Connect with us

Metro

Soal Bansos Jurnalis, FWJ Acungkan Jempol Kemensos Gandeng YPJI

Published

on

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia kembali menyerahkan 10.000 paket bantuan sosial kepada Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI). Dalam kesempatan itu, juga hadir Ketua Dewan Pembina YPJI, Agus A Mile dan juga Ketua Umum YPJI, Andi Arief yang ikut mendampingi.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Juliari P Batubara di Sekretariat YPJI di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (3/12/2020). Bantuan Kemensos RI ini merupakan bantuan tahap kedua yang diberikan kepada YPJI.

Dalam sambutannya, Juliari P Batubara mengatakan bahwa bantuan sosial yang disalurkan kepada jurnalis diharapkan dapat membantu di masa pandemi Corona Covid-19 ini.

“Semoga bantuan ini bermanfaat. Banyak dan sedikitnya tergantung yang menerima. Dalam masa pandemi ini, kita sudah 9 bulan masih memberikan bantuan barang dan uang. Lebih banyak uang sih, terutama di luar Jabodetabek. “Kata Juliari P Batubara dalam sambutannya di Sekretariat YPJI.

Mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan ini mengucapkan terima kasih kepada media yang selama ini memberikan bantuan kepada Kemensos. Apalagi, peran media sejauh ini memang sangat membantu program-program pemerintah.

“Tidak bisa dipungkiri, kita membutuhkan bantuan media. Tidak hanya di masa Covid-19 saja. Hubungan antara Kementerian dan media adalah saling menguntungkan. Tidak perlu dan harus membela, yang terpenting, kami meminta support atas pemberitaan kami. “ujarnya.

Namun meski begitu, Juliari menegaskan bahwa pihaknya juga membutuhkan kritik dalam melakukan kerja-kerja selama ini. Baginya, peran media tidak melulu menjadi corong pemerintah.

“Kita butuh masukan yang konstruktif. Kalau kita kurang baik kinerjanya, atau program yang kurang bermanfaat, bilang saja. Bahkan bila ingin memberikan saran langsung kita sangat mengapresiasi. Kita berharap media bisa mengangkat pemberitaan yang membangun optimis buat yang membaca, “pinta Juliari.

Bahkan, Juliari mewakili pemerintah meminta kepada media untuk memberitakan secara jujur kinerja pemerintah. “Kita tidak menutup mata adanya penyelewengan, tapi jangan beritanya mendominasi. Apalagi peran media sangat sentral,” ujar Juliari.

Ia berharap program distribusi bantuan sosial kepada YPJI ini bisa terus dilakukan. “Semoga program seperti ini ke depannya terus bisa kita lakukan. Selain di luar pandemi. Buat teman-teman media, mohon jaga diri, agar tidak terkena virus Corona, “ulas Juliari P Batubara.

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya melalui Kabid Humasnya Bambang Suryono menyambut baik sekaligus acungkan jempol buat Kemensos atas kepedulianya terhadap jurnalis di masa pandemi.

“10.000 paket bantuan sosial cukup lumayan besar, kami forum wartawan jakarta acungkan jempol buat Kemensos yang telah menggandeng YPJI untuk disalurkannya bantuan sosial tersebut ke kawan-kawan jurnalis. “Ucap Bamsur sapaan akrabnya Bambang Suryono ketika di konfirmasi via selullar, Kamis (3/12/2020) sore.

Dalam kesempatannya, Bamsur juga berharap penyaluran bansos tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Dikabarkan sebelumnya, Juliari P Batubara juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat di Kebayoran Lama. Juliari nampak menyusuri jalan setapak tempat tinggal warga yang terdampak Covid-19.

Continue Reading

Metro

PKC PMII DKI Jakarta Gelar Diskusi Tematik Tema “Menelaah Efektivitas Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta”

Published

on

By

Jakarta – PKC PMII DKI Jakarta mengadakan diskusi tematik dengan tema “Menelaah Efektivitas Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta”  di Kedai Tempo Utan Kayu Jakarta pada Hari Kamis, (28/3/2024)

 

Alfian Nurfitroh sebagai Direktur Lembaga Mitigasi dan Penanggulangan Bencana PB PMII, saat ditemui awak media on Line mengatakan  bahwa terkait bahaya dampak yang memang sebelumnya sudah kita pernah diskusikan sebelumnya terkait dampak bahaya air tanah. Yang dimana memang ada keambiguan.

 

Bagi kami PMII khususnya di DKI Jakarta terkait air tanah yang memang sudah dituangkan dalam Pergub No. 93 Tahun 2021. Karena bicara hanya muatan batasan penggunaan bahwa 5.000 m persegi dan 8 lantai. Tapi tidak membatasi bagaimana ukurannya kubikasinya yang memang di Jakarta banyak komersilnya, perusahaan dan apartemen serta rukan yang tidak termonitoring secara signifikan.

 

Maka kami dianggap perlu mendiskusikan ini, kita angkat tema ini agar menjadi upaya atau menjadi sebuah catatan dari Pemprov juga melewati SDA akan dibawa fokusnya.

 

Kita ketahui bersama seminggu terakhir kita Jakarta diguyur hujan sebentar saja genangan sudah dimana-mana. Belum lagi ada pembangunan yang menimbulkan kemacetan dan daya resap airnya saat ini saking banyaknya pembangunan membuat daerah resapannya sangat berkurang. Maka itu dasar kita mendiskusikan bahwa kenapa pemanfaatan air tanah ini sangat penting.

 

Harapan kedepannya Pemprov bisa melakukan langkah kongkrit. Tidak hanya sebatas judul-judulan saja bahwa kami menilai Pergub 93 Tahun 2021 hanya judul-judulan saja. Pemprov DKI Jakarta peduli dengan lingkungannya tapi tidak diteruskan langsung secara detail seperti peraturan atau Pergub lainnya.

 

Secara detail bagaimana penanganan dan mentoringnya. Siapa penanggungjawabnya ini tidak tertuang dalam Pergub itu. Kita berharap warga Jakarta bisa menangani masalah air tanah, pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Forum Akhlak Indonesia Gelar Acara Buka Puasa Bersama, Tema “Kebersamaan dan Kepedulian Di Bulan Suci”

Published

on

By

Jakarta – Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah. Bulan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan bagi yang melaksanakannya dengan penuh ikhlas dan kefahaman.

 

Kegiatan buka puasa bersama bukan hanya semata-mata kegiatan rutinitas yang biasa dilaksanakan tiap datangnya bulan Ramadan tiap tahunnya, namun buka bersama mempunyai makna penting yaitu menjalin silaturahmi.

Forum Akhlak Indonesia melaksanakan Acara buka puasa bersama, dengan tema “Kebersamaan dan Kepedulian Di bulan Suci”, acara dilaksanakan di Club House Apartemen Pavilion, Rabu (27/03/2024).

 

Ketua Umum FAI, Arya A.P. Kuntadi dalam sambutannya mengatakanBerdirinya Forum Akhlak Indonesia dari sekumpulan anak anak muda, yang termotivasi dari menteri BUMN Eric Tohir terdiri dari berbagai organisasi seperti Hipmi, Pemuda Pancasila, PPMI, KNPI, NU, HMI Muhammadiah, dll. Forum ini bekerja dibidang Sosial dan Olahraga.

 

Namun memiliki prinsip anak muda positif, berjiwa entrepreneur dan memiliki akhlak bisa bergabung bersama FAI, ” ungkapnya.

Sementara itu, Dimas Wisramiranto, Seknas FAI mengharap bukber dan santunan anak yatim ini menjadi program yang terus berkelanjutan setiap bulan ramadhan.

 

Menurut Dimas, anggota dan pengurus FAI adalah mereka yang memiliki profesi sebagai pengusaha dalam berbagai bidang usaha pada kesempatan ini, kami berkumpul dan bersilaturrahim.

 

Semoga kegiatan ini menjadi amal di bulan suci ramadhan dan bermanfaat bagi segenap masyarakat disekitarnya,”ungkap Dimas yang kini ada di salah satu jajaran komisaris BUMN ini menutup perbincangan.

Continue Reading

Metro

Forum Rumah Juang Relawan Jokowi (RJ2) Gelar Diskusi Tema Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia

Published

on

By

Jakarta, – Forum Rumah Juang Relawan Jokowi (RJ2) menggelar diskusi dengan tema Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia di Kantor RJ2 di Jln Kemang Selatan Jakarta, Selasa (26/3/24).

 

Ketua Umum Rakyat Pro Gibran MilenialZ (RPGM), Maulidan Isbar mengatakan persoalan pekerja migran tidak selesai setiap tahunnya. Memberikan konsentrasi khusus kepada pekerja migran. Turunan peraturan untuk mendukung pekerja migran. Korbannya rata rata dari kampung. Tapi masalahnya kompleks sekali.

 

Maulidan menambahkan kasus Wilfrida TKW yang sudah dijatuhkan vonis hukuman mati di Malaysia tapi berkat bantuan Prabowo menghadirkan pengacara yang handal akhirnya bisa dibebaskan. Kualitas pekerja migran kita bisa diselesaikan. Kita mendapatkan banyak keuntungan dari pekerja migran.

 

Negara bisa besar seperti Amerika adalah dari pekerja migran yang modernis. Masyarakat desa banyak tidak mendapatkan informasi yang utuh. Negara tidak hadir sepenuhnya. Pekerja migran harus ada kementerian khusus. Negara mengakui devisa tapi tidak mengurus masalahnya, terangnya.

Perlu orang kuat memperjuangkan nasib pekerja migran.

 

User harus punya komitmen kuat untuk penegakan hukum. Pekerja migran krusial dengan persoalan keuangan. Minimum pekerja migran pulang bisa membawakan tabungan. Gerakan sistem menjadi penting untuk diakomodir, jelasnya.

 

Lebih jauh, peran pemerintah adalah

1. Berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk prinsip dan hak dasar di tempat kerja, dan standar ketenagakerjaan internasional terkait lainnya, dalam proses perekrutan. Ini meliputi penghormatan, dan perlindungan, hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama, serta pencegahan dan penghapusan kerja paksa, pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

2. Melindungi pekerja dari pelanggaran hak asasi manusia dalam proses perekrutan oleh pemberi kerja, perekrut tenaga kerja dan perusahaan lain.

3. Mengadopsi, meninjau dan, jika perlu, memperkuat peraturan perundangundangan nasional, dan harus mempertimbangkan untuk menetapkan, secara rutin meninjau dan mengevaluasi komitmen dan kebijakan perekrutan yang adil secara nasional, dengan partisipasi organisasi pengusaha dan pekerja.

4. Harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan mencakup semua aspek dan berlaku untuk semua pekerja, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan.

5. Menegakkan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan mengharuskan semua pelaku terkait dalam proses perekrutan untuk beroperasi sesuai dengan undang undang.

6. Mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pembebanan biaya perekrutan dan biaya terkait kepada pekerja dan pencari kerja.

7. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kontrak kerja jelas dan transparan dan dihormati.

8. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke pengaduan dan mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya, untuk menangani dugaan pelanggaran dan praktik curang dalam perekrutan, tanpa takut akan tindakan pembalasan termasuk masuk dalam daftar hitam, penahanan atau deportasi, terlepas dari keberadaan atau status hukum mereka di negara tersebut, dan pemulihan yang sesuai dan efektif bila pelanggaran telah terjadi.

9. Mempromosikan kerjasama antara lembaga pemerintah terkait, organisasi pekerja dan pengusaha, dan perwakilan perekrut.

10. Memastikan bahwa perekrutan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada.

11. Dengan semua yang disampaikan diatas, nampak bahwa semangat untuk menjaga, menjamin dan melindungi PMI bersama keluarganya merupakan salah satu prioritas yang tetap harus dilakukan baik sekarang maupun dalam masa yang akan datang. Tentu saja, tantangan dan peluang masih harus dikalkulasi dan dikelola dengan baik

Continue Reading

Trending