU Kepolisian ini dalan persfekrif anak muda dan mahasiswa. Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil untuk memperkuat polri dalam melakukan fungsi pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum.

 

Acara ini dihadiri oleh Bintang Wahyu Saputra Ketua SEMMI, Jefri Gultom Ketua GMKI, Masri Ikon Ketua GPII, Muskin Maju BEM NUS, Retza Sutiana Akbar HMI MPO, Rifyan Ridwan Saleh Ketua PB HMI,  Candra Aditya Ketua Hikmah Budhi, Riyan Betta Delza Ketua IMM, dan sebagai moderator Wasil.

 

Pihak kepolisian sendiri  berharap agar revisi ini menjadi manfaat bagi kepolisian, bisa bekerja lebih baik, salah satunya dengan tambahnya usia pensiun yang berarti usia untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin bertambah. (Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho, konferensi pers dimabes Polri, Kamis (30/5/2024).

 

Kami memandang keputusan melakukan revisi ini layak untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPR dan pemerintah hingga selesai (menjadi UU) dengan tetap melibatkan partisipasi Publik.

 

Substansi yang diatur dalam RUU ini terkait perubahan usia pensiun anggota polri, perluasan wilayah hukum polri yang meliputi wilayah negara, wilayah yuridiksi, wilayah perwakilan Indonesia diluar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik, kapal laut berbendera Indonesia diwilayah laut internasional, pesawat udara yang teregistrasi dan berbendera Indonesia serta ruang siber dan penyesuaian jabatan PNS Menjadi ASB dilingkungan Polri.

 

Hal demikian diatas menurut kami adalah ikhtiar dari terus menerus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas baik secara kelembagaan polri maupun SDM yang dimiliki Polri.

 

Sesuai dengan tantangan dan tuntutan perkembangan zaman dimasa depan, tentu polri harus terus berbenah, negara dan masyarakat membutuhkan polri yang kuat dan profesional.

 

Adapun beberapa catatan atau aspirasi yang muncul dipublik atau tetap layak jadi pertimbangan dengan tanpa harus menihilkan rencana revisi UU tersebut.

 

Kami yakin, dengan adanya keterlibatan publik seperti yang kamu lakukan hari ini, DPR dan Presiden tidak gegabah dalam menyusun UU secara serampangan hanya untuk kepentingan  politik kelompok.

 

Kami percaya, pembentukan revisi UU ini diharapkan akan memperkuat cita cita reformasi untuk penguat sistem demokrasi, negara dan hak hak asasi manusia untuk kepentingan melindungi masyarakat, bukan sebaliknya, revisi UU Polri ini berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Continue Reading

Metro

Drama Kemanusian Romantis dari Bumi Papua, Kaimana

Published

on

By

Jakarta,- Kaimana adalah tepian surga nusantara Papua Barat. Tidak hanya eksotisme pulau Triton, pasir berwarna merah mudah atau yang akrab dengan nama pasir pink, situs peninggalan sejarah burung garuda, lukisan dinding batu atau lagu era 60an Senja Di Kaimana yang melekat erat dalam memori kita semua.

PH APC Production menggandeng Aspeksindo (Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan

dan Pesisir Seluruh Indonesia) untuk mengangkat pariwisata Papua Barat yang berada di Kaimana.

Indonesia bangga, kali ini film ini disutradarai dan skenarionya oleh Anwar.Sany dan Tritya Krissantie.

Mengapa judulnya 7ujuh Senja karena tanggal 7 adalah tanggal dimana ayah dari karakter utama meninggal yang berdomisili di Kaimana, ia yang mengurus kematian ayahnya dan menyelesaikan tugas membuat lagu selama 7 hari melewati 7 kali senja di Kaimana.

Anwar Sany, sosok berpengalaman di bidang kreatif selama kurang lebih 17 tahun dari art director sampai creative director, ia mulai debut penyutradaraan di tahun 2018 dengan menyutradarai project iklan tv dan digital sampai ke film pendek yang wara wiri di festival.

“Saya belajar film secara otodidak dan di film pertama layar lebar saya didukung oleh Adinda Thomas, Rendy Herpy, Riza Syah, Julian Kambu, Naura Hakim, lan Williams dan lainnya. Kita mulai syuting 27 Juli 2024, ” papar pria humble dan selalu senyum ini lugas.

Segendang sepenarian, Adinda Thomas sebagai pemeran utama bernama Sandhya yang berarti Senja dalam bahasa Sansekerta membuncah dan sumringah setelah tahu lokasi syutingnya di Kaimana dan suka sekali dengan keindahan narasi skenarionya.

”’Wow, Saya suka ceritanya! Saya suka disinya di skenario ini. Saya baru tahu kalau ada tempat yang tidak kalah indahnya dari Raja Ampat, Kaimana juga punya pesona Senja yang Romantis banget,” kata Adinda dengan senyum lebar.

Mengisahkan perjalanan Sandhya, seorang penulis lagu muda yang mengalami writer’s block parah. Ketika ayahnya meninggal, Sandhya pergi ke Kaimana, Papua Barat, untuk menghadiri pemakamannya.

Di sana, dia menemukan jurnal ayahnya yang penuh dengan kenangan dan kebanggaan.

Dengan bantuan sepupunya Kak Abbi, adiknya Mimi, dan pemuda lokal Kainoa, Sandhya mulai menjelajahi keindahan alam dan budaya Kaimana.

Melalui perjalanan ini, Sandhya menemukan kembali inspirasi dan jati dirinya, sekaligus menyelesaikan konflik internal dan profesional.

Film ini adalah tentang pencarian diri, keindahan budaya Papua, dan pentingnya keluarga serta persahabatan.

Penonton akan mendapati tidak hanya keindahan alam dan panorama indah Senja dari Kaimana Papua juga budaya dan tradisi lokal Papua yng belum banyak di angkat kedalam film so don’t miss it !

Continue Reading

Metro

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Hadiri Apkasi Otonomi Expo2024

Published

on

By

Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan, memastikan kehadiran Presiden RI, Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apkasi sekaligus membuka secara resmi Apkasi Otonomi Expo 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Rabu (10/07/2024)

Continue Reading

Trending