Connect with us

Metro

Refleksi Akhir Tahun 2020 Mahkamah Agung RI : MELANGKAH MAJU DENGAN SEMNAGAT MODRENISASI PERADILAN DALAM MENYONGSONG TAHUN 2021

Published

6 tahun ago

on

Jakarta – 30 Desember 2020 – Pendemi Covid-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak porandakan tatanan kehidupan manusia. Dua Hakim Agung yaitu Yang Mulia Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dan Yang Mulia Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum, serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah, S.H., M.S. meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada situs corona.mahkamahagung.go.id, per tanggal 29 Desember 2020, jumlah aparatur peradilan yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar Covid-19 sebanyak 213 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 862 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 402 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 15 orang.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi. Pandemi ini merupakan sarana pembuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern.

Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan.

Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk SEMA yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanime pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO).

2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (new normal) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.

3.SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19.

SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah yang besar.

Selain itu, dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan atas SEMA Nomor 8 dan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Di samping penerbitan SEMA sebagai bentuk respons terhadap kondisi Covid-19, Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini merupakan

hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2020 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan peristiwa hukum terbaru.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya.

Sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada Satker -Satker di daerah yang menjadi tempat tujuan dalam kunjungan kedinasan.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Perma sebagai berikut:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama, dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan ruhnya keadilan adalah keseimbangan dan proporsionalitas.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pedoman pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertujuan untuk membatasi kemerdekaan dan kemandirian para hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan prinsip utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

2. Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

3. Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya; Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

4. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; Perma tersebut merupakan implementasi dari agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mana pada periodisasi lima tahunan ketiga merupakan fase peradilan elektronik atau e-Court serta sebagai payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik yang mengatur bebrapa hal yaitu tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan peneriksaan terdakwa melalui teleconference, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik.

Sistem peradilan elektronik telah dimulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara dengan penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan memasukan fitur e-Litigasi.

Untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan yang terjadi akibat Covid-19, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengizinkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference.

Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun, sesuai prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan.

5.Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Kemanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan, juga mengatur bagi yang akan mengambil foto atau rekamanan pada saat berlangsungnya persidangan, untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan.

Oleh karena itu, saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang bahwa persidangannya dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang.

Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah berhasil memutus perkara sebanyak 20.550 dari jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara atau sebesar 99,04%.

Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 tercatat sebanyak 199 perkara, jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang bersidang. Capaian tersebut menunjukan peningkatan kinerja penanganan perkara di Mahkamah Agung yang luar biasa yang mana dalam suasana pandemi mekanisme kerja diatur sedemikian rupa sehingga hanya 50% yang menjalankan tugas di kantor, sedangkan jumlah Hakim Agung terus berkurang, khususnya Hakim Agung pada Kamar Pidana, sebelumnya berjumlah 18 orang, saat ini hanya tinggal 11 orang, sementara jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat 6% dari perkara yang masuk di tahun 2019 yang berjumlah 19.369 perkara.

Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, melampaui jumlah sisa perkara tahun lalu yaitu sebanyak 217 perkara. Atas capaian dan prestasi yang luar biasa tersebut, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap Pimpinan, Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan perkara.

Di bidang kesekretariatan, total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020, per tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp9.329.291.000.954 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dari total Pagu sebesar Rp9.855.005.914.000 (sembilan triliun delapan ratus lima puluh lima miliar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau sebesar 94,67%.

Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2020.

1. Untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah good governance.

2. Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serius dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan. Atas hal itu, saya mendapatkan anugerah sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu itu semua, merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh warga peradilan dalam memajukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

3. Selain itu, pada Tanggal 23 Desember 2020 Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 16.963 orang melalui 269 jenis pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Capaian tersebut sejalan dengan grand desain Mahkamah Agung dalam melaksanakan modernisasi peradilan yang membutuhkan SDM-SDM yang andal dan terampil di segala bidang.

Di bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur. Selama tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.512 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.684 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.828 pengaduan masih dalam proses penanganan.

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatam Hakim (MKH) sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun.

Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi, Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut:

• 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial; dan

• 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.

Saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja apartur, dengan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian lembaga peradilan. Sebagai insan pers yang profesional, sudah semestinya memiliki tanggung jawab untuk turut meluruskan isu-isu negatif terkait Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan pemberitaan yang akurat, proporsional dan akuntabel, karena kehormatan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kerhormantan bangsa dan negara, Ucap Ketua Mahkamah Agung RI.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Said Iqbal Lantik Pengurus Exco Pusat dan Organisasi Sayap Partai Buruh Periode 2026–2031, Tegaskan Perjuangan untuk Kelas Pekerja

Published

17 jam ago

on

Juni 29, 2026

By

JAKARTA – Partai Buruh resmi melantik jajaran Pengurus Pleno Executive Committee (Exco) Pusat dan organisasi sayap Partai Buruh periode 2026–2031 dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Presidium Partai Buruh yang digelar pada 18 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, telah ditetapkan susunan kepengurusan Pleno Exco Pusat Partai Buruh yang akan menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, perwakilan organisasi sayap, tokoh serikat pekerja, kader partai dari berbagai daerah, serta sejumlah undangan yang turut menyaksikan momentum penting bagi konsolidasi organisasi Partai Buruh.

Dalam sambutannya, Said Iqbal menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat pekerja dan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari basis perjuangan Partai Buruh.

“Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin, 29 Juni 2026, pukul 14.30 WIB, saudara-saudara sebagai Pengurus Pleno Exco Pusat dan organisasi sayap Partai Buruh saya nyatakan resmi dan sah,” ujar Said Iqbal saat memimpin prosesi pelantikan.

Setelah pengucapan pelantikan, Said Iqbal mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk meneguhkan komitmen perjuangan melalui dialog singkat yang disambut penuh semangat oleh peserta.

“Apakah saudara-saudara dan saudari-saudari siap berjuang untuk Partai Buruh?” tanya Said Iqbal.

“Siap!” jawab seluruh peserta secara serentak.
Ia kemudian kembali menanyakan kesiapan para pengurus dalam memperluas pengaruh dan memperkuat keberadaan Partai Buruh di tengah masyarakat.

“Apakah saudara dan saudari siap mengabarkan Partai Buruh?”

“Siap!” kembali terdengar jawaban lantang dari seluruh peserta.

Pertanyaan terakhir menegaskan arah perjuangan partai yang berfokus pada kepentingan rakyat pekerja.

“Apakah saudara dan saudari siap bekerja untuk rakyat Indonesia? Siap bekerja untuk kelas pekerja?”

“Siap!” jawab peserta dengan penuh semangat.
Suasana pelantikan semakin meriah saat Said Iqbal memimpin yel-yel perjuangan yang diikuti seluruh kader dan pengurus yang hadir.
“Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh!” serunya, disambut gemuruh peserta yang memenuhi ruang acara.

Pelantikan Pengurus Pleno Exco Pusat dan organisasi sayap Partai Buruh periode 2026–2031 ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat struktur organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Kepengurusan baru diharapkan mampu meningkatkan konsolidasi internal partai sekaligus memperluas jaringan perjuangan bersama berbagai elemen masyarakat pekerja.

Partai Buruh menargetkan penguatan sinergi dengan serikat pekerja, petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, pekerja informal, buruh migran, serta kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepentingan terhadap keadilan sosial dan ekonomi.

Selain memperkuat organisasi, kepengurusan baru juga diharapkan mampu mengawal berbagai kebijakan publik agar lebih berpihak kepada rakyat kecil, memperjuangkan perlindungan tenaga kerja, memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan dimulainya masa bakti 2026–2031, Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai kekuatan politik yang memperjuangkan hak-hak kaum pekerja dan kelompok masyarakat rentan, sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Continue Reading

Metro

RUPST dan Paparan Publik 2026, CNKO Mantapkan Pemulihan Kinerja dan Siapkan Transformasi Energi Berkelanjutan

Published

18 jam ago

on

Juni 29, 2026

By

Jakarta, 29 Juni 2026 – PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) optimistis melanjutkan tren pertumbuhan usahanya setelah berhasil mencatatkan laba selama dua tahun berturut-turut. Keyakinan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Paparan Publik Tahun 2026 yang digelar di Financial Hall Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam paparan publik tersebut, Corporate Secretary Perseroan, Wim Andrian, bersama jajaran manajemen memaparkan perkembangan kinerja perusahaan, strategi bisnis, serta prospek industri energi nasional di tengah dinamika pasar batu bara global dan transformasi sektor energi yang terus berkembang.

Wim Andrian menjelaskan bahwa CNKO berhasil membalikkan kondisi keuangan perusahaan setelah beberapa tahun mengalami tekanan. Perseroan kini mampu membukukan laba secara konsisten dalam dua tahun terakhir, yang menjadi indikator keberhasilan strategi efisiensi dan fokus pada bisnis inti.

“Selama dua tahun terakhir Perseroan berhasil membalikkan kinerja. Pada tahun 2025 laba komprehensif meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kami berharap tren positif ini dapat terus berlanjut secara berkesinambungan,” ujar Wim.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan rantai pasok batu bara, CNKO saat ini memasok kebutuhan batu bara bagi tujuh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN di Pulau Jawa melalui kontrak jangka panjang dengan volume mencapai sekitar 2,2 juta ton per tahun. Selain itu, Perseroan juga mengoperasikan PLTU berkapasitas 2 x 7 MW di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Menurut manajemen, sektor kelistrikan masih menjadi penyerap batu bara terbesar di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam mendukung kebutuhan energi nasional, CNKO memandang prospek bisnis perdagangan batu bara domestik masih tetap menjanjikan, terutama seiring pertumbuhan konsumsi listrik dan kebutuhan pasokan energi yang stabil.

Dari sisi kinerja keuangan, pada Kuartal I 2026 Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp462,83 miliar atau meningkat 8,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara laba bersih tercatat sebesar Rp29,61 miliar. Meskipun mengalami penurunan 14,6 persen akibat meningkatnya beban pokok pendapatan, Perseroan tetap mampu mempertahankan profitabilitas dan arus bisnis yang sehat.

Kinerja sepanjang tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. CNKO mencatat peningkatan laba bruto sebesar 55,3 persen, EBITDA naik 68,1 persen, serta laba komprehensif melonjak 173,7 persen menjadi Rp194,7 miliar. Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan dan penguatan fundamental perusahaan.

Dalam upaya memperkuat fokus bisnis utama, CNKO juga melakukan langkah strategis melalui divestasi seluruh kepemilikan saham pada PT Sekti Rahayu Indah senilai Rp50 miliar pada April 2026. Dana hasil divestasi tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan usaha inti Perseroan di sektor perdagangan batu bara.

Selain itu, pada Juni 2026 Perseroan melakukan penambahan modal kepada dua entitas anak usaha, yakni PT Korporindo Guna Bara sebesar Rp18 miliar dan PT Trans Lintas Segara sebesar Rp32 miliar.

Penguatan permodalan tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan dan memperkuat sistem logistik batu bara yang menjadi bagian penting dari rantai pasok energi Perseroan.

Di bidang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), CNKO terus menjalankan berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan tersebut meliputi penanaman mangrove, pemanfaatan fly ash untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, program kesehatan karyawan, donor darah, bantuan sosial kepada masyarakat, hingga kegiatan keagamaan bersama pemerintah daerah dan PLN.

Meski masih menghadapi tantangan dalam struktur permodalan, di mana hingga Kuartal I 2026 total liabilitas tercatat sebesar Rp2,02 triliun atau lebih tinggi dibandingkan total aset sebesar Rp989,46 miliar sehingga ekuitas masih berada pada posisi negatif, manajemen tetap optimistis terhadap prospek jangka panjang perusahaan.

Ke depan, CNKO akan terus menjaga komitmen pasokan batu bara kepada PLN, meningkatkan kontribusi pembangkit listrik setelah selesainya perbaikan teknis PLTU Pangkalan Bun, menjalankan program efisiensi secara berkelanjutan, serta mulai mengembangkan portofolio usaha menuju sektor energi baru dan terbarukan.

Melalui kombinasi strategi efisiensi, penguatan anak usaha, optimalisasi rantai pasok, serta diversifikasi menuju energi berkelanjutan, CNKO menargetkan dapat memperkuat posisi sebagai perusahaan energi terintegrasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Continue Reading

Metro

GPRA Siapkan Capex Rp400 Miliar untuk Ekspansi Properti dan Perhotelan, Right Issue Masih Dikaji

Published

21 jam ago

on

Juni 29, 2026

By

Jakarta – PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) menyiapkan langkah ekspansi bisnis pada tahun 2026 dengan fokus pada pengembangan proyek residensial, kawasan komersial, serta penguatan pendapatan berulang (recurring income) dari sektor perhotelan dan properti komersial.

Untuk mendukung strategi tersebut, perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp400 miliar dan tengah mengkaji peluang aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas (PUT) atau right issue.

Presiden Direktur Arvin Fibrianto Iskandar mengatakan bahwa sumber pendapatan perusahaan saat ini ditopang oleh dua pilar utama, yakni penjualan proyek pengembangan seperti perumahan dan apartemen serta pendapatan berulang dari operasional hotel dan kawasan komersial. Hal tersebut disampaikan dalam Public Expose Perseroan yang digelar di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Kinerja 2025 Menghadapi Tantangan Industri
Sepanjang tahun buku 2025, GPRA membukukan penjualan bersih sebesar Rp454,28 miliar atau turun 12,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp517,06 miliar. Di tengah penurunan pendapatan, beban pokok penjualan meningkat menjadi Rp190,66 miliar sehingga laba kotor terkoreksi menjadi Rp263,63 miliar.

Perseroan mencatat laba usaha sebesar Rp120,62 miliar dan laba sebelum pajak sebesar Rp86,62 miliar. Sementara itu, laba bersih tahun berjalan tercatat Rp83,97 miliar, menurun 32,21 persen dibandingkan tahun 2024. EBITDA juga mengalami penurunan menjadi Rp139,95 miliar.

Meski demikian, kondisi fundamental perusahaan dinilai tetap solid. Total aset meningkat menjadi Rp1,98 triliun, sementara ekuitas tumbuh menjadi Rp1,43 triliun.

Di sisi lain, total liabilitas berhasil ditekan menjadi Rp545,11 miliar. Penurunan kewajiban jangka pendek tersebut mencerminkan upaya manajemen dalam menjaga kesehatan keuangan dan memperkuat struktur permodalan perusahaan di tengah dinamika sektor properti nasional.

Proyek Hunian dan Hospitality Jadi Motor Pertumbuhan

Untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, GPRA terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek unggulan yang tersebar di berbagai wilayah.

Beberapa proyek yang masih menjadi fokus pengembangan antara lain Bukit Cimanggu City di Bogor, Metro Cilegon, Green Leaf Residence Tangerang, Botanica Cibubur, Spring Garden Bekasi, The Botanica Signature Bogor, hingga Puri Semanan Residence di Jakarta Barat.

Selain pengembangan residensial, perseroan juga memperkuat lini bisnis hospitality yang menjadi salah satu sumber pendapatan berulang. Portofolio hotel yang dimiliki GPRA meliputi Nemuru Grand Bhuvana Ciawi, Nemuru The Bellezza Suites, Nemuru Grand MTH Suites, Grand Serpong Hotel, serta destinasi rekreasi Marcopolo Waterpark.

Sepanjang 2025, penjualan rumah dan kavling masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp273,38 miliar atau sekitar 60 persen dari total pendapatan perusahaan. Sisanya berasal dari penjualan apartemen serta pendapatan hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Fokus Ekspansi dan Penambahan Land Bank
Pada tahun 2026, dana capex sebesar Rp400 miliar akan digunakan untuk mendukung pengembangan proyek-proyek yang telah berjalan sekaligus memperluas cadangan lahan (land bank) guna mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Perseroan juga tengah menyiapkan sejumlah proyek baru, termasuk GP Business Park di kawasan Cengkareng dan proyek hunian The Botanica Kelapa Gading yang mengusung konsep smart compact living untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban.

Terkait kemungkinan pelaksanaan right issue, manajemen menyatakan masih melakukan kajian secara komprehensif, termasuk opsi penyetoran modal melalui mekanisme inbreng.
“Seluruh proses masih dalam tahap kajian dan akan mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia sebelum diputuskan,” ujar Arvin.

Dengan kombinasi strategi pengembangan proyek baru, penguatan bisnis perhotelan, serta penjajakan aksi korporasi, GPRA optimistis dapat meningkatkan kinerja operasional dan memperbesar kontribusi pendapatan berulang sebagai fondasi pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

Continue Reading

Trending